HAGUS SUANTO LAWANPT TEMPO INTI MEDIA HARIAN PEMIMPIN REDAKSI HARIAN KORAN TEMPO STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG HUKUM ,HAM DAN PEMBERANTASAN KKN Cq PEMERINTAH RISEKRETARIAT SATGAS PEMBERAANTASAN MAFIA HUKUM Cq KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Cq PRESIDEN RI Cq PEMERINTAH RIPRESIDEN RI Cq PEMERINTAH RIKETUA SATGAS PEMBERAANTASAN MAFIA HUKUM Cq KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Cq. PRESIDEN RI Cq. PEMERINTAH RIDR IUR ADMAN BUYUNG NASUTION SH

Il;STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG HUKUM ,HAM DAN PEMBERANTASANKKN Cq PEMERINTAH RI Alamat: gedung Bina Graha JI Veteran No16 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;SEKRETARIAT SATGAS PEMBERAANTASAN MAFIA HUKUM Cq KETUASATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Cq PRESIDEN RI CqPEMERINTAH RI .Alamat di Gedung Bina Graha JL Veteran No 16Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;PRESIDEN RI Cq PEMERINTAH RI Alamat : gedung Bina Graha JI.

VeteranNo 16 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;KETUA SATGAS PEMBERAANTASAN MAFIA HUKUM Cq KETUA SATGASPEMBERANTASAN MAFIA HUKUM Cq. PRESIDEN RI Cq.PEMERINTAH RI .Alamat di Gedung Bina Graha JL Veteran No 16Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;DR IUR ADMAN BUYUNG NASUTION SH Alamat gedung Menara Global Lt 3Halaman 1 dari55 hal.

bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulanMaret 2012 telah mengambil uang orang lain melalui Kartu Elektronik yang telah21dipalsukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatantersebut terdakwa lakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.Dengan demikian unsur Secara berturutturut sehingga dipandang sebagai perbuatanyang berlanjut juga telah terbukti;Kedua Primair melanggar ketentuan pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) UU RI tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberaantasan

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkantetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberaantasan

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkantetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberaantasan

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Banjarnegara tertanggal 15 September 2014, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut : 0 no none mene nn nnnnonee1.Menyatakan terdakwa SUBERKAH Bin (alm) SANMOHARI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsimelanggar pasal 2 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahanUURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberaantasan

,M.M bersalahmelakuan tindak pidana secara bersamasama sebagaiman diaturandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 tahun 1999 Tentang Pemberaantasan Tindak Pidana Korupsisabagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Halaman 3 Putusan Perkara Nomor :10/Pid.Sus.TPK/2017/PNJap Pemberatasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan kami;Halaman 31 dari 55.

AHLI EKO CAHYONO, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa dasar hukum atas kewenangan Ahli sebagai Auditur BPKP PerwakilanJawa Timur adalah : Pasal 6 a dan penjelasan pasal 6 UU RI No. 30 Tahun 2002tentan Komisi Pemberaantasan Korupsi (KPK), kemudian Keputusan Presiden RINomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

dengan Jaksa Penuntut Umummaupun Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama ;Menimbang sesuai fakta persidangan terdakwa tidak mendapatuntung dari keuntungan yang diperoleh PT.Pahlawan Roata atau tidak adabukti harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsiperkara a quwo maka menurut majelis hakim tingkat banding pasal 18 ayat(1) undangundang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undangundangno. 20 tahun 2001 tentang Pemberaantasan

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan subsidair pasal 3UndangUndang R.I No, 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang R.I No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberaantasan TindakPidana Korupsi dijunctokan dengan pasal 18 ayat (1) Undangundang R.1 No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan subsidair pasal 3UndangUndang R.I No, 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang R.I No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberaantasan TindakPidana Korupsi dijunctokan dengan pasal 18 ayat (1) Undangundang R.1 No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No