LEKOM MARAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1573/WPJ.04/2014, tanggal 15 Oktober 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 (SKPKB) Nomor 00010/201/10/062/13, tanggal 26Juli 2013, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 danmengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dengan JumlahPajak Penghasilan (PPh) yang kurang dibayar/seharusnya tidak terutangmenjadi Nihil, dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah PPh.

menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1573/WPJ.04/2014, tanggal15 Oktober 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00010/201/10/062/13,tanggal 26 Juli 2013, atas nama PT Lekom Maras, NPWP01.313.952.2062.000, alamat Gedung Ratu Prabu 1, Jalan TB SimatupangNomor 20, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan:Halaman 2 dari 7 halaman.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1573/WP.04/2014, tanggal 15 Oktober 2014, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2010 Nomor00010/201/10/06213, tanggal 26 Juli 2013, atas nama PT LEKOMMARAS, NPWP 01.313.952.2062.000, beralamat Gedung Ratu Prabu1, Jalan TB.

Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1573/WPJ.04/2014, tanggal 15 Oktober 2014, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00010/201/10/062/13, tanggal 26 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.313.952.2062.000; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keberatan Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2010 Nomor 00010/201/10/062/13, tanggal 26 Juli2013, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh PemohonPeninjauan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BUANA WIRALESTARI MAS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRI TIMUR MAS;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CITRANUSA INTISAWIT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TIMURJAYA DAYATAMA

PKP yang menerbitkan Faktur Pajak (PKPPenjual) dan lembar ke2 untuk arsip pembeli;Bahwa oleh sebab itu maka Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapatdikurangkan terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaimaupun PPN Keluaran Penerbit Faktur Pajak, pada masa pajak terjadinya Returatau diterimanya Nota Retur;Bahwa oleh karena itu mohon dengan hormat kiranya Majelis Yang Terhormatberkenan membatalkan koreksi Terbanding

disebutdengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 5a:Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikandapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah terutang dalam Masa Pajakterjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tatacaranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,Pasal 11:1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:a) Penyerahan Barang Kena Pajak;b) Impor Barang Kena Pajak;c)

, sehingga DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilainya juga sebesarRp12.146.785.398,00.

Barang Mewah terutang dalam Masa Pajakterjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tatacaranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,Pasal 11:1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:a) Penyerahan Barang Kena Pajak;b) Impor Barang Kena Pajak;c) Penyerahan Jasa Kena Pajak;Halaman 20 dari 30 halaman.

Pajak;Bahwa Majelis Hakim mengutip Pasal 11 UU PPN,Terutangnya pajak terjadi pada saat: a) penyerahan BarangKena Pajak;bahwa Pasal 1A UU PPN, Yang termasuk dalam pengertianpenyerahan Barang Kena Pajak adalah: a.

KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 2799/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90069/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00249/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 9 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor: 00143/207/12/007/15 tanggal 8 Oktober

Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2012 nomor 00286/107/12/007/15tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp140.402.923,00 (Lampiran P8)atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana InternusaArtha Finance), NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000):Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanjumlah pajak yang telah dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00143/207/12

/007/15 tanggal 8 Oktober 2015 sebesarRp1.038.981.630,00;Membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggalpembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud Pasal 27A ayat (1) UU KUP;Dengan mengadili sendiri:1..1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00249/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak

atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor: 00143/207/12/007/15 tanggal 8 Oktober 2015, atas namaPT CIMB Niaga Auto Finance (d/n PT Kencana Internusa ArthaHalaman 4 dari 9 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukankarena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masihHalaman 6 dari 9 halaman.

Pasal 1 ayat (6) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") yang berbunyi:"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajakatau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukanBanding, berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku";2. Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Pengadilan Pajak yang berbunyi:"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa danmemutus Sengketa Pajak";3.

Ketentuanketentuan tersebutdikutip sebagai berikut:e Pasal 11 ayat (1) huruf (b):(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:b. impor Barang Kena Pajak;Penjelasan Pasal 11 ayat (1):"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual,artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipunpembayaran atas penyerahan tersebut belum diterimaatau belum sepenuhnya diterima atau pada saat imporBarang Kena Pajak..."

permasalahan pajak dilakukansecara adil sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam bagiankonsiderans huruf c UndangUndang Pengadilan Pajak, sebagaiberikut:"...9engketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil..."

Nomor 14 Tahun2002, yaitu:"...Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yangadil;Dan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 yang menegaskan bahwa "Pengadilan Pajak adalahbadan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakimanbagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencarikeadilan terhadap Sengketa Pajak";b.

Masa Pajak;(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutangberdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan harus dibayar lunas sebelum SuratPemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan;3.1.17.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUPPERWARE INDONESIA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ESSAR INDONESIA

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;c. Jenis barang atau jasa, jumlah WHarga Jual atauPenggantian, dan potongan harga;d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dang.

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajid Pajak yangmenyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli BarangKena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atauPenggantian, dan potongan harga;d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;dang.

Faktur Pajak Standar yangtidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidakditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (5) dan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalamFaktur Pajak Cacat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas dapat terlihatdengan jelas bahwa ke46 faktur pajak yang tidak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRISMA AGUNG REALTY;

PUTUSANNomor 4397/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4272/PJ/2017, tanggal 15 November 2017:Selanjutnya memberi kuasa

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP540/WPJ.06/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor00003/240/12/023/13 tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2012atas nama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika, Nomor 239, Cawang, Jakarta 13630,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Jumlah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final 788.250.000,00Pajak

Penghasilan Terutang 37.599.525,00Kredit Pajak 6.961.400,00Kompensasi dari Masa Pajak Februari 2012 16.625.078,00Kompensasi ke Masa Pajak April 2012 Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 23.586.478,00PPh Kurang / (Lebih) Bayar 14.013.047,00Sanksi Administrasi 5.605.219,00Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih) Bayar 19.618.266,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP540/WPJ.06/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00003/240/12/023/13tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2012 atas nama PTPrisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat diJalan Dewi Sartika, Nomor 239, Cawang, Jakarta 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

Putusan Nomor 4397/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp19.618.266,00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final Rp 788.250.000,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 37.599.525,00Kredit Pajak Rp 6.961.400,00Kompensasi dari Masa Pajak Februari 2012 Rp 16.625.078,00Kompensasi ke Masa Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 1397/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU3682/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Selanjutnya memberi kuasa

Membatalkan Keputusan Terbanding NomorKEP00045/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00105/407/14/091/16tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Agustus 2014;3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2014 menjadisebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1397/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112266.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 24Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00105/407/14/091/16 tanggal 23 Maret

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 24 Januari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00105/407/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Agustus2014, atas nama PI Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HRRasuna Said Kav.

Keberatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00105/407/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiRp192.260.150.254,00, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

SUMBER INDAH PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

:Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dandisampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputiletak obyek pajak, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalditerimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak".Bahwa atas dasar tersebut maka Surat Nomor S2685/WPJ.29/2012 tanggal 26September 2012 dianggap tidak dapat dipakai sebagai surat pemberitahuanobyek pajak

Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam halhal sebagai berikut "2(a) Apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis dantidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran.2(b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyatajumlah pajak yang terhutang lebih besar dart jumlah pajak yang dihitungberdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan olehPemohon Banding.Bahwa

Nilai Jual Kena Pajak (NUKP) 40 % x (5) =Rp 9.032.847.6007.

PenjelasanPasal 8 ayat (2) : Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari,maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saatyang menentukan pajak terhutang.e Pasal 9 ayat (1) : Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajibmendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat PemberitahuanObjek Pajak.

menyebutkanbahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan.Adapun kronologis sengketa atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2013 Nomor : SKP008/WPUJ.29/KP.04/2013tanggal 28 Juni 2013 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 180821202013 atas nama PT.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. MANGLI DJAYA RAYA

di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 November 2012,Halaman 2 dari 18 halaman.

Yang dapat dibetulkan karena kesalahanatau kekeliruan adalah: Surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil Surat Tagihan Pajak; Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; Surat Keputusan Keberatan; Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi; Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang tidak benar.Pasal 23 ayat

(2)Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:Halaman 5 dari 18 halaman.

Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;d.

Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) besertapenjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:Pasal 1 angka 5Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakanantara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yangberwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapatdiajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan, termasuk Gugatan ataspelaksanaan penagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajakdengan Surat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CERENTI SUBUR;

sebagai berikut:Latar Belakang Penerbitan Pajak S00032/WPJ.02/KP.1003/20141.

Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatanyang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badanperadilan pajak;Pasal 25 ayat (3):Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejaktanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotonganatau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecualiapabila Wajib Pajak dapat menunjukkan

Surat ketetapan pajak dikirim; ataub. Pemotongan atau pemungutan pajak,kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktutersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;Pasal 28 ayat (2):Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. Bencana alam;b. Kebakaran;c. Huruhara/kerusuhan massal;d.

Meneruskan proses keberatan Penggugat sesuai surat Penggugat Nomor:009/CSBKBRTPPN/I/2014 mengenai Permohonan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor: 00182/207/11/218/13 yangsebelumnya tidak diproses oleh Tergugat;Bahwa dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 tentang diatur:Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1044/B/PK/PJK/2017Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atassurat

Surat ketetapan pajak dikirim; ataub. Pemotongan atau pemungutan pajak,Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya;Pasal 28 ayat (2):Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. Bencana alam;b. Kebakaran;c. Huruhara/kerusuhan massal;d.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO)

Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB dan KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKBsebesar Rp661.629.664,00 adalah cacat hukum oleh karenanya bataldemi hukum,;Halaman 1 dari 8 halaman.

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106352.16/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00037/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama

KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, sehingga perhitungan pajak terutangmenjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah ( Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 0,00 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar a . 0,00sendirib Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 19.803.538.237,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (19.803.538.237,00 )Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00045/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013 Nomor 00037/207/13/105/15 Tanggal 10 April 2015, atasnama : KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP: 02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa, 24451, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

Pengenaan Pajak 0,00p2Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri R Gea ;pR 19.803.538.23b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanp 7,00R (19.803.538.23c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab)p 7,00)3Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keR 19.803.538.23Masa Pajak berikutnyap 7,004 RPPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00p5 RSanksi administrasi : 0,00p6 RJumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP

PUTUSANNomor 2706/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4272/PJ/2016, tanggal 25 November 2016;Pemohon Peninjauan

Uraian SPT MenurutWajib Pajak Wajib Pajak1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 0 02 PPh Pasal 15 Final yang Terutang 0 0Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2706/B/PK/Pjk/2020 3 Kredit Pajak:a. PPh ditanggung pemerintahb. Setoran Masa. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak...e. Lainlainf. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak....g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan(atb+c+d+ef)4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (1718.e)5 Sanksi Administrasia.Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe.

Pajak Nomor KEP215/WPJ.07/2015 tanggal 28 Januari2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2706/B/PK/Pjk/2020215/WPJ.07/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TOTAL E & P INDONESIA

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP41/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanHalaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4345/B/PK/Pjk/2019Pasal 26 Nomor 00014/204/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 sertaseluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP41/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Nomor 00014/204/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013; dan3.

Memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh Pasal 26untuk Masa Pajak Desember 2009 adalah sebesar NIHIL dan segeramengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungandengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami memohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89196

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP41/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4345/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009, atas nama:BUT Total E & P Indonesie, NPWP 01.001.260.7081.000, alamat:World Trade Center II Lantai 12, JI. Jend.

e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp826.941.915,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 2./793.722.684PPh Pasal 26 yang terutang Rp 558.744.537Kredit Pajak Rp 0Pajak yang tidak/kurang dibayar (23g) Rp 558.744.537Sanksi Administrasi : Bunga Pasal13 (2) KUP Rp 268.197.378Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 826.941.915Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);

Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB dan KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKBsebesar Rp1.342.120.942,00 adalah cacat hukum oleh karenanya bataldemi hukum,;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3192/B/PK/Pjk/2018b. Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan PKP sebesarNIHIL;c. Bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d.

perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 0,00 b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan5.718.109.033,00 c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab)(5.718.109.033,00) Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke MasaPajak Berikutnya5.718.109.033,00 4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi : 0,006 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00028/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00035/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama :KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00028/KEB/WPVJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor :00035/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :Halaman 4 dari 8 halaman

Dasar Pengenaan Pajak Rp2. Penghitungan PPN Kurang Bayar : RpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp sendb. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rpc.