Menyatakan Terdakwa Eddy Tanalysa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3.

Menyatakan Terdakwa Eddy Tanalysa bersalah melakukan tindakpidana Melakukan Perdagangan tanpa Izin Usaha Perdagangan,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dalamdakwaan Tunggal.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy Tanalysa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agarHal 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN PlpTerdakwa segera ditahan..

Pasal 24 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, adalahsebagai berikut :1. Pelaku usaha;2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan;3.

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selengkapnya menyebutkan :(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajibmemiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinankepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memilikiperizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di

MDAG/PER/1/2015 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Nomor 20/MDAG/PER/4/2014tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran danPenjualan Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa karena Peraturan Menteri Perdagangan tersebutadalah merupakan peraturan pelaksana, maka sifatnya adalah administratif,sedangkan ketentuan pidana bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatanusaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yangdiberikan oleh Menteri sebagaimana

Menyatakan Terdakwa Eddy Tanalysa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;3.

MARLENI;Tempat Lahir : Ternate;Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/15 September 1963;Jenis Kelamin > Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 4, KelurahanBatupasi, Kecamatan Wara Utara, KotaPalopo;Agama > Kristen;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriPalopo dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana pada Pasal106 juncto Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014tentang Perdagangan

;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Palopo tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Marleni bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan Perdagangan tanpa Izin Usaha Perdagangan,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuaidalam dakwaan Tunggal;Hal. 1 dari 8 hal.

lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Marleni tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan( Vnjspraak);Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) karton Bir Bintang;1 (satu) karton Bir Guinnes;1 (satu) karton botol kosong Bir Bintang;1 (satu) karton botol kosong Bir Guinnes;1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan

Suhadi, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaputusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaanPenuntut Umum salah dalam menerapkan hukum atau menerapkanhukum tidak sebagaimana mestinya; Bahwa putusan jJudex facti/P engadilan Negeri tidakmempertimbangkan unsurunsur dakwaan Penuntut Umum Pasal106 juncto Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014tentang Perdagangan pada halaman 26 sampai dengan halaman 30,putusannya tidak tepat

;Bahwa sesuai pasal 24 ayat (1) UU RI No 7 tahun 2014 menjelaskan setiappelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan bahwa setiappelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajibmemperoleh perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri,Perijinan yang harus dipenuhi yaitu SIUP, TDP dan Ijin Gangguan (HO).

;Untuk wilayah kota Semarang yang memiliki wewenang mengeluarkan Suratijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Kantor Badan Pelayanan dan PerijinanTerpadu (BPPT) kota Semarang, Surat Ijin Usaha Perdagangan berlaku untukwaktu 5(lima) tahun.

NUGROHO dan AGUNG SETIAWANsebagai pelaku usaha yang memperdagangkan Gas LPG tanpa adanyaperizinan perdagangan tsb dapat dikatakan telah melakukan tidnak pidanaperdagangan karena telah melakukan kegiatan perdagangan/ transaksi GasLPG tanpa didukung dengan perizinan perdagangan (SIUP).

;Bahwa saudara .ROZAK HELMI NUGROHO dan AGUNG SETIAWAN selakupelaku usaha kedapatan telah melakukan perdagangan Gas LPG tanpamemiliki perizinan di bidang Perdagangan dan telah melakukan tindak pidanadi bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 UU RI No.7tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi Pelaku usaha yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidangperdagangan yang diberikan oleh enteri sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (1) dipidana dengan pidana

tidak memiliki perizinandibidang perdagangan yang diberikan menteri Bahwa sesuai pasal 24 ayat(1) UU RI No 7 tahun 2014 menjelaskan setiap pelaku usaha yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan bahwa setiap pelaku usaha yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, Perijinan yang harusdipenuhi yaitu SIUP, TDP dan Ijin Gangguan (HO).Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, terungkap fakta bahwa Bermulaterdakwa SUPRIYANTO bin KASDI

MUHAMMAD TANG telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMemperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yangdilarang untuk diperdagangkan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 110 juncto Pasal 36 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan padaDakwaan Pertama:2. Menjatuhkanpidanaterhadap Terdakwa H.

Menyatakan Terdakwa FATAH SUHANDA terbukti secara sah menuruthukum telah bersalah melakukan tindak pidana Turut melakukan usahadistribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalammendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Kesatu Primair;2.

Perdagangan yang dilakukan Terdakwa / PT. Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan Pasal 105 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014Hal. 4 dari 7 hal.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal106 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,karena:a.Bahwa PT.

Kam and Kam telah mempunyai legalitas perusahaansecara resmi berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecildengan Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005 tanggal 16Oktober 2015, dengan Akta Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Nomor 44 tanggal 28 November 2019, dan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) Nomor 74137581 0027000;Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005 tanggal 16 Oktober 2015PT.

Kam and Kamtelah dan masih memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan untukmelakukan perdagangan, dan dalam sosialisasi aktivitasperdagangannya yaitu memasarkan jasa periklanan, tidak ada unsurpenyesatan atau paksaan kepada para member Memiles untukmelakukan Top Up atau melakukan pembayaran/penyetoran dana ataspromo slot iklan yang ditawarkan oleh Terdakwa dalam aplikasi Memilestersebut:5.

;Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/4 September 1975:Jenis Kelamin : LakiLakti;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 1Kelurahan Batupasi, KecamatanWara Utara, Kota Palopo;Agama : Kristen;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriPalopo karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 juncto Pasal 24Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Menyatakan Terdakwa Benny Tenriolo bersalah melakukan tindakpidana "Melakukan Perdagangan Tanpa Izin Usaha Perdagangan,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 juncto Pasal 24 Ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuaidalam dakwaan tunggal;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.

berupa:1 (satu) karton bir guinnes besar;1 (satu) karton bir guinnes kecil;(satu) karton bir bintang besar;(satu) karton kosong bir guinnes besar;(satu) karton kosong bir guinnes kecil;(satu) karton kosong bir bintang besar;1 (satu) botol kosong bir bintang smirnof;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) lembar nota penjualan minuman beralkohol tanggal 309201 7;1 (satu) lembar nota pembelian minuman beralkohol tanggal 3092017;1 (satu) lembar copy print pembelian minuman beralkohol;Surat Izin Usaha Perdagangan

Sus/20181 (satu) botol kosong bir bintang smirnof;1 (satu) lembar nota pembelian minuman beralkohol tanggal 30September 2017;1 (satu) lembar copy print pembelian minuman beralkohol jenis smirnof;1 (satu) lembar nota penjualan minuman beralkohol tanggal 30September 2017;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor0001 2/2025/PB/IV/201402105/04/04/KPT/IV/2014 tanggal 1 April2014 atas nama Benny Tenriolo;1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 01310/SITU/04/IV/201603084/03/

Sus/2018 Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevantersebut, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidanadalam Pasal 106 juncto Pasal 24 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan pada dakwaan tunggal.

Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 106 juncto Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan; Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukankegiatan usaha perdagangan bawang merah, dimana pada saat Terdakwaditangkap tanggal 21 Juni 2017 tidak dapat menunjukkan adanya SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Menteri atau pejabat yang telahdidelegasikan di daerah.

Keduaperusahaan tersebut mengadakan kerjasama perdagangan. Bahwa UDDua Putra milik H. Hasyim mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP), sedangkan UD. Helfiana milik H. Nasir tidak mempunyai Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP): Bahwa UD. Helfiana milik H. Nasir yang dikelola oleh Terdakwa tidakmempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan dalamkerjasama perdagangan bawang merah tidak boleh menggunakan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) milik UD.

Dua Putra tanpamemperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari pejabat yangberwenang. Artinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwaterjadi(tempus delik) sebelum Terdakwa memperoleh Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP).

Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yangdikeluarkan tanggal 7 Juli 2017 tidak boleh digunakan secara retroaktifuntuk membenarkan adanya perdagangan bawang merah yang dilakukanTerdakwa tanpa ada izin; Bahwa Terdakwa sepanjang pemeriksaan memperlihatkan sikap yangkorporatif dan sikap tanggungjawab untuk memperbaiki kesalahan ataskegiatan usaha yang dilaksanakan, dan Terdakwa menunjukkan niat yangbaik dengan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) tersebut; Bahwa benar kurang lebih

1 (satu) bulan sejak terjadi penangkapantanggal 21 Juni 2017, maka pada tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa berhasilmemperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);Hal. 5 dari 8 hal.

; atauDakwaan Ketiga: diatur dan diancam dalam Pasal 106 UndangUndangNomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 8 hal.

DAUD terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 106 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAILANI bin M. DAUDdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denganperintah Terdakwa tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang/tempat penyimpanan milik Saudara JAILANIbin M.

DAUD telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanusaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1352 K/Pid.Sus/20184.

Menyatakan Terdakwa JAILANI bin MUHAMMAD DAUD telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat IzinUsaha Perdagangan/SIUP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang/tempat penyimpanan milik TerdakwaJAILANI bin M.

No. 1352 K/Pid.Sus/2018 Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo adalah melakukanperdagangan gula tanpa ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Bahwa Terdakwa membeli gula sebanyak 100 (seratus) sak dan sisabarang bukti gula yang ditemukan petugas sebanyak 50,5 (lima puluhkoma lima) sak.

tidak memilikiperizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 7tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB aparatkepolisian yaitu saksi NGADI bin ADMO WIHARJO dan saksi GATOTSURYO ANTORO bin H.

yang ada hubungannyadengan bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumendi Propinsi Jawa Tengah;Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (Il) UU No.7 Tahun 2014tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdaganganadalah tatanan yang terkait dengan transaksi barang dan/ataujasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negaratujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untukmemperoleh imbalan atau Kompensasi.Perdagangandilindungi oleh Undangundang Nomor.7 Tahun 2014 tentangPerdaganganBahwa Perdagangan

tanpa dilengkapi dengan Surat jinUsaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalampasal 106 UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;Bahwa sesuai pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014menjelaskan setiap pelaku usaha melakukan kegiatan usahaperdagangan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukankegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinandibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri.

Perijinanyang harus dipenuhi yaitu: SIUP, TDP dan ijin Gangguan(HO);Bahwa Untuk wilayah Kota Semarang yang memilikiwewenang mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) adalah Kantor Badan Pelayanan dan PerijinanTerpadu (BPPT) Kota Semarang.

tidak menmilikiperizinan dibidang perdagangan yang diberikan menteri Bahwa sesuaipasal 24 ayat (1) UU RI No 7 tahun 2014 menjelaskan setiap pelakuusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan bahwa setiappelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajibmemperoleh perizinan di bidang perdagangan yang diberikan olehMenteri, Perijinan yang harus dipenuhi yaitu SIUP, TDP dan ljinGangguan (HO).Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, terungkap fakta bahwaBermula terdakwa AGUS SUTARTO Bin

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA TANDISERU, S.Sos, bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan Perdagangan tanpa izin UsahaPerdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 juncto Pasal 24ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangansesuai dalam Dakwaan Tunggal;Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 322 K/PID.SUS/2019. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA TANDISERU, S.Sosdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agarTerdakwa segera ditahan;.

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) karton Bir Guines besar;1 (satu) karton Bir Bintang besar;1 (satu) karton kosong Bir Guines besar;1 (satu) karton kosong Bir Bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 000188/2025 PK/111/201 302048/04/04/KPT/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 an.AGUSTINA TANDISERU, S.Sos.:Surat Izin Tempat Usaha Nomor 1234/SITU/04.05/DPMPTSP/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 a.n. AGUSTINA TANDISERU, S.Sos.

Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) karton Bir Guines besar;1 (satu) karton Bir Bintang besar;1 (satu) karton kosong Bir Guines besar;1 (satu) karton kosong Bir Bintang;Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 000188/2025 PK/111/201 302048/04/04/KPT/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 an.AGUSTINA TANDISERU, S.Sos.:Surat Izin Tempat Usaha Nomor 1234/SITU/04.05/DPMPTSP/VIIl/ 2017, tanggal 15 Agustus 2017 an. AGUSTINA TANDISERU,S.SOs.

mineral,minuman berakhohol jenis Bir Bintang dan Bir Guinnes:Bahwa untuk maksud tersebut Terdakwa telah melengkapi semuaperizinan yang diperlukan seperti Surat Izin Usaha Kepariwisataan,Surat Izin Tempat Usaha, Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan, SuratPengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah, Surat Izin Gangguan, IzinTanda Daftar Usaha Pariwisata, dan bahkan Terdakwa dalammelakukan usahanya telah dilengkapi dengan Surat KeteranganPenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL A) danKementerian Perdagangan

KelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaan: OEI LIONG TJAI alias KO CAI;: Ambon;61 Tahun / 12 April 1958;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Pattimura Pulu Gangsa RT.003 RW.004,Kelurahan Uritenu, Kecamatan Sirimau,Ambon,: Kristen Protestan;: Wiraswasta:Terdakwa tersebut tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambonkarena didakwa dengan dakwaan perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 106 juncto Pasal 24 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

LIONG TJAI alias KO CAI bersalah melakukantindak pidana Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangantidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 juncto Pasal 24Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 2213 K/Pid.

Menyatakan Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI tersebut di atas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidanamelakukan usaha perdagangan tanpa izin;. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa OEI LIONG TJAIalias KO CAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;4.

Menyatakan Terdakwa OEI LIONG TJAI alias KO CAI tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melakukan usaha perdagangan tanpa izin;2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa OEI LIONGTJAI alias KO CAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.

alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan judexfacti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan judex facti PengadilanNegeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha perdagangan

AWENG Bin MARTOKASIM padahari Rabu tanggal 17 September 2008 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2008, bertempat diJalan Arifin Ahmad No. 06 dan 08 Pekanbaru atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriPekanbaru, tanpa izin melakukan perdagangan barangbarang dalampengawasan berupa Pupuk Urea Bersubsidi sebanyak 760 (tujuh ratus enampuluh) karung /sak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan

No. 407 K/Pid/2010Adapun yang dikatakan oleh Saksi BAHRIR,DJ dan SONY JASELMANRITONGA yang mengatakan pupuk urea dibeli dari KUD tersebut adalahtidak benar dan kesaksian yang diberikan terlalu mengadangada sertaselalu memojokkan saya.Disini sudah tampak jelas bahwa ada permainan antara Saksi BAHRIR,DJdan SONY JASELMAN RITONGA dengan Andi (Dto) untuk menghancurkanusaha saya.Sesungguhnya saya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil,bidang usaha : Perdagangan Alat Pertanian, Pupuk dan PemberantasHama

Adapun Jenis barang/ jasa dagangan utama : alatalat pertanian,pupuk dan pemberantas hama.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil ini dikeluarkan oleh PemerintahKota Pekanbaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbarupada tanggal 03 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Pejabat yangberwenang yaitu : H.

M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa HENGKY WIJAYA Als A HENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :8 (delapan) bulan - Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim dikarenakan Terdakwa

Menyatakan terdakwa HENGKY WIJAYA Als A HENG, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan, sebagaimanaDakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 73/MDAG/PER/9/2015 tentang PencantumanLabel dalam Bahasa Indonesia pada Barang.2.

Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barangdan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri.c. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidakberwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapatdihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapatdiperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan olehkonsumen atau pelaku usaha.d.

Informasiyang wajib dicantumkan dalam Lampiran sampai dengan LampiranHalaman 35 dari 63 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN PbrV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/MDAG/PER/9/2015tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesiapada Barang.Kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/MDAG/PER/9/2015tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesiapada Barang yang diberlakukan pada tanggal 01 Oktober 2015,namun demikian sebelumnya

(dua milyar rupiah) Jo Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat(1) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp.5.000.000.000.

Terdakwa mempunyai riwayat penyakit jantung dengan kondisi jantungTerdakwa telah menggunakan ring.Menimbang,bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat ketentuan perundangundangan yang berlaku, khususnya104 jo Pasal 6 Ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan JoPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/MDAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia padaBarang dan peraturanperaturan

No. 560 K/PID.SUS/2017Mereka Terdakwa yang menjual peralatan dan accesories mobil denganmenggunakan mobil tidak memiliki perijinan dibidang perdagangan;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal106 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7/7 Tahun 2014 tentangPerdagangan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandar Lampung tanggal 18 Februari 2016 sebagai berikut:1.

Menyatakan mereka Terdakwa yaitu HENDRI SAPUTRA JAMBAK binRUBAIN dan AGUS FIRMAN bin BASAR bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kami yaitu Pasal 106UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal55 Ayat (1) KUHP;2. Menjatunkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa HENDRISAPUTRA JAMBAK bin RUBAIN dan AGUS FIRMAN bin BASAR selama 4(empat) bulan;3.

No. 560 K/PID.SUS/2017saksi Nofrizal Can pun tidak dilaporkan oleh saksi Nofrizal Can di DinasKoperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi;5.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 14 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pelaku usaha adalahsetiap orang atau perseorangan warga negara Indonesia atau badan usahayang berbentuk badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalamwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukankegiatan usaha dibidang perdagangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Mereka Terdakwa merupakanpelaku usaha dimana ada barang yang dibeli oleh mereka Terdakwa daripenjual dan

yang diatur di dalam Pasal 24 Ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mereka Terdakwa adalah pelakuusaha dibidang jual beli alat mobil dan aksesoris dimana di dalamperdagangan tersebut mereka Terdakwa mendapatkan untung yang merekaTerdakwa bagi berdua dan di dalam melakukan usaha perdagangan merekaTerdakwa tidak memiliki jin dibidang perdagangan sedangkan barang yangdijual oleh mereka Terdakwa salah satunya adalah alat

Menyatakan terdakwa terdakwa YANNA PRIATNA alias AMANG danterdakwa DEDI SUPRIYADI tidak terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melanggar Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor: 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalamdakwaan Primair.2.

Membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesarRp.5.000,(lima ribu rupiah).Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwapada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusanMenyatakan para Terdakwa YANA PRIATNA alias AMANG dan terdakwaDEDI SUPRIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (2)Undangundang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang jo pasal

2016/Dokpoltanggal 13 Februari 2016, atas nama PERI JAYANTO Nomor:R/A/25/11/2016/Dokpol tanggal 11 Februari 2016 dan atas namaDASEP Nomor: R/A/26/II/2016/Dokpol tanggal 11 Februari yangdikeluarkan oleh oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika AsihBandung menyimpulkan "kelalaian tersebut mendatangkanhatangan dalam menjalankan pekedaan/jabatan".wonn Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidanamenurut Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor: 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Saksi JAJANG JUMARAhanya menerima Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah) dari Terdakwa DEDI SUPRIADI BIN OMAN RAHMANwo Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidanamenurut Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor: 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk membebaskanpara terdakwa dari dalam tahanan, maka para terdakwa haruslah tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan statusnyasebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayarbiaya perkara;Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (2 ) Undangundang Nomor 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Menyatakan terdakwa YOGI FIRMANSYAH ALIAS OGI BIN D.SUPARMAN danterdakwa 11 SLAMET RN ADI ALIAS DEDE BIN AEM SUKARDI, terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaMelakukan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan caraapapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, sebagaimanadiatur dalam pasal 6 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam sural dakwaanAltematif Kesatu.2.

Setelahterdakwa Slamet Riyadi menrirna uang tersebut terdakwa SlametRiyadi langsung pulang kernbali ke Cianjur sedangkan terdakwa Yogi,Yayu, dan Nita langsung berangkat ke daerah Batame Bahwa sepengetahuan terdakwa Slamet Riyadi bahwa Cecehsekarang ini berada di daerah Pluit Jakarta tetapi tidak jelas dimanatempatnyaMenimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaanmelangar pasal 6 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang, yang didakwakan mengandung

Slamet Riyadi langsung pulangkernbali ke Cianjur sedangkan terdakwa Yogi, Yayu, dan Nita langsungberangkat ke daerah Batam ;Menimbang, bahwa oleh karena itu , maka dengan demikian unsurini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal yangdidakwakan terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti dengan sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan,melanggar pasal 6 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan

pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan dapatditunjukan dipersidangan Majelis Hakim akan mengacu ketentuan Pasal194 KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP, karena paraterdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasandari pembayaran biaya perkara,2420maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusanini harus dibebankan kepada terdakwa ;Mengingat pasal 6 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan