Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Februari 2019, Nomor 73/Pid.Sus.Tpk/2018/ PN Mks.yang dimintakan banding tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan undangundang No.8Tahun 1981 (KUHAP) serta pasalpasal dari undangundang danketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Februari 2019, Nomor73/Pid.Sus.Tpk/2018/ PN Mks.yang

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Desember 2018, Nomor 59/Pid.Sus.Tpk/2018/ PN Mks.yang dimintakan banding tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Put.Nomor 02/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS59/Pid.Sus.Tpk/2018/ PN Mks.yang dimintakan banding tersebut haruslahdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang

Nomor. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan undangundang No.8 Tahun1981 (KUHAP) serta pasalpasal dari undangundang dan ketentuanhukum yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Desember 2018, Nomor59/Pid.Sus.Tpk/2018/ PN Mks.yang dimintakan

Mks.yang terobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Insidentilnya danKuasa T erguat ;

Mks.yang tidak pantas dilakukan oleh suami isteri, karena sangat melukai hatikeduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati sertamenimbulkan kebencian diantara keduanya;Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga antara suami isteritelah tertanam rasa kebencian maka akan berakibat hilangnya rasa cinta dankasih sayang diantara keduanya, maka rumah tangga yang demikian tidak adalagi ketenangan dan ketenteraman dalam membangun rumah tangga sepertiyang dialami oleh Pembanding/Tergugat

No. 432/Pdt.P/2019/PA Mks.yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yangbernama SAKSI dan SAKSI2) Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda danPemohon II berstatus Janda.3) Bahwa antara Pemohon dan pemohon II tidak ada larangan bagimereka untuk melaksanakan perkawinan4) Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II dan dikaruniai 1 oranganak yang bernama, ANAK, umur 11 tahun5) Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraiansampai sekarang.6) Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku

Intervensi mengajukanMemori Banding tertanggal 2 Nopember 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Nopember 2020 ; Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar telan diserahkan kepada, Terbanding/Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2020 ; Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Nopember 2020halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/B/2020/PTTUN Mks.yang

Bahwa terdapat kesesuaian jumlah DPT dengan suara memilih ditambahhalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/B/2020/PTTUN Mks.yang tidak hadir memilih, dan suara kosong sehingga kesesuaian denganjumlah suara pada perhitungan struk, Sesuai dengan jumlah perhitunganpada pleno ; Ketentuan dalam pasal 14 B ayat (3) Peraturan Bupati Nomor : 51 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor : 31Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilinan Kepala Lembang secara Evoting berbunyi :

No. 567/Pdt.P/2016/PA Mks.yang dihadiri olen Hakim Anggota tersebut dan Hj. Salwa SH, MH,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Dra. Hj. Nadhirah Basir, S.H.,M.H. Dra. Hj. Murni Djuddin,Drs. H. Abd. Razak.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syaban 1434 H, Nomor 1497/Pdt.G/2012/PA Mks.yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri :Dalam Konvensi :1. Menyatakan gugatan para penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaar );2.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Juli2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syaban 1434 H, Nomor 1497/Pdt.G/2012/PA Mks.yang dimohonkan banding;Dan dengan mengadili sendiri :Dalam Konvensi :1. Menyatakan gugatan para penggugat konvensi/ tergugat rekonvensii /Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaar );2.

dikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka MajelisHakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut makakepada Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karenaperkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat sebagai pihakHal 5 dari 7 HalamanPenetapan No.705/Pdt.G/2019/PA Mks.yang

., No. 1373/Pdt.G/2010/PA Mks.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonanPemohon . Die Mengizinkan Pemohon, .............. untuk mengikrarkantalak satu) rajei terhadap Termohon, ............... didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.Dalam RekonvensiI, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau( Madhiyah ) kepada Penggugat selama 4. bulansejumlah Rp 4.000.000, ( empat jutarupiah ). 3.

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1751/Pdt.G/2014/PA Mks.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 13 April 2015,yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebutdan permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada pihak lawannyapada tanggal 15 April 2015;Bahwa Penggugat/Pembanding

Put.No.61/Pdt.G/2015/PTA Mks.yang telah diuraikan di atas hanya didasarkan kepada kepentingan Penggugat/Pembanding selaku ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut, oleh karenadi dalam posita gugatannya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasarhukum (rechtelijk grona) serta fakta peristiwa (feitelijk grond) yang terjadimengenai sikap dan atau tindakan Tergugat/Terbanding yang telah melanggardan atau mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimanayang diatur dalam Pasal 1 angka

Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 52/B/2017/PTTUN Mks.yang berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebutpada Bundel A dan Bundel B serta suratsurat lainnya yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan dalam duduk perkara iniseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor52/G/2017/P TUN.Mks., tanggal 07 Nopember 2017 yang amarnya berbunyisebagai berikut:MENGADILI:.

No. 6/Pdt.G/2015/PTA Mks.yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah., yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak2.

Putusan Nomor 106/B/2021/PTTUN Mks.yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 108/G/2020/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2021, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, KeteranganSaksi, dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, makadalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31Agustus 2021 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara iniyaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor 125/B/2020/PTTUN Mks.yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara GorontaloNomor : 47/G/2019/PTUN.GTO. tanggal 18 Maret 2020, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, BuktiBukti Surat, Keterangansaksi, serta suratSurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalamrapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 telahdicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat danpertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 560.000, (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo tersebut diucapkan dalam sidanghalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks.yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks.yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal19 Nopember 2020, dengandihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat danKuasa Hukum Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding olehPenggugat, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:21/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 19 Nopember 2020 sesuai Akta PermohonanBanding tanggal 30 Nopember 2020,;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat/

No.469/Pdt.P/2016/PA Mks.yang tidak diinginkan dan kedua anak tersebut sudah salingmencintai dan relah untuk menikahkan ;.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2, dan keduaSaksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan oleh Majelis Hakimtelah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa anak pemohon (ANAK) dengan perempuan (FULANA),telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinikahkan menuruthukum Islam..

No. 146/B/2014/PT TUN Mks.yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihakwalaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namunbuktibuktitersebut pada hakekatknya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevandengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan di atas, makabuktibukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu, melainkancukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan

No. 104/B/2014/PT TUN Mks.yang berkaitan;MENGADILIe Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :27/G/2013/PTUN.PL tanggal 1 April 2014 yang dimohonkanbanding tersebut dengan perbaikan amar menjadiDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan menolak gugatan Penggugat ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.61.000, (enam puluh satu ribu rupiah) ; e Menghukum Penggugat