NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.600 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3883/B/PK/Pjk/2019 7. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.600 8. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.150 9.

Benar atas SuratKetetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor023/273/14/714/14, tanggal 21 Mei 2014 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena areal seluas 21.239 Ha, yang terdiri atas buffer zonecagar alam seluas 2.264 Ha, sempadan sungai seluas 2.393 Ha, KPNseluas 3.153 Ha, lereng E (> 45') seluas 680 Ha, dan DPSL seluas12.749 Ha termasuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB

B/PK/Pjk/2019demikian, luas areal yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2013 adalah 111.801 Ha (133.040 Ha 21.339 Ha) sudah benardan oleh karenanya koreksi Tergugat (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 3 ayat (1) huruf c UndangUndang PBB

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5.NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.6007. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.6008. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.1509.

Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: , , NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018 NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 2.299.870.995,00Pengurangan Rp.

PBB yang telah dibayar Rp. 2.299.870.995,00PBB yang masih harus dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juli 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli2018;Menimbang, bahwa permohonan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015 Tahun Pajak2015, atas nama PI Kideco Jaya Agung, NPWP01.060.102.9726.002 beralamat di Gedung Menara Mulia Lt. 17Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911 Jakarta Selatan 12930adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PBB Tahun Pajak 2015 berupajumlah PBB Terutang sebesar Rp15.385.010.505,00; yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT87362/PP/MX.B/18/2017, tanggal 4 Oktober 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar SK Keberatan NomorKEP2895/WPJ.07/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 tentang Keberatan PajakBumi Dan Bangunan Atas SPPT PBB

Putusan Nomor 2418/B/PK/Pjk/2018dibatalkan sehingga PBB yang terutang menjadi sebesar Rp0,00 denganperincian sebagai berikut: KeteranganPemohon BandingTerbandingKoreksi Objek Pajak: Bumi Luas (m2)0964.800.000964.800.000 Bangunan Luas (m2)0 Total Luas (m2)0964.800.000964.800.000 Kelas200200 NJOP PER (Rp/M2)140,00140,00 NJO sebagai pengenaan pajak (Rp/ m2)0,00135.072.000.000,00(135.072.000.000,00) NJO PTKP (Rp)(12.000.000,00)(12.000.000,00) NJO Penghitungan PBB (Rp)0,00135.060.000.000,00(135.060.000.000,00

) NUKP (40%) (Rp)0,0054.024.000.000,00(54.024.000.000,00) PBB Yang Terutang (Rp)0,00270.120.000,00(270.120.000,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT87362/PP/MX.B/18/2017, tanggal 4 Oktober 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKEP2895/WPJ.07/2014Tanggal 30 Oktober 2014, tentang

135.072.000.000,00NJOP Tidak Kena Pajak 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB 135.060.000.000,00Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp135.060.000.000,00 54.024.000.000,00 Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2418/B/PK/Pjk/2018 PBB yang terutang 0,5% x Rp54.024.000.000,00 270.120.000,00 Denda Administrasi Pasal 10 ayat (3) Undang Undang No. 12 tahun 19940,00 Jumlah PBB Terhutang 270.120.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus

setempat, sampaidengan Tahun 2007, perhitungan Luas Bumi di SPPT PBB atas nama RESTORANPULAU DUA ditetapkan seluas 21.525 m2;Upaya Keberatan Sebelum Tahun 2008Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan di KPP PBB setempatTahun 2007;Materi keberatan adalah :Bahwa luas bumi di SPPT PBB Pemohon Banding, ditetapkan seluas 21.525 m2,Pemohon Banding keberatan sebab luas lahan yang Pemohon Banding manfaatkan kirakira seluas 4.585 m2;Bahwa lahan kirakira seluas 4.585 m2 adalah benarbenar tanah

Pemohon Banding berusaha memenuhi UndangUndangNo. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 (2);Pelunasan PajakBahwa surat banding yang Pemohon Banding ajukan, dengan pra syarat telah melunasisebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Terhutang yaitu sebesar Rp. 263.471.329.Pemohon Banding berusaha memenuhi UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak Pasal 36 (4);Materi BandingBahwa SPPT PBB Tahun 2008 Versi KPP PBB setempat. Objek Pajak Luas (m2) WP Kelas Per m2 NJOP (Rp.)

Bahwa Pemohon Banding menganggap Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakmemperhatikan dan mengesampingkan (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) SPOPTahun 2001 sebagai hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KantorPelayanan PBB Jakarta Pusat sebagai dasar penghitungan SPPT PBB tahuntahunberikutnya, dimana luas tanah yang dikuasai oleh PT. Mitra Indotama Karsajayaditetapkan sebesar 21.525 m? adalah cacat hukum adanya, dikarenakan tidakmenyertakan pihak PT.

(Rp) Jumlah (Rp)1 Bumi (Tanah) 4,585 B36 12,195,000.00 55,914,075,000.002 Bumi (Air) 16,940 B36 131,250.00 2,223,375,000.003 Bangunan 1,198 A04 700,000.00 838,600,000.00NJOP sebagai dasar PBB 58,974,050,000.00 Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Keputusan NomorPut. 17326/PP/M.VII/18/2009 tanggal 27 Mei 2008, adalah untuk PBB Tahun 2007,Perhitungan adalah, sbb : Objek Pajak Luas(M) Kelas NJOP (Rp)PER M2 JUMLAHBumi (Tanah) 4.585 B36 12.195.000 55.914.075.000Bumi (Perairan)

16.940 B36 131.250 2.223.375.000Bangunan 1.198 A04 700.000 838.600.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 58.974.050.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 7 58.962.050.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 58.962.050.000 23.584.820.000PBB yang terutang = 0.5x23.584.820.000 117.924.100 Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, demi keadilan, keputusan kepastian hukumperpajakan yang jernih di Indonesia, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 2.428.516.891.6332. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 2.428.511.891.6334. NJKP 971.404.756.653). PBB yang terutang 4.857.023.7836. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 38.055.1758. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 9.513.7949. PBB yang masih harus dibayar 47 568.969 Bahwa penjelasan perhitungan:a. PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp 47.568.969;b.

PBB yang telah dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan SuratKetetapan Pajak menurut Terbanding, yaitu sebesar Rp 5.236.509.589,dengan nomor NTPN 8402C314RK5FRGR5 pada 30 November 2015;c. Tidak ada PBB yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum (fundamentum petendi)sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon Banding memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan yang seadiladilnya (ex quo et bono) dengan:1.

NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357 .508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787 .5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000.704.7349.

NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357.508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787.5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000. 704.7349.

PBB yang masih harus dibayar 5.003.523.670 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 7 dari 9 halaman.

Adapun jumlah yang telah dibayaradalah sebesar Rp 220.158.440,00 (100%) pada tanggal 14 Desember 2009;bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) bahwa Banding hanya dapat diajukan olehPengurus yaitu Direksi;Kronologis dan Jumlah Perhitungan PBB menurut Fiskusbahwa berdasarkan SPPT PBB Tahun 2009 NOP 15.02.030.013.9990001.1 tanggal 15Juni 2009 dari Terbanding, PBB Terhutang adalah sebesar Rp 220.158.440,00 denganrincian terdiri dari : Uraian RupiahBumi 85.599.800.000Bangunan 24.484.420.000NJOP 110.084.220.000NJOPTKP

5.000.000NJOP PBB 110.079.220NJKP = Rp 110.084.220.000 x 40% 44.03 1.688.000PBB Terutang=Rp 44.031.688.000 x 0,5 % 220.158.440PBB yang masih harus dibayar 220.158.440 Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 641 B/PK/PJK/2014bahwa Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB15.02.030.013.9990001.1 tanggal 15 Juni 2009, dengan jumlah PajakRp 220.158.440,00;Nomor :Terhutang sebesarbahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor15.02.030.013.9990001.1 tanggal

(Rp) KetetapanBumi Bangunan Bumi Bangunan (Rp)Semula 11.972.000 48.484 7.150 505.000 220.158.440Menjadi 11.972.000 48.484 7.150 505.000 220.158.440 Alasan Pengajuan Permohonan Banding SPPT PBBbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas SPPT PBB tersebut, dengan alasan sebagaiberikut :bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan atas SPPT PBB tersebut;bahwa kenaikan kelas tanah yang terlalu tinggi dari sebelumnya kelas A.40 menjadiA.38 (Rp 3.500/M? menjadi Rp 7.150/M?)

sebesar Rpsebagai berikut :bahwa tidak ada penambahan tanaman dari tahun 2008 ke 2009;bahwa kemampuan menghasilkan tanaman menurun dari tahun ke tahun;bahwa menurut Pemohon Banding, NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009 tidaksepantasnya meningkat terlalu tinggi dibandingkan NJOP Bumi dalam SPPT PBBTahun 2008;bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut di atas maka jumlah PBB terhutangmenurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut : Uraian RupiahBumi 67.413.793.730Bangunan 24.484.420.000NJOP

Dengan rincian sebagai berikut: Put.34796/PP/M.VIII/ Pemohon PK; 18/2011Uraian Rp.Rp.Bumi 85.599.800.000 67.413.793.730 Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 641 B/PK/PJK/201410 Bangunan 24.484.420.000 24.484.420.000NJOP 110.084.220.000 911.898.213.730NJOPTKP 5.000.000 5.000.000NJOP PBB 110.079.220.000 91.893.213.730NJKP (40 % x NJOP PBB ) 44.031.688.000 36.759.285.492PBB Terutang (0.5% x NJKP ) 220.158.440 183.786.427PBB yang masih harus dibayar 220.158.440 183.786.427 Menurut Pemohon Peninjauan

(Rp) 0Total NJOP Bumi 0Total NJOP Bangunan 0Total NJOP 0NJOPTKP 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 0NJKP (40%) 0PBB Terutang (0,5%) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001749.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal

Jalan TelukBetung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat), alamatkorespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat, dengan Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.2100027.2,Alamat Objek Pajak Teluk Meranti, Pelalawan, Riau, sehingga Pajak Bumidan Bangunan (PBB) dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Objek Luas(m2) Kelas NJOPperm2(Rp) Total NJOP (Rp) Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2043 B/PK/Pjk/2020 Pajak Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% Rp 90.635.600.000 = 36.254.240.000Pajak yang terutang 0.5% Rp 36.254.240.000 = 181.271.200 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena in casu yang menjadi dasar perhitungan PBB adalahkondisi obyek dalam keadaan per 1 Januari Tahun yang bersangkutan,sehingga perhitungan NJOP berdasarkan Klasifikasi Nasional denganKlas 197 NJOP Rp 230,per M* adalah sudah tepat dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak

= 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NIJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% Rp 36.254.240.00090.635.600.000 =Pajak yang terutang 0,5% Rp 181.271.20036.254.240.000 = Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87355/PP/M.XB/18/2017, tanggal 4 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar SK Keberatan NomorKEP2394/WPJ.07/2014 Tanggal 15 September 2014 tentang KeberatanPajak Bumi Dan Bangunan Atas SPPT PBB

Putusan Nomor 1482 B/PK/Pjk/201831.71.000.000.044.3300.3 Tahun Pajak 2013 Tanggal30 April 2013dibatalkan sehingga PBB yang terutang menjadi sebesar Rp0,00 denganperincian sebagai berikut: KeteranganPemohon BandingTerbandingKoreksi Objek Pajak Bumi Luas (m2)01.120.000.0001.120.000.000 Bangunan Luas (m2) Total Luas (m2)01.120.000.0001.120.000.000 Kelas 200 200NJOP PER (M2) 140,00 140,00malek sebagai pengengan 0,00 156.800.000.000,00!

156.800.000.000,00NJO PTKP (12.000.000,00) (12.000.000,00)NJO Penghitungan PBB 0,00 156.788,000.000,00 156.788.000.000,00NJKP (40%) 0,001 62.715.200.000,00 62.715.200.000,00PBB Yang Terutang 0,00 313.576.000,00 313.576.000,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 10 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87355/PP/M.XB/18/2017, 4 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMenyatakan menolak

karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp313.576.000,00; dengan perincian sebagai berikut: Nilai Jual Objek Pajak (Rp)Objek Pajak Luas (M2) Kelas PerM2 JumlahBumi 1.120.000.000 200 140 156.800.000.000,00Bangunan 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

156.800.000.000,00NJOP Tidak Kena Pajak 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB 156.788.000.000,00Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp156.788.000.000,00 62.715.200.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp62.715.200.000,00 313.576.000,00 Halaman 5 dari 8 halaman.

Parman Kav. 67, RT.010 RW.04, Slipi, Palmerah, sehinggaperhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014 menjadi sebagaiberikut:Objek Pajak Luas (m) Kelas NJOP(Rp/m) Jumlah (Rp)Bumi 649.410.000,00 189 600,00 389.646.000.000,00Bangunan 1.282,00 64 1.100.000,00 1.410.200.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 391.056.200.000,009.000,000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)391.047.200.000,00NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp391.047.200.000,00 156.418.880.000,00PBB

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)terutang Tahun Pajak 2014 sebesar Rp1.590.082.000,00 yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakHalaman 4 dari 7 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupaPenetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang Tahun Pajak 2014sebesar Rp1.590.082.000,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaperubahan klasifikasi atas obyek pada tingkat keberatan adalah tidakmemiliki dasar pijak hukum dan tidak didasarkan pada data besarnyaluas atas suatu obyek yang didalilkan Pemohon Banding sekarangTermohon

Kelas NJOP(Rp/m) Jumlah (Rp)Bumi 649.410.000,00 189 600,00 389.646.000.000,00Bangunan 1.282,00 64 1.100.000,00 1.410.200.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 391.056.200.000,009.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)391.047.200.000,00NJOP untuk penghitungan PBBNUKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp391,047.200.000,00 156.418.880.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp156.418.880.000,00 782.094.400,00PBB yang harus dibayar 782,094.400,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: : , NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.591.458.893,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp. 1.591.458.893,00PBB yang masih harus dibayar Rp. 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PBB Tahun Pajak 2013 berupajumlah PBB Terutang sebesar Rp11.042.901.782,00; yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3463 B/PK/Pjk/2018 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.591.458.893,00Pengurangan Rp.

PBB yang telah dibayar Rp. 1.591.458.893,00PBB yang masih harus dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan

Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: : ; NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.360.885.684,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp. 1.360.885.684,00PBB yang masih harus dibayar Rp. 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00203/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015 Tahun Pajak2012, atas nama PI Kideco Jaya Agung, NPWP01.060.102.9726.002 beralamat di Gedung Menara Mulia Lt. 17Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911 Jakarta Selatan 12930adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Putusan Nomor 3469 B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PBB Tahun Pajak 2012 berupajumlah PBB Terutang sebesar Rp10.441.856.071,00; yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan

Putusan Nomor 3469 B/PK/Pjk/2018 Per m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.360.885.684,00Pengurangan Rp.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.211.420.000.0002. NJOPTKP 3. NJOP untuk penghitungan PBB 4.211.420.000.0004. NJKP 1.684.568.000.0005. PBB yang terutang 8.422.840.0006. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 8.144.980.8007. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 277.860.0008. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 69.465.0009.

Uraian Jumlah Rupiah1 Luas Bumi (m2) 48.970.0002 Nilai Bumi/m2 (D.4/E. 1) 125.0633 Klasifikasi PMK.150/PMK.03/2010 Klas 94NJOP per m2 (Rp) 128.0004 Total NJOP Bumi (1 x 3) 6.268.160.000.0005 NJOPTKP 6 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 6.268.160.000.0007 NJKP (40% x 5) 2.507.264.000.0008 Jumlah PBB Terutang (0,5% x 7) 12.536.320.0009 SPPT PBB 8.144.980.800010 Pokok PBB yang Terutang 4.391.339.20011.

Denda Adm Pasal 10 UU PBB 1.097.834.80012 PBB yg masih harus dibayar 5.489.174.000 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 November 2019, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13November 2019:Menimbang,

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa koreksi Biaya Produksi yang merupakan unsur pembentuk NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

Uraian Rp1 Luas Bumi (m2) 48.970.000Nilai Bumi/m2 (D.4/E. 1) 125.063Klasifikasi PMK.150/PMK.03/2010 Klas 94NJOP per m2 (Rp) 128.0004 Total NJOP Bumi (1 x 3) 6.268.160.000.0005 NJOPTKP 6 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 6.268.160.000.0007 NJKP (40% x 5) 2.507.264.000.0008 Jumlah PBB Terutang (0,5% x 7) 12.536.320.0009 SPPT PBB 8.144.980.80010 Pokok PBB yang Terutang 4.391.339.20011 Denda Adm Pasal 10 UU PBB 1.097.834.80012 PBB yg masih harus dibayar 5.489.174.000 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

1.120.000.000 1.120.000.000 Kelas200)200) NJOP PER (m2))140,00;140,00 NJO sebagai pengenaan pajak 0,00) 156.800.000.000,00) 156.800.000.000,00NJO PTKP (12.000.000,00) (12.000.000,00)NJO Penghitungan PBB 0,09, 76.788.000.000, Rp156.788.000.000,00NJKP (40%) 0,00 62.715.200.000,00 6 2.715.200.000,00)PBB Yang Terutang 0,00) 313.576.000,00 313.576.000,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 1479/B/PK/Pjk/2018 Nilai Jual Objek Pajak (Rp)Objek Pajak Luas (M2) KelasPer M2 JumlahBumi 1.120.000.000 200 140 156.800.000.000,00Bangunan 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 156.800.000.000,00NJOP Tidak Kena Pajak 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB 156.788.000.000,00Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp156.788.000.000,00 62.715.200.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp62.715.200.000,00 313.576.000,00Denda Administrasi Pasal 10 ayat (3) 0,00Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994Jumlah PBB Terhutang

Putusan Nomor 1483 B/PK/Pjk/2018P a j a kBumi Dan Bangunan Atas SPPT PBB Tubuh Bumi Nomor31.71.000.000.044.3301.3 Tahun Pajak 2013 Tanggal 30 April 2013dibatalkan sehingga PBB yang terutang menjadi sebesar Rp0,00 denganperincian sebagai berikut: Keterangan Pemohon Banding Terbanding KoreksiObjek Pajak Bumi Luas (m2) 0 998.000.000 998.000.000 Bangunan Luas (m2) 0 0 0Total Luas (m2) 0 998.000.000 998.000.000Kelas 200 200NJOP PER (M2) 140,00 140,00NJO sebagai pengenaan pajak 0,00 139.720.000.000,00

139.720.000.000,00NJO PTKP (12.000.000,00) (12.000.000,00) 0,00NJO Penghitungan PBB 0,00 139.708.000.000,00 139.708.000.000,00NJKP (40%) 0,00 55.883.200.000,00 55.883.200.000,00PBB Yang Terutang 0,00 279.416.000,00 279.416.000,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 24 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPut87356/PP/M.XB/18/2017, 4 Oktober 2017,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak Nomortanggal yang telahMenyatakan menolak

Putusan Nomor 1483 B/PK/Pjk/2018 Bumi 998.000.000 200 140 139.720.000.000,00Bangunan 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 139.720.000.000,00NJOP Tidak Kena Pajak 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB 139.708.000.000,00Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp139.708.000.000,00 55.883.200.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp 55.883.200.000,00 279.416.000,00Denda Administrasi Pasal 10 ayat (3) 0,00Undang Undang Nomor 12 tahun 1994Jumlah PBB Terhutang 279.416.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111092.18/2015/PP/M.VBTAHUN 2019 yang diucap tanggal 30 April 2019, terbatas pada pokoksengketa mengenai (a) Bahwa penerbitan SPPT PBB Tahun 2015 telahbertentangan dengan Pasal 30 UU PBB dan Kontrak Karya No.J2/JI.DU/12/83 yang ditandatangani tanggal 26 April 1983 sehinggaseharusnya dibatalkan, (b) Bahwa jumlah kewajiban pajak Tahun 2015atas Pajak Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak, biaya atau bebandaerah

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111092.18/2015/PP/M.VB TAHUN 2019 yang diucap tanggal 30 April 2019 terbatas padapokok sengketa mengenai (a) Bahwa penerbitan SPPT PBB Tahun 2015telah bertentangan dengan Pasal 30 UU PBB dan Kontrak Karya No.J2/JI.DU/12/83 yang ditandatangani tanggal 26 April 1983 sehinggaseharusnya dibatalkan, (b) Bahwa jumlah kewajiban pajak Tahun 2015atas Pajak Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak, biaya atau bebanHalaman 3 dari 10 halaman.

J2/JI.DU/12/83 yangditandatangani tanggal 26 April 1983, dan dalam hal terdapat perubahanjumlah kewajiban IPEDA harus berdasarkan kesepakatan masingmasingpihak yang berkontrak (c) Bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembalitidak terdapat utang utang PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp17.684.881.500;DENGAN MENGADILI SENDIRI:.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku atas (a) SPPT PBB Tahun2015 dengan NOP 64.03.000.727.314.0050.0 NPWP 01.060.124.3727.001 Sektor Pertambangan Minerba Yang diterbitkan tanggal 17September 2015 oleh KPP Tanjung Redeb sebesar Rp. 17.377.837.500dan Suratsurat Turunannya terkait dengan penerbitan SPPT PBB Tahun2015 (b) Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP00268/KEB/WP.J. 14/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang menyatakan besarnya PBB yangterutang menjadi sebesar Rp. 16.742.514.000;.

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111090.18/2013/PP/M.VBTAHUN 2019 yang diucap tanggal 30 April 2019, terbatas pada pokoksengketa mengenai (a) Bahwa penerbitan SPPT PBB Tahun 2013 telahbertentangan dengan Pasal 30 UU PBB dan Kontrak Karya No.J2/JI.DU/12/83 yang ditandatangani tanggal 26 April 1983 sehinggaseharusnya dibatalkan, (b) Bahwa jumlah kewajiban pajak Tahun 2013atas Pajak Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak, biaya atau bebandaerah

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111090.18/2013/PP/M.VB TAHUN 2019 yang diucap tanggal 30 April2019 terbatas pada pokok sengketa mengenai (a) Bahwa penerbitanSPPT PBB Tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 30 UU PBBdan Kontrak Karya No.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku atas (a) SPPT PBB Tahun2013 dengan NOP 64.03.000.727.314.0050.0 NPWP 01.060.124.3727.001 Sektor Pertambangan Minerba Yang diterbitkan tanggal 17September 2015 oleh KPP Tanjung Redeb sebesar Rp. 17.377.837.500dan Suratsurat Turunannya terkait dengan penerbitan SPPT PBB Tahun2013 (b) Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP00266/KEB/WP.J. 14/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang menyatakan besarnya PBB yangterutang menjadi sebesar Rp. 12.634.962.000;.

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

Putusan Nomor 932/B/PK/Pjk/2020perhitungan besaran /Jumpsum payment diharmonisasikan dengan dataperhitungan PBB yang berlaku dengan amandement perjanjian.

J2/JI.DU/12/83 yangditandatangani tanggal 26 April 1983, dan dalam hal terdapat perubahanjumlah kewajiban IPEDA harus berdasarkan kesepakatan masingmasingpihak yang berkontrak (c) Bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembalitidak terdapat utang PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp.17.377.837.500;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111091.18/2014/PP/M.VB TAHUN 2019 yang diucap tanggal 30 April2019 terbatas pada pokok sengketa mengenai (a) Bahwa penerbitanSPPT PBB Tahun 2014 telah bertentangan

Putusan Nomor 933/B/PK/Pjk/2020pihak yang berkontrak (c) Bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembalitidak terdapat utang utang PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp17.377.837.500;DENGAN MENGADILI SENDIRI:.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku atas (a) SPPT PBB Tahun2014 dengan NOP 64.03.000.727.314.0050.0 NPWP 01.060.124.3727.001 Sektor Pertambangan Minerba Yang diterbitkan tanggal 24 April2015 oleh KPP Tanjung Redeb sebesar Rp. 16.919.180.600 dan Suratsurat Turunannya terkait dengan penerbitan SPPT PBB Tahun 2014 (b)Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP00267/KEB/WPJ.14/2016tanggal 2 Desember 2016 yang menyatakan besarnya PBB yang terutangmenjadi sebesar Rp. 17.3/77.837.500;.

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

Putusan Nomor 933/B/PK/Pjk/2020perhitungan besaran /Jumpsum payment diharmonisasikan dengan dataperhitungan PBB yang berlaku dengan amandement perjanjian.