Ditemukan 756043 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksana
Penelusuran terkait : Pelaksanaan keputusan Pelaksanaan pilkades gumukmas Pelaksanaan arbitrase nasional Pelaksanaan arbitrase internasional Pelaksanaan sita jaminan Kesalahan pelaksanaan eksekusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-03-2006 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316K/TUN/2002
Tanggal 27 Maret 2006 — Basri ; Bupati Kendari ; Kepala Kecamatan Pondidaha.
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 03/G.TUN/2001/P.TUN.KDI tanggal 8 Juni 2001 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi dari Tergugat I / Pembanding I ;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya; Mencabut kembali Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor03/Pen.PNG/2001/P.TUN.KDI tanggal 13 Pebruari 2001 tentang Penangguhan Pelaksanaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 17-07-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 419/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 23 September 2019 — AGUSTO MANIEL SILALAHI
Termohon:
1.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Wilayah I
234 — 128
  • AGUSTO MANIEL SILALAHI
    Termohon:
    1.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan
    2.Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Wilayah I
    Kasubdit TeknikTerowongan dan Jembatan Cq.dahulu KepalaBalai Besai Pelaksanaan Jalan Nasional(BBPJN) I Medan sekarang Kepala Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Il Medan,beralamat di Jalan Sakti Lubis No. 1 Kp. BaruMedan (20219 untuk selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON ;2 Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara Cq.
    pekerjaanyang dilakukan oleh Penyedia;Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan olehPenyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan konirak.Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yangtelah ditetapkan kepada Penyedia.Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam Kontrak.Meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK
    untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.Halaman 6 dari 45 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/201S/PN MdnMelaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKMelaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secaraperiodik kepada PPKMelaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan daiam konitrak.Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuhtanggung jawab denganmenyediakan tenaga kerja
    , bahanbahan, peralatanangkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupunsementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikanpekerjaan yang dirinc!
    Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dari mulai tanggal 03 Agustus 2015sampai tanggal 15 Desember 2018, PPK08 atas nama Kepala Satker PUN Willtidak melakukan Penyesuaian Harga terhadap paket Pembangunan JembatanBaru Sei Wampu (MYC) sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54Halaman 8 dari 45 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PN Mdn10.Tahun 2010 Pasal 92 ayat (2). a.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 998/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 14 Agustus 2019 — Pemohon:
LENSA SUSANTI
574 — 434
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 950/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 2 Juli 2020 — Pemohon:
1.Victor Agus Purwanto
2.Erik Boedijanto
3.Yuvita Sri Ratnasari
728 — 293
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 347/Pdt.P/2018/PN Bpp
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
328 — 236
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-10-2008 — Upload : 28-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1103K/PDT/2008
Tanggal 15 Oktober 2008 — Hj. SITI LUTFIYAH ; RUDI SISWANDI ; SELAMET SUSANTO. dkk.
150 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1103 K/PDT/2008TergugatPara Pembanding di muka persidangan Pengadilan NegeriJember pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gumukmas,Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, telah diadakan padatanggal 31 Januari 2007 dan berjalan dengan lancar sebagaimanamestinya.Bahwa selanjutnya acara penghitungan suara, dimana telah terjadihalhal yang tidak semestinya, dan bertentangan dengan hukum,sesuail dengan Pasal 59 ayat 1 dan 2 PERDA Kabupaten Jember,Nomor 6 Tahun 2006, tentang
    Kapasitas Satpol PP dalam pelaksanaan PilkadesGumukmas terlalu ikut campur tangan, yaitu meminta suratsuara yang sudah dicoblos oleh pemilin kemudiandimasukkan ke dalam kotak suara, padahal hal tersebutadalah wewenang dan tugas panitia tanopa ada campurtangan dari pihak lain, hal ini adalah menyalahi Perda Nomor6 Tahun 2006, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 G 1 dan J danPasal 46 ayat (3);b.
    No. 1103 K/PDT/200814.dulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali;Bahwa atas alasanalasan tersebut diatas, selanjutnya mohonkepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jember untukmemeriksa serta memanggil pihakpihak tersebut diatas danmengadilinya serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menangguhkan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Gumukmas,Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;PRIMAIRMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan
    Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon Kepala Desa yangmerasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada PanitiaPilkades.2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai buktibukti lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelahpenghitungan suara dinyatakan selesai.3. Panitia Pilkades segera mengambil langkahlangkah penyelesaiandalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.4.
    Jember, makahal ini mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2006 tentangPemerintahan Desa dan Perda No. 78 Tahun 2006 tentangPetunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Jemberyang berarti dalam hal ini harus diajukan gugatan ini ke PengadilanTata Usaha Negara yang lebih berhak menanganinya;Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/PDT/2008Bahwa bilamana alasan diajukan gugatan kepada Tergugat IV, Vdan Tergugat VI yang berkaitan dengan PILKADES DesaGumukmas, Kec.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN SLEMAN Nomor 874/Pdt.P/2023/PN Smn
Tanggal 11 Oktober 2023 — Pemohon:
1.NGATIYEM
2.KARTINI
3.SUMARNO
101 — 0
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Mdn
Tanggal 5 Oktober 2018 — Pemohon:
Ir. Ruben Simangunsong
76 — 88
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2007 — Upload : 23-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338PK/PDT/2006
Tanggal 25 April 2007 — Ir. ABANG KADRIE vs. PT. JASA RAHARJA PUTERA
241 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutan Agung Murniharus memberikan jaminan uang pelaksanaan sebesar 30 % dari nilai kontrakyaitu sebesar Rp. 1.032.029.100 (satu miliar tiga puluh dua juta dua puluhsembilan seratus rupiah) ;bahwa sehubungan dengan syarat sebagaimana yang dijelaskan dalamposita 3 diatas, maka PT. Sutan Agung Murni telah menunjukkan Tergugatsebagai penjamin dlam pengerjaan proyek tersebut, artinya apabila PT.
    SutanAgung Murni pada tanggal 10 November 2001, Penggugat dengan surat No.36/.PIMTM/KUDP/2001 telah mengajukan Klaim pelaksanaan dan jaminanuang muka kepada Tergugat selaku pihak Penjamin Proyek Traffic ManagementKUDP Kota Pontianak sesuai dengan Nomor Bond 12.14.00.2000.00301tanggal 11 Agustus 2000 dan endorsement Nomor: 001 tnggal 14 September2000;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000 Tergugat telah membayar Klaimberupa sisa jaminan uang muka sebesar Rp. 208.190.874 (dua ratus delapanjuta seratus sembilan
    Tergugat selaku pihak Penjamin Proyek Traffic Management KUDPKota Pontianak sesuai dengan Nomor bond 12.14.00.2000.00301 tanggal 11Agustus 2000 dan endorsement Nomor: 001 tnggal 14 September 2000, belummembayar Klaim Jaminan Pelaksanaan Kepada Penggugat maupun atasanHal. 2 dari 7 hal. Put.
    No. 338 PK/Pdt/2006Penggugat uang sebesar Rp. 1.032.029.100 (satu miliar tiga puluh dua juta duapuluh sembilan ribu seratus rupiah);Bahwa belum dibayarnya Klaim Jaminan Pelaksanaan oleh Tergugattersebut jelasjelas telah merugikan Pemilik Proyek dalam hal ini diwakili olehPenggugat selaku Pimpinan Proyek dan perbuatan Tergugat tersebut telahingkar janji, karena bertentangan dengan Nomor Bond 12. 14.00.2000.00301tanggal 11 Agustus 2000 dan Endorsement nomor: 001 tanggal 14 September2000 yang antara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-01-2008 — Upload : 04-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1765 K/PDT/2006
Tanggal 8 Januari 2008 — HERMANTO ; Vs. INDRA BUDIMAN ; Drs. HENDRI BUDIMAN ; IRAWAN SUJONO ; et.al.
98 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 31-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 770/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 22 April 2020 — Pemohon:
MISERAH TAMIYATIN
567 — 232
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354K/TUN/2000
Tanggal 22 Mei 2007 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA ; vs. HADI GUNAWAN ; SYANTAYANI FRANSISCA ; Dkk
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 26-06-2018 — Putus : 13-07-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 342/Pdt.P/2018/PN Mks
Tanggal 13 Juli 2018 — Pemohon:
SARNAINI
241 — 76
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-09-2002 — Upload : 16-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1171K/PDT/2001
Tanggal 19 September 2002 — PT. BANK NISP KANTOR PUSAT DI BANDUNG, cq. PT. BANK NISP CABANG JAKARTA GUNUNG SAHARI, cq. BANK NISP CABANG TANGERANG ; vs. Dra. RATU CAHYANINGRAT
544 — 481 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1278K/PDT/2006
Tanggal 29 Maret 2007 — THOMAS TERRY ; PT. TRIKORA INDAH PERMATA
444 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menangguhkan pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan No. 01/PEN.PDT.G/1995/PN.TPI DEL. 02/EKS/2003/PN.BTM tertanggal 27September 2003 sebelum adanya putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap ;Dalam Putusan akhir :1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;2. Mengabulkan permohonan provisi perlawanan ;Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1278K/Pdt/20063. Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri TanjungPinang No. 01/PEN.PDT.G/1995/PN.TPI adalah kekeliruan atashukum ;4.
    Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang padatanggal 12 Desember 2005 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah :Tentang Eksepsi.Penangguhan Pelaksanaan
    Bahwa Aanmaning, pada tanggal 2 Maret 1999, jam 09.00 WIB,di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tentangrencana Pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 9 Maret 1999,tidak berkekuatan hukum lagi, karena eksekusi tersebut telahdihentikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Ketua PengadilanNegeri Tanjung Pinang, berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung No.
    Bahwa akibat dari pelaksanaan executoril beslag tersebut sangatmerugikan Pemohon Kasasi/Pelawan, maka berdasarkan hukumyang diatur dalam Pasal 231 R.Bg, dengan ini Pemohon Kasasiberhak menuntut balik dengan hukuman kondematoir (dictumperkara asal) terhadap Termohon Kasasi/Terlawan, yang telahterbukti, memperoleh hak dari Pemohon Kasasi/Pelawan, makaberwajib dengan tanggungjawabkan perbuatan tersebut denganmengganti kerugian uang sebesar Rp.540.000.000, (lima ratusempat puluh juta rupiah) kepada Pemohon
    No.1278K/Pdt/2006dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang MahkamahAgung Indonesia No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 ;mengenai alasanalasan ke. 4 s/d 6 :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 11-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1378 K/PDT/2010
SRI SUKARNO; WAGIMAN BUDIANTO, DKK.
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkanyang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi adalah tanahsawah C Desa No. 103 atas nama Kromo Pairo ;Berdasarkan halhal tersebut di atas mohon dengan hormat BapakKetua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk :DALAM PROVISI :Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 297 K/Pdt/2005. jo. No. 89/Pdt/2004/PT.Smg. Jo. No. 26/Pdt.G/2003/PN.kIt ;DALAMPOKOKPERKARA:PRIMAIR :Mengabulkan perlawanan Pelawan eksekusi ;Hal. 3 dari 7 hal. Put.
    Karanganom atas nama Kromo Pairo tetapimengapa pada waktu pelaksanaan eksekusi yang dieksekusi tanahyang tercatat dalam Buku C No. 493 Ds. Karanganom atas nama Karnoatau Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi ? ;4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Kepala Desa Karanganomtanggal 8 November 2006 (bukti P.2) disebutkan bahwa C No. 103 atasnama Kromo Pairo (obyek sengketa) tidak tercatat dalam Buku C DesaKaranganom ;5. Bahwa saksi M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 24-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1601 K/PDT/2010
PT. HERLINA MANDIRI PERMAI; PT. SARANA KALTENG VENTURA
61 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panjaitan Nomor1 Palangkaraya, sekarang Ruko di Jalan DiponegoroPalangkaraya, Termohon Kasasi dahulu Termohon Verzet/Terbanding Verzet;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Verzet telah mengajukanperlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai TermohonVerzet di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada pokoknyaatas dalildalil :Bahwa pelaksanaan lelang
    Sarana Kalteng Ventura (termohon Verzet), bukan lembagakeuangan milik Negara tetapi lembaga keuangan Swasta maka PT.Sarana Kalteng hanya dengan dasar penetapan Ketua PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 03/Pen.Pdt.Som/2009/PN.PL.R,berpegang pada Akta No. 48 dengan pemberian tanggungan No.283/Kec.APTH/VIIV2000 tanggal 9 Agustus 2000 dan No. 281/Kec.PHDT/2000 tanggal 9 Agustus 2000 dan No. 06/Kec.PHDT/V2001tanggal 23 Januari 2001;Bahwa oleh karena secara nyata pelaksanaan Lelang Eksekusi tidakmendapat
    kekuatan hukum serta terjadinya pelanggaran hukum olehTermohon Verzet, maka pelaksanaan Lelang Eksekusi harusditangguhkan demi keadilan hal tersebut dibuktikan :a.
    No. 1601 K/Pdt/2010berapa jumlah nilai perhitungan Kewajiban Pemohon Verzet, oleh karenaitu sepanjang belum adanya kejelasan berapa jumlah yang mendasaridan mempunyai kekuatan hukum maka Pelaksanaan Lelang ataupenjualan di muka umum tidak bisa dilaksanakan danharusditangguhkan;Bahwa pada intinya PT.
    Menyatakan dengan adanya Verzet ini, maka sejak terdaftar padaPengadilan Negeri P.Raya, maka pelaksanaan Lelang Eksekusi/Penjualan di muka umum berdasarkan Surat Panitera Kepala PengadilanNegeri P.Raya No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-01-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145/B/PK/PJK/2008
Tanggal 30 Januari 2009 — PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 145/B/PK/PJK/2008gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajakatau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (2) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuanumum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang No. 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku ;Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf b, UndangUndang No. 16Tahun 2000 tentang ketentuan umum
    dan tata cara perpajakan, yang berbunyi :Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : Keputusan yangberkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkandalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ;Bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Ayat (1) : Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepadaPengadilan Pajak ;Ayat (3) : Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap
    keputusan selaingugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat ;Ayat (6) : Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) kKeputusandiajukan 1 (satu) surat gugatan ;Bahwa sesuai dengan persyaratan formal tersebut, maka Penggugatmengajukan gugatan dan memenuhi persyaratan formal, yaitu :1.
    Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan1 (satu) surat gugatan ;Persyaratan Material.Bahwa ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17B UndangUndang No. 16 Tahun2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Hal. 2 dari 15 hal. Put.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Waris
Putus : 11-03-2001 — Upload : 19-04-2011
Putusan PA MATARAM Nomor 276 / Pdt.G / 2010 / PA.MTR
Tanggal 11 Maret 2001 — HAJI YUSUF ACHMAD, SE, vs Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan RI., Cq Dorektorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah XIV DJKN di Denpasar, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram
133 — 71
  • Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka sangat jelasTerlawan 1, yang melakukan pelaksanaan lelang eksekusi atas permintaan dariTerlawan 24, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUH Perdata, sebab perbuatan mengumumkan akan pelaksanaan Ilelangeksekusi tersebut sebagaimana surat nomor : W221A/1074/HK.05/X/2010, tanggal 26Oktober 2010, tentang mohon bantuan eksekusi lelang, dan surat pengumuman pertamalelang eksekusi Pengadilan Agama Mataram,
    Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak daliV/alasan Pelawan pada angka 5 (lima)yang menyatakan bahwa Terlawan I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,terhadap tindak lanjut permohonan pelaksanaan lelang yang diminta oleh Terlawan24.
    Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agungtentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilan halaman149 yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu pelelangan yang telahdilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan..Jadi dengan demikian Lelang yang dilakukan Terlawan I tidak dapat dibatalkankarena telah sah secara hokum ; 16.
    Oleh karena itu, maka Pelawan tidak mempunyai hak mengajukan perlawananterhadap pelaksanaan eksekusi perkara a quo (non persona Standi in Judicio) ; Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah secara hukum, pihaktereksekusi dapat mengajukan perkara perlawanan atau tidak dan atas dasar apakahPelawan mengajukan perkara perlawanan ini?
    Tidak ada Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Badan Pertanahan Kota Mataram,sehingga pelaksanaan lelang eksekusi bertentangan dengan pasal 7 Kep. Menkeu, jo.Pasal 7 Kep. DJPN, jo. Pasal 9 Kep. DJPLN Nomor 35/PL/2002 ; 4. Penentuan harga limit lelang terhadap obyek lelang eksekusi tidak prosedural danmelanggar hakhak keperdataan Pelawan selaku Pemilik obyek lelang eksekusi ; 5.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 13-07-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 51/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 22 Agustus 2017 — LALU HARDI MULIADI MELAWAN E. SETYANI CHRISTANTININGRUM, DKK
98 — 73
  • Membatalkan pelaksanaan eksekusi perkara perdata No..19/Pdt..E/2016/PN.SIlmn yang dilakukan oleh TERLAWAN berdasar hukumyang berlaku sehingga beralasan untuk pengangkatan sita barang milikPELAWAN.7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu meskipun ada upaya hukum lain (U/t Voerbaar Bij Voorad) .8.
    Namun pada kenyataannya antara posita denganpetitum gugatan Penggugat tidak sejalan dan bertentangan.Bahwa title perlawanan Pelawan dengan jelas disebutkan yaituPerlawanan Pihak Ketiga atas pelaksanaan eksekusi, namun dalam positamaupun petitium terdapat dalil mengenai perbuatan melawan hukum danganti rugi.
    Dalam Buku Il MahkamahAgung soal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan(1998) menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita(termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik, jadihanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalahpemilik barang.
    Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan atas Obyek Lelang oleh Turut Terlawan sebagaimanaAkta Risalah Nomor 548/2013 tertanggal 27 November 2013 denganPemenang Lelangnya Terlawanl ;7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan eksekusipengosongan atas Obyek Lelang yang dilaksanakan Pengadilan NegeriSleman Nomor : Nomor 19/Pdt.E/2015/PN.Smn yang dimohon olehTerlawan ! ;Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT YYK248.
    Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan PutusanSerta Merta.