Bahwa ijazah yang dipergunakan Ahmad Kanan selaku calon Kepala Desaterpilin yaitu ijazah No. 001/608, tanggal 12 Mei 1983 yang dikeluarkan olehMadrasah Islamiyah Hidayatut Thullab Desa Kamulan, KecamatanDurenan, Kabupaten TrenggalekJawa Timur, ternyata merupakan ijasahyang tidak masuk pada ijazah yang disetarakan (Muadalah) sesuai denganKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Du.1/65/2013, tanggal08 Januari 2013, tetang Penetapan Status Kesetaraan/Muadalah, SatuanPendidikan Keagamaan

Bahwa yang dimaksudkan ijazah yang termasuk pada ijazah yangdisetarakan (muadalah) adalah ijazah yang masuk dalam daftar satuanpendidikan keagamaan pada pondok pesantren yang disetarakan(muadalah) dengan Madrasah Aliyah / sederajat berdasar KeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.1/65/2013, tanggal 08 Januari2013, tetang Penetapan Status Kesetaraan/Muadalah, Satuan PendidikanKeagamaan Pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/Sederajat,sedangkan ijazah yang dipergunakan oleh Ahmad

bukanlah merupakanMadrasah yang mengikuti kurikulum satuan pendidikan formal setingkatMadrasah Aliyah atau Pendidikan Kesetaraan Paket C serta tidakHalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/201510.11mengajarkan mata pelajaran yang bermuatan matematika, ilmu pengetahuanalam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan dan bahasaIndonesia;Bahwa ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:DJ.1/65/2013, tanggal 08 Januari 2013 tetang Penetapan Status Kesetaraan/Muadalah

Bahwa peserta didik satuan pendidikan keagamaan di pondok pesantrensebagaimana terlampir tidak mengikuti satuan pendidikan formalsetingkat Madrasah Aliyah atau pendidikan kesetaraan Paket C ;.Bahwa oleh karena yang dijadikan salah satu syarat administratif olehAhmad Kanan adalah ijazah yang tidak termasuk pada ijazah yangdisetarakan (muadalah), maka dengan demikian Ahmad Kanansesungguhnya tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai bakalcalon Kepala Desa, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten

Dasar hukum Gugatan tidak jelas;1)Bahwa dalil posita nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Penggugatmenggunakan dasar hukum yang keliru, hal ini dapat dicermati yangpada pokoknya sebagai berikut: bahwa dasar hukum gugatan PenggugatHalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2015didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:DJ.I/65/2013, tanggal 08 Januari 2013 tentang Penetapan StatusKesetaraan/Muadalah, satuan Pendidikan Keagamaan Pada PondokPesantren dengan Madrasah Aliyah

Foto Copy ljazah Muhadloroh tingkat Aliyah (Muadalah), atas namaAnak Para Pemohon (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh KepalaSekolah Madrasah Muadalah/Kesetaraan Rembang, Kabupaten Rembang,Hal. 3 dari 8 hal.

BAKIN dan SATUMA,diberi tanda P4;5. lazah Madrasah Aliyah Al Fithrah Muadalah, tanggal 23 Juni 2013, atasnama SYAMSULI, yang ditandatangani oleh Moch. Yasin, S.Pd., KepalaMadrasah Aliyah Al Fithrah (Muadalah) dan H. Abd. Rosyid, S.Pd.l, KepalaPondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut di atas, Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. DUL BAKIN dan 2.

Bahwa Pemohon bermaksudkan melangsungkan pernikahan denganseorang lakilaki pilihan bernama :Namalahir di Tasikmaiaya, 10 Oktober 1995 Umur 23 Tahun, AgamaIslam, Pendidikan Terakhir Pondok Pesantren Miftahui Huda ManonjayaMahd Ali Muadalah Pekerjaan Guru TPA, tinggal di Perumahan VillaGading Harapan Jalan Elang Blok AJ 1 No. 9 RT 001, RW 010 DesaBabelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;3.

Fotocopy ljazah Madrasah Aliyah AL FITHRAH MUADALAH No.

Foto copy ljazah Madrasah Aliyah al Fitrah (MUADALAH) MAAFO722015 atasnama Syaifudin Arif tanggal 3 Juli 2015, diberi tanda P4;5. Foto copy ljazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Syaifudin Arif tanggal 30 Juni2009, diberi tanda P5;6.

sesuai denganSurat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Muadalah Darussalamah PondokPesantren Darussalam dengan Nomor 0671044/A/MIDA/V/2016 yangdikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2016, Sebagaimana termuat dalam bukti (P.1s/d P. 6);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan perubahan Data pemohon sebagaimanayang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukumyang

BitBahwa, kemudian berdasarkan teori dan asas diatas disimpulkan bahwa terdakwatidak memenuhi unsur dari dakwaan pasal 266 ayat (2) KUHP dengan alasanterdakwa tidak tahu bahkan menyangkapun tidak pernah terbayang, kalau ijazahdari Madrsah Tsanawiyah Hidayatut Thullab adalah bersifat non formal yang hanyaberlaku intern di Pondok Pesantren Hidayatut Thullab dimana Pondok PesantrenHidayatut Thullab tidak termasuk muadalah sebagaimana Surat dari DinasPendidikan Kabupaten Trenggalek, oleh karena selanjutnya

tidakterdaftar di Kementrian Agama Trenggalek, yang ada ijinnya adalah PondokPesantren Hidayatut Thullab ; Bahwa pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatut Thullab adalahtermasuk pendidikan non formal ; Bahwa pendidikan yang dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah HidayatutThullab tersebut tidak setara dengan SLTP karena pada pondok tersebut tidakmemasukkan kurikulum standart nasional antara lain mata pelajaranMatematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan pondok tersebut belummemperoleh status kesetaraan (Muadalah

); Bahwa mata pelajaran yang diajarkan oleh pondok Hidayatut Thullabtersebut tidak ditentukan oleh Kementerian Agama tetapi atas inisitif dariPondok itu sendiri dan Kementrian Agama tidak pernah menentukan standartmata pelajaran yang harus diajarkan; Bahwa Madrasah Tsanawiyah Hidayatut Thullab boleh mengeluarkan ijazahdan hanya berlaku untuk intern kalangan pondok itu sendiri ; Bahwa Ijazah yang boleh dilegalisir adalah yang sudah mendapat statuskesetaraan (Muadalah), yang belum Muadalah tidak bisa

MUadalah:1. UangTASPEN Rp 29.002.900, (dua puluh sembilan juta dua ribu sembilan ratusrupiah) : 2 = Rp 14.501.450, (empat belas juta lima ratus satu ribu empat ratuslima puluh rupiah);2. Uang gajiterusan4 bulan Rp 12.319.600, (dua belas juta tiga ratus sembilan belasribu enam ratus rupiah) : 2 = Rp 6.159.800, (enam juta seratus lima puluhsembilan ribu delapan ratus rupiah);3. Bangunan rumah seluas 170 m2 : 2 = 85 m2;7.

Fotokopi ljazah Satuan Pendidikan Muadalah Madrasah IbtidatyahHidayatul Mubtadin Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur atas nama AHMADBACAKI, (Selanjutnya diberi tanda bukti P6);7.

Ramli BA bin Abdussalam selaku PYMT Kepala KantorDepartemen Agama Kabupaten Pidie yakni Surat Keputusan Kepala KantorDepartemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007tanggal 15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan FungsionalBagi Guru Non PNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA, MI,MTs, MA dan Pondok Pesantren Muadalah penerima subsidi tunjanganfungsional bagi guru non PNS Tahun 2007, namanama penerima subsiditersebut berdasarkan usulan Terdakwa Drs.

memberikan pertimbangan yang keliru dan bertolak belakang satusama lain, dimana di satu sisi dalam pertimbangan fakta hukumnya (halaman67) yang dikutip seperlunya menyatakan bahwa benar setelah Terdakwa danPara Staf Mapenda Kandepag Kabupaten Pidie menerima datadata tersebutdi atas, kemudian tanpa dilakukan verifikasi data lapangan, telah diketikrekap di computer excel oleh dua orang petugas rekap di KandepagKabupaten Pidie dalam bentuk Daftar Nama Guru Non PNS pada RA, MI,MTs, MA dan Pondok Pesantren Muadalah

No. 914 K/PID.SUS/2015Pesantren Muadalah Kabupaten Pidie Provinsi NAD Tahun 2007 ... dst.Selanjutnya pada halaman 79, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadapserangkaian perbuatan Terdakwa Drs.

MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Muadalah penerima subsiditunjangan fungsional bagi guru non PNS Tahun 2007 beserta lampirannya.Tanda tangan Terdakwa dan H. Ramli BA bin Abdussalam inilah yangdijadikan dasar pembayaran Subsidi tunjangan tersebut. Bukan karena adapersyaratan administrasi apapun yang tidak dilakukan pemeriksaan olehPokja itu sendiri;Hal. 26 dari 42 hal Put.

Ramli, BAbin Abdussalam yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen AgamaKabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal 15 November2007 tentang Penerima Subsidi Tujnjangan Fungsional Guru Non PNSTahun 2007 di lingkukan Depag Kabupaten Pidie, dengan melampirkanRekapitulasi Daftar Nama Guru Non PNS pada RA, MI, MTs, MA, danPondok Pesantren Muadalah Kabupaten Pidie Provinsi NAD TA 2007; Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 PT.

No. 35 tahun2009 tentang Narkotika milik terdakwaMAKMUR Alias MAMU yang diberi nomorbarang bukti 3327/2019/NNFadalah fositif mengandung metamfetamina dan1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MAKMUR Alias MAMU diberinomor barang bukti 3328/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisidarah milikMAKMUR Alias MAMU diberi nomor barang bukti 3329/2019/NNF nomorbarang bukti 3328 dan 3329/2019/NNF milik terdakwa MAKMUR AliasMA MUadalah tidak ditemukan bahan Narkotika.Halaman

No. 35 tahun2009 tentang Narkotika milik terdakwaMAKMUR Alias MAMU yang diberi nomorbarang bukti 3327/2019/NNFadalah fositif mengandung metamfetamina dan1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MAKMUR Alias MAMU diberinomor barang bukti 3328/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisidarah milikMAKMUR Alias MAMU diberi nomor barang bukti 3329/2019/NNF nomorbarang bukti 3328 dan 3329/2019/NNF milik terdakwa MAKMUR AliasMA MUadalah tidak ditemukan bahan Narkotika.Akibat perbuatan

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu NUR SOLIKHIN, dan yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu NURSOLIKHIN dengan yang ada pada IJAZAH SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH MADRASAH ALIYAH HIDAYATUL MUBTADI-IEN LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR dan Surat Keterangan Kelahiran yaitu NUR SHOLIHIN adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah

Tayang selaku sopir 1 (Satu)unit Dump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MUadalah H.

Tayang selaku sopir 1 (Satu) unitDump Truck Merk Mitshubishi Fuso dengan Nomor Polisi DD 8992 MUadalah H.

memberikan pertimbangan yang keliru dan bertolak belakang satusama lain, dimana di satu sisi dalam pertimbangan fakta hukumnya(halaman 67) yang dikutip seperlunya menyatakan "bahwa benar setelahTerdakwa dan Para Staf Mapenda Kandepag Kabupaten Pidie menerimadatadata tersebut di atas, kemudian tanpa dilakukan verifikasi datalapangan, telah diketik rekap di komputer excel oleh dua orang petugasrekap di Kandepag Kabupaten Pidie dalam bentuk Daftar Nama Guru NonPNS pada RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Muadalah

petugas rekap diKandepag Kabupaten Pidie, maka baik para staf Kandepag/para anggotaPokja Kandepag Kabupaten Pidie maupun petugas ketik rekap, tidakmenemukan guru RA/Madrasah (MI, MTs dan MA) yang berstatus PNSmelainkan kesemuanya dilihat berstatus Non PNS sehingga hasil rekapyang diketik demikian dapat dinilai sebagai verifikasi data secaraadministratif, yang kemudian hasil ketikan rekapnya diserahkan kepadaTerdakwa dalam bentuk "Daftar Nama Guru Non PNS pada RA, MI, MTs,MA dan Pondok Pesanitren Muadalah

Ramli BA bin Abdussalam untukditerbikan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen AgamaKabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal 15November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional BagiGuru Non PNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA, MI,MTs, MA dan Pondok Pesantren Muadalah penerima subsidi tunjanganfungsional bagi guru Non PNS Tahun 2007 beserta lampirannya. Tandatangan Drs. Yusmadi dan Terdakwa H.

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung paraPemohon yang ke1 :Nama : ANAK PEMOHON;Tanggallahir : 24 Juli 2003 (umur 17 tahun 3 bulan);NIK > XXXXX;Agama : Islam;Pendidikan : SD;Pekerjaan : buruh;Bertempat tinggal : RT.O8 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal;Dengan calon suaminya :Nama : CALON SUAMI;Tanggallahir :18 September 1995,(umur/+ 25 tahun 1 bulan);NIK > XXXXX;Agama : Islam;Pendidikan : Madrasah Aliyah Muadalah;Pekerjaan : Buruh;Bertempat tinggal : RT.21 RW.05 Desa XXXXX

34/Pid.B/2017/PN Sbgdan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis HondaCBR 150 R warna hitam dengan nomor Polisi BB 2681 Muadalah

.;10 Fotokopi ljazah Muhadloroh Tingkat Aliyah (Muadalah) a/n. calon suamianak para Pemohon, Nomor: Dj I/457/2008, yang dikeluarkan oleh LembagaPendidikan Muhadloroh PP. AlAnwar Karangmangu Sarang Rembang JawaTengah, tanggal 19 Juli 2010.

Ma.525/15.13/PP.01.1/22/2017 tertanggal 02 Mei 2017, dalam ijazah anak Satuan Pendidikan Muadalah Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur Nomor:1588 tertanggal 08 April 2020;

Ramli, BA bin Abdussalam selaku PYMT Kepala KantorDepartemen Agama Kabupaten Pidie menerbitkan Surat Keputusan Kepala KantorDepartemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru NonPNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA, MI, MTs, MA dan PondokPesantren Muadalah penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non PNS Tahun2007, namanama penerima subsidi tersebut berdasarkan usulan Drs Yusmadi selakuKasi

Ramli, BA bin Abdussalam selaku PYMT Kepala KantorDepartemen Agama Kabupaten Pidie menerbitkan Surat Keputusan Kepala KantorDepartemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru NonPNS Tahun 2007 yang menetapkan 2200 orang guru RA, MI, MTs, MA dan PondokPesantren Muadalah penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non PNS Tahun2007, namanama penerima subsidi tersebut berdasarkan usulan Drs Yusmadi selakuKasi

tentang Pedoman PelaksanaanPemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah NonPNS TA.2007 yang mana pada lampiran Surat Keputusan tersebut, antara lain mengatur halhal sebagai berikut:e Sasaran atau penerima subsidi tunjangan fungsional ini adalah guru dengankreteria atau persyaratan sebagai berikut:e Berstatus sebagai Guru RA/Madrasah;e Bukan PNS/CPNS;e Bukan penerima bantuan guru kontrak tahun anggaran 2007;e = Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA (termasuk madrasahyang berstatus Muadalah

Pidiedalam bentuk Daftar Nama Guru Non PNS pada RA, MI, MTs, MA dan PondokPesantren Muadalah Kab. Pidie Provinsi NAD Tahun 2007 yang berjumlah 2.200 orangdengan mengikuti model contoh colom pengisian rekap yang ada pada data EMIS Tahun2007 terbitan Pokja Pusat Dirjen Pendidkan Islam Depag RI. Kemudian diserahkan kepadaDrs. Yusmadi bin Abdullah selaku Kasi Mapenda / Ketua Pokja Kandepag Kab. Pidie,yang selanjutnya diusulkan kepada Terdakwa untuk diteken.