Ditemukan 50 data
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4469/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.835.668.3058.000, dengan alamat di MultivisionTower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B = Kuningan,Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor: 00158/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 MasaPajak November 2016, atas nama PT.
57 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
131 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3198/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang diwakili olehLo Koon Wai, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DumariaSitumorang, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI.2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr.
189 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3195/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang diwakili oleh Lo KoonWai, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini
mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84655/PP/M.XVIB/16/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP294/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor0001 1/207/06/058/13 tanggal 26 November 2013 Masa Pajak Mei 2006, atasnama PT Karunia Kencana Permaisejati
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
129 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3197/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang diwakili oleh Lo KoonWai, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini
mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84647/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP440/WPJ.07/2015 tanggal 13 Februari 2015tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00008/207/06/058/13 tanggal 26 November 2013 Masa Pajak Januari 2006,atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;
2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta Selatan12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU4471/PJ/2019, tanggal 15 Oktober2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02712/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00156/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa PajakSeptember 2016, atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati,Halaman 3 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00156/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa PajakSeptember 2016, atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
55 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2410/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang diwakili oleh Lo KoonWai, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini
Putusan Nomor 2410/B/PK/Pjk/2020November 2013 Masa Pajak September 2005, atas nama: PT KaruniaKencana Permaisejati, NPWP 01.835.668.3058.000, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT84639/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai
berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP327/WPJ.07/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentangkeberatan Wajid Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00004/207/05/058/13 tanggal 22 November 2013 Masa Pajak September2005, atas nama: PT Karunia Kencana Permaisejati, NPWP 01.835.668.3058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan MuliaBlok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
126 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;
perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto, kKewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4480/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat KuasaSubtitusi tanggal 31 oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
, beralamat di JalanKuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta, diwakili oleh Lo Koon Wai, jabatan Direktur PT KaruniaKencana Permaisejati;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009846.99
PajakNomor 00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juni 2016; Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02716/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajid Pajak Nomor00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juni 2016; Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00153/107/16/058/18, tanggal 19April 2018 Masa Pajak Juni 2016, atas nama:PT Karunia Kencana Permaisejati
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor KEP02716/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajbPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 , Masa Pajak Juni 2016,atas nama PTI Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.835.668.3058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Kuningan,
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018, BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.835.668.3058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4474/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02711/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 November 2018tentang Pembatalan ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00155/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Agustus2016 , atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.869.726.8081.000, dengan alamat di Multivision Tower Lt. 15,Halaman 3 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00155/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakAgustus 2016 , atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.869.726.8081.000, dengan alamat di Multivision TowerLt. 15, JI. Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
134 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 3196/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang diwakili oleh Lo KoonWai, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini
mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84648/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP288/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00009/207/06/058/13 tanggal 26 November 2013 Masa Pajak Maret 2006,atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
134 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;
perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4470/PJ/2019,tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal31 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
WajibPajak Nomor 00152/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Mei2016; Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02718/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00152/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Mei 2016; Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00152/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Mei 2016, atas nama:PT Karunia Kencana Permaisejati
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00152/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakMei 2016 atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPVWP01.835.668.3058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
174 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
138 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 2346/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, yang diwakili oleh Lo KoonWai, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;;
39 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
394 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4477/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
00149/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Februari2016; Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02715/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00149/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Februari 2016; Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00149/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Februari 2016, atas nama:PT Karunia Kencana Permaisejati
Karunia Kencana Permaisejati, NPVWP01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lt. 15,Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2075/B/PK/Pjk/2020JI. Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan,DKI Jakarta, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
40 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;