Ditemukan 30848 data
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penerbitan objek sengketa 2 dan 3adalah upaya Pemda sehubungan dengan penataan OrganisasiPemerintahan Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Ir.
121 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
316 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 10
92 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ketiganya kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Nirahua Latar danRekan, beralamat di BTN Pemda Blok II. Nomor 38 HalongAtas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 September 2016;BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Jalan GeserNomor 4, Masohi, Maluku Tengah;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.2.Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukumpada Kantor Bupati Maluku Tengah;Abd.
85 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
kKemudian Penggugat menemui BapakKapolsek Kampung Dalam, yang kemudian Bapak Kapolsekmenyarankan kepada Penggugat agar Penggugat yang mengundanguntuk mencari penyelesaian masalah uang yang hilang tersebut, yangkemudian saran dari Bapak Kapolsek tersebut Penggugat jalankan yangkemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 Penggugat mengundangseluruh anggota BAMUS, Staf/Kaur Nagari serta seluruh Wali Korongtermasuk Ketua KAN dan turut mengundang Bapak Kapolsek, BapakCamat, Kabag Pemerintahan Nagari, Kabag Hukum Pemda
Putusan Nomor 396 K/TUN/2017sengketa pada tanggal 22 Agustus 2016, karena objek sengketa keluar 2(dua) hari setelah keputusan rapat tanggal 20 Agustus 2016;Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat menduga kalau BapakCamat dan Kabag Pemerintahan Nagari telah ikut bersekongkol denganperangkat Nagari untuk memberhentikan Penggugat;Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2016, Penggugat menerimasurat dari Inspektorat Pemda Kabupaten PadangPariaman, bahwa didalam surat tersebut berdasarkan Surat Sekda
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap