Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap Anak HAERUDDIN alias KERU bin SUPARDI dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 8 (Delapam) Bulan;3.

Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang dijatuhkan 4.

Memerintahkan anak dikeluarkan dari rumah Tahanan Negera Pinrang untuk ditempatkan pada Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON 24 Inchi warna hitam beserta remotnya.- 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau.Dikembalikan kepada ANJAS Bin ABDULLAH6.

pidanayang didakwakan pada diri terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena Pidana penjara terhadap Anak adalahsebagai upaya terakhir (Ultimum Remidum) dan dalam penelitiankemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas Makassar terhadap Anakmerekomendasikan/mensimpulkan bahwa klien (Anak) sebaiknya diberikanbimbingan agama kepribadian serta kemandirian sehingga dapat berpikirsebelum bertindak dan pembimbingan tersebut hanya dapat dilakukan diHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2019/PN PinLembaga Penyelengaraan

Menjatunkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap AnakHAERUDDIN alias KERU bin SUPARDI dengan pidana pembinaan dalamHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2019/PN PinLembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada BalaiRehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus(BRSAMPk) Toddopuli Makassar selama 8 (Delapam) Bulan;3.

Memerintahkan anak dikeluarkan dari rumah Tahanan Negera Pinrang untukditempatkan pada Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus(BRSAMPk) Toddopuli Makassar;5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON 24 Inchi warna hitam besertaremotnya. 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warnahijau.Dikembalikan kepada ANJAS Bin ABDULLAH6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Mbo Bahwa nama Pemohon telah dicatat pada data kependudukan dengan namaDARMAWATI tempat tanggal lahir Tungkop, 11 Juni 1969; Bahwa pemohon telah memiliki Akte kelahiran yang dikeluarkan pada tahun2017 yang isinya bahwa di tungkop, 11 juni 1969 DARMAWATI, anak keempat, Perempuan dari Junet (Ayah) dan Mardina (Ibu); Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji Pada BPIH(Biaya Penyelengaraan

Bank Rakyat Indonesia(BRI) Cabang Meulaboh dengan nama Pemohon tersebut terdaftar dengannama DARWAMATI; Bahwa Pemohon ingin mengurus administrasi dalam rangka menunaikan ibadah haji, sehingga memerlukan keseragaman data tentangidentitas/catatan peristiwa penting atas nama pemohon yang mana dalamKartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran namaPemohon DARMAWATI dan pada BPIH (Biaya Penyelengaraan lIbadahHaji)tertulis nama Pemohon adalah DARWAMATI; Bahwa oleh karena adanya perbedaan

dan beralasan untuk mengeluarkan penetapannya; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUNMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana telah tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon telahbermohon agar Pengadilan membuat penetapan tentang perbaikan catatan peristiwa penting yang dialami Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalahPerubahan peristiwa penting (nama) pada Setoran BPIH (Biaya Penyelengaraan

Bukti P1 s/d Bukti P4 dan keterangansaksisaksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; Bahwa benar nama Pemohon telah dicatat pada data kependudukan dengannama DARMAWATI tempat tanggal lahir Tungkop, 11 Juni 1969; Bahwabenar pemohon telah memiliki Akte kelahiran yang dikeluarkan padatahun 2017 yang isinya bahwa di tungkop, 11 juni 1969 DARMAWATI, anakke empat, Perempuan dari Junet (Ayah) dan Mardina (Ibu) ; Bahwa benar pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji PadaBPIH (Biaya Penyelengaraan

Bank RakyatIndonesia (BRI) Cabang Meulaboh dengan nama Pemohon tersebut terdaftardengan nama DARWAMATI; Bahwa benar Pemohon ingin mengurus administrasi dalam rangka menunaikan ibadah haji, sehingga memerlukan keseragaman data tentangidentitas/catatan peristiwa penting atas nama pemohon yang mana dalamKartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran namaPemohon DARMAWATI dan pada BPIH (Biaya Penyelengaraan lIbadahHaji)tertulis nama Pemohon adalah DARWAMATI; Halaman 5 dari 7 halaman

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Irsang Alias Rian Bin Sakir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap Anak Irsang Alias Rian Bin Sakir dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK

) Toddopuli Makassar selama 10 (Sepuluh) Bulan;

Tandiasa MediaTelevisi sekarang baru memiliki Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) prinsip; Bahwa sepengetahuan saksi PT. Tandiasa Media Televisi didirikan padatahun 2016 dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2017; Bahwa sepengetahuan saksi Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP)prinsip milik PT.

Penyiaran(IPP) prinsip yang hanya berlaku 1 (satu) tahun;O Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS);O Menteri Kominfo menerbitkan atau menolak Izin PenyelenggaraanPenyiaran Tetap; Bahwa yang mengajukan permohonan kepada KPID tidak bisa perorangan,yang bermohon haruslah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT); Bahwa Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) Prinsip Tidak dapat diperpanjangsetelah masa berlaku habis 1 (Satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal42 Peraturan Menteri komunikasi nomor 18 tahun

2016 tentang Persyaratan danTata Cara perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Bahwa proses pengurusan dari Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) Prinsiphingga memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap, pada dasarnyasangat cepat bisa 1 minggu setelah Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) telahdilaksanakan, tergantung dari pemohon saja;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl Bahwa bila Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) Prinsip telah keluar, masihbelum diperbolehkan melakukan penyiaran

Tandiasa Media Televisi sempat dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran(EUCS); Bahwa masa berlaku Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) prinsip hanyaberlaku 1 tahun;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksiyang meringankan (ad charge), maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkanpemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan penyiaran TVkabel tanpa Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP)

Mega Vison pada waktu itusekitar 800 pelanggan; Bahwa untuk pemasangan pertama pelanggan baru dikenakan biaya Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan iuran perbulan sebesar Rp. 30.000, (tigapuluh ribu rupiah;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl Bahwa dulu Terdakwa pernah memiliki Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP)tetap pada saat bekerja sama dengan H.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK, Akta Kelahiran tertulis MUHANI'AH adalah orang yang sama dengan nama MUHANNIAH THOLHAH HUSEIN sebagaimana yang tertulis di Setoran BPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak SUDIRMAN Alias MANU Bin NAMBONGterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak SUDIRMAN Alias MANU Bin NAMBONG berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar selama

1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar selama 3 (tiga) Bulan;

Fotocopy Surat Permintaan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa dari Para Pemohon kepada Termohon (Up Direktur) Tanggal26 April 2019 beserta bukti pengiriman suratnya melalui Kantor Pos IndonesiaTanggal 26 April 2019, yang diberi tanda (P6);7.

Fotocopy Surat Permintaan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa dari Para Pemohon kepada Termohon (Up Dewan Komisaris)Tanggal 15 Mei 2019 beserta bukti pengiriman suratnya melalui Kantor PosIndonesia Tanggal 15 Mei 2019, yang diberi tanda (P7);8. Fotocopy Akta Pendirian PT.

SE.> Siadji Sondang Parluhutan Simatupang;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P 6) Para Pemohon denganSurat Permintaan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa dari Para Pemohon kepada Termohon (Up Direktur) Tanggal 26 April 2019beserta bukti pengiriman suratnya melalui Kantor Pos Indonesia Tanggal 26 April2019 dan Surat Permintaan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa dari Para Pemohon kepada Termohon (Up Dewan Komisaris)Tanggal 15 Mei 2019 (P7) dikarenakan:

Para Pemohon telah mengirimkan surat Permintaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) Luar Biasa kepada Direktur denganpengiriman suratnya melalui Kantor Pos Indonesia Tanggal 26 April 2019 danSurat Permintaan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa dari Para Pemohon kepada Termohon (Up Dewan Komisaris) Tanggal 15Mei 2019 akan tetapi sampai dengan hari ini tidak ada tanggapan, maka sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan

Tahun2008;Bahwa menurut Pasal Il UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UndangUndang ini berlakuuntuk hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2008, oleh karenanya tidakberlaku terhadap sengketa pajak ini (menyangkut hak dan kewajiban TahunPajak 1996);Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor:S2792/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 diterbitkan tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

Nomor 342 B/PK/PJK/201 1harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam arti tindakanberdasarkan diskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikanAsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungutpajak, tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang adadidalam ketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harusmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baikselain berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakanPejabat/Badan Tata Usaha Negara, didalamnya juga terkandung asas setiapsetiap Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuaidengan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selaluterobuka untuk diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa Asasasas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baiktersebut antara lain menyangkut masalah kepastian

hukum, konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan;Bahwa asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam Pasal 27, 28D, 28Fdan 281;Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasasdimaksud telah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasastersebut telah diadopsi dalam undangundang tentang Ketentuam

perundangundangan yang berlaku;Bahwa dari penjelasan dan buktibukti yang disampaikan nyataKeputusan Tergugat Nomor: S2792/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Oktober2008 dan Keputusan Nomor KEP1583/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 24September 2007, merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak sahkarena bertentangan dengan Keputusannya sendiri, tidak memperhatikankeputusan atasan, merupakan keputusan yang tidak konsisten, mengabaikankepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidak adil sehingga melanggarAsasAsas Penyelengaraan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Akbar Putra Amreni Alias Putra Bin Amri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap Anak Muhammad Akbar Putra Amreni Alias Putra Bin Amri dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak

yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 4 (Empat) Bulan;

PALILING;Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan saya padapenyidik kepolisian dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Penyidik Ssemuanya benar;Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penyiaran tvkabel tanpa Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) tetap;Bahwa usaha TV kabel Saksi berdiri sejak tahun 2011;Bahwa nama usaha TV kabel saya yaitu PT. Mega Vision yang pada waktutahun 2012 saksi bekerja sama dengan Agrak dengan menggunakan namaPT.

Mega Vison pada waktuitu yaitu sekitar 800 pelanggan;Bahwa untuk pemasangan pertama kepada pelanggan baru dikenakan biayaRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan iuran perbulan sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah;Bahwa dulu saksi pernah memiliki Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) tetappada saat bekerja sama dengan H.

dalam pasal42 Peraturan Menteri komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan danTata Cara perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Bahwa proses pengurusan dari Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) Prinsiphingga memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap, pada dasarnyasangat cepat bisa 1 minggu setelah Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) telahdilaksanakan, tergantung dari pemohon saja; Bahwa bila Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) Prinsip telah keluar, masihbelum diperbolehkan melakukan penyiaran

Tandiasa Media Televisi sempat dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran(EUCS); Bahwa masa berlaku Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) prinsip hanya berlaku1 tahun;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksiyang meringankan (ad charge), maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkanpemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan penyiaran TV kabeltanpa Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP)

Tandiasa Media Televisisekarang baru memiliki Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) prinsip; Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Tandiasa Media Televisi didirikan padatahun 2016 dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2017; Bahwa sepengetahuanTerdakwa Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) prinsipmilik PT.

Bukti PK7:Perpanjangan Ijin Penyelengaraan Program Studi IlmuHukum, Strata (S1) pada Universitas KristenIndonesia sebagai tindak lanjut dari suratpermohonan bukti PK6 yang dikeluarkan olehDepartemen Pendidikan Nasional tertanggal 11Agustus 2008 Nomor : 2596/D/T/2008;.

Bukti PK8:Perpanjangan ljin Penyelengaraan Program StudiBiologi, Strata (S1) pada Universitas KristenIndonesia sebagai tindak lanjut dari suratpermohonan bukti PK6 yang dikeluarkan olehDepartemen Pendidikan Nasional tertanggal 11Agustus 2008 Nomor: 2593/D/T/2008;Bukti PK9:Bukti Perpanjangan ljin Penyelengaraan ProgramStudi Psikologi, Strata (S1) pada UniversitasKristen Indonesia sebagai tindak lanjut dari suratpermohonan bukti PK6 yang dikeluarkan olehDepartemen Pendidikan Nasional tertanggal 11Agustus

2008 Nomor: 2595/D/T/2008;Bukti PK 10:Perpanjangan ljin Penyelengaraan Progaram StudiTheologi, Strata (S1) pada Universitas KristenIndonesia sebagai tindak lanjut dari suratpermohonan bukti PK6 yang dikeluarkan olehDepartemen Pendidikan Nasional tertanggal 11Agustus 2008 Nomor : 2597/D/T/2008;Bukti PK 11:Perpanjangan Ijin Penyelengaraan Program StudiArsitektur, Strata (S1) pada Universitas KristenIndonesia sebagai tindak lanjut dari suratpermohonan bukti PK 6 yang dikeluarkan olehHal. 10 dari 19

Bukti PK12:Perpanjangan ljin Penyelengaraan Program StudiAgroteknologi, Strata (S1) pada UniversitasKristen Indonesia sebagai tindak lanjut dari suratpermohonan bukti dari PK5 yang dikeluarkan olehDepartemen Pendidikan Nasional tertanggal 11Agustus 2008 Nomor: 2594/D/T/2008;13. Bukti PK13 Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama RI NomorDJ.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Penyelengaraan danPengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:KODY LAMAHAYU / FREDY, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diTaman Pinang Indah A58, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan

Tahun 2017, tanggal 11April 2017;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal16 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal20 Maret 2017 dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2017 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun 2016, tanggal 19Desember 2016 tentang Penyelengaraan

Putusan Nomor 23 P/HUM/20172016 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Bongkar MuatBarang dari dan ke Kapal, ini jelas bertentangan:a. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan, danb. Pasal 1 angka 28, dan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran;c.

dan Pengusahaan Bongkar MuatBarang dari dan ke Kapal (untuk selanjutnya disebut sebagai ObyekSengketa), sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak Ujimateriil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor PM 152 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari danke Kapal yang menjadi obyek permohonan a quo dinyatakan bertentangandengan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu:a.

Putusan Nomor 23 P/HUM/2017Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Penyelengaraan dan PengusahaanBongkar Muat Barang dari dan ke Kapal yang menjadi obyek permohonankeberatan hak uji materiil, olen Karena itu secara yuridis Pemohon mempunyailegal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atasPeraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Penyelengaraan

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

ayat (6) Reklame pengenal usaha harus menempel sejajar padabangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunane Pasal 5 ayat (9) Lokasi bangunan reklame disetiap koridor ruas jalan,ditentukan berdasarkan titik koordinat sebagaimana tercantum dalamlampiran Peraturan inie Pasal 5 ayatt (12) Bangunan reklame tidak dibenarkan berada diatasmedian,terotoar dan bahu jalanBahwa Penggugat telah melaksanakan apa yang diaturdalam Peraturan WalikotaPekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan

Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak MemilikiIzin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perbuatan yang bertentangandengan hukum dan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 32 ayat (1)dan (4) dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Bangunan Reklame Di Kota Pekanbaru ;Pasal 32 ayat (1) Bangunan reklame yang sudah ada sebelum berlakunyaPeraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlakudalam peraturan ini.Pasal 32 ayat (4) Izin penyelengaraan

Putusan Nomor 30K/TUN/201518 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (4) tersebut, Tergugat seharusnyamelakukan penjelasann serta sosialisasi kepada Penggugat atas PeraturanWalikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Reklamedikota Pekanbaru tersebut, bukan dengan tindakan sebagaimana dijelaskandiatas, dimana Tergugat secara tibatiba membongkar bangunan /papanbillboard milik Penggugat ;19 Bahwa objek sengketa , yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan BangunanKota Pekanbaru Nomor

Putusan Nomor30K/TUN/201510dikecualikan menurut aturan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun2013 tentang Penyelengaraan Reklame di Kota Pekanbaru ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan menyatakan bahwa seharusnya Tergugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunanterhadap bangunan reklame Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (lihatputusan

dalam pemberkasan perkarasebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapanhukum.e Penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, seharusnya Tergugat memberikan kesempatan kepada pemegangizin penyelengaraan

Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji, PadaBPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Bank BRI Cabang MeulabohNomor Porsi : 0100062713, nama pemohon tersebut didaftar dengan namaRUKAYAH Binti TEUKU ABDULLAH tempat tanggal Lahir BlangBeurandang, 01 Februari 1963, dengan Nomor Rek. 017801002619519;4.

telah dicatat pada data kependudukan dengannama RUKAYAH tanggal lahir Blang Beurandang, 01 Februari1963, anak dariABDULLAH (ayah) dan AISYAH (ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor:1105010912060062; Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1105LT280920150007, dengan nama RUKAYAH tempat tanggal lahir BlangBeurandang, 01 Februari 1963, Jenis Perempuan Anak Ke 1 (Satu) dariABDULLAH (ayah) dan AISYAH (ibu); Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji, PadaBPIH (Biaya Penyelengaraan

dicatat pada data kependudukandengan nama RUKAYAH tanggal lahir Blang Beurandang, 01 Februari1963,anak dari ABDULLAH (ayah) dan AISYAH (ibu) sesuai dengan KartuKeluarga Nomor: 1105010912060062; Bahwa benar pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1105LT280920150007, dengan nama RUKAYAH tempat tanggal lahir BlangBeurandang, 01 Februari 1963, Jenis Perempuan Anak Ke 1 (Satu) dariABDULLAH (ayah) dan AISYAH (ibu); Bahwabenar pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji,Pada BPIH (Biaya Penyelengaraan

RIDWAN Alias IWAN Bin JASMAN dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (Satu) Tahun dan Anak II MUH.

YUNUS Alias YUNUS Bin MUHAMMAD NASIR dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 6 (Enam) Bulan;

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/201 1Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat NomorS2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 diterbitkan tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, PejabatTata Usaha Negara, termasuk Tergugat perlu diberi kewenangan yang cukup,namun mengingat tugas pemerintahan yang demikian luas maka tidak mungkinwewenang dimaksud dirinci satu persatu didalam undangundang.

namun pelaksanaannya tetap harus dapatdipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungutpajak, tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalamketentuan perundangundangan perpajakan namun juga hams memperhatikanAsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baikselain berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiapKeputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai denganAsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbukauntuk diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baiktersebut antara lain menyangkut masalah kepastian

hukum, konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan;Bahwa AsasAsas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam Pasal 27, 28D, 28Fdan 281, bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasasdimaksud telah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam undangundang tentang Ketentuam

Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/201 1Bahwa dari penjelasan dan buktibukti yang disampaikan nyataKeputusan Tergugat Nomor S2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober2008 dan Keputusan Nomor KEP1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24September 2007, merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak sahkarena bertentangan dengan keputusannya sendiri, tidak memperhatikankeputusan atasan, merupakan keputusan yang tidak konsisten, mengabaikankepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidak adil sehingga melanggarAsasAsas Penyelengaraan