GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 995/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLAN HIDAYATWANTOGIA, S.E., beralamat di Citra Indah Blok M 11/15RT 05 RW 08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakiliMARTIONO HADIANTO, Presiden Direktur PT.

Disinilah letakketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingatPemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenanganuntuk menguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

Newmont Nusa Tenggara tidak melepaskansegala hak yang dimilikinya selaku pihak dalam Kontrak Karya danperundangundangan yang berlaku sebagai Wajid Pajakkhususnya terhadap PKB dan BBNKB. Dengan ditandatanganiberita acara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahuluHalaman 25 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 995/B/PK/Pjk/2013 Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa sengketa banding namunjuga gugatan;Maka dengan demikian Surat Jawaban Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 073/3832/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidakdiajukan sebagai permohonan banding melainkan permohonan gugatan;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pengadilan Pajak berpendapatbahwa jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas surat keberatan yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah

TININDO INTER NUSA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4560/PJ/2018, tanggal 1 November 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusi EdiUntung Tamba, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 November2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TININDO INTER NUSA

Putusan Nomor 2775/B/PK/Pjk/2019telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00752/NKEB/WPJ.03/ 2017, tanggal 12 April 2017, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00026/203/11/304/15,tanggal 14 September 2015, atas nama PT Tinindo Inter Nusa, NPWP01.880.817.0304.001, beralamat di Jalan A.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00191/KEB/WPJ.03/2016, tanggal 7 Desember 2016,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00752/NKEB/WPVJ.03/2017, tanggal 12 April2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00026/203/11/304/15, tanggal 14 September 2015, atas nama PTTinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0304.001, beralamat diJalan A.

BANGUN NUSA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 3049/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, jabatan Manager Treasury Tax Finance DepartmentPT Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH

:mbp/NNT/0313/5519, tanggal 5 Januari2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40183/PP/M.XII/04/2013, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3524/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2009 Nomor 64/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PTNewmont Nusa

12950, sehingga PKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dankarenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 64/XI/AB/O7E yangditerbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kemballimenjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp).

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT40183/PP/M.XII/04/ 2012, tanggal 26 September 2012:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan karyawan PT.Newmont Nusa Tenggara, beralamat di Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa

Khusus Nomor MH.mbp/NNT/0313/5505,tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40379/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3593/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 133/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PTNewmont Nusa

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40379/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakili olehMARTIONO HADIANTO, jabatan Presiden Direktur PT.Newmont Nusa Tenggara, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta, 12950;Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARULAK SINAGA,jabatan Manager Treasury & Tax pada PT.

Newmont NusaTenggara, beralamat di Jalan Jaya Raya Nomor 17, RT 003RW 009, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMH:mbp/NNT/ 0313/5529 tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang

TenggaraBarat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lainmenyatakan bahwa:Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwaPajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan rayadimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawabpemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PeraturanDaerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaanHalaman 13 dari 44 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT40194/PP/M. XII/04/ 2012 tanggal 26 September 2012;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor 073/3534/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010Nomor 74/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PT.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 3046/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, jabatan Manager Treasury Tax Finance DepartmentPT Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS

/NNT/0514/0799, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., Kuasa Hukum, beralamat di Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1364/KUM, tanggal 11 Agustus2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

X1I/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48493/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1820/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,Alamat: Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Putusan Nomor 3046/B/PK/Pjk/2018Alat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor182/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.).

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48493/PP/M. XI1/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

GERBANG NUSA PERKASA

BANGUN NUSA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CAKUNG PERMATA NUSA;

CAKUNG PERMATA NUSA, tempat kedudukan Marindo, PO Box114, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telan mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor Putusan 24737/PP/M.1II/16/2010, Tanggal 15 Juli 2010 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

Cakung Permata Nusa, NPWP 01.353.307.0732.0001alamat:Marindo, PO.BOX 114, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan 71501;Dasar Pengenaan Pajak menurut MajelisPajak Keluaran :Pajak Keluaran Seluruhnya Tarif UmumDikurangi : PPN retur penjualan menurut MajelisJumlah yang dipungut sendiriPajak yang dapat diperhitungkanPajak Pertambahan Nilai Lebih BayarRp.10.100.333.894,0Rp.105.003.866.68510.100.333.894,10.100.333.894, Rp.0Halaman 7 dari 19 halaman.

Astra Agro Lestari sebagai indukperusahaan dari antara lain PT Cakung Permata Nusa, menegaskan antaralain bahwa "selama karyawan PT. Astra Agro Lestari Tbk. Juga berstatussebagai karyawan atau pegawai anakanak perusahaan, memilikiwewenang untuk menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam rangka menjalankan Perusahaan, maka karyawantersebut dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Perusahaantanopa memerlukan surat kuasa khusus," adalah tidak dapat dijadikan dasarkarena Sdr.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA,S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17 RT 003 RW O09,Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan Manager Treasury andTax, Finance Department PT.

Newmont Nusa Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMH:mbp/NNT/031 3/5572, tanggal 5 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu

keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3577/02/Dipenda tertanggal 21Oktober 2011 yang menyatakan Bahwa permohonan keberatan PemohonBanding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotordan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan UndangUndang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkanperaturan peraturan di bawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa

TenggaraBarat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotordan Kendaraan Di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lainmenyatakan Bahwa:Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan

Pada tanggal 31 Agustus 2010 Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraBarat melalui Dinas Pendapatan Daerah telah menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah dengan Nomor Kohir: 117/XI/AB/O7E.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 1670/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukandi Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa TenggaraBarat

Putusan Nomor 1670/B/PK/Pjk/2021Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang Harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm.

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28November 2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November2013, yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1836/02/DIPENDA, tanggal 03Desember 2012, mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan alatbesar dan berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor198/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PT NEWMONT NUSATENGGARA;2.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 969/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inidiwakili oleh H.

., jabatan Kepala Biro HukumSetda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat kantor di JalanPejanggik Nomor 12, Mataram;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia,SE., tempat tinggal di Citra Indah Blok M11/15 RT.05/08, DesaSukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180.1/345/KUM., tanggal 04 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

NEWMONT NUSA TENGGARA, NPWP01.061.573.0091.000, Jenis Usaha: Pertambangan, tempatkedudukan di Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr. Ide AnakAgung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1.,Jakarta 12950 (dahulu Jalan Mega Kuningan LOT. #5.1.,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950), dalam hal ini diwakilioleh Martiono Hadianto, Jabatan Presiden Direktur PT.Newmont Nusa Tenggara, beralamat kantor di Menara RajawaliLantai 26, Jalan Dr.

Putusan Nomor 969 B/PK/PJK/2013pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3518/02/Dipendatertanggal 21 Oktober 2011 tentang Keberatan Atas SKPD PKB dan BBNKBJenis AlatAlat Berat dan Besar yang menyatakan bahwa keberatan PemohonBanding tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagai berikut:.

Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah;Halaman 2 dari 20 halaman.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 963/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLAN HIDAYATWANTOGIA, S.E., beralamat di Citra Indah Blok M 11/15RT 05 RW 08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakiliMARTIONO HADIANTO, Presiden Direktur PT.

Nusa Tenggara Barat Nomor 1Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;2.

Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalahPeraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Nusa TenggaraBarat Nomor 5 Tahun 1985 (PD Nomor 5 Tahun 1985);Halaman 14 dari 20 halaman.

PutusanPengadilan Pajak Nomor Put42360/PP/M.XV/04/2012 tanggal 19 Desember2012 telah terjadi pada tanggal 16 Januari 2013, dengan demikian penerimaanpermohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktuyang ditetapkan dalam Pasal 91 juncto Pasal 92 UndangUndang Nomor 14Tahun 2002, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 947/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, dalam hal ini diwakili oleh:H.

., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RUSLANHIDAYAT WANTOGIA, S.E., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180.1/377/KUM, tanggal 4 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

NNTyang sudah ditafsirkan secara keliru mengenai pengertian /exspecialis.Bahwa diperlukan proses lebih lanjut untuk mengujiapakah Kontak Karya dapat dipersamakan dengan undangundang.Disinilan letak ketidak jelasan pengajuan keberatan pemohonbanding mengingat Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidakmempunyai kewenangan untuk menguji apakah perjanjian KontrakKarya antara PT.

NNT mengingat Pemda Provinsi Nusa TenggaraBarat tidak mempunyai kewenangan untuk menambah Pasaldidalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah;Bahwa selain posita dalam surat keberatan tidak jelas, alasan lainsurat keberatan PT. NNT kami katakan tidak jelas adalah karenaterjadi pertentangan antara posita yang disampaikan denganpetitum yang diminta. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas bahwa PT.

Newmont Nusa Tenggara (dahuluHalaman 25 dari 30 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 3045/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta,diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, jabatan Manager Treasury Tax Finance DepartmentPT Newmont Nusa Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS

/NNT/0514/0817, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., Kuasa Hukum, beralamat di Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/1382/KUM, tanggal 11 Agustus2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48511/PP/M.X1I/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48511/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1838/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Putusan Nomor 3045/B/PK/Pjk/2018Alat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor200/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp)Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangUraian Peninjauan Peninjauan Aqun dibatalkanKembali Kembali ging MAa b Cc (bc)Bea Balik Nama 0 Nihil 0Pajak Kendaraan Bermotor 348.000 Nihil 348.000Jumlah 348.000 Nihil 348.000 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48511/PP/M.XI1/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

TININDO INTER NUSA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4590/PJ/2018, tanggal 1 November 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substtusi EdiUntung Tamba, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 November2018;Pemohon Peninjauan KembaliLawanPT TININDO INTER NUSA

Putusan Nomor 2660/B/PK/Pjk/2019Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00760/NKEB/WPJ.03/ 2017 tanggal12 April 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2012 Nomor00035/203/12/304/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PT TinindoInter Nusa, NPWP 01.880.817.0304.001, beralamat di Jalan A.

mengadili sendiri:3. 1.3. 2.Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00199/KEB/WPJ.03/2016, tanggal 7 Desember2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00760/NKEB/WPJ.03/2017, tanggal12 April 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2012Nomor 00035/203/12/304/15, tanggal 27 November 2015, atasnama PT Tinindo Inter Nusa

GUBERNUR NUSA TENGGA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh H.

., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajakpada Pengadilan Pajak, beralamat di Bogor, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180.1/1647/KUM, tanggal 28November 2012:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

dan seharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40349/PP/M.XV/04/2012, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMembatalkan Keputusan Gubernur Nusa

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 996/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan JI. Majapahit No. 17, Mataram, NusaTenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. Mahdi, S.H., M.H., KepalaBiro Hukum Setda Provinsi NTB, beralamat di Jl.

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JI.

Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusiPeraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003Daerah dan berdasarkan peraturanperaturan dibawahnya,tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraanDiatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi

Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat PemdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenangan untukmenguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

Putusan Nomor 996/B/PK/PJK/2013oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidakdisertai dengan alasanalasan yang jelas.Bahwa oleh karena jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas keberatanyang diajukan oleh PT.

GERBANG NUSA PERKASA