NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4030/PJ/2018, tanggal 21 September 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa subsititusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN

Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT107900.12/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 10 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01028/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 20Juli 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2011 Nomor 00004/203/11/056/15, tanggal 29 April 2015,atas nama PI Nissan

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jendral PajakNomor KEP01028/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 20 Juli 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Maret 2011 Nomor 00004/203/11/56/15, tanggal29 April 2015, atas nama PT Nissan Motor Distributor Indonesia,NPWP 02.058.965.1056.000, beralamat di Jalan MT HaryonoKay.10, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NISSAN MOTOR INDONESIA;

NISSAN MOTOR INDONESIA;

PUTUSANNomor 1152/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3462/PJ/2019, tanggal 13 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00716/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00104/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 MasaPajak Desember 2013, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00716/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00104/107/13/092/16tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Desember 2013, atas namaPT Nissan Motor Indonesia, NPWP: 01.081.679.1092.000,beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00104/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak Desember 2013, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP: 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIl LOT 114, Bungursari, Kab.Halaman 3 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NISSAN MOTOR INDONESIA

./2019, tanggal 13 Agustus2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN MOTOR INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakilioleh Fumitoshi Yoshikawa, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00671/NKEB/WPJ.19/2017,tanggal 10 Oktober 2017, tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa, Nomor 00101/107/13/092/16, tanggal 3 Oktober 2016,Masa Pajak September 2013, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00671/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Oktober2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00101/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak September 2013, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP: 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00101/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak September 2013, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NISSAN MOTOR INDONESIA

./2019, tanggal 13 Agustus2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN MOTOR INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakilioleh Fumitoshi Yoshikawa, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00717/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00102/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 MasaPajak Oktober 2013, atas nama PT Nissan

Putusan Nomor 1116/B/PK/Pjk/20202016 Masa Pajak Oktober 2013, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok Alll LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

./2019 tanggal 13 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN MOTOR INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakilioleh Fumitoshi Yoshikawa, jabatan Direktur PT NissanMotor Indonesia:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00705/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00168/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 MasaPajak November 2014, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00705/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00168/107/14/092/16tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak November 2014, atas namaPT Nissan Motor Indonesia, NPWP 01.081.679.1092.000,beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00168/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober2016 Masa Pajak November 2014, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NISSAN MOTOR INDONESIA,

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3470/PJ/2019, tanggal 13 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN

2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00751/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 27 Oktober 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00157/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak April 2014, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00751/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 27 Oktober2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00157/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak April 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AIll

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00157/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak April 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AIll LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

PUTUSANNomor 1153/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3463/PJ/2019, tanggal 13 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN MOTOR

Nissan Motor Indonesia, NPWP:01.081.679.1092.000, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah BlokAlll LOT 114, Bungursari, Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00718/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/107/13/092/16tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak November 2013, atas namaPT Nissan Motor Indonesia, NPWP: 01.081.679.1092.000,beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00103/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak November 2013, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP : 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari, Kab.Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangHalaman 3 dari 7 halaman.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

./2019, tanggal 13 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN MOTOR INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari,Kab.

Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakili olehFumitoshi Yoshikawa, jabatan Direktur PT Nissan MotorIndonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117866.99/2013/PP/M.XVIIIBTahun 2019 tanggal 16 Mei 2019, yang

Mei 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00669/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasaNomor 00099/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli2013, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00099/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak Juli 2013, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NISSAN MOTOR INDONESIA

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3471/PJ/2019, tanggal 13 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN

2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00752/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 27 Oktober 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00156/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00752/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 27 Oktober2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00156/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00156/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AIIl LOT114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

./2019, tanggal 13 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN MOTOR INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakilioleh Fumitoshi Yoshikawa, jabatan Direktur PT Nissan MotorIndonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00670/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 10 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00100/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 MasaPajak Agustus 2013, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00100/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

PUTUSANNomor 514/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5370/PJ/2019, tanggal 22 November 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN

NomorPUT119328.16/2014/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00754/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/207/14/092/16 tanggal 5Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00754/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00088/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Mei 2014,atas nama PT Nissan Motor Indonesia, NPWP: 01.081.679.1092.000, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok AIllLot 114, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta,Jawa Barat, adalah telan sesuai dengan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NISSAN MOTOR INDONESIA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3535/PJ/2019, tanggal 13 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT NISSAN

Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00704/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00167/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa PajakOktober 2014, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00704/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00167/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016Masa Pajak Oktober 2014, atas nama PT Nissan Motor Indonesia,NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di Kawasan Industri KotaBukit Indah Blok Alll LOT 114,

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00167/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober2016 Masa Pajak Oktober 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok Alll LOT 114, Bungursari,Halaman 3 dari 7 halaman.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3460/P J/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00702/NKEB/WPJ.19/2017,tanggal 16 Oktober 2017, tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Taginan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober 2016Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00702/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 16 Oktober2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AIll LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NISSAN MOTOR INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3532/P J/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00750/NKEB/WPJ.19/2017,tanggal 27 Oktober 2017, tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00155/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober 2016,Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT Nissan

Putusan Nomor 1038/B/PK/Pjk/20202016, Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok Alll LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

NISSAN MOTOR INDONESIA;

NISSAN MOTOR INDONESIA;

./2019, tanggal 13 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NISSAN MOTOR INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AlIIl LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakilioleh Fumitoshi Yoshikawa, jabatan Direktur PT Nissan MotorIndonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00701/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00164/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 MasaPajak Juli 2014, atas nama PT Nissan

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00164/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.