penetapannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukupmenunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan denganpenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawakilan

Islam;Menimbang, bahwa meskipun Isbat Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat3 Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam pasal danayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehatihatian, sehinggaMajelis berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadihak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawakilannya tidakbertentangan dengan peraturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan HukumIslam, maka perkawakilan

Penetapan nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Begr.penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawakilan paling lambat 60(enam puluh hari) sejak tanggal perkawakilan;Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut juga menyebutkanPelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yangberagama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf (a) mengatur Pencatatanperkawakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagiperkawakilan yang ditetapkan

Penggugat:
MITAL NAMAH
Tergugat:
1.MUHAMAD RIZAL bertindak selaku perkawakilan ahli waris Alm. TAINAH Binti SANIMA
2.ROHMAT bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. ENTONG Binti SANIMAN
3.YAMAN bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. BUANG Binti SANIMAN

Pembanding/Penggugat : MITAL NAMAH Diwakili Oleh : MITAL NAMAH
Terbanding/Tergugat I : MUHAMAD RIZAL bertindak selaku perkawakilan ahli waris Alm. TAINAH Binti SANIMA
Terbanding/Tergugat II : ROHMAT bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. ENTONG Binti SANIMAN
Terbanding/Tergugat III : YAMAN bertindak selaku perwakilan ahli waris Alm. BUANG Binti SANIMAN

mempertanyakan pernyataan yang pernah disampaikan olehManajemen (Faruk Fauzi) yang berjanji bahwa perusahaan tidak akanmengurangi mutu dan fasilitas layanan kesehatan yang sudah diberikanselama ini kepada pekerja/ouruh, namun pada faktanya janji yang pernahdisampaikan tersebut tidak terealisasi hingga Penggugatpun menagih janjiTergugat dan menyampaikan katakata sebagai yang lengkapnya sebagaiberikut melalui email:Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dalam beberapa kali rapatBipartit antara perkawakilan

mempertanyakan pernyataan yang penahdisampaikan oleh Manajemen ( Faruk Fauzi ) yang berjanji bahwaperusahaan tidak akan mengurangi mutu dan fasilitas layanankesehatan yang sudah diberikan selama ini kepada pekerja/buruh, namun pada faktanya janji yang pernah disampaikan tersebuttidak terealisasi hingga Penggugatpun menagih janji Tergugat danmenyampaikan katakata sebagai yang lengkapnya sebagai berikutmelalui email:Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dalam beberapa kalirapat Bipartit antara perkawakilan

uang secara tunai tanggal 18 April 2013 sebesarRp. 157.051.000,00 Terdakwa menerima Rp. 10.000.000,00 sehinggaTerdakwa seluruhnya menerima Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;Disamping Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) Terdakwa bersamasama dengan saksi Euis Nurlela bintiSugito telah membuat laporan pertanggung jawaban yang diduga menggunakandata fiktif dan adanya penggelembungan harga (mark up) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Perkawakilan

Mahpud, H.Badjuri, Nji Akah, Kandi, Sadi, Sadikin, Nji Marijam, Husen, Nji Sukarni dan NijiHalaman 3 dari 40 Putusan No. 266/Pdt.G/2018/PN.Bdg.Saripah dan Perkawakilan Djawa Barat dari Djawatan P.D dan K /kini DinasPendidikan Kota Bandung (sebagai Para Tergugat) kepada Pengadilan NegeriKls A Bandung, terdaftar di bawah Reg.Nomor : 396/1963 dimana padatanggal 7 Mei 1964 telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI1.

Barat Daya yaitu pekerjaan pembangunan jalanLapen Nurwewang 2 Tutwaru di Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Dayatahun 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.3.000.000.000, (Tiga MilyarRupiah);Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Penggugat mendalilkanbahwa pekerjaan pembangunan Jalan Lapen Nurwewang 2 Tutwaru di PulauLetti, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut,oleh Tergugat pada waktu itu meminta persetujuan Dewan Perwakilan DaerahMaluku Barat Daya dan kemudian Dewan Perkawakilan

., yang kesemuanyamerupakan advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga BantuanHalaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN MshHukum (YLBHM) Perkawakilan Maluku Tengah dengan alamat JalanCengkeh RT 10, Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengahberdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Negeri Masohi, dengan nomor 74/SK/HK/12/2020 pada tanggal07 Desember 2020 ;Lawan:1. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah cq.

Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pekerjaan pembangunan jalanSertu Werwawan Latoda lokasi pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Dayadengan nilai Rp.1.600.000.000, (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah),Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Penggugat mendalilkanbahwa pekerjaan pembangunan Jalan Sertu Werwawan Latoda lokasi pulauLakor, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikerjakan olen Penggugat tersebut,oleh Tergugat pada waktu itu meminta persetujuan Dewan Perwakilan DaerahMaluku Barat Daya dan kemudian Dewan Perkawakilan

Lambang yangkatanya merupakan Kuasa dan/atau Perkawakilan Pekerja tidak pernahmendapatkan Surat Kuasa Khusus untuk betindak atas nama ParaPenggugat sebagaimana dicantumkan dalam gugatan a quo dalammelakukan mediasi dan Bahkan Sdr.

Mesakh untuk membuat dokmen dokumen penggunaan dana dimana kegiatan yang dilakukan adalahfiktif, yaitu kegiatan makan minum fiktif, kegiatan perjalanan dinasfiktif, pendobelan kwitansi pembayaran kepada 3 PPK kecamatanserta pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.1.864.948.821, (satu milyar delapan ratus enam puluh empat jutasembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluhsatu rupiah) sebagaimana hasil laporan audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara oleh Perkawakilan