Barang / Jasayang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa, Tugas Pokok PPK dalam Pengadaan Barang / Jasaadalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusunoleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan,dan Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua

Barang / Jasa Pemerintah, tugas pokok PejabatPembuat Komitmen dalam pengadaan barang / jasa adalah :a.

Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal,Tata cara Pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh PanitiaPengadaan / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan ;d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/PejabatPengadaan / Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya ;e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang /Jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihakPenyedia Barang / Jasa ;g.

Barang / Jasa, TugasPokok PPK Dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah menetapkandan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), Jadwal, Tata CaraPelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh PanitiaPengadaan / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan, danPanitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua Pengadaan dengannilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;e Ketentuan Pasal 31 ayat (1) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003,yang berbunyi : Para pihak menandatangani kontrak selambatlambatnya14

yang disusun oleh Panitia Pengadaan / PejabatPengadaan / Unit Layanan Pengadaan, dan PanitiaPengadaan wajib dibentuk untuk semua Pengadaan dengannilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;2.

KaruniaBaru melakukan penawaran atas Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan SaranaPenunjang Pembelajaran di Dinas Pendidikan Batola dengan harga penawaranRp2.639.250.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);e Bahwa untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana PenunjangPembelajaran di Dinas Pendidikan Batola telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor420/039/Disdik/2011

benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Penyedia Barang/Jasa yang dapatdikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atauketerangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Asli 1 (satu) lembar surat No : 06/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan barang dan jasa perihal Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.28. Asli 1 (satu) lembar surat nilai kombinasi No. PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa.29. Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi No. PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa.30.

PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa.31. Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi No. PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa;32. Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga No. PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa.33. Asli 6 (enam) lembar surat nilai evaluasi teknis No.

PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa.34. 1 (satu) lembar jadwal pelelangan umum pengadaan barang dan jasa dan asset SETDAKAB Pesawaran Anggaran perubahan 2010 tanpa tanda tangan.35. Asli 1 (satu) lembar lampiran surat evaluasi administrasi No. PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa;36. Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi administrasi No. PKT.01 tahun 2010 yang bertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa;37.

Asli 1 (satu) lembar surat Daftar hadir panitia rapat penjelasan (AANWIJZING) Kantor tanggal 29 November 2010 yang bertanda tangan Hermanto, ST dan panitia pengadaan barang dan jasa.42. Asli 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penetapan Sistem pengadaan Barang / jasa No. 01/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 4 November 2010 yang bertanda tangan BARMA JASA, AP dan panitia pengadaan barang dan jasa.43.

Asli 1 (satu) lembar surat Daftar hadir panitia rapat penetapan sitem pengadaan barang / jasa tanggal 4 November 2010 yang bertanda tangan HERMANTO, ST dan panitia pengadaan barang dan jasa.44. Asli 1 (satu) lembar surat Berita Acara penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) No. 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertanda tangan BARMA JASA, AP dan panitia pengadaan barang dan jasa;45.

PKT.O1 tahun 2010 yangbertanda tangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa;32 Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga No. PKT.O1 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia pengadaan Barang dan Jasa.33 Asli 6 (enam) lembar surat nilai evaluasi teknis No.

lelang pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran;Bahwa terdakwa mengetahui ada 3 peserta lelang yaitu CV.

1 (satu) lembar surat Berita Acara Penetapan Sistem pengadaan Barang / jasaNo.

mobil dinas BupatiPesawaran, oleh karena semua pekerjaan yang menjadi tugas Husnul Karomisebagai PPTK telah dilaksanakan oleh terdakwa;Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran terdapatpanitia pengadaan, yaitu Ir.

TA. 2010, yang mempunyai kewenangan antara lain : sesuaidengan tugas yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran adalah, menetapkan rencanaumum pengadaan, mengumumkan rencana umum pengadaan, menetapkan PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, menetapkan pemenang pelelangan dan menerimalaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen;Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ada pada terdakwa tersebut,terdakwa telah tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik dan benar dalam

Memerintahkan barang bukti : Barang Bukti :perkaraPengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar untuk 65 Sekolah (Paket buku-1) DAK TA 2010 :1. 1 (satu) Bundel Laporan hasil pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan SD (paket Buku-1) Dinas Pendidikan kab. Pesawaran tahun anggaran 2010 dengan isi : sampai dengan barang bukti nomor142. 1 (satu) bundel Fotocopy salinan akta Kuasa Direktur No. 26, nama Notaris Rahma Diyanti, S.H.

Pesawaran, sedangkanJabatan saksi dalam kegiatan Dana DAK TA. 2010 untuk Pengadaan bukubukuPerpustakaan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kab.Pesawaran adalahSekretaris Panitia Pengadaan merangkap anggota Panitia pengadaan, adapuntugastugas Saksi sesuai Kepres No: 80 tahun 2003 adalah sbb :2 Membantu menyiapkan Dokumen lelang pengadaan barang dan jasa3 Menyelenggarakan proses pelelangan sampai dengan mengusulkan calonpemenang lelang.e Bahwa dasar hukum pelaksanaan lelang adalah Surat Keputusan KepalaDinas

Sambil menyerahkan berkas dokumen perusahaan yangakan diarahkan untuk menjadi pemenang dalam kegiatan Dana DAK TA. 2010yakni Kegiatan Pengadaan Alat Peraga, Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaanuntuk SD, Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP, dan saksimenjawab Koq begini ceritanya pak . Dan dijawab lagi oleh TerdakwaISNAINI HAISAH, ini Perintah Pak Bupati.

bukubuku SD dan SMP dariDAK TA 2010 adalah saksi hanya bertugas menerima bukubukuSD dan SMP dari hasil pengadaan yang dilakukan oleh pengelolakegiatan pengadaan SD dan SMP dari DAK TA 2010 Kab Pesawaranyang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten PesawaranBahwa dalam kegiatan pengadaan buku DAK TAhun 2010 di DinasPendidikan Kab.

buku SMP, setelah dinyatakan pemenang, dengan alasanMASHUDI sudah memegang pengadaan buku SD.

untuk kegiatan pengadaan BUKU Dinas PendidikanKab.

Memerintahkan barang bukti :1. 1 (satu) bundel dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Kegiatan : Rehabilitasi Gedung dan Perlengkapan, Nomor Paket: Buku-2 Pekerjaan: Pengadaan Buku Perpustakaan SMP untuk 60 Sekolah Sumber Dana DAK TA. 2010 tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pesawaran;sampai dengan bukti nomor142. 1 (satu) bundel Fotocopy salinan akta Kuasa Direktur No. 26, nama Notaris Rahma Diyanti, S.H.

Sambil menyerahkan berkas dokumen perusahaan yangakan diarahkan untuk menjadi pemenang dalam kegiatan Dana DAK TA. 2010yakni Kegiatan Pengadaan Alat Peraga, Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaanuntuk SD, Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP, dan saksimenjawab Koq begini ceritanya pak . Dan dijawab lagi oleh TerdakwaISNAINI HAISAH, ini Perintah Pak Bupati.

bukubuku SD dan SMP dariDAK TA 2010 adalah saksi hanya bertugas menerima bukubuku SDdan SMP dari hasil pengadaan yang dilakukan oleh pengelolakegiatan pengadaan SD dan SMP dari DAK TA 2010 Kab Pesawaranyang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten PesawaranBahwa dalam kegiatan pengadaan buku DAK TAhun 2010 di DinasPendidikan Kab.

Lalu saksi ikut tender dengan empat CV untuk pengadaan bukuSMP, pengumuman di Koran anggarannya 2,7 milyar.e Bahwa pada waktu aanwijzing jenis buku untuk pengadaan adalah buku SMP.e Bahwa saksi perusahaan atau empat CV yang saksi bawa, semuanya tidak ada yanglolos dan yang lolos atau menang tender dalam kegiatan Pengadaan Buku ituadalah PT.

buku SMP, setelah dinyatakan pemenang, dengan alasanMASHUDI sudah memegang pengadaan buku SD.

kegiatan pengadaan BUKU DinasPendidikan Kab.

Bahwa untuk menindaklanjuti komitmen Penggugat sebagai Direktur padaTergugat Il, dalam melaksanakan Proyek Pengadaan Jasa KonstruksiPembangunan Simpang Susun pada STA 16+600 Jalan Tol Balmera, diMedan, Sumatera Utara tersebut, pada tanggal 12 April 2005, antaraPenggugat dan Tergugat , yang dalam hal ini juga bertindak untuk dan atasnama Tergugat II, membuat suatu kesepakatan tertulis tentang penunjukkanPenggugat sebagai pelaksana Proyek Pengadaan Jasa KonstruksiPembangunan Simpang Susun pada STA

Bahwa untuk mendapatkan Proyek Pengadaan Jasa KonstruksiPembangunan Simpang Susun pada STA 16+600 Jalan Tol Balmera, diMedan, Sumatera Utara dari PT. Jasa Marga (Persero), Penggugat telahmelakukan kegiatankegiatan yang telah mengeluarkan biaya antara lainsebagai berikut :5.1.

Bahwa untuk memastikan dan mendapatkan Proyek Pengadaan JasaKonstruksi Pembangunan Simpang Susun pada STA 16+600 Jalan TolBalmera, di Medan, Sumatera Utara dari PT. Jasa Marga (Persero),sebelum kegiatan penawaran dilakukan, Penggugat telah melakukanpeninjauan lapangan, mengambil dokumendokumen yangberhubungan dengan proyek tersebut dari PT.

Bank Garansi tersebut diajukan sebagaijaminan atas pelaksanaan atas Proyek Pengadaan Jasa KonstruksiPembangunan Simpang Susun pada STA 16+600 Jalan Tol Balmera, yakniBank Garansi untuk jaminan pelaksanaan Nomor : 99/KCUPKr/SJPP/2005tanggal 12 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut (Bukti P5)dengan jaminan sebesar Rp.626.314.150, (enam ratus dua puluh enam jutatiga ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Bank Sumut, sebagai jaminan uang muka ataspelaksanaan Proyek Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan SimpangSusun pada STA 16+600 Jalan Tol Balmera, yakni Bank Garansi untukJaminan Uang Muka Nomor : 54/KCUPKr/SJUM/2005 tanggal 19September 2005 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut (Bukti P6) denganjaminan sebesar Rp.1.252.628.150, (satu miliar dua ratus lima puluh duajuta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 238/KPTS-BAPPEDA/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Betung (Simpang Sekayu) Tempino Jambi di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Fasilitas Pendukung Lainnya seluas 1.065 Ha, sebatas Lampiran II Keputusan, pada Trase Sta 62+510 Sta

melintasi tanah hak guna usaha Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No.06/MUBA tanggal 19 Pebruari 2003, Surat Ukur Nomor: 04\MUBA/2003 tanggal 19 Pebruari 2003 seluas 124.856.600 M2 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus meter persegi) atas nama PT Sentosa Muliabahagia;

pada Trase Sta 62+510 Sta 87+499 jalan tol yang melintasi tanah hak guna usaha Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No.06/MUBA tanggal 19 Pebruari 2003, Surat Ukur Nomor:04\MUBA/2003 tanggal 19 Pebruari 2003 seluas 124.856.600 M2 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus meter persegi) atas nama PT Sentosa Muliabahagia;

dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugatdimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tim Seleksi Akhir LSMPelaksana Program Pidra tanggal 4 Januari 2001 Nomor 06/TU/430/BMS/PDR/I/2001yang menetapkan LSM Pelaksana untuk Kabupaten Dompu adalah LSM Madafaku ;Bahwa Penggugat telah mengikuti pelelangan penawaran Pengadaan

Jasa KonstruksiLSM Pelaksana Program PIDRA Kabupaten Dompu periode 2000 2003;Bahwa.....Bahwa untuk mengikuti Pelelangan Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi LSMPelaksanaan Program PIDRA ( Programme For Participatory Integrated DevelopmentInrainfed Areas ) telah memenuhi persyaratanpersyaratan seperti syarat umum, syaratadministrasi sesuai yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pelelangan;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi LSM SekretarisSatuan Pelaksana Bimas

Jasa KonsultasiLSM Pelaksana Program PIDRA Kabupaten Dompu Periode 20002003, sesuai denganpasal 15 (1 ), (2 ) yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Seleksi LSMPelaksana ;Bahwa Tim Seleksi akhir LSM Pelaksana Program PIDRA Propinsi Nusa TenggaraBarat telah bertindak sewenangwenang dengan memutuskan dan menetapkan LSMPelaksana untuk Kabupaten Dompu adalah LSM Madafaku yang merupakan ranking II( kedua ) dengan jumlah nilai total 716,3 (tujuh ratus enam belas koma tiga) dalampenilaian

S42tAf2000 dan No. 522621D.2105f2t~O tentang petvnjuk teknis pelaksanaanKepres No. 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa InstansiPemerintah Bab II huruf A angka I 1 huruf a, b dan f, yang mana sampai sekarang tidak pernahdijawab oleh TergugatlTerbanding Termohon Kasasi.3.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (dokurr~en administrasidan,teknis) Pengadaan Jasa Konstruksi LSM Pelaksana Program Pidra tahun 2QQ0 nomor :08~PAN.LSMIBMSII~/2QQQ tanggal 27 September 2QQO dan berdasarkan kriteria penilaiandokumen usaha teknis Pemohon Kasasi sebagai rangking pertama, jelas perbuatan TermohonKasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat dalam menerbitkankeputusan.I3.

Satuan Tugas dan Sekretariat Pembantuberdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Jalan Tol PekanbaruKandisDumaiDi Kabupaten Siak Nomor : 21/Bpt/KptsSetda/2012 TentangPutusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.

Bahwa bila diperhatikan ketentuan Pasal 49 PeraturanDaerah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum : Pelaksanaan Pengadaan Tanahdiselenggarakan oleh Kepala BPN; Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah; Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KetuaPelaksana Pengadaan

Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsiyang membidangi urusan Pertanahan;d.Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanahdan;e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasiPengadaan Tanah;Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.

PBR hal. 19 dari 38 HalamanKeberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunanjalan Tol apabila ada yang tidak sesuai dengan Peraturan danPerundangundangan yang berlaku;4.

Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum menyebutkan :Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan caramemberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan serta limit waktupenyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum telah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut :(1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal

Artinya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itutidak serta merta dilakukan begitu saja, tetapi terdapat mekanismeyang harus dijalan, yaitu melalui tahapan perencanaan, persiapan,pelaksanaan, dan terakhir penyerahan hasil.

Setelah proses itusemua berjalan dengan baik barulah kemudian terdapat pelaksanaanpembangunan) 2 on neon nnnBahwa tahap persiapan pengadaan tanah, yaitu berkaitandengan pemberitanuan kegiatan, pendataan awal lokasi dankonsultasi publik diaturdidalam: 22222222 nnn nnn neon nnn ne nnne Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012, yangberbunyi:Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsiberdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan: Halaman

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukkepentingan Umum menyebutkan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatanmenyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak ;2Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan serta limit waktu penyelesaiansengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telahdiatur secara eksplisit

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan caramemberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang2. Gugatan adalah keberatan tertulis atas penetapan lokasi yang diajukanPenggugat ke Pengadilan;3.

Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untukkepentingan umum yang ditetapbkan dengan keputusan Gubernur atauBupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur yang dipergunakansebagai izin untuk pengadaan tanah perubahan penggunaan tanah danperalihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan UMUM 5 +222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nn nnn nen cence ncn cn cnnPasal 2 : Pengadilan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikansengketa penetapan lokasi pembangunan

harga Rp399.000, 00 (tiga ratussembilan puluh sembilan ribu rupiah);Bahwa setelah Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut kemudianTerdakwa menjual pupuk tersebut kepada petani yang berada didesaTerdakwaakan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenangberupa surat perjanjian jual beli untuk menjual pupuk bersubsidi tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 21Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan

MenyatakanTerdakwaMULYADI binWIGNYO MIHARJO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi,melanggar Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian junctoPasal 6 Ayat(1)Hal.2 dari 9 hal. Put.

SINAR INDOJAYA PERMAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING

Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Undangundang No. 2Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Jo.

dan Peraturan Presiden Nomor71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, beserta perubahannya.

Bahwa berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 tahapan pengadaan tanah meliputi:ePerencanaan ; dilaksanakan instansi yang memerlukan tanah (SKKMigas); e Persiapan ; dilaksanakan Tim Pemprov.Lampung;ePelaksanaan pengadaan tanah ; dilaksanakan oleh Menteri ATR /Kakanwil BPN, dan; e Penyerahan Hasil ; dilaksanakan oleh Kakanwil BPN dan Instansi yang memerlukan tanah;Hal. 24 Putusan No.5/G/PU/2020/PTUNBL3.

Pelaksanan pengadaan tanah 4.Penyerahan hasil dan tugas.

UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum; C.2. UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; C.3.

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumPasal 4 ayat (1) : Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah menjamin tersedianya tanahuntuk KepentinganUmum.

Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum :Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugianatau Ganti Kerugian telah dititipokan di pengadilan negeri atauyang telah dilaksanakan Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanahhubungan hukum antara Pihak yang Berhak dan tanahnya hapusdemi NUKUM. 22222 n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa bidang tanah yang terkena Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum guna pembangunan Rumah PompaKandangan, telah dilakukan Konsinyasi/Penitipan Ganti Rugi kePengadilan Negeri Surabaya

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ~ tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum. 22222200222 22222222 =c.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum. 2722222 22 nnn nnnf. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Perubahan KeempatAtas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan UmUM. 22222220222 2222225.

Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanPutusan Perkara Nomor : 36/G/PU/2019/PTUN.SBY.Halaman 90 dari 107 HalamanUntuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa Pengadaan tanah adalahkegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yanglayak dan adil kepada pihak yang berhak,Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan dan limit waktupenyelesaian sengketa pengadaan tanah

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Selaku KetuaPelaksanan Pengadaan Tanah Jalan Tol Lubuk LinggauCurup BengkuluTahap 1 Tahun 2019 Pengumuman kembali Daftar Nominatif CalonPenerima Ganti Rugi tanan Pembangunan Nomor : 29/17.71.At.01.01/X1I/2019 tanggal 26 Desember 2019; Hal. 4 dari 8 Hal.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171-Huk/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere-Serpong ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171-Huk/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere-Serpong ;

strong>

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan

36 + 600 Dengan Luas Lahan 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020, sebatas yang ditetapkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2465/sisa, Nagari Sungai Buluh, tanggal 11 Agustus 2015, SU Nomor: 00377/2015, tanggal 08-07-2015, Luas 15.000 M2, atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata (Para Penggugat);

Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai berikut :1.

Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012menyebutkan : Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakantanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adilkepada Pihak yang Berhak.4.

Atas hal demikian, maka perlu pula terlebih dahulumempelajari peraturan dasarnya;Menimbang, bahwa dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum diketahul diatur dengan UU No. 2 Tahun 2012.

Pasal 2PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah mengatur: Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan; dand. penyerahan hasil.Menimbang, bahwa penetapan lokasi pembangunan masuk pada tahapanpersiapan pengadaan tanah, yang apabila dicermati lebih jauh tahapan tersebutPutusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDGHalaman 43 dari 60 Halamansampai pada penetapan lokasi pembangunan, diketahui diatur mulai dari Pasal 8s.d.

Selain itu, tidak pula terdapat buktibukti lainnya yang dapat dijadikan fakta hukum yang menunjukkan bahwa TimPersiapan telan melaksanakan kegiatan pengumpulan data awal Pihak yangBerhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Tergugat memastikan bahwa Surat Keputusan Nomor 593/Kep.748Pemksm/2020 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol CiawiSukabumi, tertanggal 9 November 2020,adalah murni merupakan Perpanjangan Jangka Waktu PelaksanaanPengadaan Tanah untuk Pembangunan JalanTol CiawiSukabumi yangberakhir pada tanggal 1 Oktober 2021 dan bukan merupakan Perubahanatas bidangbidang yang terkena Pengadaan Tanah/Pembebasan jalantol CiawiSukabumi.d.

Tergugat memastikan bahwa atas bidang tanah sebagaimana termaktubdalam Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Cimande Hilir, yang terletak di DesaCimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, terdaftar atas namaVeda Rachmawati, tidak masuk kedalam Pengadaan Bidang TambahanJalan Tol CiawiSukabumi sehingga tanah milik Penggugat (SHMNo.201 /Cimande Hilir) bukan termasuk dalam obyek sengketa perkaraini;e.

Tergugat memastikan bahwa tanah milik Penggugat (SHM No. 201/CimandeHilir) tidak terkena Pengadaan tanah bidang tambahan untuk taper jalan tolCiawiSukabumi yang dilaksanakan oleh PPK, PT.Trans Jabar Tol, dan PanitiaPengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Bogor;Bahwa atas surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebutMajelis perlu menyikapi dengan pertimbangan berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;Apabila