Ditemukan 3826 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penebangan penambangan pengembangan penyerangan penabangan
Penelusuran terkait : Ganti rugiganti rugi atas keterlambatan jasa penerbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-01-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 25 Januari 2022 — AHMAD KODIR bin JUNED EFENDI, DKK.
251 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum
Register : 04-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN PONOROGO Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.Mayang Ratnasari, S.H.
2.Bheti Widyastuti, S.H.
3.BAGAS PRASETYO UTOMO, SH
Terdakwa:
1.Hanif Fatkur Rizal Bin Girun
2.Choirul Masdar Bin Toiman
3.MUHAMMAD ADIB MAULANA Bin SOLIKIN Alm
4.FAJAR ALFIANSYAH Alias VIAN Bin MARDI
5.MOH SAIIN Bin KARNI
157 — 50
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 16-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 725/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
BAYU UTOMO
345 — 168
  • JAS (jasa Angkasa Semesta) danmelayani penumpang dari penerbangan Cathay Pacific yang berasal dariTaiwan, kemudian saksi Andik Setyawan berinisiatif untuk melihat kedalamruangan Supervisor dan menanyakan apakah ada seseorang yangmengaku sebagai petugas PT.
    JAS untuk melakukan tindakpidana penerbangan; Bahwa selama saksi bekerja, kejadian tersebut baru kali ini terjadi;Saksi Il.
    JAS merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa, dari karenaTerdakwa telah menggunakan identitas pas bandara palsu atas nama PT.JAS untuk melakukan tindak pidana penerbangan; Bahwa selama saksi bekerja, kejadian tersebut baru kali ini terjadi;Saksi Ill.
    ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsurunsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengandakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu pasal 421 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan Atau Kedua pasal 432 Undangundang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan;Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukumacara pidana yang diikuti
Pengadilan PN WAMENA Pidana Umum
Register : 13-07-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN WAMENA Nomor 44/Pid.B/2023/PN Wmn
Tanggal 12 September 2023 — Penuntut Umum:
Margrith Ellains Duwiri, S.H
Terdakwa:
Edi Giban
162 — 42
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum
Register : 14-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.BRAM DHANANJAYA
2.ARI BUDIARTI,S.H
Terdakwa:
1.MUHARI Bin NASIRUN
2.SUKARNO alias KARNO bin SAKAT
3.SUGIANTO bin KADERI
82 — 20
  • Menyatakan Barang Bukti berupa:

    - 1 (satu) kardus daun kelapa kering/ daun pisang kering;

    - 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran;

    Dimusnahkan

    - 1 (satu) Flashdisk warna merah Sandisk kapasitas 8GB, dengan isi video Penerbangan Balon Udara bebas tanpa awak persawahan desa Banaran, Kec. Geger, Kab. Madiun pada tanggal 20 Mei 2021;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    4.

Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lbj
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
MARIA DO ROSARIO DO SANTOS RODRIGUES
252 — 199

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa Maria Do Rosario Do Santos Rodrigues tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan
      mewujudkan penerbangan sipil yangmemenuhi unsur keselamatan, kKeamanan maupun pelayanan (setidaknyaseluruh persyaratan minimum); Bahwa komunikasi atau informasi atau ancaman BOM adalah sesuatuyang sensitif jika diucapkan di area penerbangan (bandara ataupunpesawat udara).
      yang dilakukan oleh unit aviation security di bandara maupunoleh personel penerbangan jika terjadi di pesawat udara.
      ;Menimbang, bahwa Pasal 437 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun2009 tentang Penerbangan unsur unsurnya adalah sebagai berikut:1.
      , pada Pasal 1 angka 48, menyebutkan bahwa yangdimaskud dengan Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaanterpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara,pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, sertafasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;Menimbang, bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritasutama dalam dunia penerbangan dan tidak ada kompromi dan toleransiterhadap hal tersebut.
      suatupenerbangan pesawat udara adalah masuk dalam kategori perbuatan yangmembahayakan keselamatan penerbangan.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 22-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 74/Pid.B/2018/PN Krs
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
JANUARDI JAKHSA NEGARA
Terdakwa:
Juwardi al P. Sofi Bin Sukar
58 — 15
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 02-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN WONOSOBO Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wsb
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
2.Risa Arintahadi SH
3.Danang Sucahyo SH.
Terdakwa:
1.Ahmad Kodir Bin Juned Efendi
2.Abdul Rokhman Bin Nurhakim
3.Suhardi Bin Mubasir
4.Miftahudin Bin Jumadi
307 — 137
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 21-12-2020 — Putus : 22-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 529/Pid/2020/PT SMG
Tanggal 22 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ahmad Kodir Bin Juned Efendi
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Abdul Rokhman Bin Nurhakim
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Suhardi Bin Mubasir
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Miftahudin Bin Jumadi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Danang Sucahyo SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : Risa Arintahadi SH
117 — 71
  • Adiwarno, Kecamatan SelomertoTerdakwa I menerbangkan balon udara tersebut dengan cara bagian atas balonudara dikaitkan pada bambu dan didirikan, lalu tempurung kelapa yang diberisolar dinyalakan dalam tungku yang sudah dipersiapkan di bawah balon udarapenuh terisi udara atau asap maka balon kemudian dilepaskan;Bahwa pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbangdi atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udaraterhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan
    Balon udarabaik yang dikendalikan oleh awak ataupun bebas tanpa awak adalah termasukPesawat Udara, karena balon udara terbang dan bergerak karena gaya angkatreaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yangdigunakan untuk penerbangan;Bahwa balon udara yang digantungi petasan seperti yang merekaTerdakwa, Terdakwa Il, Terdakwa Ill, dan Terdakwa IV buat dan diterbangkandapat membahayakan pesawat juga mengancam keselamatan orang lain;Halaman 3 Putusan Nomor 529Pid/2020/PT SMGBahwa
    balon udara yang bebas tanpa awak tidak dapat dikendalikandan pergerakannya tergantung pada arah angin kemana angin bergerak.Apabila balon udara tersebut tersangkut pada jalur transmisi listrik maka akanmengganggu distribusi listrik, dan bila balon udara itu jatuh menimpa orang ataubarang milik orang lain akan menjadi korban;Bahwa balon udara yang diterbangkan tanpa tambatan dapat terbangtinggi dan terbawa angin serta melintas di jalurjalur penerbangan sehinggadapat mengganggu operasi penerbangan
    Sedangkan apabila balon udara terhisap mesin pesawat, maka mesinakan mengalami kegagalan fungsi kerjanya dan dalam kondisi yang ekstrimmesin pesawat dapat meledak diatas;Perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 411 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan jo.
    kami dan menyatakan terdakwa Ahmad Kodir Bin Juned Efendi, terdakwa II Abdul Rokhman Bin Nurhakim,terdakwa III Suhardi Bin Mubasir, terdakwa IV Miftahudin Bin Jumadi telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turutserta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yangmembahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barangsebagaimana didakwa dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 411 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN WONOSOBO Nomor 63/Pid.B/2022/PN Wsb
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
1.SYAMSU YONI SUPRAPTO, S.H.
2.Mikha Dewiyanti Putri,S.H.
3.Danang Sucahyo SH., M.H.
Terdakwa:
1.AZA ALFITO DINOFA Bin TAAT FAJAR
2.MUHAMMAD FARIS ZAIRI Bin DODY FAISAL
3.FIRMAN GUSFAKHUL MAULANA Bin FAIZIN
88 — 56
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002 K/PDT/2009
MASDARI TASMIN, SH.MH.; PIMPINAN PT. METRO BATAVIA DKK
228 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2002 K/PDT/2009Dengan merujuk pada UU No.8 Tahun 1999 Pasal 4 diatas :Bahwa atas keterlambatan keberangkatan penerbangan tersebutPenggugat menderita kerugian materil, dimana rencana keberangkatanPenggugat ke Surabaya dengan menggunakan jasa penerbangan Batavia Air(Tergugat dan Il) adalah untuk bertemu dengan klien di Surabaya pada pukul19.00 WIB dengan maksud membicarakan mengenai permintaan jasa bantuanhukum kepada Penggugat selaku Advokat.
    Tetapi dengan keterlambatanpenerbangan tersebut, maka menyebabkan batalnya perjanjian untukmenyelesaikan perkara/perjanjian untuk meminta jasa bantuan hukum kepadaPenggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan berakibatpula pada menurunnya kepercayaan klien terhadap Penggugat, dan kedatanganPenggugat ke Surabaya pada pukul 01.00 WIB siasia dan tidak ada gunanya;Bahwa kerugian Penggugat secara moril akibat penundaan keberangkatan penerbangan tersebut adalah ketidak nyamanan lelah dan
    kondisibadan yang menjadi tidak fit yang dialami Penggugat karena menunggu keberangkatan Batavia Air (Tergugat dan Il) tertunda penerbangannya selama 10(Ssepuluh) jam;Bahwa oleh karena keterlambatan keberangkatan penerbangan makajelas perbuatan Tergugat dan Il (Batavia Air) tersebut adalah cidera janji danbertentangan dengan UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, Pasal 4 huruf (a) dan (c) oleh karenanya cukup beralasan hukumbagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat
    dan Tergugat Il(Batavia Air) secara tanggung renteng membayar kerugian sebagai berikut :Bahwa maiteriil yang diderita Penggugat berupa hilangnya honorariumdari calon klien sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);Kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah);Bahwa pada tanggal 9 April 2007 Penggugat telah mengirim somasikepada Tergugat dan Il yang isinya adalah Penggugat meminta ganti rugikerugian akibat keterlambatan penerbangan tersebut
    sehingga menyebabkanPenggugat menderita kerugian baik materiil maupun moril;Bahwa pada tanggal 17 April 2007 Tergugat telah mengirim jawabandari somasi Penggugat yang isinya adalah keterlambatan tersebut sematamatauntuk keselamatan penerbangan dan mengenai ganti kerugian atasketerlambatan tersebut Tergugat dan Il tidak bertanggung jawab denganalasan sesuai ketentuan syaratsyarat Perjanjian Peraturan Dalam Negeri yanghal.2 dari 9 hal.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN NABIRE Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Nab
Tanggal 31 Oktober 2019 — PACIFIC AIR HOLDINGS, DBA DELTA WING EQUIPMENT, LLC sebagai Pemohon; PT SPIRIT AVIA SENTOSA sebagai Termohon;
423 — 258
  • Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udarauntuk mengadakan pertemuan untuk meminta bantuan pelaksanaan upaya pemulihanhak Pemohon (kreditur) berdasarkan Perjanjian Sewa, sesuai dengan amanat Pasal 76UU Penerbangan;Pasal 76 UU Penerbangan: Kementenan yang membidangi urusan penerbangan dan instansipemerinitah lainnya harus membantu dan memperancar pelaksanaanupaya pemulihan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan peyanjiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 71Penielasan Pasal 76 UU Penerbangan
    Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan 77 UU Penerbangan, objek pesawatudara (termasuk Pesawat Pemohon in casu) dapat dibebani dengan kepentinganinternasional yang timbul dari suatu peranjian sewa guna usaha dan berdasarkanpenjelasan di atas, jelas Pemohon mempunyaihakatasupayapemulihanberdasarkanPerjanjianSewa, UU Penerbangan, KonvensiCape Town, danPerpres 8/2007.Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Konvensi Cape Town, Pasal 79 dan 80 UU Penerbangan,apabila debitur (FlyingSAS in casu) melakukan wanprestasi
    Bahwa, berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) UU Penerbangan dan Penjelasannya, apabiladebitur (FlyingSAS in casu) melakukan wanpresiasi, kreditur (Pemohon in casu)dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakansementara.
    BAHWA PERMOHONAN' PENETAPAN' TINDAKAN SEMENTARA YANGDIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN, DAN PERATURANPRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2007 Jo. KONVENSI CAPE TOWN SEHINGGAHARUS DINYATAKAN DITOLAK.1.
    Bahwa selain daripada itu proses pemeriksaan perkara ini adalah didasarkan padaketentuan Pasal 79 UU Penerbangan dan Konvensi Cape Town Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 08-09-2006 — Upload : 10-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658K/PDT/2006
Tanggal 8 September 2006 — . ; PT (PERSERO) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
319 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; PT (PERSERO) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DARWIN MASRUL HARAHAP VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL;
169 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARWIN MASRUL HARAHAP VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL;
    ., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) Blok H4 Nomor 65,Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSANASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Pemuda PersilNomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizky Angger Perkasa,S.H., jabatan Staf Bagian Hukum, Biro Sumber DayaManusia, Organisasi dan Hukum, dan kawan, berdasarkanSurat
    Kuasa Khusus Nomor 45/HK.02.02/2/2019, tanggal2/ Februari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:le2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupaSurat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratPenunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S.1.M/III/86. ;4.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratPenunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S. 1. M/III/86;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2021
Tanggal 2 Maret 2021 — HANDOKO SIGIT, DKK, Ahli waris almarhum DJAJOESADI VS SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HANDOKO SIGIT, DKK, Ahli waris almarhum DJAJOESADI VS SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
274 — 143
  • Tentang : PENERBANGAN
  • PENERBANGAN
    untuk menghindari bahaya dan/ataurintangan penerbangan.47.
    (1) Pelayanan alu lintas penerbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 278 terdiri atas:a. pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (airtraffic control service);b. pelayanan informasi penerbangan (flight informationservice);c. pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air trafficadvisory service); dand. pelayanan kesiagaan (alerting service).(2) Pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganmempertimbangkan paling sedikit:a. jenis lalu lintas penerbangan;b.
    jawab terhadap keselamatanpenerbangan nasional.(2) Untuk...RESIDENREPUBLIK INGONESIA 112 Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkanprogram keselamatan penerbangan nasional (state safetyprogram).Pasal 309Program keselamatan penerbangan nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) memuat:a. peraturan keselamatan penerbangan;b. sasaran keselamatan penerbangan;c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan;d. analisis data dan pertukaran
    Dalam penggunaan ruangudara tersebut, diberikan pelayanan oleh Pemerintah selakupenyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, terdiri ataspelayanan lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan,informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, sertainformasi pencarian dan pertolongan.
    yangterkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/ataupemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan meliputi:a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yang terdiri atas:1) pemandu lalu lintas penerbangan; dan2) pemandu komunikasi penerbangan.b. personel teknik telekomunikasi penerbangan, yang terdiriatas:1) teknisi komunikasi penerbangan;NO) teknisi radio navigasi penerbangan;3) teknisi pengamatan penerbangan; dan)Ateknisi kalibrasi penerbangan.c. personel pelayanan informasi aeronautika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-08-2008 — Upload : 29-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425K/PHI/2007
Tanggal 20 Agustus 2008 — PERUSAHAAN PENERBANGAN ADAM AIR ; FX. G. LIANTONO SALIE ; DANDI PERMADI
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN PENERBANGAN ADAM AIR ; FX. G. LIANTONO SALIE ; DANDI PERMADI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2007 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970K/PDT/2002
Tanggal 27 September 2007 — (PERSERO) PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA vs. EUNIKE MEGA APRILIANY
66 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (PERSERO) PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDAINDONESIA vs. EUNIKE MEGA APRILIANY
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 190/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 September 2017 — Pembanding/Tergugat : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Diwakili Oleh : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat : ARIE DARMANA, S.H.
79 — 15
  • Pembanding/Tergugat : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Diwakili Oleh : Perum LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
    Terbanding/Penggugat : ARIE DARMANA, S.H.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976
759 — 325
  • Tentang : Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
  • Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
    udara secara melawan hukumserta semua perbuatanperbuatan yang mengganggukeamanan penerbangan dan sarana/prasarana penerbangansangat merugikan kehidupan penerbangan nasional padakhususnya, perekonomian negara serta pembangunan nasionalpada umumnya, sehingga perlu diadakan peraturanperaturanuntuk mencegah perbuatanperbuatan tersebut, gunamenjamin keselamatan dan keamanan baik penumpang, awakpesawat udara, barangbarang yang berada dalampenerbangan, maupun perlindungan' sarana/ i prasaranapenerbangan
    UndangUndang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, TambahanLembaran Negara Nomor 1687) ;4.
    perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangandan mengakibatkan matinya orang.Pasal 479 d.Barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untukpengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah ataumenyebabkan tidak dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnyatanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana :a. dengan pidana penjara selamaselamanya lima tahun, jika karenaperbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman;b. dengan pidana penj ara selamaselamanya
    Pasal 479 p.Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsudan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udaradalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanyalima belas tahun.17. Pasal 479 q.Barang siapa di dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapatmembahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan,dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.18.
    terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan yang terdiri dariPasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 huruf r.1.