• , SH untuk membahasterkait payung hukum pendelegasian kewenangan penandatanganananNPHD dan Saksi Nila Misdartiana, SH sebagai Kepala Bagian HukumDaerah Kabupaten Natuna sependapat bahwa NPHD dapat diwakilkansepanjang ada Surat Keputusan Bupati Tentang PendelegasianKewenangan untuk menandatangani NPHD.

  , SH untuk membahasterkait payung hukum pendelegasian kewenangan penandatanganananNPHD dan saksi Nila Misdartiana, SH sebagai Kepala Bagian HukumDaerah Kabupaten Natuna sependapat bahwa NPHD dapat diwakilkansepanjang ada Surat Keputusan Bupati Tentang PendelegasianKewenangan untuk menandatangani NPHD.

  Natuna yaitusaudari NILA MISDARTIANA, kemudian setelah itu selurun NPHD yangsedang di proses dimana Pihak pertamanya yaitu Bupati Natuna(saudara ILYAS SABLI) di ganti menjadi nama saksi selaku KepalaBPKD Kab. Natuna termasuk NPHD pemberian hibah kepadaOrganisasi Segar Bugar (SERBU) ;Bahwa pengajuanproposal yang diajukan olehOrganisasi Segar Bugar(SERBU) dari PemerintahKabupaten Natuna dari prosespengajuan hingga pencairansudah sesuai aturan atauregulasi yang berlaku.

  HARMAIN USMANmempertanyakan tentang kegiatan yang di mohonkan oleh organisasimasyarakat yaitu GRASENA dan SERBU (Segar Bugar) belum juga dicairkan bantuannya.Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dantidak keberatan .16.Saksi , NILA MISDARTIANA, SH dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi kenal dengan terdakwadan tidak ada hubungan keluargamaupun pekerjaan ; Bahwa saksi membenarkanketerangannya di BAP Penyidik ; Bahwa saksi pada tahun 2009 sebagaiKabid

• Selanjutnya ketikaitu dilakukan rapat dengan Kepala Bagian Hukum Daerah Kabupaten NatunaSaksi Nila Misdartiana, SH untuk membahas terkait payung hukumpendelegasian kewenangan penandatangananan NPHD dan Saksi NilaMisdartiana, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Daerah Kabupaten Natunasependapat bahwa NPHD dapat diwakilkan sepanjang ada Surat KeputusanBupati Tentang Pendelegasian Kewenangan untuk menandatangani NPHD.Akhirnya ketika itu disepakatilah bahwa untuk NPHD ditandatangani olehKepala BPKD.Bahwa

  Natuna yaitu saudari NILA MISDARTIANA,kemudian setelah itu seluruh NPHD yang sedang di proses dimana Pihakpertamanya yaitu Bupati Natuna (saudara ILYAS SABLI) di ganti menjadinama saksi selaku Kepala BPKD Kab. Natuna termasuk NPHD pemberianhibah kepada Organisasi Segar Bugar (SERBV) ;Bahwa pengajuan proposal yangdiajukan oleh Organisasi SegarBugar (SERBU) dari PemerintahKabupaten Natuna dari prosespengajuan hingga pencairan sudahsesuai aturan atau regulasi yangberlaku.

  HARMAIN USMAN mempertanyakan tentangkegiatan yang di mohonkan oleh organisasi masyarakat yaitu GRASENA danSERBU (Segar Bugar) belum juga di cairkan bantuannya.Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan .16 Saksi , NILA MISDARTIANA, SH dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dantidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan ;s Bahwa saksi membenarkan keterangannyadi BAP Penyidik ;Halaman 153 dari 338 Putusan Nomor

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NILA MISDARTIANAsedangkan

• 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2016 perihal DP Pembelian Tanah di Tanjung dengan luas leih kurang 20.000 meter[persegi an. ZAHARBIAH dengan alamat Jalan Jend. Sudirman No. 50, Air Payung Rt. 002 / Rw. 002 Ranai Kota yang ditandatangani a.n SARDAN (Asli).

• keterangansehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidankorupsi pengadaan lahan tahun 2010 yang dilakukan olehterdakwa;Bahwa benar saksi merupakan petugas ukur tanah dikantor Lurah Bandarsyah.Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat atau keahlian dalampengukuran tanahBahwa benar saksi melakukan pengukuran tanah terhadappembebasan lahan yang dilakukan Pemerintah DaerahKab Natuna untuk pembuatan jalan menuju kantor DPRDKab Natuna;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidakmengajukan keberatan;35.NILA MISDARTIANA

• Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tgl 31 Desember 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dan belanja tak terduga tahun anggaran 2011.2) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011, tgl 13 Desember 2011 tentang tata penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja

  TPGf.Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1)Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun2010, tg!

  Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tgl31 Desember 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan danbelanja tak terduga tahun anggaran 2011.2) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011, tgl138 Desember 2011 tentang tata penganggaran pelaksanaan danpenatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoringdan evaluasi belanja subsidi

  Anggotalegislatif Kabupaten Natuna APBD 2011 Murni, diterima tanggal 8November 2010.10)Foto copy legalisir 1 (satu) Bundel Revisi Daftar Usulan kegiatanAnggota legislatif Kabupaten Natuna Tahun 2011, diterima tanggal9 November 2010 pukul 19.15 Wib.11)Foto copy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Usulan kegiatan WakilBupati Natuna Tahun Anggaran 2013.12)Foto copy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Usulan APBD KabupatenNatuna Tahun Anggaran 2013 yang diatasnya bertuliskan Wabup.Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA

• Angka 3 s/d 7 dikembalikan kepada Saksi NILA MISDARTIANA, SH.8.

  Tpg.10.11.12.(60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten NatunaTahun Anggaran 2012 (Asili).Keputusan Bupati Natuna Nomor : 47 tahun 2012 tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten NatunaTahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 (Asli).Angka 3 s/d 7 disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH.Kwitansi bermaterai dari HECA JANATRA sebanyak 12 (Dua belas)lembar sebagai berikut: Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pemasangan rumponuntuk 60 titik tanggal 11 03 2013 dari Heca

  Keputusan Bupati Natuna Nomor : 47 tahun 2012 tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten NatunaTahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 (Asli).Angka 3 s/d 7 dikembalikan kepada SaksiNILA MISDARTIANA,SH.. Kwitansi bermaterai dari HECA JANATRA sebanyak 12 (Dua belas)lembar sebagai berikut: Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pemasangan rumponuntuk 60 titik tanggal 11 03 2013 dari Heca Janatra diterima olehHerwanto sebesar Rp. 400.000.0000, (empat ratus juta rupiah)(Asli).

• Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tgl 31 Desember 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dan belanja tak terduga tahun anggaran 2011.2) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011, tgl 13 Desember 2011 tentang tata penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja

  Disitadari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tgl31 Desember 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan danbelanja tak terduga tahun anggaran 2011.2) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011, tg!

  Disitadari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tgl31 Desember 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan danbelanja tak terduga tahun anggaran 2011.2) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011, tgl138 Desember 2011 tentang tata penganggaran pelaksanaan danpenatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoringdan evaluasi belanja subsidi

  Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tgl31 Desember 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan danbelanja tak terduga tahun anggaran 2011.2) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011, tg!

• Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tgl 31 Desember 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dan belanja tak terduga tahun anggaran 2011.2) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011, tgl 13 Desember 2011 tentang tata penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja

  Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH berupa :1) Foto copy legalisir Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2010, tg!

  Anggotalegislatif Kabupaten Natuna APBD 2011 Murni, diterima tanggal 8November 2010.10)Foto copy legalisir 1 (satu) Bundel Revisi Daftar Usulan kegiatanAnggota legislatif Kabupaten Natuna Tahun 2011, diterima tanggal9 November 2010 pukul 19.15 Wib.11)Foto copy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Usulan kegiatan WakilBupati Natuna Tahun Anggaran 2013.12) Foto copy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Usulan APBD KabupatenNatuna Tahun Anggaran 2013 yang diatasnya bertuliskan Wabup.Disita dari Saksi NILA MISDARTIANA

• Tpg.10.11.Keputusan Bupati Natuna Nomor 352 Tahun 2012 tanggal 12Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan SosialKepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin(60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten NatunaTahun Anggaran 2012 (Asli).Keputusan Bupati Natuna Nomor : 47 tahun 2012 tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten NatunaTahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 (Asli).Angka 3 s/d 7 disita dari Saksi NILA MISDARTIANA, SH.Kwitansi bermaterai