Ditemukan 18164 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 686 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 24 September 2014 —
242 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
JakartaUtara tanggal 9 April 2012 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa OEI LUSIANA Alias LUSI bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatandalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporankegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
pada tanggal21 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 10Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1992tentang Perbankan
Kelangsungan kegiatan perbankansangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Tanpaadanya kepercayaan masyarakat, sangat mustahil suatu bank dapat melakukanaktifitas perbankan yang dapat mendukung kegiatan perekonomian nasional.Apabila lembaga perbankan tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat, maka haltersebut adalah awal kehancuran perekonomian, karena tidak ada lagi lembagapembiayaan yang dapat menyokong kegiatan usaha yang merupakan dasar kegiatanperekonomian;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik dana dari nasabah namun tidakmembukukannya dalam transaksi bank, dapat
merusak kepercayaan masyarakatterhadap lembaga perbankan.
Putus : 30-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 30 Juni 2022 — ALBERT TANUDJAJA
405 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
405 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-09-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 September 2019 — DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari Alm. PM. PANGGABEAN;
592 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
592 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buluran Kenali, KecamatanTelanai Pura, Kota Jambi;Kristen;Karyawan Swasta (Kepala Operasional PT.BPR Universal Sentosa Jambi);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambikarena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Menyatakan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari PM.PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja membuat atau menyebabkanadanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan,maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksiatau rekening suatu bank sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor
Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019a.Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum menuntut Terdakwadijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dendaRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulankurungan setelah membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umumberdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perbankan;Bahwa dalam putusan akhirnya judex facti Tingkat Pertama (PengadilanNegeri Jambi) menyatakan
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan, oleh karenanyaTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuaiDakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64KUHP, sedangkan judex facti Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jambi)membatalkan putusan tersebut dan menyatakan yang terbukti adalahDakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjaraterhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun, denda Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah
Putus : 16-09-2020 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2962 K/PID.SUS/2020 Tanggal 16 September 2020 — SAPRIADI bin MAKUTA NANG alias API alias CINTA
136 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-12-2021 — Upload : 16-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3704 K/PID.SUS/2021 Tanggal 27 Desember 2021 — MULYANTO bin (ALM) DRAJAT
278 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1645 K/PID.SUS/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 — Erwin,A.Md(T1),Dkk
408 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
408 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa apabila kita menengok penerapan ancamanpidana minimum dalam undangundang perbankan dikenakan ancamanhukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedarsebagai pelanggaran.
perbankan ditanah air.pada pertimbangan halaman 104 s/d 105 alinea 3, yang menyatakan:.
Delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya, utamanya yang berpotensimengancam sendisendi kehidupan bernegara (termasuk bidang ekonomimelalui lembaga perbankan).b.
Banyaknya modus operandi kejahatan perbankan yang semakin canggih,sehingga perbuatan para Terdakwa tidak mendukung dan tidak memperkuatlembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, makadiperlukan tanggungjawab para pegawai bank, sehingga jika para pegawaibank yang telah diberikan kepercayaan tidak mentaati maupun melanggarketentuan undangundang perbankan, terhadap para pegawai bank (parapelaku) telah diatur secara khusus dan tegas ancaman hukuman badan dandenda yang bersifat minimum dan
Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintahyang sedang giatgiatnya memberantas Kejahatan Perbankan gunamencegah kerugian bank/negara yang semakin besar dengandibentuknya/lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan oleh pemerintah diUndangUndang Perbankan.2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,yakni dalam hal:Hal. 49 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017a.
Putus : 23-12-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2911 K/Pdt/2013 Tanggal 23 Desember 2014 — Drs. HIDAYAT MAMAN VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan DAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA SIDOARJO
723 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
723 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-09-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 195/Pid.Sus/2013/PN.KDI Tanggal 10 April 2014 — Jaksa Penuntut:
M. ASHLAH F, SH
Terdakwa:
RAHMAIDAH, SE Binti DAHRON M. RADI
295 — 127
M. ASHLAH F, SH
Terdakwa:
RAHMAIDAH, SE Binti DAHRON M. RADI
295 — 127
Register : 01-10-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN KEBUMEN Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Kbm Tanggal 17 Februari 2020 — SLAMET, SE Bin WARSO DIHARJO
563 — 222
563 — 222
Register : 27-09-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 21-06-2013
Putusan PN PATI Nomor 57/Pid.Sus/2012/PN.Pt Tanggal 18 April 2013 — H. MUHAMAD SANTOSO JANUARIADI, SE Bin LASMIN
397 — 160
397 — 160
Register : 01-10-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN KEBUMEN Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm Tanggal 17 Februari 2020 — H. GITO PRASETYO bin MUFID
417 — 184
417 — 184
Register : 01-10-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN KEBUMEN Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm Tanggal 17 Februari 2020 — AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR
411 — 178
411 — 178
Putus : 21-01-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 21 Januari 2016 —
245 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
LANTANG dan Terdakwa II GLADYSN.L MANOPPO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Tindak Pidana Perbankan, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUHal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 448 K/Pid.Sus/2015KEDUABahwa mereka Terdakwa DANNY H. LANTANG dan Terdakwa IlGLADYS N.L.
LANTANG dan Terdakwa II GLADYSN.L MANOPPO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan Pasal 49 Ayat 2 Huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Tindak Pidana Perbankan, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUKETIGABahwa mereka Terdakwa DANNY H. LANTANG dan Terdakwa IlGLADYS N.L.
Terdakwa sebagai Pegawai Bank dalammelihat Nasabah wajib berpedoman pada prinsipprinsip perbankan yangdikenal sebagai 5 C, kalau Nasabah tidak sesuai dengan kriteria 5 Cmaka pencairan kredit kepada Nasabah dipastikan akan terjadi pelanggaranUndangUndang Perbankan, sebagaimana dalam perkara a quo. Selain itu,Terdakwa yang secara langsung turun melakukan survey agunan danmemeriksa/meneliti syarat dokumen/surat kelengkapan.
Arifin Gobel mendapatkan kredit yang tidak sah/illegal sebab tidakdidasarkan pada ketentuan maupun prinsip perbankan. Terdakwa sebelummelakukan perbuatan a quo terlebih dahulu berbicara dengan Saksi Nuraeni(istri Sdr. Arifin Gobel/Pemohon Kredit/Debitur), mengenai agunan fiktif dansurat/dokumen palsu tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan a quodisebabkan karena Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Nuraenii (istriPemohon Kredit Arifin Gobel) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)..
Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam praktek perbankan sering disebutsebagai kelompok pemutus kredit yang terdiri dari Kepala Bank, Penyeliayang meneliti semua persyaratan kredit dalam bentuk sertifikat, KTP, KartuKeluarga, Akta Perkawinan dan lainlain dan yang ketiga adalah verifikatoryang melakukan verifikasi antara dokumen yang ada dengan kebenaranbarang jaminan, lazim juga disebut melakukan on the spot.Dalam kasus a quo Terdakwa II sebagai Kepala Bank sudah menelitipersyaratan formal yang diajukan
Register : 12-05-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL Tanggal 26 September 2017 —
425 — 357
425 — 357
Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPARNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan penggunaan surat palsu dan pencucian uang 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUPARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3.
Bahwa yang lebih sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan olehTERDAKWA Bambang Suparno adalah Pasal 49 ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentangperubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan ;. Berdasarkan fakta sebenarnya keterangan SAKSI IMAM HAMZAHSERIO LAGO,SE,MM, telah membenarkan bahwa saya denganHalaman 5 dari 182 Putusan Nomor 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SELkewenangannya telah menerbitkan surat palsu deposito berjangka ataasnama PT.
Setelah semua proses tersebut barulah Nasabahakan diberikan Buku Cek dan Bilyet Giro dari pihak Bank sebagaibentuk kemudahan dalam bertransaksi (Fasilitas Perbankan).Bahwauntuk mendapatkan Nasabah atas namaPT. Surya ArthaNusantara Finance (PT.
Saksi NOTO IRIANTO, di depan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di Penyidik danketerangan saksi di penyidik adalah benar ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bambang Suparno, namunsaksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Deputi BranchManager Supporting Bank BTN Kantor Cabang Cibubur adalahbagian pendukung dari semua kegiatan perbankan danmengontrol semua proses perbankan.
Bank Mandiricabang Jakarta Pasar Pagi Mangga Dua adalah diantaranyamelakukan kegiatan operasional perbankan di cabangdanbertanggungjawab terhadap kegiatan operasional Perbankan dicabang.
Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPARNO tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Perbankan dan penggunaan surat palsu dan pencucianuang2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUPARNOdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidanadenda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;3.
Register : 11-09-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.KDI Tanggal 10 April 2014 — Jaksa Penuntut:
M. ASHLAH F, SH
Terdakwa:
DWIJO WAHYONO, SE Bin SAMINGAN
297 — 138
M. ASHLAH F, SH
Terdakwa:
DWIJO WAHYONO, SE Bin SAMINGAN
297 — 138
Register : 29-01-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 31/PID.B/2013/PN.MTR Tanggal 30 April 2013 — - IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE
209 — 129
209 — 129
TENTANG TUNTUTAN nnn2neseenee nee nnncneneenenanennen nee nnnnnnnennenan1.2.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dengan dakwaan ; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus batal dan Terdakwaharusdibebaskan ; 22222 22 o oon non nnn nnn one nnn ene neeSangsi UU Perbankan hanya dapat dikenakan pada badan usaha yangmenjalankan usaha perbankan berbentuk koperasi , bukan diperuntukkanatau tidak dapat dikenakan pada koperasi yang menjalakan usahakoperasi secara Sah ; === 22902 22 22 ne nena neoFAKTA YURIDIS
Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan dan tidak terbukti dipersidangan berapa jumlah masyarakat yang bukan anggota koperasi dancalon anggota koperasSi ; 272222 oo oon one nn nnn eneJaksa Penuntut Umum tidak membuktikan bahwa Terdakwa menjalankanusaha Perbankan ; 22222 nnn non nnn nnn en nenaKoperasi Karya Mandiri Sejati hanya menghimpun dana dari masyrakatyang telah menandatangani permohonan calon anggota atau anggotaKoperasi Karya Mandiri Sejati ; Koperasi Karya Mandiri Sejati menjalankan
usaha koperasi bukan bankberbentuk koperasi, sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut denganundangundang perbankan ; 0nno nen nne nnn nnn nnnPelanggaran terhadap undangundang perkoperasian tidak dapat dituntutdengan undangundang perbankan ; 2 9220 UNSURUNSUR TINDAK PIDANA YANG DITUNTUTKAN OLEH JPU.1.Unsur barang siapa tidak terbukti, oleh karena Terdakwa telah berhentimenjadi pengurus sejak Tahun 2010, sehingga yang bertanggungjawabadalah pengurus baru ; nn nnn nen nnn renee nen nnn ncn nnennnnnsUnsure
Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992tentang PERBANKAN ; 27 22220 oon ne nnn en nnn nne nnn nne =waonn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46ayat (1) Undangundang R.Il.
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) ke1 KUHP ; 2 nn2nnnnn nnn nnn non nnn nnn nn meneMenimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui PenasehatHukumnya mengajukan eksepsi, di mana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : 17Menolak eksepsi terdakwa IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA,SE tersebut diALAS 5 nnnnnnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn
Register : 13-02-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN PATI Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Pti Tanggal 27 April 2020 — ANIK KUSTIANI binti WARTO WINOTO
560 — 330
560 — 330
Putus : 07-07-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 Juli 2022 — MAY JAFRI
368 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
368 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 20-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1990 K/PID.SUS/2009 Terdakwa; Raji Ahmad Nasrudin, SE
98 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secarabersamasama dan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UndangUndang No. 10 Tahun1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum ;2.
Tabungan barokahSimpanan ini terobuka untuk anggota dan atau masyarakat umum2. ceceeeaeees dan seterusnya.Penghimpunan dana koperasi sudah diatur tersendiri dalam UUperkoperasian dan aturanaturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan Pasal16 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 perbankan sehingga dalam kasussemacam ini baik Koperasi maupun Baitul Maal Wa Tamwil merupakansalah satu pengecualian yang tidak termasuk dalam lingkup penghimpunandana tanpa ijin, sebagaimana ditetapbkan dalam UU No. 25 Tahun 1992dalam
No. 1990 K/Pid.Sus/2009bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksuduntuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.Pasal inilah yang tidak dikonfrontir dalam perkara a quo, dimana pelayananBMT Al Amin terhadap yang bukan anggota untuk menariknya sebagaianggota koperasi telah ditafsirkan sebagai kejahatan berupa pelanggaranterhadap UU perbankan..
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah(KHES) sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah denganhanya menyebut di lingkungan Pengadilan Agama.Dalam Pengarahan pada rapat Kerja Nasional tanggal 4 Agustus 2008 diJakarta antara) Mahkamah Agung dengan pengadilanpengadilanbawahannya dari 4 (empat) lingkungan peradilan, pada hal. 4 sampai 5menegaskan dan menguatkan arah penyelesaian sengketa ekonomi syari'ahdan arbitrase ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama.Tidak ada kaitan relevansinya dengan Perbankan
Putus : 13-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4201 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 13 September 2022 — MUHAMMAD BADRUN alias ADUN
78 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap