SARI DEWITA MELAWAN PEMRINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG KOTA BATAM

Priyanto Bin Kaijiman, umur 40 tahun, agama Islam, pekeijaan Kaur Pemrintahan,tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:e Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon ;e Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, semula rukun danharmonis, namun sekarang telah berpisah selama tahun;.

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datangmenghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti surat berupa:e Asli Surat Keterangan/ Pengantar, No. 08/ I/ 2012 dari KasiPemerintahan dan Pembangunan Desa Selandaka, tertanggal 7Januari 2013 (bukti P1);e Foto kopi Surat Keterangan Lahir dari bidan penolong, tertanggal 5Maret 2005 (bukti P2);e Foto kopi Surat Kelahiran, No. 03/ Ill/ 05, dari Kasi Pemrintahan

Bahwa, pada tanggal 06 Maret 1962, Djuhara Bin Kartayuda telahmeninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit sesuai dengan SuratKeterangan Pernyataan Kematian Nomor : 474.3/58/X/2017 An.Djuharabin Kartayuda yang dikeluarkan oleh Pemrintahan Kabupaten BandungKecamatan Cimenyan, Desa Cikadut tertanggal 25Oktober 2017 danpada tanggal 10 Desember 1993, Acah binti H.

Bahwa, pada sekitar Tahun 1950, Sukadiwidjaja Alias Sukadi binKartayuda telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakitsesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 603/SKKmt/KBGD /XI/2017 yang dikeluarkan oleh Pemrintahan Kota Bandung KecamatanHal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 1708/Pdt.P/2019/PA.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxx atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Pemrintahan Kabupaten Badungg tanggalHal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2021/PA.Bdg27052018 telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai cukupoleh Ketua majelis diberi kode P.1;.

terhadap barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam beserta SIMcard, (satu)lembar rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pena dirampas untukdimusnakan ;e Uang tunai sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untukdimusnakan ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemrintahan

Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 32 Tahun 2004tentang Pemrintahan Daerah pasal 236 ayat (1)disebutkan:*"Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pada saat mulaiberlakunya undangundang ini, tetap menjalankan tugassampai habis masa jabatannya;3.3. Pengertian Perangkat Desa adalah sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah pasal 202 ayat (2):*Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan PerangkatDesa lainnya;3.4.

terhadap barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam beserta SIMcard, (satu)lembar rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pena dirampas untukdimusnakan ;e Uang tunai sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untukdimusnakan ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemrintahan

Yusri, Asisten Pemrintahan Setdakab Pidie,Ramli Usman, SH, MH, Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie,Marlinda Aiha, ST, SH, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAMSetdakab Pidie, Syarbaini, SH, Kasubbag Informasi danDokumentasi Hukum Setdakab Pidie dan Ikramullah, SH PIt.Kasubbag Peraturan Perundangudangan Setdakab Pidie,Alamat di Jin. Prof. A.

Nama : MEZAK HULISELAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Kepala Pemrintahan/Raja Negeri Nolloth; Tempat tinggal : di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah ; ---------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. DANIEL W. NIRAHUA, SH MH. 2. HELMY J. SULILATU, SH MH3.

NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal: MEZAK HULISELAN;: Indonesia;: Kepala Pemrintahan / Raja NegeriNolloth;: di Negeri Nolloth,Kecamatan SaparuaTimur, Kabupaten Maluku Tengah;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.;2. HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.;3. JAKOBIS SIAHAYA, S.H.;semuanya kewarganegaraanHukum pada kantor Nirahua Latar danIndonesia, Pekerjaan advokat dan konsultanrekan, tempat tinggal JalanPHB.RT.020/RW.007 Halong Atas Kec.

TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarHal. 23 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.pendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

172.500.000, tanggal 26 Desember 2005.Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan memenuhiketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemrintahan yang menyatakan bahwasyaratsahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; b. dibuat sesuai dengan prosedur ; dan c. substansinya yang sesuai dengan objek keputusan. 11.Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor :884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April

Bahwa, menurut Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) undangundang18.19.nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengaturperihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturanperundangundangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannyadan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan;Bahwa, Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemrintahan juga telah menegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kewajiban:a., membuat Keputusan

terhadap asasasas Umum Pemerintahan yang baikyaitu asas Pelayanan yang baik dimana jelas didapati fakta Termohontidak memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon dengan caramengabaikan /atau mendiamkan surat permohonan Pemohon;Bahwa, tindakan dan Perbuatan Termohon yang dengan tidakmenetapkan dan/atau. melakukan keputusan dan/atau tidakdilakukannya Tindakan atas Permohonan Pemohon adalah salah satuperbuatan yang melanggar Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemrintahan

ditolak adalah keliru,karena peristiwaperistiwa tersebut adalah merupakan peristiwahukum ,hubungan hukum dan kepentingan para ahli waris lainya.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriKlaten telah keliru dalam menafsirkan dan menilai alat buktidalam pemeriksaan pokok perkara sehingga menyebabkanmembuat suatu kesimpulan yang keliru dan membuat asumsisendiri mengenai suatu peristiwa pada masa lampau tentangtentang perolehan hak atas tanah Tergugat dengan haraga wajardan disaksikan oleh pemrintahan

Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;17.Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanah tanggal11 April 2005.Hal. 29 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks3018.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;19.Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

tanggal 26 Desember 2005.16.Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;17.Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanah tanggal11 April 2005.18.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;19.Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

Kesatu saru bulan setalahdana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan danhibah serta buktibukti asli lainnya yang sah sesuai dengan RAB terlampir.Ayat 4 Pertanggungjawabn sebagiamana dimaksud pada ayat (3) berupaLaporan Realisasi Fisik (foto kondisi fisik 0%, 50% dan 100%) dan RincianPenggunaan Dana dilengkapi dengan copy buktibukti pengguanaan dana sesuaidengan NPHD dan RABAyat 6 Menyetorkan kembali sisa dan hibah daerah yang tidak dapatdirealisasikan ke rekening Kas Daerah Pemrintahan

saru bulan setalahdana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan danhibah serta buktibukti asli lainnya yang sah sesuai dengan RAB terlampir.e Ayat 4 Pertanggungjawabn sebagiamana dimaksud pada ayat (3) berupaLaporan Realisasi Fisik (foto kondisi fisik 0%, 50% dan 100%) dan RincianPenggunaan Dana dilengkapi dengan copy buktibukti pengguanaan dana sesuaidengan NPHD dan RABe Ayat 6 Menyetorkan kembali sisa dan hibah daerah yang tidak dapatdirealisasikan ke rekening Kas Daerah Pemrintahan

Lurah, Kasi Pemrintahan, Kelurahan **,maka panggilan sudah disampaikan secara resmi dan patut dan ternyataketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum dan perundangundangan yang berlaku;Hal. 4 dari 16 Put.

Cakap melakukan perbuatan hukum.12.Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakanurusan pemrintahan di bidang social kabupaten/kotasetempat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohontelah memenuhi syaratsyarat tersebut sehingga dengan memperhatikanketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon harusdinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama Anak;Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah ditetapkan sebagaiwali

Secaraadministrative Pemrintahan adalah d iayah yang sangat berbeda.Disamping itu di lokasi Penang erdakwa/Pembanding tidakditemukan Toko VCD. Menurut Gry Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan took adalah erupa bangunan permanen tempatmenjual barangbarang.

Permohonan ic perkara ini melalui PengadilanTata Usaha Negara Surabaya, dan oleh karenanya sudahsepatutnya Permohonan ini dinyatakan diterima dan dikabulkan ;14.Bahwa mencermati tindakan Termohon, yang tidak segeramenanggapi dan memberikan jawaban Surat PermohonanPemohon tanggal 17 Januari 2019 Perihal : Permohonankeringanan dalam pembayaran Pajak Restoran, yang diterima olehTermohon pada tangal 18 Januari 2019, sampai dengandiajukannya Permohonan a quo, jelas bertentangan dan melanggarAzasAzas Umum Pemrintahan