Ditemukan 1086 data
26 — 5
ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Merangin, sebagai Penggugat.LAWANTergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMApekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di KabupatenRejang Lebong, Provinsi Bengkulu, , sebagai Ter gugat.Pengadilan Agama tesebut.Telah membaca berkas berkas yang berhubungan dengan perkaraini.TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Bangko tanggal 03 Januari 2011 Nomor007
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat tidakdatang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secarasah dan i patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor007/Pdt.G/2011/PA.Bko. tanggal 06 Januari 2011 dan OlFebruari 2011, demikian juga Tergugat tidak datang menghadapdan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyameskipun menurut relaas panggilan Nomor007/Pdt.G/2011/
Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bangko dengan Register perkara Nomor007/Pdt.G/2011/PA.Bko. tanggal 03 Januari 2011 gugur.2. Menghukum Penggugat untuk membayar. biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp 431.000, ( empat ratustiga puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal O02 Maret 2011M yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1432 H, olehMUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.
12 — 1
dengan Tergugat.Lembaga perkawinan yang sebenarnYa adalah tempat bagi Penggugat danTergugat saling menghargai, menyayangi dan sating membantu sertamendidik satu sama lain tidak lagi didaptkan oleh Penggugat Rumahtangga yang dibina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti yangbaik bagi anakanak Penggugat/Tergugat.Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memutuskan :PRIMAIR :1.Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor007
dikecualikan dari kewajibanpenyelesaian melalui mediasi.Bahwa, selanjutnya setelah surat gugatan tersebut dibacakan yangisinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas dalildalilnyaseperlunya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudianPenggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, dan menyatakansecara lisan bahwa, posita nomor 8 tentang keberadaan anak Penggugat danTergugat yang bernama xxxxxxx, lakilaki, lahir di Sleman, tanggal xxxxxxx,Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor007
dan harmonis, dan kinitelah dikaruniai seorang anak, namun sejak kurang lebih perkawinanberjalan tiga bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;Bahwa Saksi juga mengetahui perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat dipicu karena sebagai suami Tergugattidak mau mencari pekerjaan, sebagai pengangguran, Tergugattidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, dan karenaHal. 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor007
hanya berjalan kurang lebih sekitar tiga bulan setelahmenikah, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta sulit didamaikan;Bahwa yang Saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerjasehingga Penggugat merasa jengfkel dengan keberadaan Tergugatyang tidak tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi rumahtangganya;Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor007
menggugat cerai dariTergugat dengan alasan dan dalil bahwa sejak empat bulan setelah menikah,tepatnya sekitar Agustus 2014 hingga perkara ini diajukan tanggal 03 Januari2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugt sudah tidak harmonis lagi, telahterjadid peerselisinan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi rumahtangga Penggugat tidak lagi diberi nafkah wajib oleh Tergugat, selain itu karenaTergugat sering keluar hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas dan seringHal. 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor007
Termohon
19 — 3
Karyawan Koperasi, tempat tinggal ciKecamatan iS Kabupaten ES, selanjutnyadisebut "Pemohon",MELAWANEee, mur 16 tahun, agama Islam, pendidikan MTs,pekerjaan , tempat tinggal ci i KecamatanEE Kabupaten EE, ssclanjutnya disebut"Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 02 Januari2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor007
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER :Atau menjatuhkan putsan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon secara lisan di mukapersidangan menyatakan mencabut surat permohonan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor007/Pdt.G/2013/PA.Amt., disebabkan pada saat ini Pemohon dengan Termohonakan hidup rukun lagi sebagai
MUHAMMAD ARDIANSYAH
20 — 4
Bahwa peristiwa pernikahan pemohon tersebut sudah didaftarsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor007/24/V1/1998 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatantertanggal 29 Juni 1998;3. Bahwa ternyata pada saat mengisian data pada Kutipan Akta Nikahpemohon terdapat kekeliruan untuk itu pemohon bermaksud inginmemperbaiki sesuai dengan data yang sebenarnya yang sebelumnyaNama M. ARDIANSYAH diubah menjadi MUHAMMAD ARDIANSYAH;4.
Bahwa tujuan Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah untuk merubah Kutipan akta nikah nomor007/24/V1/1998 pada kantor urusan agama Kecamatan Binuang Kab.Tapin;2. Bahwa Pemohon telah datang keKantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin untukmerubah nama Pemohon, akan tetapi dari petugas Kantor UrusanAgama Kecamatan Tapin Selatan Kab.
berdasarkan faktafakta tersebut, alasanpermohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodatasuami istri atau Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahanbiodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor007
83 — 25
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukirman, Nomor007/113/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukupdan dinazegelen, diberi tanda P9 ;10.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sundari, Nomor007/50/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal 28Maret 2017.
Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dandinazegelen, diberi tanda P10 ;11.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sudarmin, Nomor007/133/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukupdan dinazegelen, diberi tanda P11;12.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jamhari, Nomor007/132/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal29 Agustus 2017.
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Suebah Nomor007/43/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal 28Maret 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dandinazegelen, diberi tanda P13 ;14.
189 — 57
Bahwa atas Pengaduan Termohon Keberatan tersebut, kemudian BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor007/Pen/2016/BPSKSB pada tanggal 19 Agustus 2016 telah menjatuhkanPutusan yang Amarnya sebagai berikut :MENGADILI:1. Menerima dan mengabulkan pengaduan Pengadu sebagian ;2. Menghukum Pengadu membayar tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulanangsuran kepada Teradu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;3.
dalam permasalahan a quo didasarkan atas PerjanjianPembiayaan Nomor 0603.13.200190 pada tanggal 23 September 2013 yangdidasarkan atas adanya hubungan Hukum Perdata, sehingga jika timbulpermasalahan hukum, maka secara Juridis Formal Tidak Termasuk dalamSengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang PERLINDUNGANKONSUMEN ;Bahwa oleh karenanya, maka Keputusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor007
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenSerdang Bedagai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliPengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor007/Pen/2016/BPSKSB ;3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan ArbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten SerdangBedagai Nomor : 007/Pen/2016/BPSKSB tanggal 19 Agustus 2016 ;4.
Ekspedisi tanda terima atas salinan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor007/Pen/2016/BPSKSB tanggal 19 Agustus 2016 (PK10);Menimbang, bahwa bukti surat PK1 s/d PK8 berupa fotocopy yang telahbermetarai cukup dan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah menunjukkandokumen aslinya di depan persidangan. Bukti PK9 sesuai dengan salinan,selanjutnya buktibukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim untukdilampirkan dalam berkas perkara.
sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama, Majelis akanmempertimbangkannya setelah mempertimbangkan pertimbangan petitum keduadan seterusnya dari Pemohon Keberatan;Halaman 23 dari 26 Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.SusBPSK/2016/PN.tbtMenimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum kedua yang memintasupaya Majelis Hakim menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Serdang Bedagai tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor007
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keterangan penunjukan II Nomor007/SKR/MDMCLV/SKP/VI/. 1995 tanggal 26 Desember 1995yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.IIKodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALImengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFINNU'MANG yang isinya pada pokoknya menyatakan' tidakkeberatan dan setuju) menunjuk dan untuk menempati tanah/ lahan yang ada di jalan Abdullah Daeng Sirua denganukuran kurang lebih 299,5 M? dengan batas batas Sebelah Utara : Saluran PAM ; Sebelah Timur >: Ny.
yang awalnya atasnama MUSTAMIN DJONDENG tersebut ia peroleh dari pembagianMADA LVRI Sulselra, berdasarkan Surat Keputusan Nomor007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 tentangPemberian Tanah Negara (ex tanah SS) yang diperuntukkanbagi 184 anggota Veteran / karyawan LVRI Sulselra, halmana Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.
Surat Keterangan penunjukan II Nomor007/SKR/MDMCLV/SKP/VI/ 1995 tanggal 26 Desember 1995yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.IIKodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALImengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFINNU'MANG yang isinya pada pokoknya menyatakan' tidakkeberatan dan setuju. menunjuk dan untuk menenpatitanah / lahan yang ada di Jalan Abdullah Daeng Siruadengan ukuran kurang lebih 299,5 M2 dengan batasbatas Sebelah Utara : Saluran PAM ; Sebelah Timur > Ny.
kepada SALASA ALBERT, SH. berdasarkan AktaJual Beli Nomor 41/JB/ PANAKKUKANG/II/1997 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT atas nama MARIA JOSEFINA GRACE KAWIBahwa sebagian dari obyek tanah di Jalan Abdullah DaengSirua Nomor 22 seluas 195 M2 yang awalnya atas namaMUSTAMIN DJONDENG tersebut ia peroleh dari pembagian MADALVRI Sulselra, berdasarkan Surat Keputusan Nomor007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 tentangPemberian Tanah Negara (ex tanah SS) yang diperuntukkanbagi 184 anggota Veteran
ARIFIN NU'MANG ; Surat Keterangan penunjukan II Nomor007/SKR/MDMCLV/SKP/VI/ 1995 tanggal 26 Desember 1995yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.IIKodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALImengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFINNUMANG ; Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/1/2003,tanggal 23 Januari 20038, yang ditandatangani' olehPejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah KarampuangDrs. ABDUL AZIZ NOWMPO dan diketahui oleh CamatPanakkukang Drs.
79 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H,Advokat, beralamat di Perum Taman Palumbon Asri BlokB4/Nomor 28, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur,Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 Juli 2016;Termohon Kasasi dahulu Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor007/Ver/BPSKKRW/IV/2016 tanggal 21 April
Sehingga putusan BPSK Nomor007/Ver/BPSKKRW/IV/2016 tanggal 21 April 2016 telah cacat hukum dantidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun faktafakta hukumyang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkarapenyelesaian sengketa Konsumen atas nama Ahmad Mustofa Bin Eyantersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpapersetujuan dari Penggugat;Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSKKabupaten Karawang atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat olehTergugat dan kemudian BPSK Kabupaten Karawang tanpa sepengetahuandan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Penggugat (selaku kreditur)memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSKtersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedurberacara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.Bahwa putusan yang diberikan BPSK Kabupaten Karawang Nomor007
panggilan pertama pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016berdasarkan Surat Panggilan BPSK Kabupaten Karawang Nomor005/080/BPSKKRW/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, dimana majelis sidangtelah menunda sidang dan menyampaikan akan dilakukan pemanggilansidang berikutnya melalui surat tertulis, namun pada kenyataan Penggugattidak pernah menerima panggilan kedua maupun panggilan ketiga,sebaliknya dengan sangat mengejutkan Penggugat pada tanggal 25 April2016 menerima putusan verstek BPSK Kabupaten Karawang Nomor007
dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelangtelah memenuhi, maka sudah patut dan sah secara hukum apabilaPemohon Kasasi mengajukan permohonan lelang parate eksekusi kepadaKPKNL Purwakarta.Bahwa Oleh karena itu, tidak sah secara hukum suatu lembagapenyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti BPSK, memilikikewenangan untuk membatalkan sebuah proses pelelangan umum, apalagimembatalkan hasil pelelangan umum yang dilakukan sesuai prosedur yangberlaku, sehingga putusan BPSK Kabupaten Karawang Nomor007
40 — 17
2017/PA Thn tanggal 04 Januari 2017 yang isinya tetapdipertahankan dan tidak ada perubahan pada dalildalil permohonannya;Bahwa, terkait surat permohonan Pemohon dan Pemohon Il hal mana dalamsalah satu petitum permohonannya Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan untuk berperkara secara CumaCuma (prodeo) dengan alasan bahwa iatidak mampu untuk membayar biaya perkara;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il untuk berperkarasecara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor007
UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujukserta Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon danPemohon Il dilangsungkan untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan pemohon Ilberperkara secara CumaCuma telah dikabulkan dengan Penetapan Sela Nomor007
(Nol rupiah).Hal10daril0 halaman Penetapan Nomor007/Pdt.P/2017/PA Thn.
10 — 1
Setifikat Mememeluk Agama Islam an Magga Sakaliou Nomor007/DDII/5/1X/2014 tanggal 26 September 2014, diberi kode (bukti P.1);2.
Setifikat Mememeluk Agama Islam an Pemohon II Nomor007/DDII/5/1X/2014 tanggal 26 September 2014, diberi kode (bukti P.2);Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa faktanya Tergugat telah menerbitkan Surat Pengumuman Nomor007/PBTI/II/2015, tertanggal 27 Februari 2015 yang ditempel di papanpengumuman yang berisi tentang perubahan jadwal kerja, yang mulai berlakusejak tanggal 2 Maret 2015 yaitu sebagai berikut:Nama : Sadino;Semula : GrupB;Halaman 2 dari 11 hal. Put.
Nomor 891 K/Padt.SusPHI/2016syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan memberipertimbangan hukumnya pada halaman 18 paragraf ke2 yang menyatakan:..dengan demikian telah terbukti Surat Pengumuman Nomor007/PBTI/II/2015 yang ditembuskan kepada Serikat Pekerja yang redaksinyadapat dikategorikan sama dengan Surat Demosi kepada Penggugat, telahmemenuhi Pasal 12 huruf b ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian KerjaBersama PI Bhineka Tatamulya
,tanggal 4 Maret 2016, selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memberi pertimbanganhukumnya pada halaman 18 paragraf ke3 yang menyatakan: Menimbang,bahwa dengan demikian telah terbukti Surat Pengumuman Nomor007/PBTIV/II/2015, tanggal 27 Februari 2015 yang berlaku sejak 2 Maret 2015telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 12 huruf b ayat(1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga perubahan jadwal kerja Penggugat dari shiftmenjadi non
tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 30 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Kepala Regu bagian packing seringmelakukan tindakan indisipliner, oleh karenanya Termohon Kasasi padatanggal 27 Februari 2015 menerbitkan Surat Pengumuman Nomor007
131 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
KabupatenSumenep, Jalan Raya Nomor 2 Poteran, Desa PoteranKecamatan Raas Kabupaten Sumenep;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007
formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 27 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY., tanggal 4 Mei 2021;Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007
65 — 9
Nama tersebut diatas akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Medan pada tanggal 16 Desember2012 pukul 06.00 WibBerdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Kota Tanjungbalai Nomor007/7392/RSUD/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 menerangkan bahwa Korban Sella Masita Saragihtelah dirujuk dirumah sakit Adam Malik Medan namun pada perjalanan di Klinik Kota Lima Puluh(terlampir dalam berkas perkara).waceennnee Perbuatan terdakwa Ilhamda Panjaitan tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai dengan
Nama tersebut diatas akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Medan pada tanggal 16 Desember2012 pukul 06.00 WibBerdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Kota Tanjungbalai Nomor007/7392/RSUD/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 menerangkan bahwa Korban Sella Masita Saragihtelah dirujuk dirumah sakit Adam Malik Medan namun pada perjalanan di Klinik Kota Lima Puluh(terlampir dalam berkas perkara).weceenene= Perbuatan terdakwa Ilhamda Panjaitan tersebut sebagaimana diatur dan diancamdalam pidana sesuai
Nama tersebut diatas akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Medan pada tanggal 16 Desember2012 pukul 06.00 WibBerdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Kota Tanjungbalai Nomor007/7392/RSUD/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 menerangkan bahwa Korban Sella Masita Saragihtelah dirujuk dirumah sakit Adam Malik Medan namun pada perjalanan di Klinik Kota Lima Puluh(terlampir dalam berkas perkara).waceennnen Perbuatan Terdakwa Ilhamda Panjaitan tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai dengan
Nama tersebut diatas akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Medan pada tanggal 16 Desember 2012pukul 06.00 WibBerdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Kota Tanjungbalai Nomor007/7392/RSUD/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 menerangkan bahwa Korban Sella Masita Saragihtelah dirujuk dirumah sakit Adam Malik Medan namun pada perjalanan di Klinik Kota Lima Puluh(terlampir dalam berkas perkara), sehingga Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum
12 — 3
N, Nomor007/SKK.BY/III/2008;Bahwa anak pemohon yang bernama MARVELLS ZHAKY PRATAMA tersebut belum mempuny aiakte kelahiran ;Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministasi Kependudukan, pelaporan kalahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negen:Bahwa untuk kepentingan tersebut maka perlu adanya suatu Penetapan Pengadilan NegeriSekayu untuk syarat pembuatan akte kelahiran anak Pemohon;Bahwa sebagai suratsurat
permohonannya, pemohon mengajukan suratsurat bukti sebagai berikut1.Fotocopy KTP NIK 1606091709850002 tanggal 25 Juli 2012 atas nama MUHAMAD diben tandaP.1:Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1606091004082752 atas nama Kepala Keluarga MUHAMADtanggal 29 Agustus 2012 diberi tandaP.2;Fotocopy Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung LencirKabupaten Musi Banyuasin Nomor 021/21/1/2007, tanggal 24 Desember 2006 diberi tanda P. 3;Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Neneng Nurhayatin, Nomor007
14 — 3
Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganTermohon pada tanggal 25 Januari 2010, di hadapanPejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajekan,Kabupaten Bondoowoso dengan Akta Nikah Nomor007/07/1/2010 tanggal 25 Januari 2010 dengan statusPemohon duda cerai dan Termohon janda cerai;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondoowoso Nomor007/07/1/2010 Tanggal 25 Januari 2010, bukti' tersebuttelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.
50 — 18
RODA JAYA SAKSI menjaditerhalang dan mengalami luka pada bagian perut dan usussebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr.Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut :Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum)menutupi luka dengan ukuran luka panjang + 6 cm dan lebar + 4 cm,Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanandengan ukuran panjang + 2 cm dan lebar + 0,2 cm, Kesimpulan
8 — 0
dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 07 September 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor1329/Pdt.G/2011/PA.Sit telah mengajukan permohonan untukmelakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasanalasan sebagai berikut1.Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganTermohon pada tanggal O07 Januari 2010, di hadapanPejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asembagus,Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor007
Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Nomor007/07/1/2010 Tanggal O7 Januari 2010, bukti tersebuttelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.
168 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, selain itu juga dalam gugatan Penggugat tidak diuraikandengan jelas dan pasti perjanjian sewa yang mana dan kapanwaktunya Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji karenadari Perjajian Sewa Kapal tanggal 10 Agustus 2011 Nomor007/SPSKA/I 11/2011 dengan sistim sewa berdasarkan Time Chartertelah terjadi hubungan hukum sewa menyewa kapal untuk beberapaperiode waktu dan patut diketahui sejak ditandatanganinya PerjanjianSewa Kapal pada tanggal 10 Agustus 2011 tersebut sampai dengandilakukan
makakeberadaan Mualim pada kapal yang di sewa Pembanding semulaPenggugat menjadi tanggung jawab Terbanding semula Tergugat;Menimbang, bahwa dengan demikian jika kapal TB Mitra Catur 3 danTongkang Mandiri 2 yang di sewa Pembanding semula Penggugat telahberlayar tanpa dilengkapi Mualim i, sedangkan kelengkapan Anak BuahKapal tersebut menjadi kewajiban Terbanding semula Tergugat,membuktikan Terbanding semula Tergugat telah lalai memenuhi kewajibanyang ditentukan Pasal VI Perjanjian sewa menyewa kapal Nomor007
Bahwa, mengacu dari Pasal VI Point 1 Surat Perjanjian Sewa Kapal Nomor007/SPSK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, setelah ditandatanganinyaperjanjian tersebut dan diserahkannya kapal oleh Pemohon Kasasi selakuPemilik Kapal kepada Termohon Kasasi selaku Penyewa Kapal (Pencarter)kewajiban menyediakan Anak Buah Kapal (ABK) telah dilaksanakansepenuhnya oleh Pemohon Kasasi.
dalam putusan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, Putusan Pengadilan Tinggi yangmenyatakan Tergugat telah wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapalNomor 007/SPSK/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 merupakan putusandengan pertimbangan yang tepat dan amar sudah sesuai dengan hukumperjanjian yaitu pada Pasal VI butir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor007
MOH. SIDIQ
Termohon:
PEMERINTAH DESA POTERAN KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP
177 — 88
, tanggal 03Pebruari 2021, yang dikirim dengan Pos tercatat (Surat tercatat) dan petikanputusan a quo diterima pada tanggal 03 Pebruari 2021;Bahwa pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan diajukan dalamtenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 4 ayat (2) PeraturanMahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Informasi Publik di Pengadilan;Bahwa keputusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007
setiap Pemohon Informasi Publikdengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, hinggamengakibatkan kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan senilaiRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, telah cukup beralasan menuruthukum bilamana Pemohon Keberatan memohon putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.2.Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007
Putusan Perkara Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SbyBukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Fotokopi sesuai asli petikan berupa Putusan Komisi InformasiKabupaten Sumenep Nomor : 007/KL.KAB.SMPPTS/II/2021tertanggal 3 Pebruari 2021;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Hasil Lacak Pos SuratTercatat di Pos Indonesia atas pengiriman Petikan PutusanKomisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007/KL.KAB.SMPPTS/II/2021, yang diterima oleh Sdr.
Bahwa keputusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007/KI.KAB.SMPPTS/II/2021, tanggal O03 Pebruari 2021, yang menolakpermohonan Pemohon dengan dalih bahwa Pemohon melakukan permohonandalam jumlah yang besar sekaligus atau berulangulang namun tidak memilikitujuan yang jelas dan/atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonandan permohonan Pemohon dalam content yang sama adalah suatupertimbangan yang tidak benar.
langsung tersebut adalah hubungan kausallangsung antara Pemohon Informasi dengan informasi yang dimohonkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengankepentingan Pemohon dalam pengajuan sengketa Informasi, Pemohon InformasiPublik wajid membuktikan dengan tidak diberikannya informasi oleh Badan PublikNegara, mengakibatkan kepentingan pemohon informasi dirugikan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pertimbangan MajelisKomisioner dalam Putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007
54 — 15
,sebagaimana telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan, pada tanggal 15 Juli 2010, yang padapokoknya sebagai berikutBahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah SuratKeputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor007/SEK/SK/1/2010, tanggal 14 Januari 2010,tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepadaNama : WIDYA HARTONO, Nip.040065416, Pangkat/Gol.RuangPengatur (IIl/c) Jabatan : Jurusita, Unit OrganisasiPengadilan Negeri
tangga Penggugat yang sudah berjalan14 (empat belas) tahun dengan 3 (tiga) anak, yaituperempuan 2 (dua) orang dan putra 1 (satu) orang, ketigaanak Penggugat tersebut masih kecilkecil, akan tetapidari usaha yang dilakukan Penggugat tersebut berujunghilangnya mata pencarian Penggugat, karena pada tanggal13 Agustus 2009, terbitnya surat dari Pengadilan AgamaPekanbaru, Akta Cerai dengan Nomor : 621/AC/2009/PA.PBRdan kemudian menyusul terbitnya Surat KeputusanSekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor007