Ditemukan 756043 data
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 03/G.TUN/2001/P.TUN.KDI tanggal 8 Juni 2001 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi dari Tergugat I / Pembanding I ;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya; Mencabut kembali Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor03/Pen.PNG/2001/P.TUN.KDI tanggal 13 Pebruari 2001 tentang Penangguhan Pelaksanaan
Termohon:
1.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Wilayah I
234 — 128
AGUSTO MANIEL SILALAHI
Termohon:
1.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Wilayah IKasubdit TeknikTerowongan dan Jembatan Cq.dahulu KepalaBalai Besai Pelaksanaan Jalan Nasional(BBPJN) I Medan sekarang Kepala Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Il Medan,beralamat di Jalan Sakti Lubis No. 1 Kp. BaruMedan (20219 untuk selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON ;2 Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara Cq.
pekerjaanyang dilakukan oleh Penyedia;Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan olehPenyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan konirak.Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yangtelah ditetapkan kepada Penyedia.Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam Kontrak.Meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK
untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.Halaman 6 dari 45 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/201S/PN MdnMelaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKMelaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secaraperiodik kepada PPKMelaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan daiam konitrak.Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuhtanggung jawab denganmenyediakan tenaga kerja
, bahanbahan, peralatanangkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupunsementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikanpekerjaan yang dirinc!
Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dari mulai tanggal 03 Agustus 2015sampai tanggal 15 Desember 2018, PPK08 atas nama Kepala Satker PUN Willtidak melakukan Penyesuaian Harga terhadap paket Pembangunan JembatanBaru Sei Wampu (MYC) sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54Halaman 8 dari 45 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PN Mdn10.Tahun 2010 Pasal 92 ayat (2). a.
LENSA SUSANTI
574 — 434
1.Victor Agus Purwanto
2.Erik Boedijanto
3.Yuvita Sri Ratnasari
728 — 293
328 — 236
150 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1103 K/PDT/2008TergugatPara Pembanding di muka persidangan Pengadilan NegeriJember pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gumukmas,Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, telah diadakan padatanggal 31 Januari 2007 dan berjalan dengan lancar sebagaimanamestinya.Bahwa selanjutnya acara penghitungan suara, dimana telah terjadihalhal yang tidak semestinya, dan bertentangan dengan hukum,sesuail dengan Pasal 59 ayat 1 dan 2 PERDA Kabupaten Jember,Nomor 6 Tahun 2006, tentang
Kapasitas Satpol PP dalam pelaksanaan PilkadesGumukmas terlalu ikut campur tangan, yaitu meminta suratsuara yang sudah dicoblos oleh pemilin kemudiandimasukkan ke dalam kotak suara, padahal hal tersebutadalah wewenang dan tugas panitia tanopa ada campurtangan dari pihak lain, hal ini adalah menyalahi Perda Nomor6 Tahun 2006, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 G 1 dan J danPasal 46 ayat (3);b.
No. 1103 K/PDT/200814.dulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali;Bahwa atas alasanalasan tersebut diatas, selanjutnya mohonkepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jember untukmemeriksa serta memanggil pihakpihak tersebut diatas danmengadilinya serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menangguhkan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Gumukmas,Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;PRIMAIRMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan
Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon Kepala Desa yangmerasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada PanitiaPilkades.2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai buktibukti lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelahpenghitungan suara dinyatakan selesai.3. Panitia Pilkades segera mengambil langkahlangkah penyelesaiandalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.4.
Jember, makahal ini mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2006 tentangPemerintahan Desa dan Perda No. 78 Tahun 2006 tentangPetunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Jemberyang berarti dalam hal ini harus diajukan gugatan ini ke PengadilanTata Usaha Negara yang lebih berhak menanganinya;Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/PDT/2008Bahwa bilamana alasan diajukan gugatan kepada Tergugat IV, Vdan Tergugat VI yang berkaitan dengan PILKADES DesaGumukmas, Kec.
1.NGATIYEM
2.KARTINI
3.SUMARNO
101 — 0
Ir. Ruben Simangunsong
76 — 88
241 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutan Agung Murniharus memberikan jaminan uang pelaksanaan sebesar 30 % dari nilai kontrakyaitu sebesar Rp. 1.032.029.100 (satu miliar tiga puluh dua juta dua puluhsembilan seratus rupiah) ;bahwa sehubungan dengan syarat sebagaimana yang dijelaskan dalamposita 3 diatas, maka PT. Sutan Agung Murni telah menunjukkan Tergugatsebagai penjamin dlam pengerjaan proyek tersebut, artinya apabila PT.
SutanAgung Murni pada tanggal 10 November 2001, Penggugat dengan surat No.36/.PIMTM/KUDP/2001 telah mengajukan Klaim pelaksanaan dan jaminanuang muka kepada Tergugat selaku pihak Penjamin Proyek Traffic ManagementKUDP Kota Pontianak sesuai dengan Nomor Bond 12.14.00.2000.00301tanggal 11 Agustus 2000 dan endorsement Nomor: 001 tnggal 14 September2000;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000 Tergugat telah membayar Klaimberupa sisa jaminan uang muka sebesar Rp. 208.190.874 (dua ratus delapanjuta seratus sembilan
Tergugat selaku pihak Penjamin Proyek Traffic Management KUDPKota Pontianak sesuai dengan Nomor bond 12.14.00.2000.00301 tanggal 11Agustus 2000 dan endorsement Nomor: 001 tnggal 14 September 2000, belummembayar Klaim Jaminan Pelaksanaan Kepada Penggugat maupun atasanHal. 2 dari 7 hal. Put.
No. 338 PK/Pdt/2006Penggugat uang sebesar Rp. 1.032.029.100 (satu miliar tiga puluh dua juta duapuluh sembilan ribu seratus rupiah);Bahwa belum dibayarnya Klaim Jaminan Pelaksanaan oleh Tergugattersebut jelasjelas telah merugikan Pemilik Proyek dalam hal ini diwakili olehPenggugat selaku Pimpinan Proyek dan perbuatan Tergugat tersebut telahingkar janji, karena bertentangan dengan Nomor Bond 12. 14.00.2000.00301tanggal 11 Agustus 2000 dan Endorsement nomor: 001 tanggal 14 September2000 yang antara
98 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
MISERAH TAMIYATIN
567 — 232
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARNAINI
241 — 76
544 — 481 — Berkekuatan Hukum Tetap
444 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menangguhkan pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan No. 01/PEN.PDT.G/1995/PN.TPI DEL. 02/EKS/2003/PN.BTM tertanggal 27September 2003 sebelum adanya putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap ;Dalam Putusan akhir :1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;2. Mengabulkan permohonan provisi perlawanan ;Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1278K/Pdt/20063. Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri TanjungPinang No. 01/PEN.PDT.G/1995/PN.TPI adalah kekeliruan atashukum ;4.
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang padatanggal 12 Desember 2005 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah :Tentang Eksepsi.Penangguhan Pelaksanaan
Bahwa Aanmaning, pada tanggal 2 Maret 1999, jam 09.00 WIB,di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tentangrencana Pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 9 Maret 1999,tidak berkekuatan hukum lagi, karena eksekusi tersebut telahdihentikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Ketua PengadilanNegeri Tanjung Pinang, berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung No.
Bahwa akibat dari pelaksanaan executoril beslag tersebut sangatmerugikan Pemohon Kasasi/Pelawan, maka berdasarkan hukumyang diatur dalam Pasal 231 R.Bg, dengan ini Pemohon Kasasiberhak menuntut balik dengan hukuman kondematoir (dictumperkara asal) terhadap Termohon Kasasi/Terlawan, yang telahterbukti, memperoleh hak dari Pemohon Kasasi/Pelawan, makaberwajib dengan tanggungjawabkan perbuatan tersebut denganmengganti kerugian uang sebesar Rp.540.000.000, (lima ratusempat puluh juta rupiah) kepada Pemohon
No.1278K/Pdt/2006dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang MahkamahAgung Indonesia No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 ;mengenai alasanalasan ke. 4 s/d 6 :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkanyang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi adalah tanahsawah C Desa No. 103 atas nama Kromo Pairo ;Berdasarkan halhal tersebut di atas mohon dengan hormat BapakKetua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk :DALAM PROVISI :Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 297 K/Pdt/2005. jo. No. 89/Pdt/2004/PT.Smg. Jo. No. 26/Pdt.G/2003/PN.kIt ;DALAMPOKOKPERKARA:PRIMAIR :Mengabulkan perlawanan Pelawan eksekusi ;Hal. 3 dari 7 hal. Put.
Karanganom atas nama Kromo Pairo tetapimengapa pada waktu pelaksanaan eksekusi yang dieksekusi tanahyang tercatat dalam Buku C No. 493 Ds. Karanganom atas nama Karnoatau Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi ? ;4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Kepala Desa Karanganomtanggal 8 November 2006 (bukti P.2) disebutkan bahwa C No. 103 atasnama Kromo Pairo (obyek sengketa) tidak tercatat dalam Buku C DesaKaranganom ;5. Bahwa saksi M.
61 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panjaitan Nomor1 Palangkaraya, sekarang Ruko di Jalan DiponegoroPalangkaraya, Termohon Kasasi dahulu Termohon Verzet/Terbanding Verzet;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Verzet telah mengajukanperlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai TermohonVerzet di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada pokoknyaatas dalildalil :Bahwa pelaksanaan lelang
Sarana Kalteng Ventura (termohon Verzet), bukan lembagakeuangan milik Negara tetapi lembaga keuangan Swasta maka PT.Sarana Kalteng hanya dengan dasar penetapan Ketua PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 03/Pen.Pdt.Som/2009/PN.PL.R,berpegang pada Akta No. 48 dengan pemberian tanggungan No.283/Kec.APTH/VIIV2000 tanggal 9 Agustus 2000 dan No. 281/Kec.PHDT/2000 tanggal 9 Agustus 2000 dan No. 06/Kec.PHDT/V2001tanggal 23 Januari 2001;Bahwa oleh karena secara nyata pelaksanaan Lelang Eksekusi tidakmendapat
kekuatan hukum serta terjadinya pelanggaran hukum olehTermohon Verzet, maka pelaksanaan Lelang Eksekusi harusditangguhkan demi keadilan hal tersebut dibuktikan :a.
No. 1601 K/Pdt/2010berapa jumlah nilai perhitungan Kewajiban Pemohon Verzet, oleh karenaitu sepanjang belum adanya kejelasan berapa jumlah yang mendasaridan mempunyai kekuatan hukum maka Pelaksanaan Lelang ataupenjualan di muka umum tidak bisa dilaksanakan danharusditangguhkan;Bahwa pada intinya PT.
Menyatakan dengan adanya Verzet ini, maka sejak terdaftar padaPengadilan Negeri P.Raya, maka pelaksanaan Lelang Eksekusi/Penjualan di muka umum berdasarkan Surat Panitera Kepala PengadilanNegeri P.Raya No.
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 145/B/PK/PJK/2008gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajakatau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (2) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuanumum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang No. 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku ;Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf b, UndangUndang No. 16Tahun 2000 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan, yang berbunyi :Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : Keputusan yangberkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkandalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ;Bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Ayat (1) : Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepadaPengadilan Pajak ;Ayat (3) : Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap
keputusan selaingugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat ;Ayat (6) : Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) kKeputusandiajukan 1 (satu) surat gugatan ;Bahwa sesuai dengan persyaratan formal tersebut, maka Penggugatmengajukan gugatan dan memenuhi persyaratan formal, yaitu :1.
Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan1 (satu) surat gugatan ;Persyaratan Material.Bahwa ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17B UndangUndang No. 16 Tahun2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Hal. 2 dari 15 hal. Put.
133 — 71
Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka sangat jelasTerlawan 1, yang melakukan pelaksanaan lelang eksekusi atas permintaan dariTerlawan 24, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUH Perdata, sebab perbuatan mengumumkan akan pelaksanaan Ilelangeksekusi tersebut sebagaimana surat nomor : W221A/1074/HK.05/X/2010, tanggal 26Oktober 2010, tentang mohon bantuan eksekusi lelang, dan surat pengumuman pertamalelang eksekusi Pengadilan Agama Mataram,
Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak daliV/alasan Pelawan pada angka 5 (lima)yang menyatakan bahwa Terlawan I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,terhadap tindak lanjut permohonan pelaksanaan lelang yang diminta oleh Terlawan24.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agungtentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilan halaman149 yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu pelelangan yang telahdilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan..Jadi dengan demikian Lelang yang dilakukan Terlawan I tidak dapat dibatalkankarena telah sah secara hokum ; 16.
Oleh karena itu, maka Pelawan tidak mempunyai hak mengajukan perlawananterhadap pelaksanaan eksekusi perkara a quo (non persona Standi in Judicio) ; Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah secara hukum, pihaktereksekusi dapat mengajukan perkara perlawanan atau tidak dan atas dasar apakahPelawan mengajukan perkara perlawanan ini?
Tidak ada Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Badan Pertanahan Kota Mataram,sehingga pelaksanaan lelang eksekusi bertentangan dengan pasal 7 Kep. Menkeu, jo.Pasal 7 Kep. DJPN, jo. Pasal 9 Kep. DJPLN Nomor 35/PL/2002 ; 4. Penentuan harga limit lelang terhadap obyek lelang eksekusi tidak prosedural danmelanggar hakhak keperdataan Pelawan selaku Pemilik obyek lelang eksekusi ; 5.
98 — 73
Membatalkan pelaksanaan eksekusi perkara perdata No..19/Pdt..E/2016/PN.SIlmn yang dilakukan oleh TERLAWAN berdasar hukumyang berlaku sehingga beralasan untuk pengangkatan sita barang milikPELAWAN.7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu meskipun ada upaya hukum lain (U/t Voerbaar Bij Voorad) .8.
Namun pada kenyataannya antara posita denganpetitum gugatan Penggugat tidak sejalan dan bertentangan.Bahwa title perlawanan Pelawan dengan jelas disebutkan yaituPerlawanan Pihak Ketiga atas pelaksanaan eksekusi, namun dalam positamaupun petitium terdapat dalil mengenai perbuatan melawan hukum danganti rugi.
Dalam Buku Il MahkamahAgung soal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan(1998) menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita(termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik, jadihanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalahpemilik barang.
Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan atas Obyek Lelang oleh Turut Terlawan sebagaimanaAkta Risalah Nomor 548/2013 tertanggal 27 November 2013 denganPemenang Lelangnya Terlawanl ;7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan eksekusipengosongan atas Obyek Lelang yang dilaksanakan Pengadilan NegeriSleman Nomor : Nomor 19/Pdt.E/2015/PN.Smn yang dimohon olehTerlawan ! ;Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT YYK248.
Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan PutusanSerta Merta.