oleh Muh.Thaufan, SH jurusita Pengadilan NegariMakassar ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembandingsemula Pelawan I, Pelawan Il telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan olehUndangundang, karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima; Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawanmengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikansebagai berikut:Keberatan Pertama : Hakim Keliru Memaknai

Put.No.306/Pdt/2015/PT.Mks3 Oleh karena Hakim keliru memaknai asas itikad baikseperti terdeskripsikan di atas, maka Hakim pun kelirumenerapkannya yang berujung pada keputusan bahwaPelawan dan Pelawan II adalah pelawan yang tidak baikdan tidak benar serta menolak perlawanan Pelawan danPelawan ll, keputusan mana sangat merugikan hakhakkeperdataan Pelawan dan Pelawan II yakni Pelawan danPelawan II kehilangan hak atas obyek sengketa in litis.Keberatan Kedua : Hakim Keliru Memaknai Dan Menerapkan Pasal1320

Oleh karena hakim keliru) dalam memaknai danmenerapkan Pasal 231 KUHP di atas, maka kesimpulanhipotetis hakim pun keliru dengan menyatakan bahwatransaksi jual beli yang dilakukan oleh Pelawan danPelawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum karenamelanggar causa halal sebagaimana diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata.Keberatan Ketiga : Hakim Keliru Menarik Kesimpulan DeduktifTentang Hubungan Antara Itikad Baik DanCausa Halal Dalam Perkara In LitisAlasan Keberatan:Dalam putusannya halaman 37, Pernyataan

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding II semula Terlawan 2,5,6,7,9mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menguraikan sebagaiberikut: ms Bahwa mengenai Keberatan Pertama Pembanding dalamMemori Bandingnya menilai Hakim Keliru memaknai danmenerapkan Asas Itikad Baik dalam Konteks Perjanjian Jual Belidengan obyek benda tidak bergerak (tanah) dengan alasankeberatannya pada point, 1, 2 dan 3 adalah keliru dan tidakbenar, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telahmemuat dan menguraikan

Apabila Judex Facti secara kaku memaknai ketentuan Pasal 79Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 dimana Direkturlah satusatunya yang berwenang menyelenggarakan RUPS atas permintaankomisaris, dan tidak mengakui adanya kewenangan Komisaris selakupenyelenggara perseroan pada saat Direktur berhalangan (karenasedang ditahan) maka sangatlah mustahil jika Termohon Il yang saatitu. menjabat sebagai Direktur diminta untuk menyelenggarakanRUPS dalam tahanan;Terdapat Kesalahan Hakim Dalam Memaknai dan MenyimpulkanUndang

Undang Secara Subjektif;Bahwa pertimbangan selanjutnya dari Judex Facti pada alineaPertama halaman 15 (lima belas) tentang "Surat Tercatat" yangmemaknai secara sempit sesuai arti terjemahan kamus KBBI yakni suratkiriman pos yang dicatatkan pos supaya tidak hilang, sehingga secaratersirat menganggap undangan dan panggilan yang dibuktikan olehPemohon dianggap tidak memenuhi kualifikasi surat tercatat adalahkesalahan Judex Facti dalam memaknai undangundang, karena dalamketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang

Putusan Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2015Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalammenafsirkan, memaknai surat edaran tersebut adalah tidak tepat dansangat keliru karena hanya mempertimbangkan kepentingan TermohonKasasi;Bahwa dalam Surat Edaran tersebut mengatur mekanisme kerja PPSyang dalam mekanisme kerja tersebut ada tahapan yang harusdikerjakan oleh PPS tetapi tidak dikerjakan karena surat Edarantersebut juga dalam penerbitannya berpedoman kepada Pasal 65 ayat(1), (2) dan (3) Peraturan

dan/atau Tim Penghubung PasanganCalon :Ayat (3): Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedursebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24;Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 23 ayat 1 (1) menyebutkan PPSmelakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempattinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratifuntuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dandukungannya kepada pasangan calon;Bahwa dalam memaknai

kedua) berdasarkansurat Edaran tersebut PPS tidak melaksanakan tugasnya sebagaimanayang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (satu) Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandalam putusannya pada halaman 30 yang mengambil dasarpertimbangannya pada Pasal 48 ayat (1), (3) adalah tidak jelas karenaperaturan ataupun perundangundang mana yang diambil sebagaidasar pertimbangannya tidak disebutkan;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanyang memaknai

sebanyak 71.889 orang pendukungdan selanjutnya pada tahap Il Pemohon Kasasi menyerahkan dukungankepada Termohon Kasasi sebanyak 25.319 orang untuk memenuhisyarat minimal;Bahwa akan tetapi oleh karena terbitnya Surat Edaran tersebut danPPS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pada Pasal23 ayat (satu) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 maka syaratminimal tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Kasasi;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandalam putusannya halaman 31 yang memaknai

Apakah sesederhana itu Pembanding/JaksaPenuntut Umum memaknai arti sebuah keadilan?Melihat faktafakta, buktibukti, pemeriksaan saksisaksi di PersidanganTerbanding/Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan olehPembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Pembanding/Jaksa PenuntutUmum juga tidak bisa membuktikan dakwaan di Persidangan.

Apabila Pembanding/Jaksa PenuntutUmum Melihat putusan secara utuh dan bijaksana serta memaknai Amarputusan dengan baik maka keinginan Pembanding/Jaksa PenuntutUmum sudah diakomodir dalam putusan. Yang menjadi permasalahansebenarnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum memaknai pemidanaanitu secara sempit. Pembanding/Jaksa Penuntut Umum melihat keadilanhanya dari penahanan fisik semata.

dipersidangantidak disertai dengan meterai sebagai syarat yang disebut dalamUndangUndang Bea Meterai, perihal syarat diajukannya bukti suratdi persidangan ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangantentang pembuktian dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugatbaik bukti saksi maupun bukti surat sebagaimana pertimbangandiatas, Majelis Hakim menilai Penggugat belum mampumembuktikan dalil yang dijadikan dasar untuk menuntut perceraiandalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;10Menimbang, bahwa memaknai

tidakberalasan ;Menimbang, bahwa kembali kepada substansi diajukannyagugatan Penggugat adalah dimohonkan perceraian dalamperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Penggugatatas alasan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaranpertengkarankarena selain masalah usaha dagang mereka yang mengalamihabis modal dan hutang yang semakin bertambah, juga adanyatuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang dituduh berhubungandengan lelaki lain ;Menimbang, bahwa memaknai

setelahPengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) untuk melakukanperceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itutidak akan dapat hidup rukun sebagai Ssuami isteri, dan Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan11bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami danisteri teruSs menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa memaknai

dapatmembuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana menjadi pokokpermasalahan kedua yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu antara Penggugatdan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcokkan terus menerus setelah hidupbersama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun, sebagaimana dalil Penggugat, yangdipicu oleh ketidak harmonisan Para Pihak akibat Tergugat sudah tidak lagi memberinafkah baik lahir maupun batin pada Penggugat selaku isterinya, sehingga tidakmungkin untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa memaknai

persidangan yangdilaksanakan dengan acara verstek, yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya pihak Tergugatmeskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan sepatutnya tetapitidak menghadap atau menunjuk kuasa/mengirim wakilnya yang sah menghadap kepersidangan, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatandikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurutPengadilan Negeri, bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidakberalasan ;Menimbang, bahwa memaknai

setelah Pengadilan yang bersangkutanberusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) untukmelakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suamiisteri itu tidak13akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karenaalasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa memaknai

oleh Muh.Thaufan, SH jurusita Pengadilan Negari Makassar ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembandingsemula Pelawan I, Pelawan IT telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan mengajukanmemori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:Keberatan Pertama : Hakim Keliru Memaknai

melainkan dengan akta di bawah tangan.2 Bahwa oleh karena transaksi jual beli atas tanah obyek sengketatelah dilaksanakan sesuai kelaziman dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan telah pula didaftarkan, maka Pelawan Idan Pelawan II harus dipandang sebagai Pembeli Beritikad Baik.Pembeli beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum/Undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA jo 23 ayat (1) dan ayat (2)UUPA, jo Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 dan sejumlah Yurisprudensi,3 Oleh karena Hakim keliru memaknai

asas itikad baik sepertiterdeskripsikan di atas, maka Hakim pun keliru menerapkannyayang berujung pada keputusan bahwa Pelawan I dan Pelawan IIadalah pelawan yang tidak baik dan tidak benar serta menolakperlawanan Pelawan I dan Pelawan II, keputusan mana sangatmerugikan hakhak keperdataan Pelawan I dan Pelawan II yakniPelawan I dan Pelawan II kehilangan hak atas obyek sengketa in litis.Keberatan Kedua : Hakim Keliru Memaknai Dan Menerapkan Pasal 1320KUHPerdata Secara Kontekstual Dalam Perkara In

Oleh karena hakim keliru dalam memaknai dan menerapkan Pasal231 KUHP di atas, maka kesimpulan hipotetis hakim pun kelirudengan menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan olehPelawan I dan Pelawan II adalah tidak sah dan batal demi hukumkarena melanggar causa halal sebagaimana diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata.Keberatan Ketiga : Hakim Keliru Menarik Kesimpulan Deduktif TentangHubungan Antara Itikad Baik Dan Causa Halal DalamPerkara In LitisAlasan Keberatan:Dalam putusannya halaman 37, Pernyataan

dipersidangan bahwa Pelawan I dan Pelawan II telah melakukan transaksijual beli tanah obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga patut dilindungi oleh hukum, karena kalau adakendala yuridis, tentu tidak akan terjadi peralihnan dan pendaftaran hak.Menimbang, bahwa kuasa Terbanding II semula Terlawan 2,5,6,7,9mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menguraikan sebagaiberikut: e Bahwa mengenai Keberatan Pertama Pembanding dalam MemoriBandingnya menilai Hakim Keliru memaknai

., namun Judex Factimengesampingkan buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasi;2 Bahwa Judex Facti yang mengambil alih pertimbangan putusan PengadilanNegeri Palu telah keliru memaknai/memahami gugatan perlawanan/verzetdalam perkara a quo;a Bahwa Judex Facti yang mengambil alih pertimbangan Putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 31/Pdt.Plw/2012/PN.PL., memaknai/memahami maksudverzet hanya sebatas perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnyaTergugat (vide halaman 9) padahal menurut hukum serta

Formalistik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1975 dengan tidak mempertimbangkan aspeksubstansial adanya keinginan pihak Pembanding semula Tergugat untuk tetapmempertahankan perkawinan kedua belah pihak, kendatipun sesungguhnya penyebabpercekcokan tersebut justru berawal dari pihak Terbanding semula Penggugat yang telahberselingkuh dengan wanita lain;w Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Pengadilan Negeritidak tepat terutama dalam hal memaknai

apabila perilaku dan sikap Terbandingsemula Penggugat demikian ditolerir oleh Pengadilan, maka dapat berakibat banyaknyaperkawinan yang hancur dan dapat disengaja dengan mudah untuk dihancurkan, karenaperselingkuhan yang disengaja oleh salah satu pihak , sehingga bertentangan dengan tujuanPerkawinan yaitu untuk kebahagiaan dunia danakherat ; 2229222 22222222 222 n ===~ Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan pertimbangan hukum yang terlalu sumir dalam memaknai

diuraikan dalam surat gugatanpenggugat tersebut.Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN SRLSelanjutnya, Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11Maret 1971, menyebutkan:Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batasbatas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalampembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim bolehmengabulkan perubahan tersebut.10.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana disebut diatas ijinkanlahTERGUGAT memaknai

tentang Perubahan yang dilakukan olehPENGGUGAT yaitu menmbah 1 (Satu) buah Petitum yang dalam pada iniharus disebut sebagai Tuntutan merupakan Perubahan yang telah melampaibatasbatas pokok perkara, karena TERGUGAT berdasarkan keterbatasanyang ada akan kepemahamannya memaknai Petitum dalam sebuahGugatan dan juga Posita dalam Gugatan merupakan bagian PokokGugatan.

Bahwa ternyata oleh karenahal yang sedemikian ini TERGUGAT telah memaknai Objek Sengketa/Objek Perkara dalam Perkara a quo adalah menjadi kabur.17.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 67 K/SIP/1975 tertanggal13 Mei 1975 yang pada pokoknya kaidah hukumnya menyatakan:"Karena petitum tidak sesuai dengan dalildalil gugatan maka putusanPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";18.Berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT mohon kepada yang muliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Bahwa dalam bagian awal Jawaban ini TERGUGAT memaknai danmenanggapi dalildalil Gugatan PENGGUGAT utamanya pada Angka 1(Satu) dan Angka 2 (Dua) Positanya yang pada pokoknya PENGGUGATmenyampaikan ia adalah pemilik sebidang lahan yang terletak di RT. 20Kelurahan Aur Gading dengan ukuran dan alas hak serta batasbatastanah milinya, merupakan kewenangan dan hak mutlak bagi dirinya untukmenyatakan hal itu kepada siapapun juga akan tetapi dalam Perkara a quohal yang demikian ini haruslah dibuktikan kelak

dan menolak dalilGugatan PENGGUGAT pada Angka 3 (Tiga) Posita Gugatannya yang padapokoknya menyatakan:Bahwa sekira tahun 2013 Tergugat telah memanen buah sawit Penggugattanpa seizin Penggugat dan serta tanpa hak dan secara melawan hukum,hingga Tergugat merugikan Penggugat.Bantahan dan Penolakan tersebut adalah berdasarkanhalhal sebagaiberikut:e Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan aktipitas pemanenanbuah sawit diatas tanah PENGGUGAT yang terletak di RT. 20 KelurahanAur Gading.e Bahwa TERGUGAT memaknai

Tergugat tidak bekerja, kurang bertanggung jawabterhadapnafkah dan kehidupan rumah tangqga bersamaadalah alasan yang sangat bertentangan denganrealita dikehidupan rumah tangganya, keadaantersebut sangat jauh dari apa yang didalilkanPenggugat, justru sebaliknya pihak Penggugatharus mensyukuri dengan kondisi rumah tangganyasejak menikah sampai saat ini, hal ini sangatberalasan bilamana Penggugat bisa mengertitentang arti dan makna syukur sebagai istri / iburumah tangga yang pandai memaknai akan ridzkidari

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalandidalammembina hubungan rumah tanggamengenai sejalan atau tidak sejalan alam membinarumah tangga harus dimaklumi bahwa bersatu dalamsatu rumah tangga merupakan gabungan duakarakter yang berbeda, hal itu adalah pasti danmutlak adanya, hal ini perlu) adanya pengertian,mau saling menghormati, memahami karakter,kekurangan serta kelebihann satu sama lain sulitbagi Tergugat untuk melaksanakan segala kewajibanapabila Penggugat tidak faham dan memaknai

sangatironis sekali dimana menikah hampir kuranglebih 4 tahun, selama itu) pula Tergugat masihmenggantungkan kebutuhan rumah tangganya kepadaorang tua Tergugat, memang Tergugat kuranglebih 1 tahun terakhir pernah ada buka cucianmobil tetapi hal itu) bukan atas inisiatif danmodal dari Tergugat tetapi adalah kepunyaanorang tua Tergugat dimana setiap bulannya daripenghasilan cucian mobil tersebut harus disetorkepada orang tua Tergugat, dalam hal iniPenggugat bukan nya tidak bersyukur dan tidakpandai memaknai

Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan selelah 24 (duapuluh empat) hari setelah Pemohon ditangkap sebagaimana uraian di atasjelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena UndangUndangtidak memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis rentang waktu kata"segera" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;14.Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan NomorOI/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November

2012 memaknai secarabebas hingga 24 hari setelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagaimemenuhi kriteria Makna kata segera dalam ketentuan tersebut karenamenurut pertimbangan hakim tersebut dalam UndangUndang tidakdijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segeraitu (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012);Ill.

hakkonstitusional warga negara Indonesia juga akan membuat para bekaspemakai yang dijebak tidak punya kesempatan bertobat atau berhentimemakai sementara di sisi lain UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memberi ruang bagi bekas pemakai narkoba untukmenjalani rehabilitasi;Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan selelah 24(dua puluh empat) hari setelah Pemohon ditangkap sebagaimana uraian diatas jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena UndangUndang tidak memaknai

atau menjabarkan secara pasti dan logis rentangwaktu kata segera" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secarabebas hingga 24 hari selelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagaimemenuhi kriteria makna kata "segera" dalam ketentuan tersebut karenamenurut pertimbangan hakim tersebut dalam UndangUndang tidakdijabarkan

kepada keluarga Pemohon dimana tembusan suratpenangkapan disampaikan setelah 24 (duapuluh empat) hari setelahpenangkapan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3)KUHAP bahwa tembusan surat perintah penangkapan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segerasetelah penangkapan dilakukan.Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan 24 (dua puluhempat) hari setelah Pemohon ditangkap, telah melanggar hak konstitusionalpemohon karena UndangUndang tidak memaknai

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas danlengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yang sangatfundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsipdan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalamhal mana mengajukan gugatan;Dengan kesalahan gugatan Penggugat yang sangat fundamentaltersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip danasas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam halmana mengajukan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas danlengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yang sangatfundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsifdan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalamhal mana mengajukan gugatan;Dengan kesalahan gugatan Penggugat yang sangat fundamentaltersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip danasas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam halmana mengajukan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelasdan lengkap asal perolehan tanah Penggugat, dengan kesalahan yangsangat fundamental ini jelas penggugat telah sangat kabur memaknaidari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdatakita dalam hal mana mengajukan gugatan;Dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut,jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yangharus dipenuhi dalam WHukum Acara Perdata kita dalam hal manamengajukan

mempunyai hak dan kualitas sehingga ParaPenggugat tidak mempunyai Legitima persona standi in judicio, makagugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa : Gugatandari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;2 Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (ExceptioPlurium Litis Consortium).Bahwa jika secara teliti memahami/memaknai

Dengan demikian gugatana quo sepatutnya titolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak dapatCiterima; 22222 22 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn n= Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas.Bahwa jika secara teliti memami/memaknai gugatan a quo akanterpahami, Para penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond)dan kejadian atau peristiwa yang merujuk pada hubungan hukum dari ParaPenggugat terkait dengan klaim kepemilikannya sepanjang terhadap tanah aquo,Bahwa yang

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio Plurium LitisConsortium);Bahwa jika secara teliti memahami/memaknai gugatan a quo akanterpahami bahwa terkait dengan objek gugatan a quo Penggugat telahmendasarkan dalilnya berdasar atas tukar menukar secara lisan orangtua Penggugat dengan keluarga Woi Suoth pada tahun 1950 dengansebidang tanah keluarga Maindoka Tumbol yang merupakan orang tuaPenggugat, yang tidak bisa dibuktikan secara hukum proses tukarmenukar tersebut dan tidak ditariknya

Dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas;Bahwa jika secara teliti memami/memaknai gugatan a quo akanterpahami, Para penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (RechtsHalaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2021/PN AmrGrond) dan kejadian atau peristiwa yang merujuk pada hubungan hukumdari Para Penggugat terkait dengan klaim kepemilikannya sepanjangterhadap tanah a quo, yang dijadikan objek gugatan a quo, tidak lainadalah tanah sah kepemilikan Tergugat, sesuai Sertifikat

Tidak jelas objek gugatan Para Penggugat (Exceptio Error In Objecto);Bahwa jika memahami/memaknai gugatan a quo, akan terpahami bahwaterkait dengan objek sengketa a quo, Para Penggugat telah mendasarkandaliinya hanya berdasarkan Lisan proses tukar menukar keluargaMaindoka Tumbol dan keluarga Woi Suoth yang tidak bisa dibuktikansecara hukum. kemudian dengan dasar tersebut Para Penggugatmelakukaninterpretasi hukum yang sesat (Mislead) denganmengidentifikasikan tanah milik Tergugat sebagai objek sengketa

Dalam perkara sekarang iniPemohon Kasasi' telah dituduh oleh Termohon ' Kasaimelakukan kesalahan berat berdasarkan Pasal 158 ayat(1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003, yang sampai saatini belum mendapatkan putusan Hakim pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap/Incraht atas tuduhandimaksud ;Hal yang tentunya berbeda dengan apa yang dipahami olehMajelis Hakim Pengadilan Hubungan = Industrial padaPengadilan Negeri Bandung yang memaknai Pasal 158 ayat(1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tidak perludibuktikan

No. 042K/PDT.SUS/2011mempunyai kekuatan hukum tetap/Incraht atas tuduhandimaksud ;Hal yang tentunya berbeda dengan apa yang dipahami olehMajelis Hakim Pengadilan Hubungan = Industrial padaPengadilan Negeri Bandung yang memaknai Pasal 158 ayat(1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tidak perludibuktikan terlebih dahulu dalam perkara sekarang ini,dengan pengertian bahwa Pekerja/Buruh tidak berhak atasperlindungan dan kepastian hukum sebagai warga NegaraIndonesia yang taat hukum ;Padahal kategori kesalahan

No. 042K/PDT.SUS/2011bahwa Para Pemohon Kasasi telah melaporkan ataspelanggaran yang tidak dilaksanakan oleh TermohonKasasi sejak bulan Juni 2008 dan pada saat ini atastidak dilaksanakannya pembayaran upah tersebut TermohonKasasi sedang diperiksa pada Dinas Tenaga Kerja Bandungsebagai Tersangka karena melanggar Pasal 186 ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ;Dengan demikian nampak kekeliruan Majelis HakimPengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungdalam memaknai Pasal 96 UndangUndang No

. 13 Tahun 2003Berdasarkan uraian di atas, kekeliruan Majelis HakimPengadilan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandungdalam menerapkan hukum dan atau memaknai arti danketentuan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tidak dapat ditolerir dan dapat dikualifikasikansebagai salah menerapkan hukum ;Bahwa patut untuk diingat kembali, jiwa dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalah memberikanperlindungan bagi tenaga kerja, karenanya adalah tidakberlebihan untuk disampaikan apabila dalam UndangUndang

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Denpasar;Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebutbelum dikaruniai anak;Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani olehPenggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiringperjalanan waktu, watak dan perilaku Tergugat yang pada awalnyasangat sayang pada Penggugat tetapi 2 tahun terakhir mulai berubahhal ini ditandai dengan seringnya timbul percekcokan perbedaanprinsip kehidupan dan cara pandang untuk memaknai

tergugattelah dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu, yang dipuput olehIda Pandita Nabe Resi Agung Laksmi, D.A, bertempat di Buleleng Bali padatanggal 10 Mei 2008, karenanya pernikahannya telah dilaksanakan dansesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, makaperkawinan penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan diajukangugatan perceraian seringnya timbul percekcokan, perbedaan prinsipkehidupan dan cara pandang untuk memaknai

Majelis Komisioner Tidak Memaknai Objek Vital Nasional Secara Utuh18. Bahwa Majelis Komisioner hanya melihat dan memaknai secaraparsial penjelasan, dalil, dan bukti yang Pemohon Keberatansampaikan, dan oleh karenanya Majelis Komisioner tidak dapatmemahami Obvitnas secara utuh, sehingga putusan patut dibatalkan,dengan alasan sebagai berikut:a.

Namun, kemudian Majelis Komisioner tidak memaknai Obvitnassecara utuh dan menimbulkan persepsi parsial yang tidak relevanbahwa seolaholah pengecualian informasi dimaksud hanya ataslingkup kewilayahan Obvitnas semata, tanpa memperhatikan danmempertimbangkan asetaset di sekitarnya yang berkorelasisecara langsung dengan Obvitnas.e.

Bahwa sepatutnya Majelis Komisioner melihat dan memaknai dalil,penjelasan, dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Keberatansecara keseluruhan sehingga mendapatkan pemahaman Obvitnasyang jelas dan utuh.19. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan halhal sebagai berikut:a. Bahwa Obvitnas memiliki peran yang sangat penting bagi NegaraIndonesia dari aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dankeamanan, serta berdampak terhadap sistem perekonomiannasional.

Oleh karenanya, PemohonKeberatan tidak dapat memberikan informasi dimaksud dalamrangka menjaga dan melindungi ketahanan ekonomi nasionalberkaitan dengan aset vital milik Negara.Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Komisioner paragraf4.42 pada halaman 4043, Majelis Komisioner dalam memberikanpendapat/pertimbangan tidak secara lengkap dan utuh dikarenakanhanya memaknai alasan penolakan atas permohonan informasi yangdimintakan oleh Termohon Keberatan berdasarkan Pasal 17 huruf b,huruf d, huruf e

Arun LNG, yang manaperusahaanperusahaan tersebut merupakan entitas usahayang tunduk pada ketentuan Pasal 17 huruf b UU KIP.Pertimbangan Majelis Komisioner yang memaknai Pasal 17huruf b UU KIP secara sempit telan mengaburkan adanyaperlindungan terhadap entitas usaha yang secara jelas dantegas telah diatur dalam pasal tersebut dalam UU KIP.Dalam hal ini, LMAN, selaku penerima serahkelolaan AktivaKilang LNG Arum sebagaimana tercantum dalam KeputusanDirektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 114/KN/2016tentang

., tertanggal 25 September 2015, danselain saksi tuan Sawer Pelima juga akan diajukan saksi lainnya yang pula padapersidangan terdahulu belum pernah di periksa untuk memberi keterangan yangsesungguhnya di bawah sumpah;Bahwa kebohongan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menjadilebih nyata yaitu terbukti pada bukti novum terurai di atas yang telah menjelaskandan membuktikan bahwa hanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalisendiri yang keliru memaknai dan tidak menghargai perbuatan baik orang tuanyayang

, padahal hak pakai tersebutdiperolehnya berdasarkan prosedur yang sah dan oleh pejabat yang sah,dengan demikian maka secara hukum telah nyata bahwa Majelis Hakim baikJudex Facti maupun Judex Juris telah mengabulkan gugatan Penggugat,melebihi dari apa yang di tuntutnya (ultra petita);Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah keliru memaknai peran seoranganggota jemaat gereja in casu orang tua Penggugat dalam pembangunan danpengabdian serta pelayanannya terhadap gereja;Bahwa jika ditilik dari pendekatan

Maha Pengasih, MahaPengampun, Maha Penyayang, Penguasa Alam Semesta, dan tanahdimaksud berkaitan pula dengan ribuan Jemaat GKST yang tentunya sangatsangat berharap atas kemurahan hati Yang Mulia Majelis Hakim PeninjauanKembali selaku pengemban amanah Tuhan Allah dalam menegakkankebenaran dan keadilan di dunia ini, amin;Bahwa sebelum mengakhiri uraian permohonan peninjauan kembali ini,ijinkan Pemohon Peninjauan Kembali menggaris bawahi beberapa hal tentangkekeliruan dan atau kehilafan Majelis Hakim memaknai

Tumonggor, S.H., tertanggal 25 September 2015, danselain saksi tuan Sawer Pelima juga akan diajukan saksi lainnya yang pula padapersidangan terdahulu belum pernah di periksa untuk memberi keterangan yangsesungguhnya di bawah sumpah;Bahwa kebohongan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menjadilebih nyata yaitu terbukti pada bukti novum terurai di atas yang telah menjelaskandan membuktikan bahwa hanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalisendiri yang keliru memaknai dan tidak menghargai perbuatan

RudolfSopacua ;Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan karena Nakhoda RudolfSopacua tidak berbahasa Mandarin sehingga tidak bisa mengoperasikan kapal,seharusnya kesimpulannya karena terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesiamaupun bahasa Inggris, sehingga terdakwa tidak tahu soal SLO dan SIPI ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bertolak belakang antara satudengan lainnya yaitu pertimbangannya dalam putusannya pada halaman 36dengan halaman 43 ;Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam memaknai

azas : lex specialisderogat legi generali berkaitan dengan tanggung jawab Nakhoda ;Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam memaknai fiksi hukum dalamputusannya pada halaman 59 ;Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam mempertimbangkan status hukumbarang bukti ikan hasil tangkapan kapal sebelum masuk pelabuhan Tual yangmerupakan sisa bongkaran dipelabuhan Tual sebanyak 37.450 kg ;Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersbut Pengadilan TingkatBanding mempertimbangkannya sebagai berikut

Namun demikian NakhodaRudolf Sopacua tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya dalam perkara inikarena secara administratif ( walaupun hanya bersifat formalitas saja ) RudolfSopacua yang tercantum sebagai Nakhoda dalam dokumen kapal KM SINO 29,oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ;Bahwa mengenai keberatan pada angka 3, menurut Pengadilan Tingkat Basndingternyata Penasehat Hukum yang telah keliru memaknai dan memahami SuratEdaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 tersebut, karena dalam ketentuanpasal

kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetetapi Penggugattetap pada dalildalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat ;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaanPutusan Gaib no. 178/Pdt.G/2016Halaman 3 dari 13dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, makadalam hal ini Majelis Hakim dapat memaknai

sedangkan tidak datangnyabukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipunmenurut relaas panggilan tanggal 13 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 jurusitapengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui panggilan RRI Nusantara VJayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapatdiputus tanpa hadirnya Tergugat (Secara verstek) ;Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalampersidangan maka Majelis Hakim dapat memaknai