menjual,menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepadapublik melalui sarana apa pun ;1.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Bern Convention for theProtection of Literary and Artistic Works yang telahdiratifikasi oleh Negara Republik Indonesia denganKeputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 secara tegasmenyatakan:Article 3Criteria of Eligibility for Protection:(1) The protection of this Convention shall apply to:(a) authors who are nationals

of one of the countries ofthe Union, for their works, whether published or not;(b) authors who are not nationals of one of the countriesof the Union, for their works first published in one ofthose countries, or simultaneously in a country outside theUnion and in a country of the Union.Pasal 3Kriteria Perlindungan:(1) Perlindungan Konvensi ini berlaku untuk:(a) pencipta yang merupakan Warga Negara dari salahsatu. peserta Konvensi, terhadap Ciptaan mereka,baik yang dipublikasikan maupun tidak;(b)

hal tersebut, maka kategori pemohon beritikad tidak baik yangdalam hal ini adalah Tergugat adalah pemohon yang mendaftarkan,menguasai dan menggunakan mereknya dengan niat tidak baik demikepentingan usahanya sendiri, yang mengakibatkan kerugian pada pihaklain in casu Penggugat;17)Prinsip penggunaan dan pendaftaran merek dengan itikad baik jugamerupakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bisKonvensi Paris yang menyatakan:(i) The countries of the Union are bound to assure to nationals

Bahwa sesuai dengan Article 3 TRIPs tentang National Treatmentdinyatakan bahwa, Each Member shall accord to the nationals of otherMembers treatment no less favorable than that it accords to its ownnationals with regard to the protection of intellectual property ...Artinya,Setiap negara anggota perjanjian ini (TRIPs) wajidb memberlakukanperlakuan yang tidak lebih buruk kepada setiap warga negara anggotalainnya daripada perlakuannya kepada warga negaranya sendiri dalam halperlindungan kekayaan intelektual

;Bahwa, ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Article 2 tentang PerlakuanNasional bagi Warga Negara Peserta Konvensi (National Treatment forNationals of Countries of the Union) Para (1) Paris Convention 1967, (7)Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection ofindustrial property, enjoy in all the other countries of the Union theadvantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, tonationals; all without prejudice to the rights specially provided for

Consequently, they shall have the same protection as the latter,and the same legal remedy against any infringement of their rights, providedthat the conditions and formalities imposed upon nationals are compliedwith Artinya, (1) Warga Negara dari Negara Peserta Konvensi (WNA),sehubungan dengan perlindungan hak milik industri, (oberhak) menikmati disemua negaranegara lain sesama peserta konvensi, keuntungankeuntungan yang diberikan hukum negara tersebut saat ini atau di kemudianhari bagi warga negara

Each Member shall accord to the nationals of other Members treatmentno less favourable than that it accords to its own nationals with regard tothe protection (3) of intellectual property, subject to the exceptions alreadyprovided in, respectively, the Paris Convention (1967), the BerneConvention (1971), the Rome Convention or the Treaty on IntellectualProperty in Respect of Integrated Circuits.

Dalam kasusiktikad buruk, negara berhak untuk membatalkan bahkan merekatanda menggabungkan emblem Negara, tandatanda, dankeunggulan, yang terdaftar sebelum November 6, 1925;(8) Nationals of any country who are authorized to make use of theState emblems, signs, and hallmarks, of their country may usethem even if they are similar to those of another country Warganegara dari negara yang berwenang untuk menggunakanHal. 61 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HakI/2013.lambanglambang Negara, tandatanda

of any other country shall be accorded immediatelyand unconditionally to the nationals of all other Members.Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilegeor immunity accorded by a Member;Berkenaan dengan perlindungan kekayaan intelektual,keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalanyang diberikan oleh suatu negara untuk warga negara dari negaralain harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada warga negaradari semua anggota lainnya;Hal. 77 dari 126 hal.Putusan Nomor

Each Member shall accord to the nationals of other Memberstreatment no less favourable than that it accords to its ownnationals with regard to the protection 3) of intellectualproperty, subject to the exceptions already provided in,respectively, the Paris Convention (1967), the BerneConvention (1971), the Rome Convention or the Treaty onIntellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

Each Member shall accord to the nationals of other Memberstreatment no less favourable than that it accords to its own nationalswith regard to the protection 3 of intellectual property, subject to theexceptions already provided in, respectively, the Paris Convention(1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or theTreaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

Prinsip penggunaan dan pendaftaran merek dengan itikad baik jugamerupakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan :(i) The courrtries of the Union are bound to assure to nationals of such countnes effectlve protectionagainst unfair competition.

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) dompet wanita warna merah, 1 (satu) dompet wanita warna coklat krem dengan motif garis warna hitam Dikembalikan kepada saksi Yadi Bin Sakiyo;- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Catterpillar, 1 (satu) kaos warna putih lengan panjang dengan motif logo dan tulisan Hugo Boss di dada kiri, 1 (satu) kaos warna biru lengan pendek dengan motif logo dan tulisan nationals di dada, 1 (satu) celana jeans warna biru dongkar merk Supreme, 1 (satu) celana

kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

dan di ancam dalam Pasal 372 KUHP ;

kriteria dari iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merekyakni niat pemohon merek yang mendaftarkan dan menggunakanmereknya secara terus menerus dengan adanya sifatsifat monopolistikyang berakibat pada dimatikannya roda bisnis/usahapesaing/perusahaan lain (terutama perusahaan lokal) sehinggakemudian terjadi ketidakadilan dan diderita perusahaan domestik incasu Penggugat.Prinsip iktikad baik diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yangmenyatakan:(i) The countries of the Union are bound to assure to nationals

Theseprovisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a27.reproduction of any such wellknown mark or an imitation liable to createconfusion therewith ";Pasal 10b is : "(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals ofsuch countries effective protection against unfair competition. (2) Any act ofcompetition contrary to honest practices in industrial or commercial mattersconstitutes an act of unfair competition. (3) The following in particular shall beprohibited

No. 424 PK/Pdt/2007the Government or Indonesian nationals or Indonesian Companies controlled byIndonesians (hereinafter called "the Indonesian Participant") in each yearfollowing the end of the fourth full calendar year after commencement of theOperating Period.Terjemahannya :Kontraktor wajib menjamin/memastikan bahwa sahamsahamnya ditawarkan baikuntuk dijual ataupun diterbitkan kepada Pemerintah atau perorangan WargaNegara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan peroranganWarga Negara

PT Kaltim Prima Coal (KPC) has an obligation toensure that a portion of its shares are offered for sale to the IndonesianGovernment or Indonesian nationals or Indonesian Companies controlled byIndonesians.

Niaga.Jkt.PstPasaMObis : "(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effectiveprotection against unfair competition;2 Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial mattersconstitutes an act of unfair competition;a The following in particular shall be prohibited :1 all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with theestablishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor

terus berlanjut dan belum adapenyelesaiannya secara pasti sesuai PKP2B ;Bahwa berdasarkan Pasal 23 PKP2B dalam hal terjadinya perselisinanantara Penggugat dan Departemen ESDM yang bersumber dari Pasal 11.3.PKP2B, maka PKP2B mengatur tata cara penyelesaian perselisihan(dispute) melalui cara perdamaian dan jika tidak tercapai perdamaian makawajidb menyelesaikan perselisihan tersebut melalui forum ArbritaseInternational international Centre for Settlement of Investment Disputebetween the State and Nationals

Niaga.Jkt.PstPasaMObis : "(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effectiveprotection against unfair competition;2 Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial mattersconstitutes an act of unfair competition;a The following in particular shall be prohibited :1 all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with theestablishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor

Suchrights shall not betransferred to or shared with third States or their nationals. ataudapat diterjemahkan bahwa Tanpa mengurangi arti ketentuanpasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yangada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanantradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yanglangsung berdampingan dalam daerah tertentu yang beradadalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagiHalaman 18 dari 29.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 PKP2B dalam halterjadinya perselisihan antara Pemohon PK denganDepartemen ESDM yang bersumber dari Pasal 11.3PKP2B, maka PKP2B mengatur tata cara penyelesaianperselisinan (dispute) melalui cara perdamaian dan jikatidak tercapai perdamaian maka wajib menyelesaikanperselisinan tersebut melalui forum Arbitrase Internationalyaitu International Centre for Settlement of InvesmentDispute between the State and Nationals of other States.Dan hasil putusan Arbitrase inilah yang bersifat

K/Pdt.SusArbt /.....Bila diputus atas dalam suratsurat yang setelah keputusan Para Wasit,diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu;Bila sesudah keputusan, ditemukan suratsurat yang menentukan yangdisembunyikan oleh salah satu pihak;Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu muslihat yangkemudian diketahui dalam acara pemeriksaan ;b Pasal 52 dari Convention on the Settlement of Investment Disputes betweenStates and Nationals of Other States (yang biasa disebut KonvensiWashington), yang sudah

b).Pasal 52 dari Convention on the Settlement of Investment Disputesbetween States and Nationals of Other States (yang biasa disebutKonvensi Washington), yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesiamelalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang menyebutkan:"Either party may request annulment of the award by an application inwriting addressed to the SecretaryGeneral on one more of the followingground:a)b)c)that the Tribunal was not properly constituted;that the Tribunal has manifestly exceeded

nnn nee nnn nnn nen nen nee nen"UndangUndang No. 21 tahun 1961 mempunyai tujuan untukmelindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai pertamadiIndonesia (merek terdaftar maupun merek yang tidak terdaftar)7terhadap tiruan merek. 7= 72022 =Prinsip adanya itikad baik juga merupakan ketentuan yang sangat pentingmengingat ketentuan ini juga merupakan ketentuan internasionalsebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan:(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals

shall be immune legal process with respect to actsperformed by them in their official capacity, except when theBank waives the immunity;i) where they are not local citizens or nationals, shall beaccorded the same immunities from immigrationrestrictions, alien registration requirements and nationalservice obligations, and the same facilities as regardsexchange regulations, as are accorded by members to therepresentative, officials and employees of comparable rankof other members; andiil) Shall be