Ditemukan 184713 data
RUBY
Terdakwa:
MISRADI BIN UTAR
60 — 10
RUBY
Terdakwa:
MISRADI BIN UTAR
10 — 13
1.Amir Nurahman,SH
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
SULISTIJANTO
75 — 16
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Sulistijanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakan alat, metode atau cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat ijin
MENGADILI1.Menyatakan Terdakwa Sulistijanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakanalat, metode atau cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yangbersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat ijin praktik 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;3.
117 — 59
SAMSUL HADI SH
Terdakwa:
ACHMAD JUNAEDI.
114 — 11
Terbanding/Terdakwa : TENGKU SAPRIZAL BIN TENGKU ABU BAKAR
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Deddy Herliyantho, SH.
50 — 33
SAMSUL HADI SH
Terdakwa:
EKO HADI WALUYO.
2 — 2
MUARIF, SH.
Terdakwa:
SUBITO
39 — 7
HERY SUSANTO SH
Terdakwa:
BAHREN Bin KAMALUDDIN
20 — 0
1.Amir Nurahman,SH
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
SULISTIJANTO
8 — 6
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Sulistijanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakan alat, metode atau cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat ijin
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUS A NNomor. 17 P/HUM/2005.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGYang memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005 Tanggal 16 Maret 2005Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001Tentang Pelayanan Di Bidang Pertanian, Karena Bertentangan Dengan Pasal145 Ayat (3) UndangUndang Nomor. 32 Tahun 2004 Dan Azas KelembagaanAtau Organ Pembentuk Yang Tepat Yang Dimuat Dalam Pasal
Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001tersebut diatas telah berlangsung hampir 4 (empat) tahun lamanya, dan telahmemberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dariSektor Pelayanan di bidang pertanian ;Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 17 P/HUM2005.3. Bahwa dalam perjalanannya Pemerintah Kota Bandung dikagetkan olehkeputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang secara tibatibamembatalkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud adalahKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005 tanggal 16 Maret2005 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian ;4.
Menyatakan batal demi hukum (nietig van rechtswege) Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentangPembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001tentang Pelayanan di Bidang Pertanian ;2. Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005tanggal 16 Maret 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota BandungNomor. 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat ;3.
Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencabut danmenyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang Pembatalan Peraturan DaerahKota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di BidangPertanian ;4.
209 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
364 — 186
Yakob terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
PMI Aceh Utara yang diterima langsungoleh saksi Rahmad Hidayat Bin Muhammad Majid yang bertugasdibagian pelayanan UTD. PMI Aceh Utara, kemudian karena pasiensaksi Badriah Daud Binti Tgk. Daud adalah pasien baru maka formpermintaan darah beserta sampel darahnya diteruskan kepada saksiLazuardi Bin Achyarudin selaku petugas bagian laboratorium UTD.
Arun;Bahwa tanggung jawab terdakwa menyangkut pelayanan, teknis mediskeperawatan di ruangannya;Bahwa yang harus dilakukan terdakwa ketika pergantian shift yaknimemberikan informasi mengenai pelayanan yang menyangkut pasien,kemudian dicatat dalam lembaran keperawatan dan itu harusditandatangani kepala shift;Bahwa dokter biasanya yang memerintahkan transfusi darah;Bahwa untuk jenis golongan darah PMI yang menentukan;Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2016/PNLsme Bahwa pada saat kejadian saksi
Tolok ukur culpa lata adalah:e Bertentangan dengan hukum;e Akibatnya dapat dibayangkan;e Akibatnya dapat dihindarkan;e Perbuatannya dapat dipersalahkan.Menimbang, bahwa pengertian Penerima pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untukmemperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidaklangsung kepada tenaga kesehatan;Menimbang
158 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;
PUTUSANNomor 111 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di GedungKeuangan Negara Gedung C Lantai I, jalan Tgk.
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPARMAN VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA;;
126 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG VS BUDIMAN;
227 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
LATERSIA PRIMA LESTARI VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI;
., kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Cuaca Teger & Partners, beralamat di Tangerang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMABINJAI, tempat kedudukan di Jalan Jambi Nomor 1,Rambung Barat, Binjai, 20722,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sambogo Seputro, S.H.
117 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASWANDI VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PANDAN;;
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT VS CV. BELILAS PERMAI