menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnn Mengingat pasal 154 RBg/130 HIR serta ketentuan hukum lain yangbersangkutan ;MENGADILI: Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untukmentaati isi Kesepakatan yang telah disepakati tersebut diatas ;w Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secaratanggung renteng ; w Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp540.000, (lima ratus empat puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawarat Majelis HakimPengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehibertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, pada hari itu jugaputusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehMadjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M.Saekhoni, S.Sydan Uswatul Fikriyah, S.H.I, M.H sebagai Hakim Anggota

menjatuhkan Putusan sebagaiberikut :PUTUS ANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mengingat pasal 154 RBg/130 HIR serta ketentuan hukum lain yangbersangkutan ;MENGADILI: w Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untukmentaati isi Kesepakatan yang telah disepakati tersebut diatas ;w Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secaratanggung renteng ; w Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarat

PUTUSANNomor 0048/Pdt.G/2012/PA.Mgl.BISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawarat Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan,pekerjaan PNS Dinkes Kota Magelang (Puskesmas Kerkopan),tempat tinggal Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagaiMELAWANTERGUGAT

Keputusan Badan Permusyawarat Desa MuaraSalung Kecamatan Tabang No. 04/BPD/MSTBG/IV/2019tanggal 26 April 2019 Tentang Penetapan Panitia PemilihanKepala Desa, kegiatan Pemilinan Kepala Desa Muara Salungmerupakan kegiatan pemerintahan yang masuk dalam ranahHukum Tata Usaha Negara; Berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu Panitia Pemilihnan Kepala Desa Muara Salungmelaksanakan tugasnya berdasarkan Undangundang No. 6Tahun 2014 jo.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun Il,dengan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawarat MuaraSalung Kecamatan Tabang No. 04/BPD/MSTBG/IV/2019Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa,kegiatan Pemilihan Kepala Desa Muara Salung merupakanHalaman 52 Putusan Nomor :5/G/2020/PTUN.SMDkegiatan pemerintahan yang masuk dalam ranah Hukum TataUsaha Negala)Bahwa berdasarkan Undangundang No. 6 Tahun 2014 jo.Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo.

Desa Muara Salung No.01/BPD/MS/TBG/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; Di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usahanegara, yaitu Badan Permusyawarat Desa Muara Salungberdasarkan Undangundang No. 6 Tahun 2014 jo.Halaman 53 Putusan Nomor :5/G/2020/PTUN.SMDPeraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo.

Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitutindakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawarat DesaMuara Salung, dilakukan dalam rangkaian kegiatanPemilihan Kepala Desa Kota Bangun Il, halmanaberdasarkan Undangundang No. 6 Tahun 2014 jo.Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018jo.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019merupakan kegiatan pemerintahan yang masuk dalamranah Hukum Tata Usaha Negara; Berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu Badan Permusyawarat Desa Muara Salungmelaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 37 ayat (4)Undangundang No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 41 ayat (5)huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo.Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 jo.

Membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat asal sejumlah Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawarat Majelis Hakimpada hari Senin tanggal 04 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14Muharram 1439 H, oleh kami Hamzah, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. AtinDariah, S.Ag.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, BadanPermusyawarat Desa Kota Bangun II berwenang membentukPanitia Pemilihan Kepala Desa, oleh sebab itu pada tanggal 26 April2019 Badan Permusyawarat Desa Kota Bangun II membentukhalaman 39 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMDPanitia Pemilinan Kepala Desa Kota Bangun II, dengan menerbitkanKeputusan Badan Permusyawarat Desa Kota Bangun

Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu tindakanyang dilakukan oleh Badan Permusyawarat Desa Kota BangunIl, dilakukan dalam rangkaian kegiatan Pemilinan Kepala DesaKota Bangun Il, halmana berdasarkan Undangundang No. 6Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun2018 jo.

Pasal 64 ayat (3) PeraturanBupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 menerbitkanKeputusan Badan Permusyawarat Desa Kota Bangun II No.140.141/38/BPD KB II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Tidak terpilinnya Penggugat sebagai Kepala Desa KotaBangun II, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tata UsahaNegara, yaitu Keputusan Badan Permusyawarat Desa KotaBangun II No. 140.141/38/BPD KB II/X/2019 tanggal 16 Oktober2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.halaman 42 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMDBahwa dengan demikian berdasarkan posita gugatanperkara a quo dapat disimpulkan, bahwa kerugian Penggugatsebagai akibat perbuatan Badan Permusyawarat Desa Kota BangunIl

Perbup Kukar No. 36 Tahun 2019,tugas Panitia terhadap keberatan proses Pilkades adalahmendamaikan para pihak yang bersengketa saja.Berdasarkan peraturan perundangan tersebut dalam butir (a)dan Keputusan Badan Permusyawarat Desa Kota bangun IlKecamatan Kota Bangun No. 03/2019 Tentang PembentukanPanitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala DesaKota Bangun II dibentuk oleh Badan Permusyawarat Desa Kotabangun Il, sehingga terhadap pertanggungjawaban Panitiadalam pelaksanaan Pilkades, hanya

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu ); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawarat

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawarat Majelis hakimPengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 02Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 09 Zulgaiad 1438 H., oleh kamiDjauhari, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. danDrs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai HakimHakim Anggota.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yanghingga kini berjumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).oven IGDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarat@n ma)elis hPengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Mer 2616/Mbertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H, oleh Kami Dra. Hj. Milfanetti,M.H.f sebagai Ketua Majelis, Drs.

riburupiah).e Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanXxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanXxx Kabupaten Pinrang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon.e Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh saturibu rupiah).Demikian dijatuhkan putusan ini permusyawarat

sejumlaf'l Rp. 891.000, (delapan ratussembilan puluh satu ribu rupiah );Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawarat Majelis HakimPengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tangg 016 Masehipee Dra.Hj.Eliza,Anggota, dan diucapkan oleh Ketua )ae ylNe a

menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannyaKeputusan tanggal 17 Juni 2008 Nomor : 661 / PEM / 2008 oleh Tergugat jelasjelas mengandung cacat hukum, karena BPD desa Pohsanten tidak pernahmengadakan rapat pada tanggal 26 Mei 2008 dengan agenda melaksanakanpergantian pimpinan BPD Desa Pohsanten, rapat yang dilaksanakan pada tanggal26 Mei 2008 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohsantenagendanya adalah pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desayang telah menghasilkan Keputusan Badan Permusyawarat

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara inisebesar Rp. 601.000, (Enam ratus satu ribu rupiah );Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawarat majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21Jumadil Ula 1434 Hijrah oleh kami Drs. FAISOL CHADID Sebagai KetuaMajelis, Drs. AH. THOHA SUHAIMI, SH., dan Drs. MUFARIKIN, SHmasingmasing selaku Hakim Anggota.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000, (Tigaratus enam puluh satu ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarat Majelis Hakim MahkamahSyariyah Sabang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengantanggal 24 Syaban 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Zainy Usman, SH, Ketua MahkamahSyariyah Sabang sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Basyir M Isa Nurdin dan Drs.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,( Duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarat Majelis Hakim MahkamahSyariyah Sabang pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 Miladiyah bertepatan dengantanggal 22 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh Kami Drs H. Abdullah, sebagai Ketua Majelis,Drs. Saifullah Abbas dan Drs.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor1079/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 22 Februari 2018 yang dinyatakanbanding tersebut;aaa Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;a Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu limaratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarat

(satu) tahun ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 475.000, (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Demikian diputuskan pada permusyawarat Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01Shaffar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri, sebagai Ketua MajelisHakim, Drs. H.