RIZA PERTIWI, M.Pd VS I. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PINANG ARTHA;

PUTUSANNomor 54 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RIZA PERTIWI, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Kemuning C.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RIZA PERTIWI,M.Pd..;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama denganDr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M.

DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.2. Membebaskan terdakwa Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3. Menyatakan terdakwa Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama.4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs.

DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI (Alm) dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 03 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 02 (dua) bulan.5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan7.

DAHARI HANAFI, M.Pd

DAHARI HANAFI,M.Pd selaku Pengguna Anggaran. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. DAHARI HANAFI,M.Pd selaku Pengguna Anggaran.Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran diproses maka terbitlah SuratPerintah Pencairan Dana No.

DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran telahmembuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir.

DAHARI HANAFI, M.Pd selaku PenggunaAnggaran atas usulan pembayaran retensi 5% dari saksi Ir. ANDI REMANSUGIAR selaku Perwakilan PT.

DAHARIHANAFI, M.Pd).Menimbang, bahwa setelah tim PHO bekerja ternyata volume pekerjaanyang diselesaikan rekanan PT.

Alfian, M.Pd als Alfian Tanjung

MUSTAFA LUFTI, M.Pd Bin DAHLAN SIKAP

kepada terdakwa MustafaLutfi, M.Pd.

Perhitungan tersebutdilakukan Saksi Muhairi Syahda dan disetujui Terdakwa Mustafa Lutfi, M.Pd. (PPK) dan SaksiHosen Syam, S.Pd.

mengusulkan kepada terdakwa MustafaLutfi, M.Pd.

M.Pd.

,M.Pd vs BUPATI TULUNGAGUNG;

., M.Pd., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Stadion VI, Nomor 04, RT003, RW 004, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maarif, S.H., M.Hum., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Biro Konsultasi Hukum dan PengacaraPETA, beralamat di Tulungagung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI TULUNGAGUNG, tempat kedudukan di JalanAhmad

,M.Pd.:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.:4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan harkat danmartabat Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd. dalam kedudukan semula atausetara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati TulungagungNomor 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukankepada Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd.:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd.:4.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiSUPRAPTININGSIH, S.Pd., M.Pd.;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2019, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor28/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Juli 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Sengketa :1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.

., M.Pd.:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018, tanggal 24 Oktober 2018,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd.:Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/20204.

., M.Pd VS BUPATI SOPPENG;

., M.Pd., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Bellalao, RT 1/RW 1 Desa SogaKecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, ProvinsiSulawesi Selatan, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI SOPPENG, tempat kedudukan di Jalan Salatungo,Nomor 1, Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau,Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Bakhri Alam S.H.

,M.Pd NIP. 19631231 198306 1 102:Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 375 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Soppeng Nomor699/XI/2018 tanggal 14 November 2018Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSumange,S.Pd.,M.Pd NIP. 19631231 198306 1 102 PNS;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan UsulanPermohonan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri atas namaSumange,S.Pd,M.Pd, NIP. 19631231 198306 1 102;5.

,M.Pd tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

SUTRISNO, M.Pd;

., M.Si,jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1443/2019, tanggal 11Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDrs SUTRISNO, M.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Kasmala No. 157, Lk XVI, KelurahanSimpang Selayang, Kecamatan Medan Selayang, KotaMedan, pekerjaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil:Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marwan, SH,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumMarwan, SH & Rekan, beralamat di

Sutrisno, M.Pd. NIP: 19660323199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan : KepalaSekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja: Dinas Pendidikan Provsu,yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DaerahProvinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhnkan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs.

Sutrisno, M.Pd. NIP. :19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan :Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja : Dinas PendidikanProvsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) SekretarisDaerah Provinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkankedudukan Penggugat seperti semula yakni sebagai Kepala SekolahSMA Negeri 2 Medan atau memberikan jabatan lain yang setara denganjabatan sebelumnya.5.

., M.Pd VS WALIKOTA TUAL;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa KeputusanWalikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atasnama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670314 199702 1 003;3.

., M.Pd., NIP. 19670314 199702 1003;4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat danKedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkupPemerintah Kota Tual:;5.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd;4.

Putusan Nomor 37 K/TUN/2021Nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd., NIP 19670314 199702 1 003Terhitung mulai tanggal 19 4April 2019 dan berhakmenerima/memperoleh kembali hakhaknya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yang tertunda Pembayarannya;5.

,M.Pd., NIP.19670314 199702 1 003, tanggal 19 April 2019: Bahwa penerbitan objek sengketa a quo adalah tindak lanjut dariPutusan Nomor: 01/Pid. SusTPK/2016/PN.Amb dalam perkara tindakpidana korupsi dengan terdakwa atas nama Akib Hanubun, S.Pd.

., M.Pd vs WALIKOTA PEKANBARU;

., M.Pd., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW008, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Boy Gunawan, S.H., dankawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum (Law Office) Boy Gunawan,S.H., beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanWALIKOTA PEKANBARU, tempat

Nasrul, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 Desember 2018, selama perkaraHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2020ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde):2. Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.

,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;3.

Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana mestinya;5. Menghukum Tergugat untuk membayar selurun biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 01/G/2019/PTUN.PBR.

NASRUL, S.Pd., M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr.

., M.Pd vs GUBERNUR PROVINSI BANTEN;

M.PD., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kademangan Raya Nomor64, Kademangan RT/RW. 004/002, Kelurahan Kademangan,Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulkifli, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada Law Office Zulkifli Daniel & Partners, beralamatdi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor99/SKKZD/IX/2020, tanggal 7 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR

Syamsudin HS, M.Pd,Nip. 19620502 198602 1 002;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurBanten Nomor 821.2/Kep.273/BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019,Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. SyamsudinHS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;4. Memerintahakan kepada Tergugat untuk merehabilitasi jabatanPenggugat kesemula atau yang setara dengan jabatannya;5.

Syamsudin HS, M.Pd,Nip. 19620502 198602 1 002;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurBanten Nomor 821.2/Kep.273/BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019,Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. SyamsudinHS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi jabatanPenggugat ke semula atau yang setara dengan jabatannya;5.

M.Pd.

Syamsudin HS, M.Pd. NIP. 19620502 1986 1 002, Pangkat, Gol/Ruang Pembina IV/a,Jabatan Kepala Sekolah, Unit Organisasi SMA Negeri 12 KotaTangerang Selatan, terhitung Mulai Tanggal: 01 Januari 2020. Kedua:Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggarterhadap ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 4dan 6.

,M.Pd VS WALIKOTA PEKANBARU;

., M.Pd., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 008,Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pekerjaan mantanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Boy Gunawan, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum/Law Office Boy Gunawan, S.H.

H.Nasrul, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 Desember 2018, selama perkara iniberjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (incraht van gewijsde),;. Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.

,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;.

Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat, Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana mestinya;5.

,M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H., dan H.

LAMBOK ROHANI SITUMEANG, M.Pd VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;

PUTUSANNomor 41 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:LAMBOK ROHANI SITUMEANG, M.Pd., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Bahari Gang IINomor 242, RT.005/06, Kelurahan Tanjung Priuk, KotaAdministrasi Jakarta Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yulius Rizaldi, S.H., B.Sc.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LAMBOK ROHANI SITUMEANG, M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

., M.pd VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN;

., M.Pd., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perumahan Bogenvil Blok AB Nomor 8, RT24, RW 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru,Kota Jambi, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mantan Staf SeksiPeningkatan Mutu UPTD BPKG, PNS Dinas PendidikanProvinsi Jambi;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN. tempatkedudukan di Gedung 3, Lantai 3Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12,, Kantor BadanJakarta Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Haria Wibisana

Santi Wirda, S.Pd., M.Pd.,NIP. 196809151993031007;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 095/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 7 Juli 2017Tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Santi Wirda, S.Pd., M.Pd.,NIP. 196809151993031007;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat sertamengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PNS sesuai denganperundangundangan yang berlaku;5.

Santi Wirda, S.Pd., M.Pd.,NIP. 196809151993031007;3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut KeputusanBadan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 095/KPTS/BAPEK/2017tanggal 7 Juli 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. SantiWirda, S.Pd., M.Pd., NIP. 196809151993031007;4. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi harkatdan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PNSsesuai dengan perundangundangan yang berlaku;5.

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

SYUKRI, M.PD., BIN INDAR DEWA, (DAENG LAWANG)

AMIN, M.Pd.

Amin, M.Pd bersama denganArsyadRauf mengakibatkan kerugian negara sebesarMuhRauf....lebih kurang Rp.99.262.882,27.

Amin, M.Pd selanjutnyaterdakwa Drs. Muh. Amin, M.Pd, sesuai dengan Pedoman PelaksanaanBlock Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktur PembinaanSMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugasmengelola dana blok Grant berdasarkan prinsip pengelolaan keuangannegara serta membuat pembukuan dan mengadministrasikan seluruh buktipenggunaan dana Blok Grant sesuai dengan peraturan yang berlaku ternyataterdakwa Drs. Muh.

Amin, M.Pd bersama dengan Muh.Arsyad Rauf mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih kurang Rp.99.262.882,27.

Amin, M.Pd dari dakwaanPrimair tersebut diatas;. Menyatakan terdakwa Drs. Muh.

AMIN, M.Pd. dalam tindakpidana Korupsi secara bersamasama adalah sangat besar,dimana terdakwa Drs. MUH.

., M.PD., DKK VS MENTERI SOSIAL RI;

ENOS TARUH, M.Pd VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

ENOS TARUH, M.Pd., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan HB.Jassin RT. 005/ RW. 005, Kelurahan Limba U II, KecamatanKota Selatan, Kota Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Mansur K. Rahim, S.H.

ENOS TARUH, M.Pd:;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor:29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatankepada nama PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;4.

ENOS TARUH, M.Pd:;3. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOSTARUH, M.Pd:Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/20214.

ENOSTARUH, M.Pd:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danProf. Dr. H.M.

,M.Pd., DKK;

., M.Pd., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Ampera VIII Nomor17, Kelurahan Glugur Darat Il, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;2. ADI ARIANSYAH, S.Pd.l, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Muhammad Basir Nomor 60,Lingkungan IV, RT 009 RW 004, Kelurahan PangkalanMansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai TataUsaha;3.

Dalam Penundaan:Menunda pelaksanaan objek sengketa hingga putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum yang tetap, berupa:a.Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4Medan Nomor 033/MAPN4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga PendidikMadrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan danMenetapkan bahwa Saudara Bukhari Muttagien, S.S., M.Pd.

Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa gugatan ini berupa:a.Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4Medan Nomor 033/MAPN4/MDN/XI/2018, tertanggal 09Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada TenagaPendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan danMenetapkan bahwa Saudara Bukhari Muttagien, S.S., M.Pd.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan ObjekSengketa Gugatan, masingmasing atas:a.Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4Medan Nomor 033/MAPN4/MDN/XI/2018, tertanggal 09Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada TenagaPendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan danMenetapkan bahwa Saudara Bukhari Muttagien, S.S., M.Pd.

Muhammad Yamin, M.Pd alias Yamin Bin Lakube

ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, DK., NAFSIA LATIF

ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd: Pekerjaan sebagai Ketua Majelis UlamaIndonesia (MUI) Tobelo Kab. Halmahera Utara, bertempat tinggal di DesaGosoma Tobelo, Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai.weea..ePEMBANDING I semula TERGUGAT I;ll. DEWAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Cq DEWAN PIMPINANDAERAH MUHAMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq DEWANPIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. HALMAHERA UTARA CqKETUA YAYASAN SMA MUHAMMADIYAH TOBELO KAB.HALMAHERA UTARA Drs.

Ishak Jamaluddin M.Pd(Vide PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafantanah milik jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenaiPerwakafan Tanag Milik).Bukti T.Lll.1, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan atas amanat Undangundang No.14 Tahun 2004 tentang Wakaf, karenasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang tentang Wakaf tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding dalam persidangan

Ishak Jamaluddin, M.Pd. (pasal 9 UndangundangNomor 41 Tahun 2004 jo pasal 215, pasal 219 ayat (3 dan5) Buku Ill tentang Wakaf. Akta atau Salinan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf, dariKepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat pembuatAkta lkrar Wakaf.(pasal 32 dan pasal 33 Undangundang Nomor 41 Tahun2004 jo pasal 215 ayat (6), pasal 223 ayat (1) Buku Illtentang Wakaf).

Ishak Jamaluddin, M.Pd dan tidak adanya SuratKeterangan Tidak Sengketa atas Tanah Milik Hafifa Madue@ Dengan demikian, baik Alat Bukti T.I.Il1 maupun Alat BuktiT.LIL2 = =yang diterbitkan bersifat sepihak dengan tidakberalaskan Hak yang benar menurut UndangUndang yangberlaku.@ Bahwa berdasarkan FaktaFakta Hukum yang diuraikantersebut di atas, maka didalam perkara aquo tidak dapatdikatakan sebagai sengketa Wakaf, karena unsurunsurperbuatan Hukum Wakaf tidak dapat dibuktikan olehPembanding dan selain