Penggugat:
EDY POLO
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh
2.Alfi Sahrin
3.Arsan
4.Ketua Panitia Kabupaten ( Asisten yang membidangi urusan pemerintahan )

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau apabila tidak ada atau berhalangan diganti oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

diketahui keberadaannya sementaraPemohon tidak memiliki Paman atau saudara laki maka yang menjadi walinikah Pemohon adalah wali hakim;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 3 PeraturanMenteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, bahwa Wali Hakimadalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh MenteriAgama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yangtidak mempunyai wali, atau apabila tidak ada atau berhalangan diganti olehKepala Seksi yang membidangi

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Penambahan nama anak Para Pemohon yang dahulu bernama NOVITA menjadi bernama NOVITA PUTRI PANDAWA;
3. Memerintahkan kepada instansi pemerintah yang membidangi kewenangan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat tentang Penambahan nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua

Keadaan Konflik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilanpuluh) hari.Pasal 23(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota,bupati/wali kota bertanggung jawab atas PenangananKonflik kabupaten/kota.(2) Dalam...(2)(1)(2)(1)(2)(3)ae ratine,OKPRESIDENREPUBLIK INDONESIA12Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kotawajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflikkepada gubernur dengan tembusan kepada menteriyang membidangi

urusan dalam negeri dan/ataumenteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.Pasal 24Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi,gubernur bertanggung jawab atas Penanganan Konflikprovinsi.Dalam Penanganan Konflik skala provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkanperkembangan Penanganan Konflik kepada Presidenmelalui menteri yang membidangi urusan dalam negeridan/atau menteri terkait dengan tembusan kepadaDPRD provinsi.Pasal 25Dalam hal Status Keadaan Konflik skala nasional,Presiden

bertanggung jawab atas Penanganan Konfliknasional.Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menunjukmenteri yang membidangi koordinasi urusan politik,hukum, dan keamanan sebagai koordinator denganmelibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.Dalam penanganan Status Keadaan Konflik skalanasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Presiden menyampaikan perkembangan penangananStatus Keadaan Konflik kepada DPR.Pasal 26Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten

perdamaian; danwakil pihak yang berkonflik dari Satuan TugasPenyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus memperhatikan keterwakilan perempuansekurangkurangnya 30 % (tiga puluh persen).co Bo opPasal 49Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian KonflikSosial skala nasional sebagaimana dimaksud dalamPasal 45 huruf c terdiri atas unsur Pemerintah danmasyarakat.Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:a. kementerian yang membidangi

koordinasi urusanpolitik, hukum, dan keamanan;b. kementerian yang membidangi koordinasi urusankesejahteraan rakyat;c. kementerian yang membidangi urusan dalamnegeri;d. kementerian yang membidangi urusanpertahanan;e. kementerian yang membidangi urusan keuangannegara;f. kementerian yang membidangi urusan kesehatan;g. kementerian yang membidangi urusan sosial;h. kementerian...(3)(4)neea ratine,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA25kementerian yang membidangi urusan agama;Polri;TNI;Kejaksaan Agung;Badan Nasional

Kecamatan Buay Pemuka Peliungmelalui Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKUTimur, berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pertanian No : 2791/Kpts/7/2009 tanggal 14 Juli 2009 mengenai Perubahan Lampiran KeputusanMenteri Pertanian Nomor 1482/Kpts/KU.410/4/2009 tentang PenetapanKuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PengujiTagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) danBendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi

No. 2387 K/Pid.Sus/201 1Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2009yaitu Penunjukan Margono, S.P. sebagai PPTK.Surat Perjanjian Kerjasama Disnakkan No. 524/802/KPTS.PPK/Disnakkan/2009 antara PPK APBN, Tugas Pembantuan ProgramPeningkatan Ketahanan Pangan yang Membidangi PLA kegiatanpenyediaan dan infrastruktur pertanian Sub kegiatan perluasan arealDitjen PLA T'h.2009 Disnakan OKU dengan kelompok Tani Agung BasukiDesa Pemetung Basuki, Kecamatan Bp.

Peliung, Kabupaten OKUTTentang pemanfaatan dana Bansos untuk pekerjaan perluasan arealdalam rangka pembukaan lahan hijau makanan ternak seluas 50 Ha.1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kerjasama Disnakkan No.524/1221/PPK/NAKKAN/2009 antara PPK tugas pembantuan program peningkatanketahanan pangan yang membidangi pengelolaan lahan dan air, kegiatanpenyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (TP) Ditjen PLA T.A2009 Disnakkan Kabupaten OKU Timur dengan Kelompok Tani AgungBasuki Desa Pemetung Basuki

Disnakkan No. 524/802/KPTS.PPK/ Disnakan/2009 antara PPK APBN, TugasPembantuan Program Peningkatan Ketahanan Panganyang Membidangi PLA kegiatan penyediaan daninfrastruktur pertanian Sub kegiatan perluasan areal DitjenPLA T'h.2009 Disnakan OKU dengan kelompok Tani AgungBasuki Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Bp.

No. 2387 K/Pid.Sus/201 12009 yaitu Penunjukan Margono, S.P. sebagaiPPTK.Surat Perjanjian Kerjasama Disnakkan No. 524/802/KPTS.PPK/ Disnakkan/2009 antara PPK APBN,Tugas Pembantuan Program PeningkatanKetahanan Pangan yang Membidangi PLA kegiatanpenyediaan dan infrastruktur pertanian Sub kegiatanperluasan areal Ditjen PLA Th.2009 Disnakan OKUdengan kelompok Tani Agung Basuki DesaPemetung Basuki, Kecamatan Bp.

Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor521.1755/PLA/ VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal SID Cetak SawahBaru.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala BappedaProvinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPNProvinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan)Kabupaten/Kota Nomor : 521.1973/PLA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012Hal. 70 dari 118 hal.

perihal Undangan Expose Laporan Antara (Interim) Kegiatan SIDCetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala BappedaProvinsi Riau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPNProvinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan)Kabupaten/Kota Nomor : 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September2012 perihal Undangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID CetakSawah Baru APBD Wilayah 1,

Oxalis Subur.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota dan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 521.3635/PLA/X1/2012tanggal 19 November 2012 perihal Undangan Rapat Bidang PLATahun 2012.Hal. 71 dari 118 hal.

dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda ProvinsiRiau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau,dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/KotaNomor : 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihalUndangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBDWilayah 1, 2, dan 4.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID CetakSawah Baru wilayah Il APBD tahun 2012 oleh PT.

Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau,dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/KotaNomor : 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihalUndangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBDWilayah 1, 2, dan 4.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID CetakSawah Baru wilayah Il APBD tahun 2012 oleh PT.

Tamrin Kav 55 Jakarta Pusatyang membidangi tentang Pengorderan Tabung, serta 1 (satu) set Dokumenpermohonan izin Stasiun Pengankutan dan Pengisian Bulk Elpiji,berdasarkan hal itu lalu saksi pergi ke PT.

Pertamina (persero) di JalanMedan Merdeka Timur 1A Jakarta Pusat yang membidangi tentangpengurusan perizinan Agen dan ketika itu saksi bertemu dengan salah satukaryawan yang nama panggilannya Pak Adi namun saksi tidak mengetahuiapa jabatannya lalu Pak Adi meminta Dokumen Permohonan Izin saksi danketika itu. saksi memberikan Dokumen Permohonan Izin StasiunPengankutan dan Pengisian Bulk Elpiji saksi ke Pak Adi lalu pakmenjelaskan bahwa benar Permohonan Izin Stasiun Pengankutan danPengisian Bulk Elpiji

Tamrin Kav 55 Jakarta Pusat yang membidangi tentangPengorderan Tabung dan ketika itu HENDRO HARTOMO menjelaskanbahwa PT. Pertamina Gas tidak ada mengeluarkan 3 (tiga) lembar suratyang diberikan DIAN ASMARA kepada saksi tersebut yang dinyatakan olehatas nama RIDWAN. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dra.,BETTY ROSLENYNAIBAHO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.785.763.000, (tujuratus delapan puluhlima juta tujuratus enam puluh tiga ribu rupiah ).

Tamrin Kav 55 Jakarta Pusat yang membidangi tentangPengorderan Tabung dan ketika itu HENDRO HARTOMO menjelaskanbahwa PT. Pertamina Gas tidak ada mengeluarkan 3 (tiga) lembar suratyang diberikan DIAN ASMARA kepada saksi tersebut yang dinyatakan olehatas nama RIDWAN. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dra.BETTY ROSLENYNAIBAHO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.785.763.000, (tujuratus delapan puluhlima juta tujuratus enam puluh tiga ribu rupiah ).

GTechIndonesia dan pihak kedua menerima danmemberlalukan secara tentatif.Butir 3k Bahwa keduapihakbelahkedua belahBahwaDengan bukti ini Tergugat menyatakan bahwaPenggugat patut diduga melakukanpengingkaran terhadap perjanjian yang sudahdibuat dan ditandatangani bersama, atauketentuan yang sudah dikeluarkan olehInstansi yang membidangi Ketenagakerjaan. T.2 NOTAPEMERIKSAANDinas Tenaga KerjaKota BekasiNomor : 701/4375Disnaker.5,tertanggal Agustus2015.

HUKUM menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanyaNota Pemeriksaan ini.Dengan bukti ini Tergugat menyatakan bahwaPenggugat patut diduga melakukanpengingkaran terhadap perjanjian yang sudahdibuat dan ditandatangani bersama, atauketentuan yang sudah dikeluarkan' olehInstansi yang membidangi Ketenagakerjaan. T.3T.3.1T.3.1.1Surat PerjanjianKerja WaktuTertentu atas namaSYAIFUL ANWAR1.

GTechIndonesia Pada surat HRDMMS, tersebut tidakterdapat tanda bukti bahwa suratsurattersebut telah didaftarkan/terdaftar padaDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tanpa nomor surat (tidak memenuhiunsur/syarat administrasi / normakebiasaan, kepantasan dalam administrasi)Dengan bukti ini Tergugat menyatakan bahwaPenggugat patut diduga melakukanpengingkaran terhadap perjanjian yang sudahdibuat dan ditandatangani bersama, atauketentuan yang sudah dikeluarkan olehInstansi yang membidangi Ketenagakerjaan.

Agar kedua belah pihak memberikan jawabantertulis ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasiselambatlambatnya 10 hari setelah menerimaAnjuran ini.Dengan bukti ini Tergugat menyatakan bahwaPenggugat patut diduga melakukanpengingkaran terhadap perjanjian yang sudahdibuat dan ditandatangani bersama, atauketentuan yang sudah dikeluarkan olehInstansi yang membidangi Ketenagakerjaan. 41 Perjanjian Bersama para pihak, antara Mr. YongSang Ahn, selaku Presiden Direktur PT.

DStecessssssssesssstessnstsntensiastensnssnnsneeneneeDengan bukti ini Tergugat menyatakan bahwaPenggugat patut diduga melakukanpengingkaran terhadap perjanjian yang sudahdibuat dan ditandatangani bersama, atauketentuan yang sudah dikeluarkan olehInstansi yang membidangi Ketenagakerjaan.

Kemudian surat permohonandari Koperasi Komara Jaya tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi olehKepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM KabupatenTasikmalaya dan kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKMPropinsi Jawa Barat dan dikeluarkan Berita Acara Ketetapan tentang KSP/USP Koperasi Penerima Dana MAP Tahun Anggaran 2003 Nomor :581/415/DISKOP.UKM tanggal 28 Agustus 2003 bahwa Koperasi KomaraJaya telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, sehingga KSP/USP Koperasi

/Kota dengan tembusan kepadaDinas / Badan yang membidangi koperasi dan UKM Propinsi Jawa sertapengembangan dan restrukturisasi Usaha cq. Tim P2LKMAP ;e Bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang dana MAP TahunAnggaran 2003 untuk kepentingan sendiri, maka telah memperkaya diriTerdakwa sebesar Rp. 195.000.000, (seratus sembilan puluh lima jutarupiah) dan diri orang lain yakni saksi H.

; "Bahwa saksi Sebagai kepala Seksi yang membidangi dan menangani UKM diTasikmalaya saksi tidak mengetahui adanya pemberian dana tersebut UKMdi Tasikmalaya ada yang berdiri atau bekerja sendiri ada juga yang di bawahKoperas!

Kemudiansurat permohonan dari Koperasi Komara Jaya tersebut dilakukan penilaian danevaluasi oleh Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM KabupatenTasikmalaya dan Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKMPropinsi Jawa Barat .

Satker : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli beserta Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Satker : Dinas Tanaman Pangandan Hortikultura Kabupaten Tolitoli beserta Petunjuk OperasionalKegiatan Tahun Anggaran 2013 yang berada pada Kantor DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten TolitoliSurat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013tanggal 22 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat PengelolaKeuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantoryang membidangi Prasarana dan sarana Pertanian Provinsi danKabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran

Hortikultura Kabupaten Tolitoli pada tahun 2013menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura KabupatenTolitoli selain itu Terdakwa juga dibebani tugas negara yang diatur berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 815/Kpts/ OT.160/2/2013 TentangPerubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana TugasPembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi

sasaran (penerima manfaat), yang bertujuan menambahluas baku lahan tanaman pangan untuk membantu masyarakat meningkatkankesejahteraan hidupnya.Untuk mendukung program Pemerintah Pusat tersebut KementerianPertanian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan MenteriPertanian Republik Indonesia Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 TentangPenetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) padaSKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi

Sus/20188)10)11)12)13)14)1 (satu) rangkap Data Kelompok Sawah TA. 2013 Kabupaten Munayang sudah dimonitoring dan dievaluasi tanggal 12 Desember 2013;1 (satu) bundel fotocopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor640/Kpts//Ku.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentangPenetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan padaSKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan SaranaPertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi TenggaraTA. 2013 beserta lampirannya dan:Fotocopi

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Nomor 19 Tahun 2013tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Prasarana & Sarana Pertanian Kabupaten Muna TA. 2013.Fotocopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor4893/UPTS/OT.160/11/2013 tanggal 15 November 2013 tentangperubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4346/KPTS/Ku.410/06/20113 tentang Penetapan Pejabat Pengelola KeuanganDana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana

1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013;1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Fisik Dan Keuangan KegiatanPerluasan Sawah TA. 2013;1 (satu) rangkap Data Kelompok Sawah Tahun Anggaran 2013Kabupaten Muna yang sudah dimonitoring dan dievaluasi tanggal 12Desember 2013:1 (satu) bundel fotocopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor640/Kpts//Ku.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentangPenetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan padaSKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi

Fotocopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor4893/UPTS/OT.160/11/2013 tanggal 15 November 2013 tentangperubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4346/KPTS/Ku.410/06/20113 tentang Penetapan Pejabat Pengelola KeuanganDana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan saranapertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi SulawesiTenggara;10) 1 (satu) bundel hasil gambar posisi bulan juni kKegiatan perluasan sawahprogram penyediaan dan

THOMAS NENO SIKI selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Periode 1999 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor171.1/09/1999 tanggal 04 September 1999, berkedudukan/menjabat sebagaiKetua Komisi C (yang membidangi keuangan daerah) Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kupang, dengan Surat Keputusan DPRD Nomor :11/IV/DPRD/2003 tanggal 14 Oktober 2003, bertindak sendirisendiri ataubersamasama dengan Terdakwa II.

rekening danapenunjang kegiatan untuk bantuan lainlain kepada 40 (empat puluh) orangPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 1999 2004 danmasingmasing akan menerima sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) ;Bahwa penambahan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah) pada rekening dana penunjang kegiatan untuk bantuan lainlainkepada 40 (empat puluh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenKupang Periode 1999 2004 dilakukan oleh mereka Para Terdakwa diKomisi C (yang membidangi

THOMAS NENO SIKI selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Periode 1999 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor :171.1/09/1999 tanggal 04 September 1999, berkedudukan/menjabat sebagaiKetua Komisi C (yang membidangi keuangan daerah) Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kupang, dengan Surat Keputusan DPRD Nomor :11/IV/DPRD/2003 tanggal 14 Oktober 2003, bertindak sendirisendiri ataubersamasama dengan Terdakwa II.

RADJA KUDJI HERNIMUS sebagai AnggotaKomisi C (yang membidangi keuangan daerah) pada DPRD KabupatenKupang Periode 1999 2004 dan Terdakwa VII.

No. 1540 K/PID.SUS/2014kepada 40 (empat puluh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenKupang Periode 1999 2004 dilakukan oleh mereka Para Terdakwa denganpenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan di Komisi C (yang membidangi keuangan)karena tidak sesuai dengan prosedur dalam penyusunan Anggaran Dewansebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) Tata Tertib DPRD KabupatenKupang Nomor : 13/II/DPRD/2001 yang berhak dalam penyusunanAnggaran Dewan

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium klinik RSUDH.Damanhuri Barabai tertanggal 17 Pebruari 2013 yang dibuat danditandatangani oleh Pemeriksaan NURFITRI dan penanggung Jawab/Ka.Laboratorium dr.Hj FAIZAH YUNIANTI,Sp PK pada LaboratoriumRSUD H.Damanhuri Barabai, yang menyatakan bahwa sample urine atasnama : KASYFUL ANWAR Als APUL ULU Bin ABIDINSYAH,adalah positif mengandung methamphetamine; Bahwa sepengetahuan saksi samapai dengan sekrang belum ada lembagarehabilitasi medis dan social yang membidangi

perawatan; Bahwa sebanarnya terdakwa bukan Target Operasi (TO), namun setelahterdakwa ditangkap dan diinterogasi ternyata terdakwa pernah dihukumdalam perkara penyalagunaan Narkotika yaitu sabusabu pada tahunsekitar 2005 yang lalu;Bahwa waktu itu menurut terdakwa, bahwa terdakwaseringmenggunakan sabusabu hanya untuk menghiangkan Stres saja, karenasering terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, termasuk untukmenenangkan pikiran dan menstabilkan stamina karena terdakwa jugaadalah sebagai Guru yang =membidangi

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium klinik RSUDH.Damanhuri Barabai tertanggal 17 Pebruari 2013 yang dibuat danditandatangani oleh Pemeriksaan NURFITRI dan penanggung Jawab/Ka.Laboratorium dr.Hj FAIZAH YUNIANTI,Sp PK pada LaboratoriumRSUD H.Damanhuri Barabai, yang menyatakan bahwa sample urine atasnama : KASYFUL ANWAR Als APUL ULU Bin ABIDINSYAH,adalah positif mengandung methamphetamine;Bahwa sepengetahuan saksi samapai dengan sekrang belum ada lembagarehabilitasi medis dan social yang membidangi

tiga) gram dan 1 (satu) lembar hasil pengujian / hasilpemeriksaan Laboratoris Balai Besar POM Banjarmasin adalah termasuk NorkotikaGolongan I bukan tanaman jenis sabusabu dan hasil pemeriksaan Laboratoris sabusabu tersebut mengandung METAMFETAMIN;Bahwa bila terjadi pemilikan dan penyaluran atau jual beli secara bebas maka haltersebut adalah melanggara ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentangNarkotika; 213Bahwa sampai dengan sekarang belum ada lembaga atau panti social yang khususuntuk membidangi

jenis sabusabu tidaklahketergantungan adanya;2dMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Ahli serta dikaitkan denganbarang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa 4 (empat) paket sabusabu yang dibungkusplastic warna bening positif mengandung Metamfetamina dan mempunyai berat bersih 0,33(nol koma tiga puuh tiga) gram;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli HALIPAH S.Si.Apt BintiH.MASERI bahwa sampai dengan sekarang belum ada lembaga atau panti social yang khususuntuk membidangi

Kegiatan Pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajiandan/atau penerapan di Wilayah Negara Republik Indonesia harusdilengkapi dengan:a) Surat keterangan asal Lobster (Panulirus spp) dari unitpelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unitpelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atauDinas; danb) Surat keterangan dari badan yang menyelenggarakantugas di bidang riset kelautan dan perikanan.Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 Jo Pasal 26 Ayat

Surat keterangan asal Lobster (Panulirus spp) dari unitpelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksanateknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; danb. Surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas dibidang riset kelautan dan perikanan.

Surat keterangan asal Benih Lobster diterbitkan oleh unit pelaksanateknis yang membidangi perikanan Budidaya atau dinas.2. Sarwan, S.Pi.,M.Si dibawah sumpah / janji* pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga. Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penjulan benihlobster.

Surat keterangan asal Benih Lobster diterbitkan oleh unit pelaksanateknis yang membidangi perikanan Budidaya atau dinas.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pengirimanbeih lobster.

Untuk peruntukan kegiatan pendidikan, penelitian danpengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan harus dilengkapidokumen surat keterangan asal lobster dari unit pelaksana teknisyang membidangi perikanan tangkap.Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan kegiatanpenangkapan atau pengeluaran benih bening lobster harus memilikiPerizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi.

No. 54 PK/Pid.Sus/201416Infrastruktur Pertanian, Program Peningkatan Ketahanan Panganyang membidangi PLA pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2009 yaitu PenunjukanMargono, S P sebagai PPTK;Surat Perjanjian Kerjasama Disnakkan No 524/802/KPTS PPK/Disnakkan/2009 antara PPK APBN, Tugas Pembantuan ProgramPeningkatan Ketahanan Pangan yang Membidangi PLA kegiatanpenyediaan dan infrastruktur pertanian Sub kegiatan perluasan areatDitjen PLA Th 2009 Disnakan OKU dengan kelompok

Program Peningkatan KetahananPangan yang membidangi Pengelolaan Lahan dan Air pada DmasPeternakan dan Perikanan Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran2009 tanggal 27 Juli 2009;1 (satu) lembar surat Nomor: 524.2/007Disnakkan/2010 perihalTeguran Pelaksanaan Kegiatan PLA Tahun 2009;1 (satu) lembar surat Nomor: 254 2/10S/Disnakkan/2010 perihalLaporan Realisasi Kegiatan PLA Tahun 2009;1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten OKU Timur Nomor: 524.1/461/Disnakkan/2009tentang

Penunjukan Kegiatan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian.Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang membidangi PLApada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKU Timur TahunAnggaran 2009 yaitu Penunjukan Margono, S P sebagai PPTK;Surat Perjanjian Kerjasama Disnakkan Nomor: 524/802/KPTS PPK/Disnakan/2009 antara PPK APBN Tugas Pembantuan ProgramPeningkatan Ketahanan Pangan yang membidangi PLA kegiatanpenyediaan dan infrastruktur pertanian Sub kegiatan perluasan arealDitjen PLA Th 2009 Disnakan OKU

PLA padaDinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKU Timur TahunAnggaran 2009 yaitu Penunjukan Margono, S P sebagai PPTK;Surat Perjanjian Kerjasama Disnakkan Nomor: 524/802/KPTS PPK/Disnakan/2009 antara PPK APBN Tugas Pembantuan ProgramPeningkatan Ketahanan Pangan yang Membidangi PLA kegiatanpenyediaan dan infrastruktur pertanian Sub kegiatan perluasan arealDitjen PLA Th 2009 Disnakan OKU dengan kelompok Tani AgungBasuki Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Bp Peliung, KabupatenOKUT Tentang pemanfaatan

dana Bansos untuk pekerjaan perluasanareal dalam rangka pembukaan lahan hijau makanan ternak seluas 50Ha;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Disnakkan Nomor:524/1221/ PPK/NAKKAN/2009 antara PPK tugas pembantuan programpeningkatan ketahanan pangan yang membidangi pengelolaan lahandan air kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (TP)Ditien PLA TA 2009 Disnakkan Kabupaten OKU Timur denganKelompok Tani Agung Basuki Desa Pemetung Basuki, Kecamatan BPPeliung, Kabupaten OKU Timur

yang telah dilegalisir Surat Kepala DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada KepalaBappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau,Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi TanamanPangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5Hal. 62 dari 115 hal.

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian SumberDana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;103) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara SerahTerima Jabatan Bendahara Pengeluaran APBN Dana TugasPembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08)yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Riau danKabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, tanggal 6Mei 2013 dari Sdr. Asril Kepada Sdr.

Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor:521.1755/PLA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perinal SID CetakSawah Baru;70) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada KepalaBappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau,Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi TanamanPangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1973/PLA/VII/2012 tanggal 4Juli 2012 perinal Undangan Expose Draft Laporan Akhir Kegiatan SIDHal. 80 dari 115 hal.

Oxalis Subur;78) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada KepalaDinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota danKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Nomor:921.3635/PLA/X1/2012 tanggal 19 November 2012 perihal UndanganRapat Bidang PLA Tahun 2012:Hal. 81 dari 115 hal.

Riau, KepalaBPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan)Kabupaten/Kota Nomor: 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September2012 perihal Undangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID CetakSawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;73) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SIDCetak Sawah Baru wilayah Il APBD tahun 2012 oleh PT.

Putusan No. 1679 K/Pid.Sus/2017dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha.68) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai BesarPengelolaan Daerah Aliran Sungai Riau Nomor: 521.1731/PLA/V1I/2012tanggal 12 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru.69) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas(Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/

Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda ProvinsiRiau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau,dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/KotaNomor: 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihalUndangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah BaruAPBD Wilayah 1, 2, dan 4.73) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID CetakSawah Baru wilayah Il APBD tahun 2012 oleh PT.

danExpose Laporan Pendahuluan Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD.71) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda ProvinsiRiau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau,dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/KotaNomor: 521.2165/PLA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihalHal. 79 dari 111 hal.

danHortikultura Kabupaten Indragiri Hulu November 2012 (tanpa tanggal).80) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521.4048/PLA/2012tanggal 19 Desember 2012 perihal Pertemuan Koordinasi PerluasanAreal Sawah.81) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pengantar Kepala BidangPengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Provinsi Riau untuk Kepala Dinas (Membidangi TanamanHal. 80 dari 111 hal.

, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau,dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/KotaNomor : 521.2165/PLA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihalUndangan Expose Laporan Antara (Interim) Kegiatan SID Cetak SawahBaru APBD Wilayah 1, 2, dan 4.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda ProvinsiRiau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau,dan Kepala Dinas (Membidangi

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Thio Hui Lan menjadi nama Vilani pada semua dokumen resmi dan untuk dipergunakan pada semua keperluan baik yang terkait dengan keperluan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, administrasi pelayanan publik dan keperluan administrasi dengan instansi non pemerintah;
3. Memerintahkan kepada instansi pemerintah yang membidangi kewenangan

Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT denganverifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan Perikanan atau kepala SKPD ProvinsiKabupaten/ Kota yang membidangi Perikanan sesuai dengan kewenangannya masingmasing. 2 Pembudidayaan ikan skala kecil ( kincir ) dengan verifikasi dan suratrekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi

Nelayan yangmenggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yangmembidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi daripelabuhan Perikanan atau kepala SKPD Provinsi Kabupaten/ Kota yang membidangi Perikanan sesuaidengan kewenangannya masingmasing. 2 Pembudidayaan ikan skala kecil ( kincir ) dengan verifikasidan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan;Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan

Pembelian dilakukan dengan verifikasi dansurat rtekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat DaerahHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 408/Pid.B/2013/PN Sot.10(SKPD) Kabupaten / Kota yang membidangi usaha mikro, Usahaperikanan, nelayan kecil dengan motor tempel, pembudidaya ikanskala kecil dengan verifikasi dari Kepala SKPD Kabupaten / Kota yangmembidangi perikanan, Usaha Pertanian / kelompok tani / usahapelayanan jasa alat (UPJA) mesin pertanian yang melakukan usahatani tanamanpangan, holtikultura

, perkebunan dengan luas maksimal2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian denganverifikasi dan rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa / KepalaSKPDKabupaten / Kota yang membidangi pertanian usaha,Transportasi, kendaraan bermotor milik instansi pemerintah swasta,kendaraan bermotor pmbadi roda empat, sepeda motor, transportasidarat urrtuk kendaraan bermotor umum roda tiga atau lebih danmenggunakan pelat kuning, semua jenis ambulance, mobil jenazahdan mobil pemadam kebakaran, tranportasi

Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rtekomendasidari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten / Kotayang membidangi usaha mikro, Usaha perikanan, rrcJayari yangmenggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi /Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan dengan ukuranmaksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi daripelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi / Kabupaten / Kotayang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangan masingmasing.