Ditemukan 5 data
6 — 3
A;Menimbang, bahwa permohonan perubahan Biodata dalam pernikahan bagiorang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diaturoleh Keputusan Mentyeri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Pasal34 angka dan 2, sepatutnya Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonanPemohon I dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan Pemohon I danPemohon IJ dapat dikabulkan;Menimbang
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh
69 — 18
Baiturrahman BandaAceh berdasarkan akta pendirian perseroan yang dibuat danditandatangani oleh Salimah, SH, M.Kn Notaris di Banda Acehtertanggal 06 Maret 2009 yang telah mendapatkan Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Badan HukumPerseroan berdasarkan Keputusan Mentyeri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor AHU12350.01.01 Tahun 2009 tanggal 13 April 2009dengan daftar perseroan Nomor:AHU0015704.AH.01.09.
209 — 81
Bukti T.I7 : Fotokopi Keputusan Mentyeri Kehakiman RINo.02.4071.HT.01.01Th.90 terntang persetujuan atas akta pendirianPerseroan Terbatas PT.BPR Artha Sentana Hardja tanggal 12 Juli 1990;8. Bukti T.I8 : Fotokopi Risalah rapat PT.BPR Artha Sentana HardjaNo.326 dibuat dihadapan Notaris Benny Kristanto tertanggal 25 Maret1998;Halaman 29 dari 42 Putusan Perkara No.363/Pdt.G/2015/PN Bks9.
43 — 32
MENTYERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON
40 — 0
MENTYERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON