Ditemukan 4637 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN BANGKO Nomor 93/Pid.B/2013/PN.BK. Tanggal 27 Januari 2014 — BAHARUDIN Bin MARJONO
215 — 85
215 — 85
Merangin;Bahwa benar sampai saat ini belum ada regulasi dari Pemda Merangin lagiyang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan perniagaan Bahan BakarMinyak Bersubsidi;Bahwa benar untuk langkahlangkah penyaluran dan pendistribusian bahanbakar minyak merupakan kebijakan BPH Migas Pusat dan Kab.
Merangin;e Bahwa benar sampai saat ini belum ada regulasi dari Pemda Merangin lagiyang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan perniagaan Bahan BakarMinyak Bersubsidi;e Bahwa benar untuk langkahlangkah penyaluran dan pendistribusian bahanbakar minyak merupakan kebijakan BPH Migas Pusat dan Kab.
Register : 30-08-2012 — Putus : 24-09-2012 — Upload : 04-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 16/PID/2012/PT.BABEL Tanggal 24 September 2012 — - RICO SANJAYA Als RICO Bin SAMSUL
89 — 29
89 — 29
Bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengalami krisis BBM bersubsidiantara lain oleh karena penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat danpenyaluran oleh pihak yang tidak memiliki ijin usaha dari Menteri Energi danSumber Daya Mineral sesuai pasal 23 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal 13 PP RI Nomor 36 tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas.
Register : 17-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli Tanggal 24 Oktober 2019 — Johansyah als. Johan Bin Jali
129 — 176
129 — 176
Upload : 23-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 953 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Burhan Ahmad als Koli
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
yakni sebanyak 116 (seratus enam belas)jerigen dan 4 (empat) drum atau jumlah keseluruhansekitar 4.000 (empat ribu) liter, harusnya Terdakwamengajukan surat permohonan untuk mendapatkan ijin usahapenyimpanan BBM (bahan bakar minyak) kepada pihakpemerintah Kabupaten Lembata yang dalam hal ini bagianekonomi, selanjutnya berdasarkan surat permohonan dariTerdakwa tersebut maka bagian ekonomi mengeluarkan suratrekomendasi dan berdasarkan surat rekomendasi tersebutpihak pertamina atau dalam hal ini BP Migas
diangkut menggunakan kapal ikan, yang mana untukpengangkutan BBM (bahan Bakar Minyak) atau dalam hal inibensin tersebut harusnya Terdakwa mengajukan suratpermohonan untuk mendapatkan ijin usaha pengangkutan BBM(bahan bakar minyak) kepada pihak pemerintah KabupatenLembata yang dalam hal ini bagian ekonomi, selanjutnyaberdasarkan surat permohonan dari Terdakwa tersebut makabagian ekonomi mengeluarkan surat rekomendasi danbendasarkan surat rekomendasi tersebut pihak pertaminaatau dalam hal ini BP Migas
Register : 11-02-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2574 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 1 Nopember 2010 — WAYAN INDRIANA
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-04-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN PELAIHARI Nomor 36/Pid.B/2014/PN. Plh Tanggal 10 April 2014 — SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)
38 — 22
38 — 22
Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna115 HT No.Pol DA 226214Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telahmembenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli bernama AHLIPARLAGUTAN TAMBUNAN , SH, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;e Bahwa ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Migas sebagai staf bagianHukum dan Penyidik PPNSe Bahwa yang boleh melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga kegiatanBBM adalah pelaku usaha dan
Register : 26-01-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6 / PID.SUS / 2016 / PT PTK Tanggal 18 Februari 2016 — YAKOB BIN BUSRA
355 — 14
355 — 14
Putus : 21-10-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 114/PID.SUS/2013/PN.SKW Tanggal 21 Oktober 2013 — ABDUL HADI Bin H.ASBULAH
38 — 12
38 — 12
Nomor 22 Tahun2001 tentang Migas yang dilakukan oleh Saudara ABDUL HADI BINASBULLAH, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/80/A/X1/2012/Kalbar/Res Skw, tanggal 14 Nopember 2012 yang ditangani olehPenyidik satreskrim Polres Singkawang dan keterangan yang Ahli berikanadalah keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan yang Abhlimiliki dan Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dihadapan penyidik untuk mempertanggungjawabkan keterangan yangakan Ahli berikan; Bahwa yang menjadi dasar
Ahli untuk memberikan keterangan sebagaiAhli dalam perkara Migas dilakukan oleh Terdakwa ANDUL HADI BINH.ASBULLAH yang sedang ditangani Penyidik reskrim PolresSingkawang adalah:1.
Riwayat pekerjaan Ahli:Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNSP pada tanggal 1Maret 1999 dan bekerja pada Kantor PBH Migas mulai tanggal 1Juni 2005, Jabatan Ahli sekarang adalah Pokja Wilayah II dan jugasebagai PPNS dan Ahli memiliki Sertifikat Training Luar Negeri13Retail Marketing Maximising Outlets and Network di Ciprus padatanggal 1722 September 2006;Keahlian yang Ahli miliki adalah berkaitan dengan pengaturan,pengawasan pendistribusian sebagai PPNS Minyakm dan Gas Bumiyang melakukan
dan gas Bumi;dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakarlain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dankonsumen Pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas PerpresNomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBMtertentu;Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi untuk tahunanggaran 2011 maka BPH migas
SuratKepala BPH Migas Nomor: 321/Ka/BPH Migas/07/2008 tanggal 23 Juli2008;Bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan bahwa Badan Usaha atauMasyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan17serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan denganketentuan Peraturan Perundangundangan sebagaimana diatur dalamPasal 7 Ayat(2) Perpres nomor: 15 Tahun 2012 tentang harga jual ecerandan konsumen pengguna jenis BBM tertentu' seperti Pembelian,Pengangkutan Penimbunan/Penyimpanan dan penjualan
Putus : 24-02-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/PID.SUS-LH/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — SAFRIL
143 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-03-2013 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 214/Pid/B/2013/PN.SGL Tanggal 7 Mei 2015 — PAUNI bin SULAIMAN
106 — 14
106 — 14
Bahwa benar sesuai Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yangdimaksud dari wilayah kerja atau dari tempat penampung dan pengolahan termasukpengangkutan pembelian, penjulan, ekspor, impor mimyak bumi dan / atau hasilolehannya termsuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaranMinyak Bumi dan / atau Gas Bumi.Pada Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakanoleh Badan Usaha setelah
mendapat izin usaha dari Pemerintah yaitu meliputi : Izin Usaha Pengolahan Izin Usaha Pengkutan Izin Usaha Penyimpanan Izin Usaha NiagaIzin usaha hilir Migas dimaksud sampai dengan saat ini hanya dikeluarkan oleh Pemerintah.
Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakankegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah BadanUsaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik Daerah (BUMD), Koperasi usaha Kecil(KUK) dan badan Usaha milik Swasta (BUS).Dengan persyaratan sebagai pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004tentang kegiatan Usaha Hilir Migas, menyebutkan Syaratsyarat yang harus dipenuhidalam pengusrusan izin usaha, antara lain adalah : Akte pendirian
Bahwa benar selain perizinan berupa keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan/penimbunan dan niagaMigas untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi bersifat keekonomian (non subsidi)sehingga tidak ada perizinan lainnya, tetapi apabila untuk kegiatan usaha BBM yangbersubsidi oleh Pemerintah maka Badan Usaha Penugasan Langsung (PSO) dariPemerintah melalui kepala Badan Pengatur Hilir Migas.
Register : 22-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-06-2020
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tjp Tanggal 1 September 2015 — Jaksa Penuntut:
Jaksa Kajari Payakumbuh
Terdakwa:
Desi Novitri Pgl. Desi Binti M. Lizar
80 — 19
Jaksa Kajari Payakumbuh
Terdakwa:
Desi Novitri Pgl. Desi Binti M. Lizar
80 — 19
Putus : 22-03-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 K/PID.SUS/2015 Tanggal 22 Maret 2016 — RAMLIN ;
97 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
drum dengan kapasitas kurang lebih 200liter perdrumnya tanpa dilengkapi surat ijin usaha pengangkutanmelanggar UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;> Ahli menjelaskan atas perbuatan Terdakwa RAMLIN yang melakukanpengangkutan bahan bakar solar dengan menggunakan KLMBERKAT BUANA RAHMAT yang tidak melengkapi Surat Ijin UsahaPengangkutan peraturan yang tepat di kenakan yaitu pasal 53 huruf(b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001tentang Migas
drum dengan kapasitas kurang lebih 200 literperdrumnya tanpa dilengkapi surat ijin usaha pengangkutan melanggarUndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;> Ahli menjelaskan atas perbuatan Terdakwa RAMLIN yang melakukanpengangkutan bahan bakar solar dengan menggunakan KLM BERKATBUANA RAHMAT yang tidak melengkapi Surat Ijin Usaha Pengangkutanperaturan yang tepat di kenakan yaitu Pasal 53 huruf (b) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
Register : 26-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 67/Pid.Sus/2015/PNTbk Tanggal 19 Mei 2015 — SARBINI Bin KUSNAN
41 — 10
41 — 10
Putus : 07-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1733 K/PID.SUS/2014 Tanggal 7 Desember 2015 — H. SUPRAJITNO BIN H. USMAN
96 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
bon print dari SPBU 54.622.20Mantup;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan, tidak punya izin niagadan hanya surat pernyataan usaha kecil saja;Bahwa Terdakwa menyimpan atau menimbun dan menjual kembalibahan bakar minyak jenis bensin dan solar melanggar aturan sesuai UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2012;Bahwa yang berhak memberikan izin pengangkutan adalah dari pihakyang berwenang dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaluiDirektur Jenderal Migas
Putus : 06-05-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN GIANYAR Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN Gir Tanggal 6 Mei 2014 — TERDAKWA : I DEWA GEDE PRIHANTA
52 — 29
52 — 29
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PID.SUS/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — SAM' AMIR alias AMIR bin H. JAILANI
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAILANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidipemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 55 UndangUndang RI Nomor22 Tahun 2001 tentang Migas ;Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pid.Sus/20152.
Register : 14-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 148/PID.SUS/2014/PN.SKW Tanggal 17 September 2014 — IRAWADI Als WIRA Bin MUHIDIN
37 — 9
37 — 9
Putus : 21-12-2023 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023 Tanggal 21 Desember 2023 — ZAINUDDIN bin alm. HASAN
6 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
6 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 09-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/PID.SUS/2010 Terdakwa; Lamidi Bin Sumarsono
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 147/Pid.B/2015/PN Bko Tanggal 13 Januari 2016 —
38 — 6
38 — 6