Ditemukan 76 data
15 — 6
Pde PSO PA YK him. dari 9 halaman Perici baa:Biava Pendatiaran Perkara Rp 0.00000)Hiava Proses Penvelesaian Perkara (BPP) Rp 6 aeTPinieesr i lian In fi aM A) U) PAL? Pane dain Rin S00 AM)mE jJuru Sunmpah yo SUC teE : wiWhibori ler GCE Reeliakst yo 30MJunlak Rp 1S) 00000Rsnclipan ae tb Poe MR PPS Wk lleva, Wgdarn
14 — 8
Adanva perkawinan dalam ranaka penvelesaian perceraian:b. Hilangnya Akta Nikah;c. Adanva keraquan tentana sah atau tidaknva salah satu svarat perkawinan:d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan:e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hatanganberkawinan menurut UndangUndanag Nomor 1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Pemohon I!belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Ujung.
17 — 11
Pemohon sebagai Suami tidak lagi merasamemiliki tstrinva yaitu Termohon beaitu juga sebaliknya, inilah yang disebutpecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;Menimbana. bahwa untuk menilai pecahnva suatu perkawinan tidak laaimencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yangmeniadi penvebabnva berdasarkan doktrin matrimonial quilt. tetapi menaikutiperkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin brokenmarriage vakni pecahnva perkawinan sebaaai standar penvelesaian
20 — 11
teriadinya operselisihan dan pertenakaran tersebutdikarenakan antara Penqquagat dengan Terquaat tidak ada saling pengertiandan keterbukaan didalam membina rumah tanaqa yana dikarenakanTerqugat kurang memberi nafkah kepada Pengauaat. oleh sebab ituPenaauaat tidak menerima dengan keadaan tersebut:Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tanaga atas permasalahandan kemelut rumah tanaqgatersebut, Penaquaat telah menempuh mencobamemusvawarahkan dengan keluaraa Penggugat serta Terquaat untukmencari penvelesaian
17 — 13
Pemohon sebagai Suami tidak iagi merasamemiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, initah yang disebutpecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak laaimencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yangmenjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial quilt, tetapi mengikutiperkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin brokenmariage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penvelesaian
HANG HUANG, SE
Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero, Tbk Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
58 — 6
Bahwa, terhadap objek jaminan dalam hutang piutang tersebut, TERGUGATlangsung mengumumkan bahwa objek yang dijaminkan PENGGUGAT akandilelang, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas hukum kita yakni AsasKeadilan dan Asas Kemanfaatan, hal mana pada pokoknya PENGGUGAT masihdapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dengan cara mengangsurmelalui metode penvelesaian penjadwalan utang. pada prinsipnya PENGGUGATtetap ingin beritikad membayar kewajibannya dan bukan dengan menggunakanmekanisme
Tergugat telahmelakukan upaya dengan menghubungi Penggugat baik by phone, kunjungan kerumah dan kantor Penggugat, sebagai bentuk pendekatan persuasif dalamranqka penvelesaian kredit dan menawarkan pelunasan denaan kerinqanan.namun tidak ada tindak lanjut yang signifikan dari Penggugat. Dalam konteks itu,Tergugat juga mengirimkan Suratsurat Peringatan kepada Penggugat.2.
Tergugat telah melakukan upaya dengan menghubungi Penggugat baik byphone, kunjungan ke rumah dan kantor Penggugat, sebagai bentuk pendekatanpersuasif dalam rangka penvelesaian kredit dan menawarkan pelunasan denaankeringanan. namun tidak ada tindak lanjut yang signifikan dari Penggugat.
19 — 5
Karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas ) tahunMenimbang. bahwa oleh karena oerkara ini adalah oerkarapermohonan Disoensai Kawin, maka oerkara ini merupakan oenaecualiandari waiib terlebin dahulu diuoavakan penvelesaian melalui mediasi,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (2) huruf d PeraturanMahkamah Agung (PERMAI Nomor 01 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Penaadilan:Menimbana. bahwa ketentuan Pasal 7 avat (1) dan (2) UndanaUndana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan, menetapkan
16 — 9
Adanva perkawinan dalam ranaka penvelesaian perceraian:b. Hilangnya Akta Nikah;Adanva keraguan tentana sah atau tidaknva salah satu svarat perkawinan:Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan:e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.a Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 119/Pdt.P/2017/PA.Mmj.
19 — 9
karenanyapermohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksalebih lanjut:Menimbana. bahwa berdasarkan alasanalasan dalam permohonanPemohon dan Pemohon II tersebut daiam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatuperkawinan hanva dapat dibuktikan denaan Akta Nikah. maka sesuai maksudPasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukansebatas mengenai halhal berkenaan dengan:Hal. 6 dani 10 Penetapan No. 131/Padt.P/2017/PA.Mmj.4Adanva perkawinan dalam ranaka penvelesaian
15 — 6
pertanda bahwa ikatanbathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagiMenimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupasifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihaktetap dipertahankan. maka bukan kebahagiaan vana akan diperoleh. melainkanbeban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh keduabelah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan biiaksana untukdijadikan jalan keluar:Menimbana. bahwa ditiniau dari seai penvelesaian
21 — 9
No. 249/Pdt.G/2017/PA.Minj. marriage vakni pDecahnva perkawinan sebaaai standar penvelesaian senaketaperkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itusendiri, oleh karenanya tidakiah penting menitikberatkan dan mengetahui siapayang bersalah yang menyebabkan timbuinya perselisihan dan pertengkaran akantetapi vana terpentina adalah menaetahui keadaan senvatanva vana teriadi dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Aquna RI.
105 — 14
., MM selaku penerima kuasa melakukanupavaupava penvelesaian konflik internal dari Yavasan dengan Sdr. AdeSukma Putera Laksana. SKM agar tidak meluas yang akan berdampak padakelangsungan SMK Farmasi Putera Nusantara dan pada saat yangbersamaan di TERGUGAT II diangkat meniadi sekretaris.
17 — 9
No. 312/PdtG/2017/PAMny. mamiaae vakni pecahnva perkawinan sebaaai standar penvelesaian senaketaperkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itusendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapayang bersalah yang menyebabkan timbuinya perselisihan dan pertengkaran akantetapi vana terpentina adalah menaetahui keadaan senvatanva vana teriadi dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Aqung RI.
25 — 4
Kaiaupun dipertahankan justru akanmenimbulkan beratnya penderitaan dan mudiarat kedua belah pihak. olehKarena itu penvelesaian yang dipandana adil adaiah perceraian:Menimbang, bahwa Penggugat teian berhasii membuktikan daiiiquagatannya. olen karenanya Majeiis Hakim dapat mengabuikan quaatanPenqaugat:Menimbang, baiwa ssuai dengan nitab Fignus Sunnan KaranganSayyid Sabiq, juz Il, halaman 248, diambil alih oleh pendapat Maijelis Hakimyang berbunvi :Las oN Ss ee gS tel gb Au iN ding cll pealla Lye cis
18 — 8
membuankan nasii:Bahwa iujuan dari suaiu perkawinan sesuai dengan pasai i Undangundang No. i Tanun 1974 io pasai 3 KHi adaian untuk mewuiudkankenhidupan ruman tangga sakinan. mawaddan dan rahman yang narusdibina bersama antara Pemonon dengan jermonon, akan tetapi nai itutidak bisa tercapai iagi karena sudan tidak ada kecocokan iadi dan tidakada narapan iaci untuk nidup bersama Kembaii dalam ikatan rumahHalaman # dart 14 halaman, Putusan Nomor ; LUULYPdt.G/201b/ PA. mk.lanaga. sehinaga iaian satusatunva penvelesaian
19 — 7
Penaauaat sebaaai isteri tidak laai merasa memiliki suaminya vaitu Terauaat.inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;Menimbana. bahwa untuk menilai pecahnva suatu perkawinan tidak lagimencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yangmeniadi penvebabnva berdasarkan doktrin matrimonial quilt. tetapi menaikutiperkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin brokenmarriage yakni pecahnya perkawinan sebaqai standar penvelesaian senaketaperkawinan
13 — 7
Penaguaat telah menempuh mencobamemusyawarahkan dengan keluarga Penggugat serta Tergugat untukmencari penvelesaian dan demi menvelamatkan perkawinan, namun usahatersebut tidak membuahkan hasil: Bahwa keutunan rumah tangga antara Penggugat dengan iergugat sudantidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumahtanaga denaan tentram dan damai. maka Penaquaat berketetapan hatiHalaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1546/Pdt.G/2017/PA.TmkK.untuk memilin perceraian sebagai pilinan terakhir
17 — 7
renggugat sebagai Isten tiaak lagi merasamemiliki suami vaitu Terquaat beaitu iuga sebaliknva. inilah vana disebutpecannya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;Menimband. bahwa untuk menilai pecahnya suatu nerkawinan tidak ladimencari dan memperumbangkan pinak yang salan aaiam ruman tangga yangmeniadi penvebabnva berdasarkan doktrin matrimonial quilt. tetapi menaikutiperkembpangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin brokenmarriage yvakni pecahnva nerkawinan sebaaai standar penvelesaian
1.NAWIR LASANTUTURA
2.DARWIS
Tergugat:
1.SADRIK
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggalaten Do
113 — 52
dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casudan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS SYL/XII/2019, tanggal 7Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta SuratKeputusan Nomor : 02/PPKD/DSSLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desembertahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloyapada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, maka PengadilanNegeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, Karena Para PENGGUGAT haruslah melakukan proseskeberatan baik melalui penvelesaian
Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yangdikeluarkan oleh Panitia Pemilinan Desa Saloya in casu TERGUGAT Ildan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DSSYL/XII/2019, tanggal 7Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta SuratKeputusan Nomor : 02/PPKD/DSSLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desembertahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloyapada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, tidak pernahmenggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasilpemilinan kepala desa melalui penvelesaian
Perkara aquo sama sekali belum pernah dilakukan penvelesaian di tingkat PanitiaPemilinan Desa Saloya in casu TERGUGAT Il bersama dengan BadanPermusvawaratan Desa fBPD) Saloya dan Panitia Pemilihan Kabupatenin casu.
dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casudan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS SYL/XII/2019, tanggal 7Desember 2019 hasil perhitungan suara akhir , serta Surat KeputusanNomor : 02/PPKD/DSSLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya padaPemilihnan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, maka Pengadilan NegeriDonggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,Karena Para PENGGUGAT haruslah melakukan proses keberatan baikmelalui penvelesaian
11 — 4
ketidakhadiran Terqugat disebabkan oleh suatuhalangan vang sah menurut hukum:Bahwa maielis hakim telah berupaya menasihati Pengqugat agar kembali rukunmembina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Teraugat.namun tidak berhasil:Bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam PeraturanMahkamah Aqung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasidi Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketayang dikecualikan dari kewaiban penvelesaian