Zulfadli Mamberamo Sitepu, SKM.lawanFaisal Tamin

PUTUSANNomor : 125/PDT/2014/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ZULFADLI MAMBERAMO SITEPU. SKM, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, alamat Jl. Angsana VI, Lk. XIV No. 107, Kel. HalvetiaTengah, Kec. Medan Halvetia, Kota Medan, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya, LODEWIJK SRIWIJAYA SIBUEA,SH, F.M.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZULFADLIMAMBERAMO SITEPU, SKM tersebut

ZULFADLI MAMBERAMO SITEPU, SKMVSFAISAL TAMIN

PUTUSANNomor 2462 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:ZULFADLI MAMBERAMO SITEPU, SKM, bertempat tinggaldi Jalan Angsana VI, Lk. XIV Nomor 107, Kelurahan HalvetiaTengah, Kecamatan Medan Halvetia, Kota Medan, dalam halini memberi kuasa kepada Hermanto Barus, S.H., M.Hum.

Fadillah mengatakan kunci mobil sudah diambil olehorang yang mengaku sebagai teman dari Zulfadli Mamberamo Sitepu, SKM.Ternyata hal ini tidak ada disuruh oleh Zulfadli Memberamo Sitepu, SKM.Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2462 K/Pdt/2016Inilah kelalaian pihak Pegawai Bengkel sehingga mengakibatkan kerugianklien saya;4. Pihak pengusaha pengelola bengkel berusaha mengelak tanggungjawab.

salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya penyerahan mobilPenggugat kepada Tergugat untuk dilakukan servis pencucian mobil,sehingga hilangnya mobil Penggugat bukan tanggung jawab Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZULFADLI MAMBERAMO

TIM SELEKSI I CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, KABUPATEN JAYAPURA, MAMBERAMO TENGAH, MEMBERAMO RAYA, DOGIYAI DAN WAROPEN PRIODE 2018-2023., II. YASIN PENGGU, DKK;

NATHALIS WALELA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di lluga, Kelurahan/Desa Danama,Kecamatan Iluga, Kabupaten Mamberamo Tengah,Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;4. MARKUS PIET BUNDAH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Bokondini/Gimbis,Kelurahan/Desa Gimbis, Kecamatan Kobakma,Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua,pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara(BUMN);5.

Putusan Nomor 341 K/TUN/2019Para Termohon Kasasi;DanTIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISIPEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, KABUPATENJAYAPURA, MAMBERAMO TENGAH, MAMBERAMORAYA, DOGIYAI DAN WAROPEN = PERIODE20182023, tempat kedudukan di Diklat Sosial JalanGerilyawan Nomor 135 Kamkey, Distrik Abepura, KotaJayapura, Provinsi Papua;Turut Termohon Kasasi I;1.

PETOS KAROBA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kobakma RT/RW 000/000,Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma,Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua,pekerjaan Belum Bekerja;5. USMAR PAYOKWA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kobakma RT/RW 000/000,Halaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 341 K/TUN/2019sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSELIKPU/VIII/2018, knusus Kabupaten Mamberamo Tengah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan/Keputusanyang baru tentang Hasil Seleksi Kesehatan dan Wawancara CalonAnggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018 2023yang memuat namanama Penggugat atas nama Alam B.

Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH Cq. BUPATI MAMBERAMO TENGAH
Pembanding/Tergugat II : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Terbanding/Penggugat : LINTJE ADUAR

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ; 4.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan memasukan nama Para Penggugat dalam Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, untuk di verifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; 5.

ETIN KOGOYA; MARTHEN BUBIAVSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO

Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPRKabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010DASAR GUGATANBahwa yang menjadi Dasar gugatan Para Penggugatmengajukan gugatan ini adalah1.

Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan paraPenggugat Nomor 1 dan 2 dapat dijawab sebagaiberikutBahwa benar Tergugat mengumumkan pendaftaran bakalcalon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo RayaPeriode tahun 20102015 yang diusulkan ataudiajukan oleh Partai Politik atau gabungan PartiaPolitik dan perseorangan, disesuaikan jadwal yangtelah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPUKabupaten Mamberamo Raya No. 15/KPTS/KPU MBR031/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPUKabupaten Mamberamo Raya No.01/KPTS/KPU

. 15/KPTS/KPUMBR031/2010, Tentang Tahapan, Program, danJadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Mamberamo Raya 2010 (fotocopydari fotocopy)32BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP.4:P.6& :P.6:P.7 :P.8:P.9 :Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Mamberamo Raya No. 032/KPUMBR031/2010, Tanggal 19 Juni 2010 TentangKlarifikasi Penelitian Berkas PencalonanDalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo RayaTahun 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya)Surat dari Koalisi

Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun2010 dan Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor21/KPTS/KPUMBR031/2010 tanggal 15 Juni 2010 TentangPenetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15%Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo RayaNomor : 21/KPTS/KPUMBR031/2010 tanggal 15 Juni2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang MemenuhiSyarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran PemilihanUmum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010.

.; MELAWAN: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH;

Bahwa Para Penggugat adalah bakal Pasangan Calon Bupati dan CalonWakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dari jalur perseorangan yangHal 3 dari 55 hal Pilkada No. 04/G/Pilkada/2018/ PT.TUN.MKS.mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 10Januari 2018;.4.

Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah memutus danmembaca Putusan Sengketa pemilihan yang diajukan ParaPenggugat pada tanggal 20 Februari 2018 jam 20.51 WIT;2.

Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengahtahun 2018;Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, Komisi Pemilihan UmumKabupaten Mamberamo Tengah melaksanakan Rapat Plenoperbaikan syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon baik dari JalurPartai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.Berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut Komisi Pemilihan UmumKabupaten Mamberamo Tengah membuat Berita Acara yaitu BeritaAcara No. 02/BA/KPUMT/V2018 tanggal 21 Januari 2018 yangmenyatakan persyaratan Calon Perseorangan atas

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Komisi Pemilihan UmumKabupaten Mamberamo Tengah melaksanakan Rapat PlenoPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan WakiBupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2017 sebagaimanaBerita Acara Nomor : 23/BA/9121/KPUKab/IV2018 (Bukti T2) danKeputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten MamberamoTengah Nomor 05/HK.03.1Kpt/9121/KPUKab/I/2018 tertangal 12Februari 2018 yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon BupatidanWakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018, (Bukti

Bahwa Para Penggugat merupakan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati perseorangan Kabupaten Mamberamo Tengah yangmendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai dengantahapan yang ditentukan;2.

MAMBERAMO ALASMANDIRI;

MAMBERAMO ALASMANDI ang beralamat Plaza Centris Lt. 12A Jl.aly s HR. RaSuna Said Kav. B5 Jakarta 12910, dalam hal &ag Y& aa ge& Surat Keputusan Menteri Kehakima No. C22966a HT. 01.01TH 92, tanggal 20 April 1992 danOo oOoo diumumkan dalam Lembaran Tambahan BeritaSQ eS& Negara R.I. No. 66, .tahggal 18 Agustus 1992.

Mengatikan gugatan Penggugat untuk sebagian; x+:LZ a2. en batal Surat Keputusan Kepalageeta KoordinasiPenanaman Modal Republik Indonesia Nomor > 10/1/SIUPHHKSs SSgo HA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakanwh &Permohonan Perpanjangan dags Berakhirnya IUPHHKHA PT.Y Mamberamo Alasmandiri di Provins Papua;2 RS4s)er 3.

Memerintahkan Pembanding kepada Menteri Lngkaigan Hidup danseehutanan untuk melengkapi dokumen peyarata administrasi > perpanjangan dengan dilengkapi persian prinsip demi kepastianeXv hukum dan kepastian usaha Terbandig i Kabupaten Mamberamo Rayay a a PAPUA; 2o2nonnencnnenns a cr 7* Sy *cw 5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara; orSs = Sss 6.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Mamberamo Raya;

Penggugat:
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA

,M.Pd, NIP: 19670130 199501 1 001Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo.

Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan aquo di atas, PENGGUGAT pada tanggal 28 Agustus 2020 telahmelakukan Upaya Administratif kepada Bupati Mamberamo Raya(TERGUGAT) dengan mengajukan KEBERATAN secara kolektifterhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya tentangPemberhentian Dalam Jabatan Struktural sebagai PimpinanOrganisasi Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahKabupaten Mamberamo Raya (vide Surat Keberatan dan TandaTerima terkampir);7.

Menggantikan Kepala OPD Devinitiftanpa tersangkut Kasus Hukum yang ditanda tangani olehKoordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAKPINIHAS SUWENI Mewakili 11 (Sebelas Pimpinan OPD), (Foto copysesuai dengan asi );Pernyataan Sikap dari Forum Pimpinan Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor:800/001/PSFPOPD/20, Tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani olehKoordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAKHalaman 45 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/

Bukti T1);Bahwa Tergugat telah memberhentikan dengan hormat Penggugat dariJabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Rayasebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor:SK. 821.2238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE,S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P1 dan Bukti T1);Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya

Mamberamo Raya, untuk segera menerbitkan Surat KeputusanPemberhentian dalam Jabatan Struktura a.n.

MAMBERAMO ALAS MANDIRI VS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) RI;

PUTUSANNomor 138 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT MAMBERAMO ALASMANDIRI, tempat kedudukan diPlaza Centris Lantai 12A, Jalan H.R. Rasuna Said KavlingB5, Jakarta 12910, yang diwakili oleh Hidekie Amangku,jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Tb. M.

Perpanjangan danBerakhirnya IUPHHKHA PT Mamberamo Alasmandiri di ProvinsiPapua selama proses berlangsung sampai perkara ini mempunyaikeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);B.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor10/1/SIUPHHKHA/PMDN/2016, tanggal 20 Januari 2016, Perihal:Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHKHAPT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor10/1/SIUPHHKHA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari

2016, Perihal:Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHKHAPT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua dan/ataumenerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHKHA PTMamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;Halaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT MAMBERAMO ALASMANDIRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataHalaman 5 dari 7 halaman.

MAMBERAMO ALASMANDIRI ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA

Mamberamo Alasmandiri,sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 910/KptsI/1999 tanggal 14 Oktober 1999;5. Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor: 522/152/BUP/VI/2012tanggal 6 Juni 2012 perihal Pencabutan Rekomendasi IUPHHKPT. Mamberamo Alas Mandiri;6. Surat Gubernur Papua Nomor 522.1/5223/SET tanggal 30 April2015 perihal : Penolakan Perpanjangan IWPHHKHA PT.Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo RayaProvinsi Papua;c.

Mamberamo Alasmandiri di KabupatenMamberamo Raya Provinsi Papua yang telah mendapatkanpertimbangan teknis Bupati Mamberamo Raya Nomor522.1/016/Bup.01, tanggal 11 Mei 2010 Perihal : Rekomendasiperpanjangan IUPHHKHA A.n. PT. Mamberamo Alasmandiri;b. Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahanperubahannya;c.

MamberamoAlasmandiri yang diterbitkan oleh Bupati Mamberamo Raya (Drs.

Mamberamo AlasmandiriFotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor 522.1/016/BUP.01,tanggal 11 Mei 2010, Perihal : Rekomendasi PerpanjanganIUPHHK An.

kepadaMenteri Kehutanan sekitar tahun 2010 tentang Permohonan Perpanjangan ijinsaya mengetahui dan tercatat di buku agenda;Bahwa saya mengetahui tentang Surat Rekomendasi dari Bupati danGubernur untuk PT Mamberamo, Saya mendapat perintah untuk mengambilsurat di BKPM;Bahwa PT Mamberamo memenuhi persyaratan itu, persyaratan ini dikatakanbahwa PT Mamberamo akan berakhir dan PT Mamberamo telah mempersiapkan;Bahwa pada saat memproses sepengetahuan saya PT Mamberamo sudahmendapatkan surat bebas tunggakan

MAMBERAMO ALASMANDIRI

Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/A/V/2012/087,tanggal 2 Mei 2012 Perihal: Penyampaian Hasil PHAPL, yang ditujukanKepada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;Surat Konfirmasi terkait dengan pengurusan izin Perpanjangan IUPHHKHAPT. Mamberamo Alasmandiri yang tidak ada tanggapan dari MenteriKehutanan:a. Surat Perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri NomorMA/A/2012/X1/186, tanggal 21 November 2012 yang ditujukan kepadaYth. Menteri Kehutanan;b. Surat Perpanjangan PT.

Mamberamo Alasmandiri NomorMA/A/2013/I11/021, tanggal 22 Maret 2013 yang ditujukan kepada Yth.Menteri Kehutanan;Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/20172.10.c. Surat Perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/A/2013/X/073, tanggal 2 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Yth. MenteriKehutanan;d. Surat Perpanjangan Susulan PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor :MA/A/2013/XIl/ 802 yang ditujukan kepada Yth. Menteri Kehutanan;e. Surat Perpanjangan Izin IUPHHK HA PT.

Mamberamo AlasmandiriNomor : MA/A/2014/IX/039, tanggal 18 September 2014 yang ditujukankepada Yth. Menteri Kehutanan;f. Surat Perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri NomorMA/A/2014/X/088, tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Yth.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Bahwa PT.

Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten MamberamoRaya Provinsi Papua yang telah mendapatkan pertimbangan teknisBupati Mamberamo Raya Nomor : 522.1/016/Bup.01, tanggal 11Mei 2010 Perihal : Rekomendasi perpanjangan IUPHHKHA atasnama PT.

Putusan Nomor 410 K/TUN/20176) Pertimbangan teknis dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;e.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 Tanggal 10 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ; 3.

Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 Tanggal 10 Nopember 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ; 4. Menolak Gugatan Para Penggugat Selebihnya ; 5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;

NAFTALI KAROBA;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal Penetapan Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua, yakni :Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah Nomor08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Penetapan Calon Bupati danWakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ; DASAR GUGATAN :nn nnn nnnAdapun yang menjadi dasar gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :1 Bahwa

pada penetapan pasangan calon sebagai Peserta Pemilu Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan berhakmengikuti tahapan selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 201 2;Individual ; Yakni Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ditujukan kepada pasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua yangmaju dalam Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012,sebagaimana termuat

Mamberamo Tengah/Tergugat yangdisupervisi oleh KPU Provinsi Papua melaksanakan Verifikasi tentangkeabsahan Kepengurusan dari masingmasing Parpol yang ada diKabupaten Mamberamo Tengah ke DPP dan DPD/DPW Provinsi,ternyata Kepengurusan yang SAH Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diKabupaten Mamberamo Tengah adalah Sdr.

Kepengurusan yang sah dari masingmasing Parpolyang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Sesuaidengan aslinya) ;Bukti T 9a : Keputusan KPU Kab.

Prima Mamberamo Sukses

----------------------------------------M E N G A D I L I :-------------------------------------

1. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksespsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

1. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-241 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural

Atas Nama EDWIN RYAN MARLISSA, SE NIP: 19630802 198603 1 017 Dari Jabatan Kepala Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Mamberamo Raya;

EDWIN RYAN MARLISA
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA

Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan a quo di atas, PENGGUGAT pada tanggal 28Agustus 2020 telah melakukan Upaya Administratif kepadaBupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) dengan mengajukanKEBERATAN secara kolektif terhadap Surat KeputusanBupati Mamberamo Raya tentang Pemberhentian DalamJabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (videSurat Keberatan dan Tanda Terima terkampir);6.

Namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dariBupati Mamberamo Raya; Pada Tanggal 3 # =Maret 2020 KASNmenyampaikan Surat Rekomendasi Atas PelanggaranSistem Merit kepada Bupati Mamberamo Raya. Namuntidak dilaksanakan oleh Bupati Mamberamo Raya (videsurat No. B724/KASN/3/2020). Namun Bupati TidakMelaksanakan Rekomendasi KASN; Pada Tanggal 15 Mei 2020 KASN kembalimenyampaikan surat kepada Bupati Mamberamo RayaPerihal: Lanjutan Penegasan Tindak LanjutRekomendasi (vide surat No.

Bahwa, PENGGUGAT diangkat dalam jabatan strukturalberdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor:SK.821.2159 Tanggal O06 April 2017, di mana PENGGUGATdilantik atau dikukuhkan oleh Bupati Mamberamo Raya dalamJabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Eselon Il melaluiseleksi Jabatan secara terbuka yang dilakukan oleh Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan PemerintahKabupaten Mamberamo Raya;2.

,kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Bupati Mamberamo Rayasebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Raya haruslahdiusulkan terlebin dahulu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten MamberamoRaya kepada Bupati Mamberamo Raya, sebelum kemudian ditetapkan olehBupati Mamberamo Raya;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan diPersidangan, Pengadilan tidak menemukan fakta adanya surat rekomendasiataupun usulan pemberhentian jabatan Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Mamberamo Raya oleh Sekretaris DaerahKabupaten Mamberamo Raya kepada Bupati Mamberamo Raya, adapundalam konsideran

----------------------------------------M E N G A D I L I---------------------------------------

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Mamberamo

,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;

,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;

,M.Si
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA

,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKampung Kabupaten Mamberamo Raya.

,M.Si NIP: 19661003 198608 1 001 Dari Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan KampungKabupaten Mamberamo Raya.2.

:821.2271 s/d 276 Tanggal O07 Januari2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 4Juli 2020, ( Foto copy sesuai aslinya).

,TANDA TERIMA PERMOHONAN KEBERATAN, Terhadap SuratKeputusan BUPATI MAMBERAMO RAYA Tentang PemberhentianDalam Jabatan Struktural, Pimpinan Organisasi Perangkat DaerahDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal03092020, ( Foto copy sesuai aslinya).

Mamberamo Raya, untuk segera menerbitkan SuratKeputusan Pemberhentian dalam Jabatan a.n. Sdr Isak Pinihas Suweni, S.Sos,M.Si.

,MM
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA

,MMNIP: 19620701 298603 1 025 Dari Jabatan Kepala BAPPEDAKabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati BidangEkonomi, Keuangan dan Pembangunan.2.

28 Juni 2020 mengajukan PermohonanKeberatan kepada Bupati Mamberamo Raya.

ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT1.Bahwa, PENGGUGAT diangkat dalam jabatan struktural berdasarkanKeputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2201 Tanggal 02Juli 2017, di mana PENGGUGAT dilantik atau dikukuhkan oleh BupatiMamberamo Raya dalam Jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama(JPT) Eselon Il melalui Lelang Jabatan secara terbuka yang dilakukanoleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkunganPemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo

P8 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 ~ Perihal:Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit Di LingkunganPemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang ditujukankepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua,(Foto copy dari foto copy);9.

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Mamberamo Raya kepada Jabatan Baru Staf Ahli Bupati BidangEkonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kabupaten Mamberamo Raya diBurmeso.

Pembanding/Tergugat : BUPATI MAMBERAMO RAYA Diwakili Oleh : TAUFIK DARUS. SH
Terbanding/Penggugat : GASPER REWAPATARA

PUTUSANNomor : 58/B/2021/PTTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :Nama Jabatan : BUPATI MAMBERAMO RAYA;Tempat Kedudukan : di Burmeso Mamberamo Raya, Provinsi Papua;Dalam hal ini

yangberhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura Nomor: 39/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 28 Januari 2021tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyisebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSIMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal Keputusan Bupati Mamberamo

,NIP.19650811 198803 1 013 Dari Jabatan Kepala DinasPemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamberamo Raya;. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan harkatdan martabat Penggugat ke dalam Jabatan Kepala Dinas Pemuda danOlah Raga Kabupaten Mamberamo Raya atau jabatan lain yang setarasesuai dengan kertentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 58/B/2021/PTTUN.Mks.5.

Pembanding/Tergugat : BUPATI MAMBERAMO RAYA Diwakili Oleh : TAUFIK DARUS. SH
Terbanding/Penggugat : BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd

PUTUSANNOMOR 57/B/2021/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara:BUPATI MAMBERAMO RAYA, bekedudukan di Burmeso MamberamoRaya, Provinsi Papua;Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :1.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUSAMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari JabatanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;3.

Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dengan mengembalikan harkatdan martabat Penggugat ke dalam Jabatan Kepala Dinas PendidikanKabupaten Mamberamo Raya, atau jabatan lain yang setara sesuaiketentuan peraturan perundangundangan)5.

- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA, TERGUGAT/PEMBANDING MELAWAN - 1.ETIN KOGOYA, DK; PARA PENGGUGAT/ TERBANDING.

Mamberamo Raya.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor21/KPTS/KPUMBR031/2010 tanggal 15 Juni 2010 TentangPenetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun2010 :3.

Memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor21/KPTS/KPUMBR031/2010 tanggal 15 Juni 2010 TentangPenetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun2010 ;4.

Bahwa tergugat mengumumkan pembukaan pendaftaran bakalCalon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya periodetahun 20102015 yang intinya menyampaikan bahwapendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil BupatiMamberamo Raya pada Pemilihan Umum Kepala DaerahKabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 akan dilaksanakanpada tanggal 8 Juni 2010 s/d 14 Juni 2010 ;2.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Mamberamo Raya nomor: 21/KPTS/KPUMBR031/2010,tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calonyang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses pendaftaranPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Mamberamo Raya Tahun2010; 3.

BUPATI MAMBERAMO RAYA

BUPATI MAMBERAMO RAYA, berkedudukan di Jalan Kantor Bupati,Burmeso, Kecamatan Mamberamo Tengah, KabupatenMamberamo Raya, dalam hal ini memberikan kuasanyakepada:1. N. RAHMAT R., S.H.PENETAPAN Nomor 52/G/2020/PTUNJPR Hal. 1 dari 72. RACHMAN TULUS SOEHARNA, S.H.3. NATALIA RAMMA, S.H.4. MARLINI ADTRI, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanJaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan NegeriJayapura, yang beralamat Kantor Jalan DR. SamratulangiNo. 45 APO, Jayapura,5.

YAKOBUS KAWENA, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Rayayang beralamat kantor Jalan Kantor Bupati, Burmeso,Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten MamberamoRaya,Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :94/30/BUP/2020 tanggal 30 November 2020;Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2020yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo RayaNomor 821.2289 tanggal 28 September 2020 atas nama Yustus NicsonKaweri, ST, MT yang diterbitkan oleh Pit.

Bupati Mamberamo Raya;PENETAPAN Nomor 52/G/2020/PTUNJPR Hal. 3 dari 7Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutangugatan dalam perkara dengan Register Nomor: 52/G/2020/PTUN.JPRtanggal 14 Desember 2020 pada sidang yang dilaksanakan secara elektronikmelalui sistem informasi Pengadilan dengan agenda pembacaan gugatandan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari itu juga;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukanoleh Penggugat pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk