LOVROVA SARAGIH sebagai Penggugat LAWAN MONTESQUE MANURUNG sebagai Tergugat ;

HinsaHalaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PNPms.Simatupang, Nip. 19580414 198302 1 002, ditandai dengan Bukti Penggugat3 (P3).Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat (Lovrova Saragih) dan Tergugat(Montesque Manurung) No. 1272061608110010, yang telah dimateraisecukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan BuktiPenggugat 4 (P4).Menimbang, bahwa fotocopy suratsurat bertanda P1 ; P2 ; P4 tersebut diatas telah diNazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti

dari 18 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PNPms.melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan mobil yangtelah di beli oleh penggugat juga dibawa oleh tergugat ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan pokokgugatan perceraian Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat denganTergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda BP.2 berupa Foto copySurat Pemberkatan Nikah antara Montesque

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 540/JP/1984 atas nama MONTESQUE ANNLES MEIDDY PASULIMA, dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, Jakarta, tanggal 22 Mei 1984, dari yang semula tertulis MONTESQUE ANNLES MEIDY PASULIMA menjadi MONTESQUE ANNLES MEIDY PASULIMA LUMBAN TOBING;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan salinan resmi

Namoda alias Brayen, Terdakwa II Montesque Maensiga alias Kiki, Terdakwa III Gilbert Maensiga, Terdakwa IV Yodri Pusude dan Terdakwa V Agustinus Doyo alias Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

NAMODA
2.MONTESQUE MAENSIGA
3.GILBERT MAENSIGA
4.YODRI PUSIDE
5.AGUSTINUS DOYO

Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tondano pada tanggal 16 Maret 2002, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 29/19/IV/2002 tertanggal 15 April 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

1. MAUREEN DANIERTA FERANY AUGYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 21 Agustus 2002 (berusia 20 tahun);
2. PETRA MONTESQUE

Dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR dalam bentuk copy dan Legalisiroleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR,selaku Walikota Tomohon

RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAWJAR.

Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat ;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR. Dalam bentuk copy dan legalisiroleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;1 (satu) buah buku Asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 tahun 2007tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani olehJEFFERSON S.M.

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatsebagai Anggpota DPRD Provinsi bukan kewenangan Partai Politik dantidak ditandatangani Ketua Umum Partai merupakan pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan, register Perkara Nomor8/G/2014/PTUN.JKT ditolak dengan alasan Partai Politik bukanmerupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, PemohonKasasi/Penggugat melakukan Perlawanan yang juga ditolak dengan alasanPartai Politik tidak termasuk dalam kegiatan eksekutif menurut sistimketatanegaraan Montesque

SmnPemohon telah menarik Termohon Praperadilan XI yang sama sekali tidak adahubungannya dengan permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.Berdasarkan teori pembagian kekuasaan dari montesque yang membagidalam tiga hal yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dimana TermohonPraperadilan XI sebagai bagian dari kekuasaan Eksekutif tidak ada kaitannyadengan pelaksanaan kekuasaan Yudikatif sebagaimana dijalankan olehTermohon Praperadilan Sampai dengan Termohon Praperadilan X.

Berdasarkan teori pembagiankekuasaan dari montesque yang membagi dalam tiga hal yaituLegislatif, Eksekutif dan Yudikatif dimana Termohon PraperadilanX sebagai bagian dari kekuasaan Eksekutif tidak ada kaitannyadengan pelaksanaan kekuasaan Yudikatif sebagaimana dijalankanoleh Termohon Praperadilanl sampai dengan TermohonPraperadilanIX.

Dokter Inneke Kencana Sari tidak pantas dijadikanobyek sengketa dikarenakan telah beralin hak kepemilikan atau dijualmelalui Pak Kusrin Sekretaris Kecamatan Batang dengan diketahuloleh Penggugat,Adapun alasan Tergugat menjual mobil honda jazz warna merahdengan Nopol G 24 TU tahun 2014 sebagai berikut : Sebelum adanya dimulai proses gugatan perceraian dan gugatanharta bersama di Pengadilan Agama Batang dengan tujuan untukmemperbaiki mobil Pajero B 444 ZEL yang telah diubah menjadi B2661 PBK atas nama montesque

Abiimenyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat,Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dan tidak mempunyai hubungankeluargaHalaman 113 dari 128 halaman, Putusan Nomor 92/G/2020/PTUNJKTBahwa waktu dalam lima tahun itu merupakan politik hukum dari parapembuat undangundang, di Indonesia yang kita ketahui pembuatundangundang itu DPR dan presiden, dasar mengambil lima tahun darisisi hukum tata negara memang kembali lagi kepada sejarah ibukotanegara itu sendiri, pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, sejakzaman Montesque

MH, (Ahli Hukum Administrasi Negara dan KeuanganPublik), Dosen Fakultas Hukum $1, S2, S3, Universitas Gadjah MadaJogjakarta;Dalam sidang terbuka di Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 30November 2011 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa menurut Montesque, maka kekuasaan Negara dibagi menjaditiga bagian yaitu:1) Kekuasaan Legislatif: yaitu kekuasaan negara dalammembentuk/membuat peraturan perundangundangan sebagaibentuk negara hukum di Indonesia dibuat oleh DPR danPemerintah;2) Kekuasaan

. / 24, Malang, Jawa Timur, dibawah sumpah telah memberikan pendapatyang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 152 dari 180 halaman, Putusan Nomor : 129/G/2017/PTUNJKTBahwa dalam sistem tata negara berdasarkan teori Montesque adalembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif dan Dewan Perwakilan DaerahRepublik (DPD Rl)masuk dalam kekuasaan legeslatif ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Aparatur Sipil Negara, anggotaDPD, DPR bahkan Presiden adalah merupakan pejabat negara ;Bahwa selain Aparatur Sipil Negara

UndangUndang KPK bukan hanya berbicara tentangesistensi dari azas legalitas, dalam hubungan kelembagaan antara satuinstitusi atau lembaga negara dengan lembaga yang ini itu tidak bisa hanyaberdasarkan azas legalitas saja, jika pemerintahan itu harus jalan biar tertibitu maksudnya, jadi disitu bisa memunculkan suatu sikap merendahkan satulembaga dibandingkan dengan lembaga negara lainnya tidak boleh, itumaksudnya karena itu menjadi roh dan menjadi spirit dan semangatsekaligus disitu ;Bahwa menurut doktrin Montesque