Ditemukan 67925 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bupati lombok utara; Aris als aris lombok bin zul Zulkipli alias zul lombok bin h. muhamad nasir Pt. sarana lombok utama vs direktur jenderal pajak; Pt. lombok nuansa televisi vs presiden ri; Kepala kantor pertanahan kabupaten lombok barat vs erlina susanty ersan S.h. Dan pemerintah kabupaten lombok barat; Marhamah vs kepala kantor pertanahan kabupaten lombok timur; Direktur jenderal pajak vs pt sarana lombok utama Kamariah vs kepala kantor pertanahan kabupaten lombok utara;; Wahdiah Dkk vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten lombok utara. Ii. pemerintah daerah kabupaten lombok utara;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — MARIANTO VS BUPATI LOMBOK UTARA;
95 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARIANTO VS BUPATI LOMBOK UTARA;
    PUTUSANNomor 57 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Usep Syarif Hidayat, S.H.
    ,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AdvokatRakyat, beralamat di Kota Mataram, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LOMBOK UTARA, tempat kedudukan di JalanRaya Titi Tata Tunaq Tanjung, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Lombok Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
    yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanobjek sengketa;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketayaitu surat Bupati Lombok Utara Nomor 141/253/KLU/2017 tanggal 24November 2017 Perihal: Pemungutan Suara Ulang (PSU) Desa Sokong,Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Lombok Utara Nomor141/253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal: PemungutanSuara Ulang (PSU), Desa Sokong, Kecamatan Tanjung;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Lombok UtaraNomor 141/253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal:Pemungutan Suara Ulang (PSU), Desa Sokong, Kecamatan Tanjung;4.
    Putusan Nomor 57 K/TUN/2019benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pencabutan Surat Keterangan Pengganti ljazah atas namaMarianto (Terbanding/Penggugat) oleh Kepala Kementerian AgamaKabupaten Lombok Utara yang mana surat pencabutan tersebut diterimaoleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong pada tanggal 31 Oktober 2017yaitu setelah tahapan pencalonan (pendaftaran dan pemenuhan persyaratanadministrasi) dan tahapan pemungutan suara telah selesai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — SARANA LOMBOK UTAMA ;
154 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA LOMBOK UTAMA ;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2417/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA LOMBOK
    UTAMA, beralamat di KomplekPelabuhan Lembar, Lombok Barat, alamat korespondensiGedung Wirausaha Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said NomorC5, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh PadotMarudut Gultom, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP243/WPJ.31/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00001/206/08/91 5/12,tanggal 28 Desember 2012 atas Nama PT Sarana Lombok Utama,NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat di Komplek PelabuhanLembar, Lombok Barat, alamat korespondensi Gedung WirausahaLantai 5, Jalan HR Rasuna Said Nomor C5, Kuningan, JakartaSelatan terkait sengketa a quo, adalah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00001/206/08/915/12,tanggal 28 Desember 2012, atas Nama PT Sarana Lombok Utama,NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat di Komplek PelabuhanLembar, Lombok Barat, alamat korespondensi Gedung WirausahaLantai 5, Jalan HR Rasuna Said Nomor C5, Kuningan, JakartaSelatan terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganHalaman 4 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2020
Tanggal 13 Oktober 2020 — GUNAWAN, S.Kom VS BUPATI LOMBOK TIMUR;
153 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNAWAN, S.Kom VS BUPATI LOMBOK TIMUR;
    ., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di di Jalan Sangkareang Perumahan Sandubaya Asri,Blok C, Nomor 04, RT/RW 02/000, Kelurahan Sandubaya,Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI LOMBOK TIMUR, tempat kedudukan di JalanProf. Moh. Yamin, Nomor 57, Kecamatan Selong 83612,Kabupaten Lombok Timur NTB;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Biawansyah Putra, S.H.
    ,jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/31/KUM/2020, tanggal 5 Juni 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:le2,Mengabulkan gugatan
    Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lombok TimurNomor 289/888/250/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 140 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 13 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:a.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Lombok
    Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lombok Timur Nomor289/888/250/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Jabatan Yanga Ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaGunawan, S. Kom.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 27-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 493/Pid.B/2017/PN Bls
Tanggal 31 Oktober 2017 — ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZUL
65 — 10
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZUL
    PUTUSANNomor 493/Pid.B/2017/PN BisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZULTempat lahir : LombokUmur/tanggal lahir : 385 Tahun / 25 Desember 1982Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Kelapapati Darat Desa Kelapapati Kec.Bengkalis Kab.
    Menyatakan Terdakwa ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZUL bersalahmelakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPpada dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZULdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengandikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agartetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju gamis warna dongker bermotif tulisan PINK;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
    Menghukum terdakwa ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZUL membayar ongkosperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisanyang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman yangseringanringannya kepada terdakwa karena tedakwa menyesal atasperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa
    yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetappada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang jugadisampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 493/Pid.B/2017/PN Bis.Bahwa terdakwa ARIS Alias ARIS LOMBOK Bin ZUL, pada hari RabuTanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 18.15 Wib atau pada Tahun
    Menyatakan Terdakwa ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZUL tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS Als ARIS LOMBOK Bin ZULdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 01-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.BIs
Tanggal 19 Nopember 2015 — ZULKIPLI Alias ZUL LOMBOK Bin H. MUHAMAD NASIR
16 — 0
  • ZULKIPLI Alias ZUL LOMBOK Bin H. MUHAMAD NASIR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — SARANA LOMBOK UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA LOMBOK UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 184/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA LOMBOK UTAMA, beralamat di PelabuhanLembar, Persiapan Lembar Dasan Tapen, Gerung, Lombok Barat,yang diwakili oleh Padot M.
    Desember2010 Nomor: 00004/406/10/915/12 tanggal 26 April 2012 atas Nama: PT.NPWP: 02.231.749.9915.000, beralamat di:Pelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Dasan Tapen, Gerung, LombokSarana Lombok Utama,Barat, sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut: Majelis(Rp)7.630.381 .9617.630.381 .9611.907.595.250(2.085.515 515)(177.920.265)Keterangan Jurnlah Penghasilan NetoPenghasilan Kena PajakPajak TerutangKredit PajakJumlah PPh
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA LOMBOK UTAMA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021,oleh Prof. Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — BUPATI LOMBOK TENGAH VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;;
265 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI LOMBOK TENGAH VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/TUN/2021
Tanggal 2 September 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT VS ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H., DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT;
182 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT VS ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H., DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT;
    PUTUSANNomor 316 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan SukarnoHatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baiq Mahyuniati Fitria,S.H.
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Pengacara pada Kantor /nternasional Law FirmLombok, beralamat di Kota Mataram berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 09/SK/VI/ILFL/2020, tanggal 7 Juni2020;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, tempatkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, ProvinsiNusa Tenggara Barat;Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 7 halaman.
    (tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal6 November 2018, Luas : 1809 m?
    (seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Mewajibkan Tergugat Mencabut :a.Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/ Bengkel/ 2018, Tanggal30 Oktober 2018, Luas : 3507 m# (tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;.
    Atas Nama PemerintahKabupaten Lombok Barat;b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 34/Bengkel, Tanggal 12 November2018, Surat Ukur Nomor 2063/Bengkel/2018, Tanggal06 November 2018, Luas 1.809 m? Atas Nama PemerintahKabupaten Lombok Barat adalah sah adanya;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnyadan/atau;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-05-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — LOMBOK NUANSA TELEVISI VS PRESIDEN RI;
506 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LOMBOK NUANSA TELEVISI VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/TUN/2021
Tanggal 6 Oktober 2021 — MARHAMAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARHAMAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
    PUTUSANNomor 393 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MARHAMAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diLendang Batu, RT 003, RW , Kelurahan/Desa SukamuliaTimur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Perdagangan;Dalam hal ini diwakili olen kKuasa Sayid Mustafa Kamal, S.H.
    Haryono, Nomor 3,Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa TenggaraBarat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. lwan Purnawan, S.H.,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 310/52.03/X1I/2020, tanggal 11November 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 60, DesaSukamulia Timur, tanggal penerbitan 26 Agustus 2014, sebagaimana SuratUkur Nomor 46/Sukamulia Timur/2014 tanggal 29 April 2014 yang terletak diDusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok Timur, pemegang Hak atas nama lsum alias Inag Pendi;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 60, DesaSukamulia Timur, tanggal penerbitan 26 Agustus 2014, sebagaimana SuratUkur Nomor 46/Sukamulia Timur/2014 tanggal 29 April 2014 yang terletak diDusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok Timur, pemegang Hak atas nama lsum alias Inagq Pendi;4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/20215.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — SARANA LOMBOK UTAMA CABANG KUPANG;
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA LOMBOK UTAMA CABANG KUPANG;
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat k edudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3880/PJ/2017, tanggal 18 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA LOMBOK
    UTAMA, beralamat di JalanPelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Dasan Tapen,Gerung, Lombok Barat, yang diwakili olen Padot MarudutGultom, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RizalBawazier, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa HukumPajak pada Pengadilan Pajak, beralamat di GedungWirausaha Lantai 5, Jalan HR.
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85117/PP/M.VA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP41/WPUJ.31/BD.06/2013,tanggal 8 Februari 2013, tentang Keberatan Wajid Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2010, Nomor 00021/207/10/915/12 tanggal 26 April2012, atas nama PT Sarana Lombok
    Utama, NPWP 02.231.749.9915.000,beralamat di Pelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Dasan Tapen, Gerung,Lombok Barat, sehingga Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakFebruari 2010, ditetapbkan dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian eummien(Rp)1.
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP41/WPJ.31/BD.06/2013, tanggal 8 Februari 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010, Nomor 00021/207/10/915/12, tanggal 26 April 2012, atasnama PT Sarana Lombok Utama, NPWP 02.231.749.9915.000,beralamat di Jalan Rawa Gelam 1/5, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta, 13930, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1025/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SARANA LOMBOK UTAMA
118 — 19
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SARANA LOMBOK UTAMA
    1025/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2418/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA LOMBOK
    Sarana Lombok Utama, NPWP: 02.231.749.9915.000 beralamat diKomplek Pelabuhan Lembar, alamat korespondensi: Gedung Wirausaha Lt.5,Jl. HR.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP990/WPJ.31/BD.06/2013 tanggal 31 Desember 2013tentang keberatan Termohon Peninjauan Kembali atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00001/207/08/915/12tanggal 28 Desember 2012, atas nama PT Sarana Lombok Utama,NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat di Komplek PelabuhanLembar, alamat korespondensi: Gedung Wirausaha Lt. 5, Jl. HR.Rasuna Said Kav.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor00001/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama PTSarana Lombok Utama, NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat diKomplek Pelabuhan Lembar, alamat korespondensi: GedungWirausaha Lt. 5, JI. HR. Rasuna Said Kav.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
111 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — SARANA LOMBOK UTAMA CABANG KUPANG;
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA LOMBOK UTAMA CABANG KUPANG;
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3881/PJ/2017, tanggal 18 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA LOMBOK
    Putusan Nomor 870/B/PK/Pjk/2021Tahun Pajak 2010 Nomor 00003/203/10/922/12, tanggal 25 Mei 2012 atasNama PT Sarana Lombok Utama Cabang Kupang, dengan perhitungan PPhPasal 23 Masa/Tahun 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: Keterangan Terbanding Pemohon Selisih(Rp) Banding(Rp) (Rp)Penghasilan Kena Pajak 2.392.149.48 2.392.149.489Pajak Penghasilan 23 252.601.881 252.601.881Kredit Pajak 236.360.259 236.360.259 0PPh Pasal 23 Kurang Bayar 16.241.622 16.241 .622 0Sanksi Pasal 13 (2) KUP 5.197.319
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — AMAZING LOMBOK RESORT) VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
110 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMAZING LOMBOK RESORT) VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
    Tengah, ProvinsiNusa Tenggara Barat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskansebagai berikut, dalam perkara:PT AMAZING LOMBOK RESORT, beralamat di Jalan Mandalika,Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Stefaan Louis MarietteWouters selaku Direktur Utama;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Lalu Sultan Alifin, S.H., danSurya Bakti, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LaluSultan Alifin, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan
    Amazing Lombok Resort yang di keluarkan oleh NotarisZainul Islam, S.H., Nomor 06 tertanggal 10 April 2015;3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berdasarkan KeputusanBupati Lombok Tengah Nomor 503./55/2015 tanggal 14September 2015 yang pada intinya memberikan izinperuntukan penggunaan tanah yang tecatat pada sertifikatHak Milik Nomor 142 seluas 6.337 (enam ribu tiga ratustigapuluh tujuh) Terletak Di Are Guling, Desa Tumpak,Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTBkepada PT.
    LombokTengah, yang diketuai oleh Bupati Lombok Tengah (lr. Ircham)yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait antara lain KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Drs. MakmunMulyadi), Kepala Wilayah Kecamatan Praya Barat (Drs. H.L IlyasMunir Jaelani), dan Kepala Wilayah Kecamatan Pujut (Drs.
    Bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk tersebut telahdilakukan penataan batas di lapangan oleh Panitia Tata Batasyang diketuai oleh Bupati Lombok Tengah (Ir. Ircham) dengananggota antara lain Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah(Drs. Makmun Mulyadi), Kepala Wilayah Kecamatan Praya Barat(Drs. H.L Ilyas Munir Jaelani), dan Kepala Wilayah KecamatanPujut (Drs. Lalu Hajar Asmara) tanggal 18 Maret 1997 yangdisahkan oleh Menteri Kehutanan 2 Agustus 2002 (Vide BuktiT6);g.
    Putusan Nomor 03 P/HUM/2019931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat PuluhPerseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NusaTenggara Barat dengan fungsi Taman Wisata Alam;i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2021
Tanggal 5 Oktober 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS PT. BEN BHUR;
140 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS PT. BEN BHUR;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 B/PK/PJK/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — SARANA LOMBOK UTAMA CABANG KUPANG;
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARANA LOMBOK UTAMA CABANG KUPANG;
    ./2017, tanggal 18 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA LOMBOK UTAMA CABANG KUPANG,NPWP: 02.231.749.9922.001, beralamat di KompleksPelabuhan Tenau, Alakalak, Kupang, yang diwakili olehPadot Marudut Gultom, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
    Sarana Lombok Utama Cabang Kupang, NPWP: 02.231.749.9922.001,beralamat di: Kompleks Pelabuhan Tenau, Alakalak, Kupang, sehinggaPerhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 ditetapkandengan perhitungan sebagai berikut: Uraian dunilan(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak 78.558.5452. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 7.855.8553. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 124.245 .2834. PPN yang kurang/(lebih) dibayar (116.389.428)5. Pajak yang lebih bayar/dikompensasikan 116.389.4286.
    Sarana Lombok Utama Cabang Kupang, NPWP:02.231.749.9922.001, beralamat di: Kompleks Pelabuhan Tenau,Alakalak, Kupang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 871/B/PK/Pjk/20213.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 08-01-2009 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/KPUD/2008
Tanggal 8 Januari 2009 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
70 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
    Wakil BupatiKabupaten Lombok Timur Tahun 2008 (Bukti P1B);2.
    Kepala Daerah Kabupaten Lombok TimurTahun 2008 pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 yang diterbitkan olehTERMOHON.
    Massa, Cetak maupun Elektronik serta dihadapanpublik Lombok Timur pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2008 di kantorTERMOHON adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;17.Bahwa selanjutnya, jika merujuk pada Hasil Penghitungan Suara dalamPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan SuaraPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur padaPemilinan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok
    DATA PENDUDUK LOMBOK TIMUR PERTENGAHAN TAHUN 2007YANG DITERBITKAN OLEH BPS LOMBOK TIMUR (P PK2);1.2. FORMULIR MODEL A 6 KWK PERIHAL : REKAPITULASI JUMLAHPEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKILHal. 17 dari 38 hal. Put. No. 31 PK/KPUD/2008BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2008 YANG DI SAHKAN DALAMRAPAT PLENO KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERTANGGAL19 APRIL 2008 (P PK3);Bahwa surat bukti pada angka 1.1. (P PK2) maupun surat bukti padaangka 1.2.
    Timur sebagai Calon Pemilih Potensial (vide P PK2) dengan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT yang ditetapkan danditerbitkan Termohon Keberatan/sekarang Termohon PeninjauanKembali (vide P PK3).Bahwa dalam Data Penduduk Lombok Timur Pertengahan Tahun 2007yang diterbitkan oleh BPS Lombok Timur (P PK2), jumlah Pendudukdengan usia antara 1664 tahun keatas di Kabupaten Lombok Timuradalah 704.612 orang (lampiran 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — BAIQ SRI RATMAWATI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
97 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAIQ SRI RATMAWATI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
    Putusan Nomor 311 K/TUN/2019ZitsKecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atas namaBaiq Sri Ratmawati (Penggugat) selanjutnya diubah menjadi atasnama Agus Mulyadi dan sekarang telah berubah atas nama AbdulKabir AB;Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Terara, tanggal penerbitan 26September 2000, sebagaimana Surat Ukur Nomor 25/Terara/2000,tanggal 21 September 2000, luas: 1.054 M?
    , terletak di Desa Terara,Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atas namaBaiq Sri Ratmawati (Penggugat) selanjutnya diubah menjadi atasnama Agus Mulyadi dan sekarang telah berubah atas nama AbdulKabir AB;Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Terara, tanggal penerbitan 26September 2000, sebagaimana Surat Ukur Nomor 25/Terara/2000,tanggal 21 September 2000, luas: 1.054 M?
    , terletak di Desa Terara,Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atas namaBaiq Sri Ratnawati (Penggugat) selanjutnya diubah menjadi atasnama Agus Mulyadi dan sekarang telah berubah atas nama AbdulKabir AB;Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Terara, tanggal penerbitan 26September 2000, sebagaimana Surat Ukur Nomor 25/Terara/2000,tanggal 21 September 2000, luas: 1.054 m?
    , terletak di DesaTerara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula atasnama Baiq Sri Ratmawati Ratmawa (Penggugat) selanjutnyaHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2019diubah menjadi atas nama Agus Mulyadi dan sekarang telahberubah atas nama Abdul Kabir AB;4.