Putusan Nomor 2572/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon Pengajuan Banding atas KeputusanKeberatan Nomor KEP1993/WPJ.10/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Masa Pajak Februari Tahun 2012 Nomor00131/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89035

/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 23 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1993/WPJ.10/2015 tanggal 19 Mei2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00131/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama: PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri

2012 Nomor00131/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama: PTSumber Makmur Aneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Halaman 3 dari 7 halaman.

Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1993/WPJ.10/2015 tanggal 19 Mei 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00131

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Mewakili anak pemohon yangmasih belum Cukup Umur dan Cakap Hukum yaitu Maudy Niefera Tasha,Erzyllia Savana, Sharin Alysha Nazwa dalam proses Balik Nama Waris danBalik Nama Jual Beli atas (Satu) bidang tanah Perumahan terletak di DesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dengan SertipikatHak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131/2001 seluas 285 M2 atas nama Ferdinand Berziilius lwannosky.3.

sengketa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmembenarkan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keteranganbahwa akan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan menjadi wali bagianak anak Pemohon yang masih belum dewasa guna menandatangani prosesBalik Nama Waris dan Balik Nama Jual Beli, sebidang tanah perumahan terletak didi DesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131

Erzyllia Savana, Sharin AlyshaNazwa, saat ini belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukumsendiri, maka perlu ditunjuk Seorang wali yang dapat bertindak untuk dan atasnama anak Pemohon tersebut, knusus untuk mengurus dan menanda tanganisegala suratsurat yang berhubungan dengan proses Balik Nama Waris danBalik Nama Jual beli sebidang tanah perumahan terletak di diDesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131

mewakili anak Pemohon yang bernama anakPemohon yaitu Maudy Niefera Tasha, Erzyllia Savana, Sharin Alysha Nazwayang belum dewasa, khusus untuk mengurus dan menanda tangani segalasuratsurat yang berhubungan dengan proses untuk menandatangani BalikNama Waris dan Balik Nama Jual Beli sebidang tanah perumahan terletak didi DesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganHalaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN BywSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131

Memberikan ijin kepada Pemohon (Neini Indraswari) sebagai wali dari anakPemohon yang masih belum dewasa, bernama Maudy Niefera Tasha,Erzyllia Savana dan Sharin Alysha Nazwa untuk mewakili, mengurus danmenandatangani segala suratsurat yang berhubungan dengan proses BalikNama Waris dan Balik Nama Jual Beli sebidang tanah perumahan terletakdi Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganSertipikat Hak Milik (SGHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131/2001 seluas 285 M2 atas

Memerintahkan untuk Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00937/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 Desember 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00131/107/17/092/18 tanggal29 Juni 2018 dan membatalkan sanksi administrasi sebesarRp1.019.809.367,00 dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00131/107/17/092/18 tanggal 29 Juni 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Februari 2019;Menimbang

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 Nomor00131/107/17/092/18 tanggal 29 Juni 2018, atas nama PTTembaga Mulia Semanan Tbk. NPWP 01.000.137.8092.000,Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 468/B/PK/Pjk/2021beralamat di Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres, Jakarta Barat11850 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 468/B/PK/Pjk/2021Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 Nomor00131/107/17/092/18 tanggal 29 Juni 2018 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Mewakili anak pemohon yangmasih belum Cukup Umur dan Cakap Hukum yaitu Maudy Niefera Tasha,Erzyllia Savana, Sharin Alysha Nazwa dalam proses Balik Nama Waris danBalik Nama Jual Beli atas (Satu) bidang tanah Perumahan terletak di DesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dengan SertipikatHak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131/2001 seluas 285 M2 atas nama Ferdinand Berziilius lwannosky.3.

sengketa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmembenarkan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keteranganbahwa akan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan menjadi wali bagianak anak Pemohon yang masih belum dewasa guna menandatangani prosesBalik Nama Waris dan Balik Nama Jual Beli, sebidang tanah perumahan terletak didi DesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131

Erzyllia Savana, Sharin AlyshaNazwa, saat ini belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukumsendiri, maka perlu ditunjuk Seorang wali yang dapat bertindak untuk dan atasnama anak Pemohon tersebut, knusus untuk mengurus dan menanda tanganisegala suratsurat yang berhubungan dengan proses Balik Nama Waris danBalik Nama Jual beli sebidang tanah perumahan terletak di diDesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131

mewakili anak Pemohon yang bernama anakPemohon yaitu Maudy Niefera Tasha, Erzyllia Savana, Sharin Alysha Nazwayang belum dewasa, khusus untuk mengurus dan menanda tangani segalasuratsurat yang berhubungan dengan proses untuk menandatangani BalikNama Waris dan Balik Nama Jual Beli sebidang tanah perumahan terletak didi DesaTamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganHalaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN BywSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131

Memberikan ijin kepada Pemohon (Neini Indraswari) sebagai wali dari anakPemohon yang masih belum dewasa, bernama Maudy Niefera Tasha,Erzyllia Savana dan Sharin Alysha Nazwa untuk mewakili, mengurus danmenandatangani segala suratsurat yang berhubungan dengan proses BalikNama Waris dan Balik Nama Jual Beli sebidang tanah perumahan terletakdi Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi denganSertipikat Hak Milik (SGHM) Nomor.248/Desa Tamansuruh, Surat Ukur Nomor00131/2001 seluas 285 M2 atas

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00829/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00131/207/14/055/16 tanggal 8 Maret 2016 Masa Pajak Oktober2014, atas nama PT Sanyo Jaya Components Indonesia, NPWP01.000.147.7055.000, beralamat di Jalan Raya Bogor, Km 35Sukamaju Baru, Bogor

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00829/KEB/WPJ.07/2017tanggal 18 Mei 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00131

kesemuanya berkedudukan sebagaiPenerima Fidusia.Bahwa kemudian atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30Januari 2007 tersebut diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH 2007 tanggal 01 Maret 2007 oleh Turut Tergugat Il.Bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30 Januari 2007dibuat berdasarkan perjanjian pokok yang telah dibuat dibawah tanganberupa surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 Nomor KCA 001,tanggal 30 Januari 2007 Nomor EKA.1 dan tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131

/SPP/MA/1/07 dengan jumlah hutang pokok seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000,.Bahwa Tergugat , Tergugat Il dan/atau Tergugat III tidak pernahmemperlihatkan surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 NomorKCA 001, surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 Nomor EKA.1dan surat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131/SPP/MA/1/07 tersebut pada saat menghadap Turut Tergugat danjuga tidak pernah memperlihatkan, memberitahukan ataupun memberikancopynya kepada Penggugat baik sebelum

Sela Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN.KrgBahwa Penggugat sebelum, pada saat ataupun setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30 Januari 2007 tidakpernah menerima uang pinjaman dari Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Illdengan jumlah hutang pokok seluruhnya sebesar Rp 4.500.000.000,sebagai realisasi surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 NomorKCA 001, surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 Nomor EKA.1dan surat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131

W9.01707.HT.04.06.TH 2007 tanggal01 Maret 2007Bahwa surat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131/SPP/MA/1/07 sebagaimana dilampirkan dalam permohonan eksekusiatas Sertifikat Jaminan Fidusia No.

/SPP/MA/1/07 tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya batal.Menyatakan Penggugat tidak pernah menerima uang pinjaman denganjumlah seluruh hutang pokok sebesar Rp 4.500.000.000, sebagairealisasi surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 Nomor KCA001, surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 Nomor EKA.1dan surat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131/SPP/MA/1/07.Menyatakan batal Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30 Januari2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat

Putusan Nomor 1536/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00033/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 17Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00131/207/12/063/15 tanggal 19 Oktober 2015 Masa Pajak Mei 2012, atasnama PT Indonesia Mobilindo, NPWP 02.262.026.4063.000, beralamat diGraha BIP Lantai 11 Jalan Jend.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00033/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 17 Januari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00131/207/12/063/15 tanggal 19 Oktober 2015 Masa Pajak Mei2012, atas nama PTI Indonesia Mobilindo, NPWP02.262.026.4063.000, beralamat di Graha BIP Lantai 11 JalanJend.

Putusan Nomor 169/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117168.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00647/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00131/407/14/091/16, tanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00647/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00131/407/14/091/16, tanggal 28 Juli 2016, Masa Pajak April 2014,atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9 Floor Lot 901906Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah

Hal ini telah Pemohon Banding jelaskan di dalamsurat keberatan PPh badan;Kesimpulan:Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurutpendapat Pemohon Banding penghitungan SKPKB PPN Nomor00131/207/06/058/08 tanggal 25 Juni 2008 Masa Pajak Januari s.d.

Putusan Nomor 441/B/PK/PJK/2016dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor00131/207/06/058/08 tanggal 25 Juni 2008, atas nama: PT Pec TechServices Indonesia, NPWP: 02.059.070.9058.000, Alamat: JalanPangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan, Kerinci Barat, KecamatanPangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, tidak memperhatikanatau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalamkoreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tersebut, sehingga menghasilkan

dengan huruf empat milyar limaratus ribu rupiah.Bahwa permohonan eksekusi atas sertifikat Jaminan FidusiaNo.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 diajukan oleh orangyang tidak memiliki legitimasi dari Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) sebagaiKetua Koperasi Cakrawatya dan Koperasi Ekawatya Basta Artha tidakmengikut sertakan Koperasi Margo Agung sebagai salah satu dari ketigaPenerima jaminan Fidusia dari Pelawan sebagai Pemberi Fidusia,berdasarkan dokumen berupa foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor00131

Putusan Nomor : 146/Pdt/2019/PTSMG.oleh orang yang tidak memiliki legitimasi, tidak mengikut sertakan KoperasiMargo Agung sebagai salah satu dari ketiga pihak Penerima jaminan Fidusia,tidak melampirkan perjanjian kredit tanggal 30 januari 2007 nomor : KCA.001dan Perjanjian Kredit tanggal 30 Januari 2007 nomor EKA.1 antara Pelawandengan Para Terlawan, jumlah hutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor00131/SPP/MA/I/07 tanggal 29 Januari 2007 tanpa tanda tangan PengurusKoperasi Margo Agung sebesar Rp

No.159/Pdt/2019/PT.SMG.KCA 001, surat pengakuan pinjaman tanggal 30 Januari 2007 NomorEKA.1 dan surat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131/SPP/MA/1/07 tersebut pada saat menghadap Turut Tergugat danjuga tidak pernah memperlihatkan, memberitahukan ataupun memberikancopynya kepada Penggugat baik sebelum, pada saat maupun sesudahpenanda tangan Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30 Januari 2007.Bahwa Penggugat sebelum, pada saat ataupun setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia

No.159/Pdt/2019/PT.SMG.Bahwa surat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131/SPP/MA/1/07 sebagaimana dilampirkan dalam permohonaneksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia No.

W9.01707.HT.04.06.TH 2007tanggal 01 Maret 2007 oleh Tergugat dan Tergugat Il ternyata tidak adatanda tangan Pengurus Koperasi Margo Agung, in casu Tergugat Illsebagai pihak pemberi pinjaman uang kepada Penggugat, dengandemikian surat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131/SPP/MA/1/07 tidak sah menurut hukun, tidak berlaku mengikat danoleh karenanya harus dinyatakan batal.Bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa surat pengakuanpinjaman tanggal 30 Januari 2007 Nomor KCA 001, surat pengakuanpinjaman

tanggal 30 Januari 2007 Nomor EKA.1 tidak pernah ada dansurat pengakuan pinjaman tanggal 29 Januari 2007 Nomor00131/SPP/MA/1/07 tidak sah menurut hukun, tidak berlaku mengikat danharus dinyatakan batal, maka Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30Januari 2007 yang dibuat oleh Turur Tergugat tidak memiliki alasanhukum untuk dibuat dan oleh karenanya harus dinyatakan batal.Bahwa atas dasar Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30Januari 2007 harus dinyatakan batal, ditambah lagi Akta Jaminan FidusiaNomor

Putusan Nomor 1951/B/PK/Pjk/2021tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00131/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018 Masa Pajak September 2016,atas nama: PT Fujikura Indonesia, NPWP 03.307.202.6012.000, beralamatdi Gedung Menara Standard Chartered Lt. 18E, Jl. Prof. DR.

membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar Para Pemohon ;Setelah memeriksa bukti surat dan bukti saksi dipersidangan ;Tentang Duduk PerkaranyaMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan register nomorperkara 34/Pdt.P/2016/PN BAR, dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama denganalasanalasan sebagai berikut :Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor00131

Nomor 296/B/PK/PJK/2015hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 026/BSIPJK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP582/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor00131

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.46704/PP/M. 11/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang menyatakan:e Menyatakan mengabulkan sebagian banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP582/WPVJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Juni 2008 =/Nomor00131/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010, atas nama:PT.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1956/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00131

Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor00131/KEP/DZ/13011/08, tanggal 14 Oktober 2008 atas nama , yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, bermeterai cukupyang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telahsesuai yang diberi tanda P.8;Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2016/PA.Grt9.

tanda denganP.2;Foto copy Kartu keluarga atas nama SUARDI Nomor 1371042811070002tanggal 31 Maret 2011, telah diberi materai secukupnya dan foto dari foro copydiberi tanda dengan P.3;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHARA MAHARANI Nomor8619/1920/08/T tanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang telah diberi materai secukupnyadan sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P.4;Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 3051 Surat Ukur Nomor00131

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00021/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 8 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00131

Pelawanmembeli sejumlah kios di Saphir Square;Bahwa pasca ditetapbkannya Para Pelawan selaku Kreditor Konkuren olehPara Terlawan, maka dalam rangka pemberesan harta pailit, ParaTerlawan kemudian mengajukan permohonan lelang kepada pihakKantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakartaatas boedel pailit baik yang berupa benda barang tidak bergerak maupunbenda barang bergerak;Bahwa lelang pertama atas barang benda tidak bergerak yang berupatanah yang di atasnya berdiri gedung Saphir Square (SHGB Nomor00131

Meminta Pertanggungjawaban kurator/Para Terlawan dalam pelaksanaanjual beli boedel pailit yang telah dilaksanakan tersebut, sehingga apabilajual beli tersebut terbukti dilaksanakan secara tidak transparan dan tidakobyektif maka kiranya dibatalkan transaksi jual beli tersebut khususnyapenjualan tanah dan bangunan gedung Saphir Square (SHGB Nomor00131);2.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00041/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00131