CHEVRON MAKASSAR LTD;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2848/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON MAKASSAR

Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01628/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Maret 2011 Nomor 00058/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT Chevron Makassar

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01628/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Maret 2011Nomor 00058/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

CHEVRON MAKASSAR LTD

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2840/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON MAKASSAR

Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01634/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Januari 2011 Nomor 00056/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT Chevron Makassar

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01634/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari2011 Nomor 00056/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

CHEVRON MAKASSAR LTD

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2841/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON MAKASSAR

Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01636/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juni 2011 Nomor 00059/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT Chevron Makassar

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01636/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2011Nomor 00059/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081 .000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

CHEVRON MAKASSAR LTD;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2849/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON MAKASSAR

2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01635/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Februari 2011 Nomor 00057/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT Chevron Makassar

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01635/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Februari2011 Nomor 00057/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Tergugat / Pembanding tersebut ; --------------------------------------------------------2. membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2008 No. 98/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ; -----------------------------------------------MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima : ----------------2.

- PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA MAKASSAR- WALIKOTA MAKASSARlawan- PT.TRAYA- PT.TRAYA TIRTA MAKASSAR- BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MAKASSAR

PUTUSANNOMOR : 142/PDT/2009/PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini, didalam perkara antara : 1.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTAMAKASSAR, alamat Jalan Dr RatulangiNo. 3 Makassar , sebagai Tergugat ; 2.WALIKOTA MAKASSAR , alamat Jalan jenderal Anmad Yani No. 2Makassar, sebagai Tergugat Il ; Selanjutnya disebut sebagai paraTERGUGAT / PEMBANDING ; Lawan:1. PT.TRAYA, alamat Gedung Menara Sudirman Lt 6 Jalan JenderalSudirman Kav 60 Jakarta Selatan, sebagaiPeNQQuUGAt ; n2202 2002 enn en nnn one2.

PT.TRAYA TIRTA MAKASSAR, alamat Gedung Menara SudirmanLt 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav 60Jakarta Selatan sebagai Penggugat IlPenggugat dan Penggugat Il dalam hal inidiwakili kuasanya ISHAK G KOSASIH,SHAdvokat berkantor di Jalan Iman Bonjol No.28 (sebelum Coca Cola ) KarawaciTangeran , berdasarkan surat kuasakhusus No. 11/IV/08 tanggal 18 April 2008dan No. 12/N/08 tanggal 18 April 2008 ;Selanjutnya ....Selanjutnya disebut sebagai ParaPENGGUGAT / TERBANDING,; DanBANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR VS PT. KENCANA ROYALINDO

ZULKIFLIE M, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KasubagBantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar;TAKBIR SALAM, SH, pekerjaan Kasubag Dokumentasi dan InformasiHukum Pemerintah Kota Makassar;UMAR, SH, pekerjaan Kasubag Perundangundangan Pemerintah KotaMakassar;NURLINDA, SH, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM PemerintahKota Makassar;MARKAM, SH, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM PemerintahKota Makassar;A. ARIANTO, SH, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM PemerintahKota Makassar;M.A RAHMAN.

S, SH, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAMPemerintah Kota Makassar;AMAR MARUF, SH, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAMPemerintah Kota Makassar;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad YaniNo. 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/08/SK/HK/VII/2013, Tanggal 16 Juli 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT. KENCANA ROYALINDO, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Ali Selamat,Jabatan Direktur PT.

Putusan Nomor 41 K/TUN/2015utama dari bangunan Hotel di Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar (vidediktum kedua Keputusan Walikota Makassar a quo) ;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 tersebutdiserahkan oleh Petugas dari Kantor Walikota Makassar dan telah diterimaPenggugat melalui Karyawan P.T. Kencana Royalindo pada hari Jumiattanggal 05 April 2013.

Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Walikota Makassar Nomor:503/676/ Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 Tentang : Pencabutan IzinGangguan Nomor: 503/0143/IGP/01/KPAP Yang Diberikan Kepada PT.Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo Nomor 8 Makassar;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor503/676/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pencabutan Izin GangguanNomor 503/0143/IGP/O1/KPAP yang diberikan kepada PT KencanaRoyalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar;3.

BAKHTIAR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;

PUTUSANNomor 400 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BAKHTIAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalBulu RT 0O01/RW 001, Kelurahan Bulu Alloporenge,Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone Provinsi SulawesiSelatan, Pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,tempat kedudukan di Jalan A.P.

Gugatan Penggugat obscuur libel;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 56/G/2018/PTUN.MKS, tanggal 27 November 2018, kemudian terhadap permohonanHalaman 2 dari 7 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 25/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 11 April 2019 yang membatalkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/G/2018/P.TUN Mks, tanggal 27 November 2018;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor56/G/2018/PTUN Mks, tanggal 27 November 2018;4.

Putusan Nomor 400 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 25/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 11 April2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 56/G/2018/PTUN Mks, tanggal 27 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 25/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 11 April 2019, yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor56/G/2018/PTUN Mks, tanggal 27 November 2018;MENGADILI SENDIRI:I. DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;ll. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 400 K/TUN/20192.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/ 2010/PN.Mks tanggal 26 Juli 2010;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;2. Menyatakan PT.

Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;3. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;4. Menyatakan PT.

Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;5. Memerintahkan PT.

Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membuka kesempatan bagi operator taksi yang telah memiliki Ijin Operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan ijin berusaha sebagai penyedia layanan jasa taksi di lingkungan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;6. Menghukum PT.

Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang Persaingan Usaha);

ANGKASA PURA I (persero) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR

ANGKASA PURA (persero) CABANG BANDARAINTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR, dalamhal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Benny Joesoef,SH.MH., 2. M.

Angkasa Pura (Persero) Cabang Bandara InternasionalSultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 UndangUndang No. 5 Tahun 1999;2. Menyatakan PT. Angkasa Pura (Persero) Cabang Bandara InternasionalSultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 19 huruf (a) UndangUndang No. 5 Tahun 1999;3. Menyatakan PT.

Angkasa Pura (Persero) Cabang BandaraInternasional Sultan Hasanuddin Makassar membuka kesempatan bagioperator taksi yang telah memiliki Ijin Operasi dari Dinas PerhubunganProvinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan ijin berusaha sebagaipenyedia layanan jasa taksi di lingkungan Bandara Internasional SultanHasanuddin Makassar;6. Menghukum PT.

SURYADI HENRY KUSUMA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

Makassar;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;danHENRY NIOS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanSerigala No.124, RT.001/ RW.001, Kelurahan Mamajang Dalam,Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta, dalamhal ini memberi kuasa kepada : Susanto Citra, SH. dan Abdul Razak,S.H., berkantor di Jalan Pajenekang Nomor 92, Kota Makassar,pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 24 Juni 2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi

Hak Atas Sertipikat Hak Milik Nomor:472/Desa Panaikang, Makassar, tanggal 7 Mei 1980, Gambar Situasi tanggal 6Halaman 1 dari 17 halaman.

sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf aHuruf b, demikian juga maka syarat gugat melalui Badan Peradilan TataUsaha Negara (Makassar) telah terpenuhi;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusansebagai berikut:1.

Mewajibkan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pendaftaran Peralinan Hakatas Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Panaikang, Makassar, tanggal 7Mei 1980, Gambar Situasi tanggal 6 Mei 1980, No.8921980, seluas lebihkurang 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) meter persegi, yang semulatercatat atas nama Drs. Syarli Ilyas kemudian beralin keatas nama HENRYNIOS;4.

Natsir telahmelakukan pengalihan jual beli sehingga terhadap masalah ini sudahmenyangkut masalah kepemilikan tanah sehingga harus diputuskan lebihdahulu oleh Pengadilan Negeri Makassar;.

PT MAKASSAR ENERGI POWERINDO

NADJAMUDDIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;

ANNY LAURINS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR VS MUH. ASRIEL DG TIRO;

PUTUSANNomor 188 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,tempat kedudukan di Jalan A.P.Pettarani Nomor 8 KotaMakassar:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asih Lestari, S.H., M.Kn.

TIRO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Bonto Dg Ngirate Nomor 10Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar,pekerjaan WiraswastaDalam hal ini diwakili oleh kKuasa Anisah Rahmawani, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20940Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tanggal 5Desember 2017 Surat Ukur Nomor 02644/2013, Tanggal 28/11/2013Luas 536 m? atas nama Mansyir;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register bukutanah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Tergugatberupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20940 Kelurahan Jongaya KecamatanTamalate Kota Makassar Tanggal 5 Desember 2017. Surat Ukur Nomor02644/2013, Tanggal 28/11/2013 Luas 536 m? atas nama Mansyir;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor02/G/2019/PTUN.MKS, tanggal 25 Juni 2019, kemudian pada tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dengan Putusan Nomor 111/B/2019/PTTUN Mks., tanggal23 Oktober 2019:Menimbang

MAKASSAR ENERGI POWERINDO

WALIKOTA MAKASSAR;

Mappanyukki, Nomor 50 B, RT007 RW 004, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso,Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Unit KerjaKantor Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;FAHYUDDIN AP., M.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Dg.

Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.2712019 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalamLingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khususatas nama:1)Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP 19710108 199202 1 001,Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan JabatanBaru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yangtercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 156;Fahyuddin, A.P., M.H., NIP

Putusan Nomor 85 K/TUN/2021Sekretaris Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang tercatatdalam Lampiran dengan nomor urut 167;Syahruddin, S.Sos., M.Adm.Pemb., NIP 19720710 199312 1001, Jabatan Lama Camat Manggala Kota Makassar danJabatan baru Kepala Bidang Pengawasan dan PenindakanPelanggaran Perdagangan dan Perindustrian DinasPerdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampirandengan nomor urut 130;Suryadi, S.Kel., NIP 19800418 201503 1 002, Jabatan LamaLurah Bitowa Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.2712019 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalamLingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khususatas nama:1)Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP 19710108 199202 1 001,Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan JabatanBaru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dalamLampiran dengan nomor urut 156;Fahyuddin, A.P., M.H., NIP 19750425 199412

1 001, JabatanLama Camat Tamalate Kota Makassar dan Jabatan BaruSekretaris Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang tercatatadalam Lampiran dengan nomor urut 167;Syahruddin, S.Sos., M.Adm.Pemb., NIP 19720710 199312 1001, Jabatan lama Camat Manggala Kota Makassar dan JabatanHalaman 3 dari 9 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CHEVRON MAKASSAR, LTD;

BUT CHEVRON MAKASSAR, LTD. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

MAKASSAR ENERGI POWERINDO;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR VS HASMOLLAH MB, DKK;

WIDANA (WILDANA GASSING) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;

Ngoyo, Lr.1, Nomor6 D, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempatkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani, KotaMakassar:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asih Lestari, S.H., M.Kn,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1901/SK73.71/XII/2018,tanggal 10 Desember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 61/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2016, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dengan Putusan Nomor 57/B/2017/PTTUN Mks., tanggal 4 Mei2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut padatanggal 19 November 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah Nomor 61/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 3 Agustus 2018 dan10 Agustus 2018;Halaman 2 dari 6 halaman.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor61/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 28 November 2016:5.

Putusan Nomor 19 PK/TUN/2019belakangan, dan tumpang tindih itu belum terjadi pada saat penerbitansertipikat objek sengketa a quo yang terbit sebelumnya;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkatbanding telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat