Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TININDO INTER NUSA

5 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00183/KEB/WPUJ.03/2016 tanggal 07Desember 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00745/NKEB/WPVJ.03/2017 tanggal 12 April2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00019/203/11/304/15 tanggal

Yani, Batin Tikal,Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sehinggabesarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2011, dihitungkembali sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 0,002 PPh Pasal 23 yang terutang 0,003 Kredit Pajak: 0,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23) 0,005 Sanksi administrasi:a.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00183/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 07 Desember 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00745/NKEB/WPJ.03/2017 tanggal 12April 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2011Nomor 00019/203/11/304/15 tanggal 14 September 2015, atasnama: PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0304.001,beralamat di Jalan A.

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak Januari 2011 Nomor: 00019/203/11/304/15 tanggal 14September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.880.817.0304.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak JasaPertambangan sebesar Rp58.825.977.974,00; yang dikabulkan olehMajelis Hakim

Putusan Nomor 2847/B/PK/Pjk/2019sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 23 Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MANDIRI TUNAS FINANCE

PUTUSANNomor 3588/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1651/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.785.313b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.785.313c.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00388/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2012 Nomor 00022/207/12/093/16 tanggal 19Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt. 3A, Jl.

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00388/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00022/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.343.661.3093.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi DasarPengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober2012 sebesar Rp8.817.474.794,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudahtepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak melakukan kegiatan usaha jasa perantara dibidang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK'

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SARANA TITIAN PERMATA

Mengabulkan seluruhnya gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP01651/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak yang diajukan Penggugat:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006058.99/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01651/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April2016

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01651/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 NomorHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1185/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00602/107/16/058/17 tanggal21Desember 2017 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama Penggugat,NPWP: 02.116.471.0058.000; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP01651/NKEB/WPJ.07/2018tanggal 17 Juli 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakApril 2016 Nomor 00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017 danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JORONG BARUTAMA GRESTON;

PUTUSANNomor 2662/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4708/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor 90021/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, danmembatalkan KEP00201/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017,sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri (JLN)yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2013, adalah NIHIL dengan perincianperhitungan sebagai berikut:PERMOHONANKETERANGAN SPT SKP SELISIH BANDING SENGKETADPP PPN ataspemanfaatan JKP dari IDR 0) IDR433.964.757

Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingDirektur Pajak KEP00201/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilaiterhadap Keputusan Jenderal NomorBarang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari LuarDaerah Pabean Nomor 90021/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015,Masa Pajak November 2013

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00201/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah PabeanNomor 90021/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, MasaPajak November 2013 atas nama PT Jorong Barutama GrestonNomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) 01.440.252.3091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower III Lantai 3, Jalan

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Nomor90021/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, Masa Pajak November2013, atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)01.440.252.3091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYABUMI AGROLANGGENG

yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.1.

terutangnya pajakatau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau TahunPajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar dalam halhal sebagai berikut:d.

29 ayat (3):Wajib Pajak yang diperiksa wajib:a.

Apabila Wajid Pajak tidak mempunyai catatan/pembukuan yang lengkap dan dapat diandalkan,namun Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan yangmempunyai data rupiah (nominal) sebagai pembandingyang dapat diandalkan.b.

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 UU KUP.

MITRA SAHABAT SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWP sekaliguspengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianak melalui KantorPenyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebut Pemohon Bandingmemperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10 Februari 2006 dengan NPWPnomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruh pelaporan kewajibanperpajakan termasuk SPT

Kredit Pajak 0 0 04). Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0 0 05). PPN yang kurang dibayar 0 223.766.239 223.766.2396). Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13(2) KUP 0 107.407.795 107.407.795Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 07).

keyakinan Hakim ;Bahwa, Putusan Pengadilan Pajak No.Put.454638/PP/M.

PK selanjutnya menyampaikan Keberatankeberatan atas Putusan Pengadilan Pajak No.

dan Pajak PPH ?

PUTUSANNomor 2763/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT UNITED STEEL CENTER INDONESIA, beralamat diKawasan Industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Raya SelatanNomor II Blok F Nomor 1 Parung Mulya, Ciampel, Karawang41361, yang diwakili oleh Hideharu Kamakura, jabatanPresiden Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugiarto Utomokewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak padaPengadilan

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73348/PP/M.IXB/19/2016, tanggal 24 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukumHalaman 1 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 73348/PP/M.IXB/19/2016, tertanggal 24 Agustus 2016;3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan putusanPeninjauan Kembali dengan segera mengembalikan bea masuk danpungutan impor lainnya yang dibebankan berdasarkan SPKTNP1906/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 kepada Pemohon PeninjauanKembali:4.

Putusan Nomor 2763/B/PK/Pjk/2020Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadilioleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis HakimAgung mengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar sebesar Rp65.122.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);

Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB dan KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKBsebesar Rp1.251.571.764,00 adalah cacat hukum oleh karenanya bataldemi hukum;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3201/B/PK/Pjk/2018b. Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan PKP sebesarNIHIL;c. Bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d.

seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00008/KEB/WP4J.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00037/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama: KNS Distrik AcehTimur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP 02.888.108.4105.000,beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa, 24451, sehinggaperhitungan pajak terutang menjadi

sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 3.887.730.000,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 0,00b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 1.238.820.863,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (1.238.820.863,00)P Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa 1.238,820.863,00Pajak Berikutnya4 PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 0,00Sanksi Administrasi : 0,006 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Halaman 2 dari

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00008/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00037/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama : KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP: 02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa, 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00008/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor: 00037/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. G4S CASH SERVICES;

PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 1.139.684.367b.3 STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 974.063.9955b.S Lainlain 73.677.555b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 2.187.425.877c. Diperhitungkan:c.l SKPPKP 2.187.425.877e. Jumlah penghitungan PPn Kurang Bayar (a d) 3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyad. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)b.

tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00084/207/14/058/16 tanggal 1 Desember 2016, atas nama PTHalaman 2 dari 9 halaman.

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri: Rp 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.187.425.877,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Rp 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.139.684.367,00b.3. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00b.4.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.187.425.877,00e.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rpe.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANUGERAH MAKMUR SEJATI;

PUTUSANNomor 2030/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4021/PJ/2019, tanggal 23 September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ANUGERAH

Thamrin No.57, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta),sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 10.328.154.159,00Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri Rp 1.032.815.416,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.014.167.632,00b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) Rp 9.014.167.632,00d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6) Rp 9.014.167.632,00e.

Putusan Nomor 2030/B/PK/Pjk/2020Keputusan Terbanding Nomor: KEP00004/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 1Maret 2018, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor 00011/207/13/706/17 tanggal 9 Januari 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.492.446.6706.001, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan daripengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan.

Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri Rp = 1.032.815.416,00b. Dikurangi:b.2Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.014.167.632,00b.6Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) Rp 9.014.167.632,00d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6) Rp 9.014.167.632,00e.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT QUADRA SOLUTION

PUTUSANNomor 1895/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4207/PJ/2019, tanggal 26 September 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT QUADRA

perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00056/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 Februari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00023/206/10/007/14 tanggal28 November 2014:Halaman 1 dari 8 halaman.

Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00023/206/10/007/14 tanggal28 November 2014, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00056/WPJ.20/2016 tanggal 23 Februari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00023/206/10/007/14 tanggal 28 November 2014, atas nama PT.Quadra Solution, NPWP 01.644.673.4007.000, alamat: GedungMenara Duta Lt. 7 Wing C, JI. H.R.

yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00056/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 Februari 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00023/206/10/007/14 tanggal28 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.644.673.4007.000; sehingga pajak yang masih harus' dibayar menjadiRp421.208.343,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA, , ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK

No. 25 B/PK/PJK/200614Pengadilan Pajak).Menurut Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding adalah wajib pajak dalam negeri yangberperilaku ganda, yaitu mempunyai penghasilan sebagaiBentuk Usaha Tetap dan mempunyai penghasilan sebagaiwajid pajak dalam negeri (linat halaman 19 paragrap 8Putusan Pengadilan Pajak).Majelis Pengadilan Pajak berkeyakinan bahwa PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalahsebagai Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang, sehinggatidak memenuhi

Pasal 4 Undangundang PPN menetapkan :Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;Impor Barang Kena Pajak;Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean;Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalamDaerah pabean; atauEkspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.Bahwa Pasal 4 Undangundang

PPN tentang Objek Pajak sangatrestriktif dan limitatif.

Pajak IndonesiaJepang) (Bukti PK18) menyatakan :8.

Pajak No.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BIMA GEMA PERMATA;

PUTUSANNomor 2743/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4006/PJ/2017, tanggal 20 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan

Nomor KEP09310/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal20 Desember 2016 yang menolak permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT85571/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 3 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP09310/NKEB/WPJ.04/2016tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00048/106/15/067/16tanggal 14 Maret 2016 Masa Pajak Agustus 2015 atas nama : PT BimaGema Permata, NPWP : 02.426.910.2063.000, alamat : Menara Prima Lt.15 Unit B, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 62, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta

Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor : 00048/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016 Masa Pajak Agustus 2015, olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan

Pajak,karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena in casu Tergugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak cermat dalam membuat keputusan yaitu tidakmempertimbangkan data SPT Pembetulan PPh Badan Tahun 2015,sehingga sejalan dengan kewenangan hukum pejabat administrasipemerintahan

VALE INDONESIA, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 446/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put84693/PP/M.XIB/12/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa ketetapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Juli seharusnyamenyatakan Nihil, dengan perincian angkaangka sebagai berikut:1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar R 106.803.142.610,Pengenaan Pajak p 002 PPh Pasal 23 terutang R=. 2.136.062.869,00p3 Kredit

Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak Rpg. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan R 2.136.062.869,00p4 Pajak yang tidak/ kurang dibayar R Nihilp5 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP R Nihilpb. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rpc. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP Rpd. Kenaikan Pasal 13A KUP Rpe.

Putusan Nomor 446/B/PK/Pjk/2018Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP956/WPJ.15/2015 tanggal 19 Agustus2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor00007/203/12/803/14 tanggal 22 Mei 2014, atas nama PT Vale Indonesia,Tbk, NPWP: 01.000.541.1803.001, beralamat di Soroako, Nuha LuwuTimur, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi: Plaza Bapindo CitibankTower Lt.22, JI.

Putusan Nomor 446/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP956/WPJ.15/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak Juli 2012; dan(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00007/203/12/803/14 tanggal 22 Mei2014

Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 110.065.277.019,002 Pajak Penghasilan (PPh) terutang 2.201.305.544,003 Kredit Pajak 2.136.062.869,004 Pajak yang Kurang Bayar 65.242.675,005 Sanksi Administrasi 27.401.923,006 Jumlah PPh yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 92.644.598,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA BINA SEMESTA ALAM

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp1.279.555.388,00 karena Pemohon Banding telah melaporkan danmengkreditkan Pajak Masukan sesual dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding, oleh karena itu jumlah pajak yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding adalah Nihil dengan perhitungan sebagai

berikut :Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110630.16/2013/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00245/KEB/WP.J.14/2016tanggal 15 November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00125/207/13/725/15 tanggal 28 Agustus 2015 Masa Pajak AprilHalaman 2 dari 8 halaman.

Pengenaan Pajak :1.

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.300.064.107,002.

HANWA STEEL SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Pajak, pada KantorKonsultan Pajak PT Multi Utama Consultindo, beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor049/ACC.HSSI/XIl/ 2016, tanggal 8 Desember 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2095/PJ./2017, tanggal

/ MenurutMenurut Terbanding PemohonUraian (Dikurangi)Banding(USD) (Rp) (USD)Penghasilan Netto 603.023,63(1.188.909,16) (585.885,53)Kompensasi Kerugian 603.023,63(603.023,63)Penghasilan Kena Pajak (RugiFiskal) 585.885,53 585.885,53PPh TerutangKredit Pajak 640.845,51640.845,51PPh Kurang (Lebih) Dibayar (640.845,51)(640.845,51)Sanksi AdministrasiJumlah PPh yang masih haruswy a (640.845,51)(lebih) dibayar (640.845,51) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

27 Oktober 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73688/PP/M.XVIIIA/15/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorHalaman 2 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 266 B/PK/Pjk/2018KEP541/WPJ.22/BD.06/2014, tanggal 3 Juni 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2011 Nomor 00030/ 406/11/431/13, tanggal 24 April 2013,Steel Indonesia, NPWP02.858.326.8431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 BlokQQ5, Cikarang Barat, Bekasi 17520, dengan perhitungan menjadiatas nama PT Hanwa Servicesebagai berikut:Peredaran UsahaHPP menurut MajelisLaba BrutoBiaya Usaha LainnyaLaba OperasiPenghasilan

Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan PeninjauanKembali Putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembalidinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI;

PUTUSANNomor 1010/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU657/PJ./2016, tanggal 22 Februari 2016;Pemohon

Putusan Nomor 1010/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65961/PP/M.VIIIA/16/2015, tanggal 23 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1167/WPJ.19/2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2011 Nomor 00284/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1167/WPJ.19/2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00284/207/11/051/13, tanggal 24 Juni 2013, atas nama PT PerkebunanNusantara Xl, NPWP 01.061.132.5051.000, Jenis Usaha:Perkebunan Tebu, beralamat di Jalan Merak Nomor 1 SurabayaHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1167/WPJ.19/2014, tanggal 9 Juni2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00284

menghasilkan Tandan BuahSegar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP)Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN,kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolahmenjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakanBarang Kena Pajak.

FORESTALESTARI DWIKARYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DYNO NOBEL INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECTONIA GRANDIS;

Bahwa cara mengoreksi obyek pajak atau dasar pengenaan pajak tersebut,tidak berdasarkan buktibukti hukum yang ada dan hanya berdasarkanasumsi, adanya omzet di masa tertentu dengan cara dibagi secara merataatau prorata ke masa yang diperiksa,Bahwa dasar melakukan koreksi tersebut tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 11ayat 1 huruf c yang berbunyi terutangnya pajak terjadi pada saatpenyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan ayat 2 berbunyi dalam halpembayaran

diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atausebelumnya penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayarandilakukan dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atauJasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalahsaat pembayaran;Halaman 2 dari 16 halaman.

GayungsariTimur X No. 2, Menanggal, Surabaya, 60235, sehingga jumlah pajak yangkurang dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 49.920.000,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp. 49.920.000,00)Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 49.920.000,00Jumlah pajak yang kurang dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Pengadilan Pajak tersebut padaHalaman 3 dari 16 halaman.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.50714/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1109/WPJ.11/2011 tanggal 8 Juli 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2009 Nomor : 00031/207/09/631/10 tanggal 30 Agustus2010, atas nama : PT. Tectonia Grandis.