• strong>

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: B-3056/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori

  Biodiesel pada PT Bayas Biofuels Tahun 2018 s.d Agustus 2021;

• Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: B-3056/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Bayas Biofuels Tahun 2018 s.d Agustus 2021;
• Menghukum Tergugat untuk

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d.

   Agustus 2021;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d.

• strong>

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: B-3053/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori

  Biodiesel pada PT Dabi Biofuels Tahun 2018 s.d Tahun 2020;

• Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: B-3053/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Dabi Biofuels Tahun 2018 s.d Tahun 2020;
• Menghukum Tergugat untuk membayar

• membenarkan.Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Terdakwa FRILINDA KRISTIANTO Alias ARIL Bin SUROSOBahwa terdakwa menduduki jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Operation) danselama training terdakwa mendapat gaji berupa uang saku atau transportasi sebesar Rp905.000, (sembilan ratus lima ribu rupiah); Bahwa terdakwa melakukan survey kerumah AHMAD JAKFAR dan ISDIANTO dansetelah di survey yaitu layak dan kooperatif dan mandatori

  Bahwa terdakwa melakukan survey kerumah AHMAD JAKFAR dan ISDIANTO dansetelah di survey yaitu layak dan kooperatif dan mandatori sesuai dengan aslinya; 3. Bahwa terdakwa menerangkan identitas sepeda motor atas nama ISDIANTO adalah Merk/Type Yamaha Vega ZR Nopol P4075EW dan sepeda motor atas nama AHMAD JAKFARMerk / Type Yamaha Yupiter Z EW Nopol P4056EW ; PAGE 24.

• Ketiga, perikatan atau perjanjian itu harusdilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.Keempat bahwa perkara a quo pada dasarnya merupakan kebijakanfiskal yang merupakan otoritas Pemerintah Pusat (dalam hal ini MenteriKeuangan sebagai Mandatori), hal ini secara historis dapat dibaca dalamPenjelasan UU PDRD (vide UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997juncto UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000) yang menyatakan bahwakebijakan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahpada hakikatnya

• Lebih dari 60 jam adalah Rp250.000,00 per jam Allowance per hariDaily Allowance adalah 500.000;Bahwa pada Kamis tanggal 22 November 2012, Penggugat berangkat keBalikpapan untuk melaksanakan Basic Indoc selama 5 (lima) hari terhitung daritanggal 22 November s/d 26 November 2012, selanjutnya PenggugatHal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.SusPHI/201514.15:16.17.18.19.20.diperintahkan untuk kembali ke Jakarta melaksanakan Rescurrence typeRating Twin Otter di DSKU serta melaksanakan Mandatori di MTC

  Air Born Indonesia ;POKOKPOKOK ALASANBahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejakditandatangani perjanjian kerja diikuti dengan perintah kepada Penggugatuntuk melaksanakan Basic Indoc di Balikpapan serta melaksanakanRescurrence Type Rating Twin Otter DHC6 di DSKU DepartemenPerhubungan serta melaksanakan Mandatori di MTC Kemayoran Jakarta,selanjutnya Penggugat menerima upah/gaji sebesar Rp8.400.000,00 (delapanjuta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran tunjangan

• Atas pertimbangan Majelis Hakim inimengandung kehilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dimana lbuSumartini, S.Pd adalah Penerjemah yang tidak memiliki kapasitassebagaimana mandatori Undangundang No 8 Tahun 2016 TentangPenyandang Disabilitas.

• Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selurun Kabupaten/Kota diProvinsi sejak awal Januari 2017 sudah pindah ke Dinas Tenagakerja danTransmigrasi Provinsi Riau, hal ini sesuai mandatori UndangUndang RI No.23 Tahun 2014; 2 oo non nnn nn non non non on nen nnn nnn nee2. Bahwa surat Penegasan berkaitan dengan Mogok Kerja yang terjadi padatanggal 15 Agustus 2016 s/d 01 September 2016 yang penanganannyadilakukan oleh Disnaker Siak dan sampai sekarang belum ada penegasanHalaman 14 dari 57 halaman.

• Demikian pula dengan Tergugat telan mengajukan surat kuasa yangdidalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukumtersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang pada saat pengajuan perkaraini masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acarasumpah dari Pengadilan Tinggi.Menimbang, bahwa terkait keabsahan Kuasa Hukum Penggugat sebagailegal mandatori, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat padapersidangan selanjutnya tetap tidak dapat melengkapi atau

• Karena hakmendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAPmerupakan hak yang sifatnya mandatori oleh suatu ketentuanperaturan perundangundangan, maka tidaklah dapat surat pernyataanyang pembuktiannya lemah dan tidak berdasar dapat menggeserketentuan di dalam peraturan perundangundangan;.

• Bahwa Ahli jelaskan bahwa tupoksi sebagai Analis Kebijakan Muda diSubdit Niaga Migas yaitu penyiapan kebijakan Niaga Migas, telaah danevaluasi pemrosesan Izin Usaha Niaga Migas dan pemrosesanrekomendasi ekspor impor Migas, Penyiapan Data Kegiatan Usaha NiagaMigas, Verifikasi dan pengawasan implementasi Mandatori B30, melakukanmonev kegiatan usaha Niaga MiQ@S;f.

• Putusan No.32/Pdt.SusPHI/2020/PN/PtkBahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam UU PenyelesaianPHI No. 2/2004 sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwaupaya penyelesaian secara bipatrit (Perundingan Bipartit)bersifat MANDATORI atau WAJIB telah = dilakukan/dilaksanakan sebelum lanjut dilakukannya upayapenyelesaian ke tahap selanjutnya oleh para pihak, yaituupaya penyelesaian ke tahap/proses melalui Mediasi(Perundingan Tripartit), terlebin lagi ke tahap/proses pengajuanpenyelesaian ke Pengadilan

  ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwaupaya penyelesaian bipatrit bersifat mandatori atau wajibdilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya upayapenyelesaian selanjutnya, in casu sebelum dilakukannyaMediasi atau Perundingan Tripartit sebagaimana dimaksud dalamRisalah Mediasi tertanggal 8 September 2020, dan bahkandiajukannya Gugatan Pembayaran Pesangon a quo ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;Bahwa dengan demikian terlihat jelas pula Perundingan

• Pada pelimpahan kewenangan delegasi ini adainstrumen hukum yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atauPeraturan Daerah; Mandatori / Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat atasankepada pejabat bawahan dengan tanggung jawab atau tanggung gugat itutetap kepada pemberi mandat.

  Pada pelimpahan kewenangan mandatoriini pada keadaan tertentu yang bersifat sementara, ketika pejabat ituberhalangan;Jika kita berbicara tentang sumbersumber kewenangan dari seorang pejabatuntuk bertindak dapat dilihat dari kewenangan itu bersumber dari Atribusi,Delegasi atau Mandatori, sesuai dengan instrumen hukum masingmasing;;Bahwa, terkait dengan pemberhentian dengan PTDH seorang anggota Polisiatas nama T.

  Menurut Ahli, disesuaikan saja, apakah terkait kewenanganAtribusi, Delegasi atau Mandatori. Ahli tidak ingin masuk ke dalam substansiperkara, karena Ahli tidak akan equal, karena Ahli bukan saksi fakta. Terkaitdengan penerbitan suatu surat keputusan atas pengangkatan seorang PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Polri, yang diangkat oleh Kapolri. Pertanyaannya,apakah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri itu bolehdiberhentikan oleh Kapolda.

• Pasal 14 ayat (1) UU Penyelesaian PHI No. 2/2004:Dalam hal anjuran tertulis sebagimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salahsatu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri setempat;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam UU PenyelesaianPHI No. 2/2004 sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwaupaya penyelesaian secara bipatrit (Perundingan Bipartit)bersifat MANDATORI

  ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwaupaya penyelesaian bipatrit bersifat mandatori atau wajibdilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya upayapenyelesaian selanjutnya, in casu sebelum dilakukannyaMediasi atau Perundingan Tripartit sebagaimana dimaksud dalamRisalan Mediasi tertanggal 8 September 2020, dan bahkandiajukannya Gugatan Pembayaran Pesangon a quo ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;Bahwa dengan demikian terlihat jelas pula Perundingan

• pemikahannya yang kedua tersebutInaq Nursita (ibu Penggugat) dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu paraPenggugat;Bahwa sekitar tahun 2008, Inag Nursita (ibu para Penggugat) meninggaldunia dalam keadaan status obyek sengketa 1 dalam penguasaan Hi.Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4), dan status obyeksengketa 2 dalam penguasaan Amag Duye (Tergugat 5) dan Sapar aliasInaq Kinan (Tergugat 6);Bahwa oleh karena Inaq Nursita (ibu para Penggugat) telah meninggaldunia, maka menurut hukum (legal mandatori

  pemikahannya yang kedua tersebutInaq Nursita (ibu Penggugat) dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu paraPenggugat;Bahwa sekitar tahun 2008, Inag Nursita (ibu para Penggugat) meninggaldunia dalam keadaan status obyek sengketa 1 dalam penguasaan Hj.Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4), dan status obyeksengketa 2 dalam penguasaan Amag Duye (Tergugat 5) dan Sapar aliasInaq Kinan (Tergugat 6);Bahwa oleh karena Inaq Nursita (ibu para Penggugat) telah meninggaldunia, maka menurut hukum (legal mandatori

• Oleh karena itu, maka kewenangan yang melekat kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara adalah bersumber dari mandatori(mandat) yaitu kKewenangan yang diberikan karena sesuatu yang bersifatrutin dan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan ;6.

  Bahwa Pasal1 angka 24 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemben mandat.Dengan demikian pemberian kewenangan secara mandatori makatanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada si pemberimandat, yaitu Presiden Republik Indonesia

• Putusan No.33/Pdt.SusPHI/2020/PN/PtkHubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT), yangmana menurut ketentuan dalam UU Perselisihan PHI No. 2/2004hal ini WAJIB/HARUS/MANDATORI dilakukan terlebih dahulu olehPENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum menempuh upayapenyelesaian selanjutnya, yaitu meminta perantaraan atau mediasike Dinas Tenaga Kerja Terkait dan bahkan mengajukan GugatanPembayaran Pesangon a quo ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak;Bahwa sebagaimana telan TERGUGAT uraikan

  Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlinat jelas bahwaupaya penyelesaian bipatrit bersifat mandatori atau wajib dilakukanterlebin dahulu) sebelum dilakukannya upaya penyelesaianselanjutnya, in casu sebelum dilakukannya Mediasi atauPerundingan Tripartit sebagaimana dimaksud dalam RisalahMediasi tertanggal 8 September 2020, dan bahkan diajukannyaGugatan Pembayaran Pesangon a quo ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;Bahwa dengan demikian terlihat jelas pula Perundingan

• Taruma Indah, sehingga /egal mandatori Termohon PK I/Tergugat cacat hukum, karena tidak diketahui siapa sebenarnya Direktur PT. TarumaIndah tersebut;Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 672 PK/Pat/2012Pasal 1 angka 4 jo.

• MTR9.10.11.12.13.14.15.Bahwa oleh karena Inag Nursita (ibu para Penggugat) telah meninggaldunia, maka menurut hukum (legal mandatori), status kepemilikan obyeksengketa 1 dan 2 beralih dari hak milik almarhum Inaq Nursita (ibu paraPenggugat) menjadi hak milik anakanaknya, yaitu para Penggugat;Bahwa atas perbuatan para Tergugat terhadap obyek sengketa 1 dan 2,Inaq Nursita (ibu Tergugat) semasa hidupnya dan para Penggugat telahmenegur para Tergugat dan meminta mereka untuk menyerahkan/mengembalikan

• Berdasarkan doktrindoktrin para ahli hukum yang telah berlakusecara umum, unsurunsur perbuatan melawan hukum adalahsebagai berikut : 7+ n= wn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum ;2) Adanya pelanggaran hukum, kesusilaan atau ketertiban3) Adanya kerugian; 4) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perouatandan kerugian. nono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ennUnsurunsur Perbuatan Melawan Hukum di atas bersifat kumulatifdan mandatori, sehingga selurun unsurunsur