Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muhayat mukhayati mukhayat murhayati mulhayati muchayati muchayatã mukhayanã mukayatã
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 19-09-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 561/Pdt.P/2019/PA.Kbm
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
    1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan nama Pemohon I (Chayatun bin Muchalis), dan Ismariyah binti Ach Mudakir tempat tanggal lahir Pemohon II Kebumen, 19 th yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 261/216/14/X/IV/87 Tanggal 02 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dirubah menjadi nama Pemohon I (Khasan Mukhayat bin Muholis) dan
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama
Register : 24-08-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 498/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr
Tanggal 7 September 2022 — Pemohon melawan Termohon
40 — 7
  • Imam Mukhayat adalah :

    1. UMI CHORBIATUL MUNAWAROH, HJ disebut juga H. UMI CHORBIATUL WARSINI disebut juga WARSINI Binti MUHONO (istri).
    2. ENDANG SRIYATI disebut juga ENDANG SRIJATI Binti MUNASRAB (istri).
    3. ZULI RANTAUWATI Binti H. IMAM MUKHAYAT (anak).
    4. AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI H.S Binti AGUS HARIANTO (cucu).
    5. MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO (cucu)
    6. SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S Bin AGUS HARIYANTO (cucu).
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 300/PID.B/LH/2020/PT SMG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUKHAYAT Bin KHUZAENI Diwakili Oleh : MUKHAYAT Bin KHUZAENI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BETANIA F. SITANGGANG, S.H.
361 — 58
  • Yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia