JS VS PDS

CLA alias AN aslia CW; lawan; PAU alias PDS

., para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor padaMARK & Co Law Offices, beralamat di Taman Ratu Indah BlokM 2 No. 33, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2013 No.078/MCLOSK/X/2013, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;Melawan:PAU alias PDS, swasta, umur 35 Tahun, agama Katolik, bertempat tinggal diJalan Hadiah, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, (sesuai dimisilihukum yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yangberlaku), dan saat

SELAKU PAS KETUA UMUM DPP PDS; RUYANDI HUTASOIT, DKK.

RAPIMNASVII PDS selain telah mengamanatkanbahwa Pelaksanaan Musyawarah Nasional Il (Dipercepat) bukanMUNASLUB, juga ditegaskan bahwa Panitia Pelaksana dan PanitiaPengarah Munas Il (Dipercepat) harus ditetapbkan di dalam Rapat BPHDPP PDS, namun pada kenyataannya Panitia Pelaksana dan PanitiaPengarah tersebut tidak pernah ditetapbkan dalam Rapat BPH dimaksud,sehingga dengan demikian MUNASLUB di Manado tanggal 68 Mei 2010telah kehilangan "legitimasi untuk dinyatakan sah, dan karenanya harusdinyatakan

Jenda Terkelin Tarigan adalah calon tetap anggota legislatif DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonseia dari PDS untuk daerah pilihanSumatera Utara dengan nomor urut2 (dua) ;Dengan demikian tidak masuk sehingga patut dipertanyakan apabilaPenggugat tidak mengakui AD/ART PDS tahun 2007, karena AD/ART PDStersebut adalah landasan bagi PDS untuk menjadi salah satu partai yanglolos verifikasi sebagai salah satu peserta pemilihan umum RepublikIndonesia tahun 2009 dan Penggugat sebagai calon tetap mendapatkankeuntungan

;Hal ini jelasjelas bertentangan dengan angka 2 petitum Penggugat yangmenyebutkan :Menyatakan tidak sah Tim Ad Hoc yang diangkat berdasarkan KeputusanMusyawarah Nasional Luar Biasa Nomor : 002/MUNASLUB/PDS/IV/2007tentang...

&Finalisasi AD/ART PDS) secara otomatis menjadi Sah pula sebagai AD/ART PDSyang baru, oleh karena Pengesahan AD/ART hasil Team Ad Hoc harustetap dilakukan di dalam Forum MUNAS/MUNASLUB, dan hal itusangat jelas dan nyata diamanatkan di dalam Surat KeputusanMUNASLUB Bali No. 002/MUNASLUB/PDS/IV/2007 (Vide Bukti SuratP6 = T2) bahwa AD/ART hasil Team Ad Hoc harus dipertanggungjawabkan di dalam MUNAS II PDS tahun 2011 ;Bahwa adanya kata dipertangqungjawabkan tersebut mengandungarti Yuridis bahwa sesuatu

;Jika demikian, berarti Judex Facti telah tidak menerapkan hukum (AD/ART PDS hasil Team Ad Hoc) dengan sebaikbaiknya di dalamPutusannya ;Bahwa dengan tidak sahnya Keputusan RAPIMNAS VII PDS(Bukti P1), karena Judex facti telah salah dan atau tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya, maka MUNAS II (Dipercepat) dan atauMUNASLUB di Manado tgl. 68 Mei 2010 juga tidaklah sah, oleh karenaHal. 20 dari 25 hal. Put.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS) dan 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS) KOTA DEPOK tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dk. vs TODUNG PANABOR LUMBANTOROUAN

tertanggal 27 Mei 2011.Bahwa penerbitan SK DPP PDS tersebut telah dilakukan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku karena tidak hanya berdasarkan padausulan dari Ketua DPC PDS Kota Depok saja, tetapi juga berdasarkan17Laporan Hasil Investigasi tanggal 27 Mei 2011 dan Keputusan BadanPengurus Harian (BPH) DPP PDS ke 13 tanggal 13 Juni 2011.Bahwa berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar PDS merupakan BadanEksekutif Tertinggi Partai di Tinkgat Nasional, yang antara lain berwenangmengambil keputusan

DEWANPIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS) dan252.

Parman No.6, Bundaran Slipi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umumdan Sekretaris Jenderal DPP Partai Damai Sejahtera (PDS): Dr. ML.DENNY TEWU, SE, MM dan SAHAT SINAGA, SH, MKn;2 DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DAMAISEJAHTERA (PDS) KOTA DEPOK, berkedudukan di Jalan ToleIskandar, No. 34 Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, yang diwakilioleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) KotaDepok: GERARD M.

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), 2. PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) SUMATERA UTARA PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dan 3. PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS) KOTA PADANGSIDIMPUAN, tersebut;

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), DKK VS FRANS MICO COFIAN LUBIS

ParmanNomor 6 G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat;PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW)SUMATERA UTARA PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS),yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, Drs. Toga Sianturi danDrs.

Nomor 016/SK DPPPDS/VII/2012), Jakarta 7 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua UmumDPP PDS Dr.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,Peraturan Partai PDS, padahal Penggugat sebagai anggota/kader PDS berkewajibanuntuk:a Tunduk dan mentaati serta melaksanakan ketentuanketentuan dalam AD/RT,PP;b Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan PDS;c Melaksanakan program PDS dengan aktif dan bertanggung jawab;Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan UndangundangPemilu;Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan Surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tentang

/VII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPR PDS Kota Padangsidimpuan dari Penggugat kepada sdr.

PENGURUS DEWANPIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), 2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) SUMATERA UTARAPARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dan 3.

MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan Tergugat I s/d III melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) ; Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 016/SK DPP PDS/VIII/2012 tertanggal 07Agustus 2012 tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)Anggota DPR PDS Kota Padangsidimpuan dari Penggugat kepadasdr.

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dkk

No. 016/SKDPP PDS/VII/2012), Jakarta 07 Agustus 2012 yang ditandatanganioleh KETUA UMUM DPP PDS Dr.

M.L.DENNY TEWU, SE MMdan SEKRETARIS JENDERAL DPP PDS SAHAT H.M.T SINAGA,SHM.Kn tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)ANGGOTA DPRD PDS KOTA PADANSIDIMPUAN sekaligusPEMBERHENTIAN dari KEANGGOTAAN Partai PDS.

Bahwa pemberian sanksi Organisasi oleh Tergugat III dan utamanyaTergugat III kepada Penggugat jelasjelas merupakan masalah InternalPartai PDS dan bukan perkara politik karena telah melanggar AnggranDasar / Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai PDS, padahalPenggugat sebagai anggota / kader PDS berkewajiban untuk :a. Tunduk dan mentaati serta melaksanakan ketentuanketentuan dalamAD/RT, PP ;b. Menjaga dan Menjunjung Tinggi nama dan Kehormatan PDS ;c.

Melaksanakan program PDS dengan aktif dan bertanggung jawab ;5.

Partai Damai Sejahtera (PDS) tertanggal 23 Nopember2009 tentang Juknis Kompensasi Caleg PDS berikut lampirannya, selanjutnyabukti surat ini diberi tanda P10;Fotocopy Surat DPW. Partai Damai Sejahtera (PDS) tertanggal 03 Desember2009 tentang Juknis Kompensasi Caleg PDS berikut lampirannya, selanjutnyabukti surat ini diberi tanda P11;Fotocopy Surat Permintaan Memfasilitasi Pembayaran Kontribusi Atas SuaraPenyumbang Suara kepada DPP.

Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDI YUSLANOR4. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTO5. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTO6. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An. SUYENNI7. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNI8. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATY9.

Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATY10. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY11. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY12. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERY13. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY14. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY15. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY16. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG17.

Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA18. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAIDI19. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY PAIDI20. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An. IRWAN21. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An. PAIDI22. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An. IRAWAN SHIA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA3. Surat Keterangan 181/PDS/RB/X/119 An.

/PDS/RB/X/136 An.13.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An.14.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An.15.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An.16.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An.17.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An.18.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An.19.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An.20.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An.21.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An.SUWANDYSUWANDYMERYMERYSHELLYSHELLYBUD

NILAWATYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An.SUWANDYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An.SUWANDYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An.SHELLYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An.SHELLYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUDYUNG17.18.19.20.21.22.36Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An.

/PDS/RB/X/119181/PDS/RB/X/129181/PDS/RB/X/114181/PDS/RB/X/130181/PDS/RB/X/115181/PDS/RB/X/135181/PDS/RB/X/120181/PDS/RB/X/109181/PDS/RB/X/122181/PDS/RB/X/136181/PDS/RB/X/121181/PDS/RB/X/126181/PDS/RB/X/11150An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An.

/RB/X/110181/PDS/RB/X/125181/PDS/RB/X/119181/PDS/RB/X/129181/PDS/RB/X/114181/PDS/RB/X/130181/PDS/RB/X/115181/PDS/RB/X/135181/PDS/RB/X/120181/PDS/RB/X/109181/PDS/RB/X/122181/PDS/RB/X/136181/PDS/RB/X/121181/PDS/RB/X/126181/PDS/RB/X/11152An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.An.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An.

Reg.Perk : PDS-06/KRWG/09/ 2014 TERTANGGAL 24 September 2014 tidak dapat diterima

Perkara: PDS - PDS-05/Cimah/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 batal demi hukum;

Perkara: PDS - 01 / TMK / 02 / 2023, tertanggal 01 Maret 2023, telah disusun secara tidak cermat;4. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS - 01 / TMK / 02 / 2023, tertanggal 01 Maret 2023, batal demi hukum;5. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya.6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Perkara Nomor : PDS-01/T.Toli/Ft.2/05/2022 batal demi hukum;

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-02/TBA/2013, tanggal 08Maret 2013

Perkara: PDS - 02 / TMK / 02 / 2023, tertanggal 01 Maret 2023,telah disusun secara tidak cermat;4. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS - 02 / TMK / 02 / 2023, tertanggal 01 Maret 2023, batal demi hukum;5. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya.6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

. : PDS-10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 20 Februari 2020 BATAL DEMI HUKUM ;

3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum ; Membebankan biaya perkara kepada Negara.

MENGADILI : Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ratna Budhiwaty diterima ; 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomort Reg.Perkara : PDS 10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 batal demi hukum ; Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum ; Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

. : PDS - 04/RND/04/2014 tanggal 07 Mei 2014 batal demi hukum ;3. Menyatakan agar terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE segera dikeluarkan dari tahanan ;4. Membebankan biaya perkara pada Negara ;

:PDS 04 /RND/04/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dibacakan padapersidangan tanggal 5 Mei 2014 sebagai berikut :Primair :Bahwa ia Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE. selaku Staf AhliFraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRD Kabupaten Rote Ndao,sekaligus Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao, juga sebagaimantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d2009, yang bertindak secara bersamasama dengan saksi MARKUSRAYNOLD BANYA, SH.

;PDS 04 / RND /04/2014 tidak memenuhi rat formil dan materiilSurat Dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2 ) huruf bdan oleh karena itu seluruh Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut harus dinyatakan "batal demi hukum/ null and void" sesuaipasal 143 ayat ( 3 ) KUHAP dan seluruh Dakwaan Jaksa PenuntutUmum, tidak tepat, lengkap, cermat dan jelas baik mengenai dasarhukum maupun sasaran Dakwaan, oleh karena itu harus dinyatakan"Dakwaan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklardy videpasal

Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum REGPERK. : PDS 04 /RND/04/2014 batal demi hukum (null and void)dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);3. Menyatakan Surat Dakwaan dikembalikan kepada sdr. JaksaPenuntut Umum dan Menyatakan Perkara ini tidak dapatdilanjutkan.4.

Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG PERK. : PDS 04/RND/04/2014 tanggal 07 Mei 2014 batal demi hukum ;3. Menyatakan agar terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE segeradikeluarkan dari tahanan ;4.

Bahwa TERGUGAT telah mencabut Kartu Keanggotaan PENGGUGAT sebagaimana SK DPP PDS masingmasing SK DPP PDS No.005.A/SK/DPP PDS/VIII/2013.SK DPP PDS NO.004.A/SK/DPP PDS/VIII/2013. SK DPP PDS NO.006.A/SK/DPPPDS/VIII/2013 masingmasing tertanggal 29 Agustus 2013. (vide Bukti P4,P4A, P4B) ;5.

ke tiga anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur utusan PDS karena sudah mengajukan pengunduran din danberhenti dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur utusan PDS.Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah jelas terdaftar pada partai politik lainmaka TERGUGAT telah mencabut kartu keanggotaan Para PENGGUGAT denganSK DPP PDS masingmasing SK DPP PDS No. 005.A/SK/DPP PDS/VIII/2013, SKDPP PDS NO.004.A/SK/DPP PDS/VIII/2013.

Sekretaris Jenderal DPP PDS diberhentikan sementara oleh10.11.DPP PDS berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus Harlan DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahterah (BPH DPP PDS) pada tanggal 29Agustus 2013. sesuai Surat Keputusan DPP PDS No.00I/SK/DPP PDS/VIII/2013tanggal 29 Agustus 2013 tentang mandat untuk menanda tangani suratmenyurat DPP PDS, hal mana sesuai Surat Keputusan DPP PDS NO.0I6/SK/DPPPDS/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 BAB VI ayat (4) huruf (c) yang berbunyi ;Apabila pada butir a Sekretaris

Yefta berto,STh sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur utusan PDS. SK DPP PDSNomor: 023/SK DPP PDS/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 memberhentikanSdr. Artya Fathra Marthin, SE sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timurutusan PDS. SK DPP PDS Nomor: 024/SK/ DPP PDS/VIII/2013 tanggal 29Agustus 2013 memberhentikan Sdr. MM Rini Puspa Nereng.

Surat Keputusan DPP PDS No. 026/SK/DPPPDS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana HarlanKetua Umum DPP PDS.Menyatakan Sah Surat Keputusan DPP PDS No. 001/SK/DPP PDS/VIII/2013tanggal 29 Agustus 2013 tentang mandat untuk menanda tangani suratmenyurat DPP PDS.5. Menyatakan sah SK DPP PDS masingmasing SK Nomor 005.A/SK/DPPPDS/VIII/2013, SK DPP PDS Nomor 004.A/SK/DPP PDS/VIII/2013, SK DPP PDSNomor 006.A/SK/DPP PDS/VIII/2013 masingmasing tertanggal 29 Agustus2013.6.

TV.1415.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Sumatera Barat No.019/SK/DPP PDS/IX/2012. TV.1516.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Sumatera Selatan No.029/SK/DPP PDS/XII/2012. TV.1617.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Riau No.23/SK/DPP PDS/IX/2012. TV.1718.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Kepulauan Riau No.018/SK DPP PDS/XII/2014.

TV.1819.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Jambi No.017/SK DPP PDS/X1/2014. TV.1920.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Bangka Belitung No.025/SK DPP PDS/XII/2014. TV.2021.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Bengkulu No.016/SK DPP PDS/I/2014. TV.2122.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Lampung No.037/SK DPP PDS/XII/2012.

TV.2526.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Jawa Tengah No.018/SK DPP PDS/IX/2012. TV.2627.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Jawa Timur No.023/SK DPP PDS/XII/2014. TV.2728.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Bali No.019/SK DPP PDS/II/2011. TV.2829.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Nusa Tenggara Barat No.011/SK DPP PDS/II/2011.

TV.2930.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Kalimantan Selatan No.005/SK DPP PDS/II 2011 TV.3031.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Kalimantan Timur No.030/SK DPP PDS/V/2011. TV.3132.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Sulawesi Utara No.029/SK DPP PDS/XII/2014. TV.3233.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Gorontalo. No.009/SK DPP PDS/II/2011.

TV.3334.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Sulawesi Selatan No.024/SK DPP PDS/XII/2014 TV.3435.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Sulawesi Tenggara No.006/SK DPP PDS/II/2011. TV.3536.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Sulawesi Barat No.30/SK DPP PDS/XII/2012. TV.13637.Foto copy Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PDS DPWProvinsi Papua No.001/SK DPP PDS/II/2012.

) berdasarkan Surat Keputusan DewanPembina PDS masingmasing No. 003/SK/DPPDS/VIV/2014tanggal 18 Juli 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua UmumDPP PDS dan SK No,004/SK/DPPDS/V1V/2014 tanggal 18 Juli2014 tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Jenderal DPPPDS dengan masa tugas hingga terlaksananya MusyawarahNasional Luar Biasa MUNASLUB~ sebagaimana amanatAnggaran Dasar PDS Pasal 31 Ayat (8) tentang MUNASLUB,oleh sebab itu jabatan dan tindakan TERGUGAT danTERGUGAT Il mengatasnamakan DPP PDS adalah

MLDENNY TEWU,SE,MM sesuai Surat Keputusan MUNASLUBNo.07/MUNASLUB/PDS/V/2015 TANGGAL 29 JANUARI 2015(vide BUKTI T13.13).Bahwa pelaksanaan MUNASLUB PDS sudah sesuai mekanismeyang diatur dalam AD PDS Pasal 34 ayat (3) tentang syaratMUNASLUB (vide BUKTI T14.14 s/d T35.35Bahwa pelaksanaan MUNASLUB yang dilakukan olehTERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT HI, TERGUGAT IV,adalah sah secara hukum sebab di dukung dan dihadiri oleh 24Dewan Pimpinan Wilayah (DPW PDS) dari 33 Provinsi diseluruhIndonesia (vide BUKTI

initidak ada suatu produk hukum dari Badan Peradilan yangmenyatakan Munaslub PDS tersebut tidak sah, Oleh karena itu,penyelenggaraan Munaslub PDS yang telah dilakukan olehhal 46 dari 58 hal put.

Ketua Umum DPP PDS, dan TERGUGAT Il sebagaiPj.

Sekjen DPP PDS, adalah tidak benar dan tidak beralasanhukum, karena sesuai Anggaran Dasar PDS Pasal 32 tentangDewan Pembina ayat (2) berobunyi ; Dewan Pembina merupakanBadan yang memberikan pembinaan dan pengarahan sertamemberi keputusan strategis kepada DPP PDS, dan AnggaranRumah Tangga PDS Pasal 19 ayat (4) berbunyi : Sekretaris danAnggota Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh KetuaDewan Pembina, sehingga pengangkatan Pejabat Ketua Umumdan Pejabat Sekretaris Jenderal DPP PDS yang dilakukan

Adapun 22 (dua puluh dua)SKD yang ssaDesa t ertuah yang seluruhnya tertanggal 4 Oktober 2013 sebagaiberik CSKS Keo Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDIYUSLANORSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTOSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTOSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An.

SUYENNISurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNISurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATYSurat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATYh terdakwa terletak di Km. 41 sampai dengan Km. 47 2 ae 2Hal 3 dari 14 hal. Put.No.4/PID.B/201 7/PT.PBR10.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY11.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY12.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An.

MERY13.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY14.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY15.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY16.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG17.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA18.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAI19.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY20.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An.

IRWA xe21.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An. NY22.Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An.