1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Kaily Noella Micanaiva diperbaiki menjadi Kaily Noella Micanawa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan sendiri perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk memperoleh pencatatan perubahan nama anak Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan

Dalam asas hukum berlaku tiada pidana tanpakesalahan (nullum delictum noella poena sine previa lege poenali)sementara sepanjang persidangan pidana dalam perkara nomor387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim tidak pernah terungkap kesalahan Terlawanatau perbuatan salah apakah yang dilakukan oleh Terlawan, sehinggapetitum Pelawan agar Majelis Hakim menghukum Tertawan menurut kamiadalah petitum yang keliru.

Dengan demikian pelawan tidakdapat menuntut agar Terlawan dihukum karena dalam hukum pidana, dikenalasas Nullum delictum, noella poena sine praevia lege poenale.DALAM POKOK PERKARAWPelawan telah mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwasehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum dari Terlawan yang dalam surattuntutannya meminta agar Majelis Hakim memutuskan 1 (satu) mobil ToyotaAvanza warna silver No. Pol.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon SUKMAWANDI untuk melakukan perbuatan hukum dan juga menjadi Kuasa menjual bagi kedua anaknya yang berada dibawah umur bernama Noella Margo Sukmawandi, dan Clairine Margo Sukmawandi untuk tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Puri Cipageran Indah 1 blok D no 16 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi, seluas 144 M2 atas nama

Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:- Nafkah anak yang bernama Mercia Noella Elysha, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dengan dinaikkan 10 % setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;- Mutah sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );- Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- x 3 bulan, sehingga jumlahnya menjadi = Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );4.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :

1. Noella Margo Sukmawandi, lahir di Jakarta 21 Desember 2016 Nik 3277016112160002
2. Clairine Margo Sukmawandi, lahir di Cimahi 27 Oktober 2020 Nik 3277016710200007

3.

Dariadanya pembatasanpembatasan terhadap kebebasan Hakim, terutamapembatasan mengenai Hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapatdilihat terdapat hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan Hakim,dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitas berupa noella poena sinelege (tiada pidana tanpa undangundang) maka dapat dikatakan kebebasanyang dimiliki seorang Hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasanHakim dibatasi.

hukuman pidana tambahan yang diberikan terhadap Terdakwa tidakrelevan karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yangada di KUHP, sedang dalam KUHP tidak diatur mengenai pidana tambahanyang ada pidana pokok dan pidana pencabutan hak, sedang yang mengaturpidana tambahan pemecatan adalah terhadap pelanggaran Tindak PidanaMiliter yang diatur pada Pasal 6 KUHPM, sehingga adanya kekeliruanMajelis Hakim Tinggi terhadap pidana tambahan tersebut, karena sesuaidengan azas "Nullum delictum noella

dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Disisi lain ada pendapat bahwa perbuatanmelawan hukum tidak hanya bersifat formil saja akan tetapi sifat melawanhukum dalam hukum Pidana dapat juga berupa berlawanan/bertentangandengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan hidup masyarakat;Menimbang, bahwa apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan asas15legalitas (Nu/lum Delictum Noella Poena Pravia Sine Lege Poenali) yang artinyabahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana,

hukum, dimana telah melangsungkan pekawinan secara Adat sesuai dengan Surat Perjanjian Kawin Adat dan kemudian telah diteguhkan dan diberkati dihadapan Jemaat Tulian di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Gembala Palangka Raya pada tanggal 02 Juli 2004, sebagaimana sesuai dengan Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel No.47/GPT/KG-PR/VII-2004 serta telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama :

maka baru seseorang dapat disebut melakukan suatuperistiwa hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum (dengantidak bermaksud menggurui Penggugat mohon lebih dahulumemahami per bedaan peristiwa hukum yang dapat disebut adanyaperbuatan melawan hukum) atau delik peristiwa pidana maka berlakuazas legalitas nullum deliktum noella poena sine praevialege punaliatau perbuatan melawan hukum dalam arti perdata formil;12.Bahwa dengan demikian jika yang dimaksud perbuatan melawanhukum harus kita jelaskan perbuatannya

,M.Si.L.LM, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli saat ini berkedudukan sebagai Dosen di Fakultas HukumUniversitas Indonesia dan mengajar mata kuliah hukum pidana, dan hukumacara pidana;Bahwa ahli telah banyak menjadi pengajar diberbagai Universitas ,mengikuti Kursus di dalam dan luar negeri serta mendirikan beberapalembaga Riset;Bahwa mengenai asas legalitas, dalam hukum pidana dikenal dengan asasNullum delictum noella poena sine praevia

No. 2613K/Pid.Sus/2010VII.retroaktif (memberlakukan surut suatu ketentuan hukum)dalam memutus perkara a quo;Bahwa penerapan asas retroaktif jelas jelas telahbertentangan dengan asas legalitas (nullum delictum,noella poena, sine praevia lege poenali ) yang diaturdalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dengan demikiandalam memutus perkara terbukti secara nyata demi hukumJudex Facti telah keliru menerapkan hukum, olehkarenanya putusan Judex Facti batal demi hukum atausetidak tidaknya dapat dibatalkan;Judex

Perikanan RI Nomor: PER.MEN.II/MEN/2009tanggal 8 Mei 2009;> Bahwa dengan diambil alihnya juga Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor: PER.MEN.IV/VMEN/2009 tanggal 8 Mei 2009sebagai bahan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat banding,maka jelasjelas terbukti menurut Hukum Judex Facti telahmenggunakan ASAS RETROAKTIF (memberlakukan surut suatuketentuan Hukum') dalam memutus perkara aquo;> Bahwa penerapan ASAS RETROAKTIF jelasjelas telahbertentangan dengan asas Legalitas (nullum delictum, noella

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugugat Konvensi sebagai pemegang hak perwalian dan atau hak pemeliharaan atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Naomi Jovita Sitorus, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Medan padatanggal 07Mei2014;
Katie Noella

danPerikanan RI nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009; Bahwa dengan diambilalinnya juga Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009sebagai bahan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat banding, makajelasjelas terbukti menurut hukum Judex Facti telah menggunakan asasretroaktif (memberlakukan surut suatu ketentuan hukum) dalammemutus perkara a quo; Bahwa penerapan asas retroaktif jelasjelas telah bertentangan denganasas legalitas (nullum delictum, noella

No. 2603 K/Pid.Sus/2010asas legalitas (nullum delictum, noella poena, sine praevia lege poenali)yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian dalammemutus perkara terbukti secara nyata demi hukum Judex Facti telahkeliru menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti bataldemi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan;Vill.

maka baru seseorang dapat disebut melakukan suatuperistiwa hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum( dengan tidak bermaksud menggurui Penggugat mohon lebih dahulumemahami per bedaan peristiwa hukum yang dapat disebut adanyaHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 605/Pdt/2019/PT MDNperbuatan melawan hukum) atau delik peristiwa pidana maka berlakuazas legalitas nullum deliktum noella poena sine praevialege punaliatau perbuatan melawan hukum dalam arti perdata formil;12.Bahwa dengan demikian jika yang

dan Perikanan RI Nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8Mei 2009; Bahwa dengan diambilalinnya juga Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009sebagai bahan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat banding, makajelasjelas terbukti menurut hukum Judex Facti telah menggunakan asasretroaktif (memberlakukan surut suatu ketentuan hukum dalam memutusperkara a quo; Bahwa penerapan asas retroaktif jelasjelas telah bertentangan denganasas legalitas (nullurn delictum, noella