Ditemukan 90786 data
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Imam BonjolNo. 9 Medan tepatnya di gedung DPRD Tingkat Sumatera Utara atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauturut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasanMencerai beraikan persidangan badan pembuat UndangUndang, Pemerintahanatau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau asas kekuasaan Negara,Memaksa untuk mengambil atau tidak mengambil Keputusan, atau MengusirKetua
Menyatakan Terdakwa, HASUDUNGAN ADE PUTRA SILAENterbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidanamembubarkan suatu sidang Badan Pembuat UndangUndang,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 jo 55 ayat1 ke 1 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASUDUNGAN ADEPUTRA SILAEN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potongselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahTerdakwa tetap ditahan ;3.
Dengan demikian DPRD SU bukanlahbadan pembuat undangundang.Dari ketentuan pasalpasal ini, berarti pemegang kekuasaan pemerintahan(Eksekutif) adalah Presiden, yang berarti pula bukannya DPRD, In Casu DPRDSumatera Utara.Bahwa Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas namapemerintahan : Pasal 19 ayat (1) VUD 1945 : Anggota DPR dipilin melalui Pemilinan Umum; Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 : Pemilihan Umum diselenggarakan untukmemilin anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden DPRD ;Hal.
155 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
TANJUNG NUSA PERSADA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM BATUSANGKAR;
., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Komite Supremasi HukumIndonesia (KSHI), beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 99KSHI.K2612.18, tanggal26 Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RSUD. PROF.DR. M. ALI HANAFIAH SM BATUSANGKAR, tempatkedudukan di Jalan Bundo Kandung Nomor 1BatusangkarSumatera Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jasrinaldi, S.H., S.Sos.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) RSUD. Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor600/1131/PK/SetRSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal suratPemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD.Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) RSUD. Prof. DR. M.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) RSUD. Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor600/1131/PK/SetRSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihalPemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD.Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) RSUD. Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar,Nomor 600/1131/PK/SetRSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018,Halaman 3 dari 6 halaman.
176 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAFARNAH JAYA UTAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR;
155 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG INTAN VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
., MA & REKAN, beralamat di Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Februari 2020;Pemohon Kasasi;LawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALANNASIONAL WILAYAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR., tempat Kedudukan di Jalan SyarifudinYoes, RI 45, Nomor 7374, Balikpapan, yangdiwakili oleh Nuryani, S.T., jabatan PejabatPembuat Komitmen (PKK) 1.6 Provinsi KalimantanTimur;Selanjutnya memberi kuasa kepada Yuli Nuryaniti.
Dalam Pokok Perkara.1.2:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan TindakanPemerintahan yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor UM 0206/PJN.WIL.IKT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, PerihalPemutusan Kontrak;Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memulihkan nama baik / hakhak Penggugat seperti sediakala atau dianggap tidak pernah adaKeputusan
Tata Usaha Negara ( KTUN ) Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah ProvinsiKalimantan Timur, Nomor UM 02 06/PJN.WIL.IKT/234, Tanggal 22Nopember 2019, Perinal Pemutusan Kontrak;Halaman 2 dari 6 halaman.
152 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRAPRASASTI KONSORINDO VS KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR / PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);;
212 — 60
PUDAN KREASI Tergugat:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM Intervensi:PT. BINTANIKA JAYA
136 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 4,5 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUDAN KREASI;;
238 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PK.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA VS CV. TRIGIL;
PUTUSANNomor 486 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANMOTOR TEMPEL 15 PK DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran PertanianKalasey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa,Provinsi Sulawesi Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Flora Krisen, S.H.
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTI RIMBA PERSADA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II;;
269 — 89
Pengugat : ERWAN YUNI SURYANTA, STTergugat : Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Pemukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau
Telah membaca berkas perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang pada tanggal 17 Februari 2021, dimana dalil GugatanPenggugat pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketasebagai berikut:Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan KawasanPermukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman ProvinsiKepulauan
125 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA KUPANG., 2. PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG,tempat kedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, KelurahanKelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Novan Erwin Manafe,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diKota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.66/XI1/2019, tanggal 11 Desember 2019;ll.
235 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPECTRATAMA PERKASA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH PUSAT JANTUNG TERPADU (PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG;
., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law FirmIndra & Wendys Partner, beralamat di Kota Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/K/TUN/SKI&W/III/2020, tanggal 3 Februari 2020;Pemohon Kasasi;LawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAANLANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH PUSATJANTUNG TERPADU (PJT) RSUP DR. M. DJAMILPADANG, tempat kedudukan di RSUP Dr. M.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan LanjutanPembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M.Djamil Padang, Nomor BN.01.02/Il.PPK/307/2019, tanggal 18Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung PusatJantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M.
123 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAHAYA TUNGGAL ABADI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT;
176 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG PELAKSANAAN JALAN WILAYAH TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN VS PT. GADING KENCANA MULYA;;
160 — 31
SUWITO MELAWAN- 1.Pemerintah Kabupaten Bengkalis - 2.Pejabat Pembuat Komitmen - 3.Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) - 4.CV. Debby Mandiri Karya Teknik
BLs, telah mengajukan Gugatan sebagaiberikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan (CV RATIWIJAYA) yang didirikanberdasarkan Akta Perseroan komanditer Nomor 100 tanggal 15 Januari yangdibuat oleh Halomoan Gultom, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang berkantor di JI.
sebagaiman pelaksaan lelang denganmengikuti PerPres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No.54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian TERGUGATmengeluarkan pengumumuman hasil lelang melalui websitenya http/Ipse.bengkalis.go.id/rekanan/lelangperserta/1592161/true, dimana hasilpengumuman tersebut, PENGGUGAT berada nomor urutan ke 7 (tujuh) dandisebutkan tidak melampirkan izin radio sesuai dengan yang diminta berdasarkanspesipikasi pengadaan barang yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
110 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERSERVASI JALAN SP. PANAM-SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU VS PT. KURNIA INDAH DWIAJI;;
93 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022., 2. CV PUTRA MANDIRI;;
292 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN tersebut
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN VS NURCAHYA KETAREN