Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als Bing Tjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan Dengan sengaja menerbitkan atau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;3.

PadmaSemarang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa danmengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu melakukan beberapa perbuatan yangada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak,atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukanatau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Jadi Jaya 20102013 124Makmur 2.373.205.600Jumlah 3.325.439.742 222 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BINGTJONG Alias BING TJOENG bersamasama dengan ABDUL CHALID AliasTENGKU tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negaradari sektor perpajakan sekurangkurangnya sebesar jumlah PajakPertambahan Nilai (PPN) dalam masingmasing faktur pajak yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya selama tahun 2010 sampai dengantahun 2015, yaitu sebesar Rp. 3.325.439.742, (tiga

Perkara : PDS11/0.3.10/Ft.2/12/2017 tanggal 05 Maret2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan1Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo alias OH Bing Tjong alias BingTjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secarabersamasama atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut dengansengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya

Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang R.I. Nomor 16 Tahun2009 Jo.

Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als BingTjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana di bidang perpajakan Dengan sengaja menerbitkanatau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut;2.

MAYA PERKASA ABADI yang semula beralamat di Jalan SoekarnoHatta No. 481 Kota Bandung yang bergerak di bidang usaha Pertambangan,Pengangkutan (transportasi) dan rental alat berat, terdaftar sebagai Wajib Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees pada tanggal 29Mei 1993 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.612.034.7424.000 dandi kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga pada tanggal 29 Mei1993, dimana kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT.

No. 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU.

2008 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor0057/WPJ.09/KP.0405/RIKSIS/2011 tanggal 20 Juli 2011 untuk Tahun Pajak2009;Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari KPP Pratama BandungKarees yang menyimpulkan bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTTahunan Wajib Pajak Badan dan SPT masa PPN Tahun 2008 dan Tahun2009, maka diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitupemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentangadanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di bidang Perpajakan

MAYA PERKASA ABADI adalah sebesar Rp.2.830.557.986, (Dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus limapuluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);Perbuatan Terdakwa SJACHRUL ABIDIN tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i UndangUndang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UndangundangNo. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Menyatakan terdakwa SJACHRUL ABIDIN terbukti bersalah melakukantindak pidana perpajakan, melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf iUndangUndang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan ;2.

Menyatakan terdakwa ABDUL FARID, S.Sos.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perpajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf c; i UU No. 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, yang telah diubah dengan UUNo. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PerpuNo. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempatatas UU No. 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan ;2.Menjatuhkan

atas pemenuhankewajiban perpajakan yaitu pelaporan danpenyetoran dan terjadi perubahan yang signifikandalam jumlah setoran PPh Pasal 21 yangmengindikasikan wajib pajak tidak menghitung PPhPasal 21 dengan benar dan/atau tidak menyetorPajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telahdipotong dengan benar ke Bank Persepsi atau KantorPOS 7 SRR SR SR i I SR SnBahwa setelah adanya temuan tersebut, dilakukanperingatan atau teguran dengan Surat No.

Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuaihasil resume bimbingan dan konsultasi sebagaimanadisampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama RabaBima Nomor S1456/WPJ.31/ KP.0208/2009 tanggal 15Juli 2009 ;Bahwa terhadap peringatan tersebut tidak adatanggapan dari terdakwa selaku Bendahara PemegangKas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP00.037.734.1912.000 dan tetap tidak menyampaikanSPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desembertahun 2009 dan melakukan penyetoran atas PPhPasal 21 yang dipotong dengan

Bima NPWP 00.037.734.1912.000 untuk tahunpajak 2009 telah tidak menyetor ke Bank Persepsiatau Kantor Pos Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)sebesar Rp. 199,476,400, (seratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribuempat ratusrupleh) pf SesPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 39 ayat (1) huruf (c); (i) UndangUndang No.: 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang No. 6Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,yang telah

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ~~~ >>Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL FARID, S.Sos sebagaiseorang bendahara, mulai bulan Januari 2009, bulan Pebruari2009, bulan Maret 2009, bulan April 2009, bulan Nopember 2009dan bulan Desember 2009 bertempat di Kantor Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kab.

Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU Nomor26 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto bersalah bersamasamamelakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 (1) huruf b dan c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secaraberlanjut:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pidana denda sebesarRp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan ketentuan palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabilatidak dibayar maka harta benda PT.

TrimustikaPerkasa pada tahun 2007 dan 2008 terbukti tidak pernah melaporkanatau menyampaikan kewajiban pelaporan perpajakan perusahaanmiliknya yakni PT.

Sus/2018Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndang RI Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang RI Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 43 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndang RINomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Nomor 461 K/Pid.Sus/2021KEDUAKETIGAUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;ATAU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Caradan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;:ATAU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP:Mahkamah Agung

Menyatakan Terdakwa SUDJIANTO bersalah turut serta melakukantindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimana diatur danHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Perpajakan dalamdakwaan alternatif Ketiga, tidak salah menerapkan hukum;2.

Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 132 D, Sumbawa,Kabupaten Sumbawa;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Wiraswasta/ Pimpinan UD Jaya Raya;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39 Ayat (1) huruf dUndangUndang Nomor28 Tahun2007 tentang Perubahan KetigaatasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentangPerubahan Keempat atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumbawa Besartanggal 18 Desember 2014sebagai berikut:Hal. 1dari31 hal.

. 123 PK/Pid.Sus/20181.Menyatakan Terdakwa CHRISTIN MARLIANA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengajamenyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinyatidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugianpada pendapatan Negara*,sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanjunctoPasal 39 Ayat (1)huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahankeempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIN MARLIANA denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangkan selama Terdakwadalam tahanan dengan perintah Terdakwa

junctoPasal 39 Ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor28 Tahun2007 tentang Perubahan KetigaatasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentangPerubahan Keempat atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Joncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 06tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin TarenSembiring Meliala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 06 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Pasal 43 Ayat (1)UndangUndang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.2.

Dalam hukum pajak yang diutamakanadalah penyelesaian administrasi perpajakan dalam arti adanyapembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dibanding denganpemberlakuan hukum pidana pajak kepada wajib pajak yang dikenal denganistilan Ultimum Remidium,Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Efral Sembiring Meliala Bin TarenSembiring Meliala selaku pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara initelah melunasi kekurangan pajak yang menjadi kewajibannya kepadaNegara, sehingga secara administrasi perpajakan tidak

Perbuatan yangdemikian sangat merugikan Negara di bidang perpajakan sehingga perlupemidanaan yang proporsional:;10.

Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMAATAUKEDUAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 2929 K/Pid.Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa Ivan Noviar terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ahuruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan PenuntutUmum dalam dakwaan pertama;2.

Flaskdisk berisi video rekaman pengakuan dankesediaan DWI alias DWI ANGGIA PERMADI untukmenyelesaikan masalah perpajakan sebanyak 1 (satu) lembar;h. 1. Foto kopi Himbauan ke1 Nomor S.Himb625/WPJ.08/KP.0308/ 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;2. Foto kopi Himbauan ke1 Nomor = S.Himb625/WPJ.08/KP.0308/ 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;3: Foto kopi Himbauan ke2 Nomor S.Himb972/WPJ.08/KP.0308/ 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;4.

Putusan Nomor 2929 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan jo.

3.923.690.302 3.923.690.302 Sehingga kerugian pada pendapatan negara berupa PPh dan PPN tersebutadalah sebesar Rp4.205.992.902,00 (empat miliar dua ratus lima juta sembilanratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah), berdasarkan LaporanHasil Pengitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara Nomor LAP01/WPJ.13/2015 tanggal 7 Desember 2015 atas nama Yulianto;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan

Menyatakan Terdakwa Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalamsurat dakwaan;2.

Keterangan ahli Ardiyanto Basuki, S.E., M.Com AhliPeraturan Perpajakan;1.1.1.8. Keterangan ahli Teguh Setyobudi Suwondo, Ak,M.Ec, Ahli Perhitungan Kerugian pada PendapatanNegara;Hal. 67 dari 98 hal. Put. Nomor 1806 K/Pid.Sus/20161.2.1.3.1.1.1.9.

tidak diterapbkan sebagaimana mestinya,karena Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan TataCara Perpajakan menentukan bahwa ancaman pidananya adalahHal. 68 dari 98 hal.

penjara sehinggaamar lengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi PemohonKasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

., Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat JenderalPajak;2. Rekno Nawansari, SH.,LL.M., Kepala SubdirektoratBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;3. Boby Arwibowo, SH.,M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum lI,Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/201610.11.12.13.14.15:16.17.Ukar Sukarno, SE., SH.,M.H., Kepala Seksi Bantuan HukumIl, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan PerpajakanII;Eduard Denni Nadeak, SH.

,Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IllKanwil DJP Jakarta Selatan;Elfrieda Anggi Basamarito, SH., Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Fajar Triyanto, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Fernandes Adhitya Halomoan, SH., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Irfan Dwisaputra,, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Made Nidya Lestari Karma, SH., Pelaksana Subdit BantuanHukum

, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Nasrul Affandi, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Dian Rivea Mahardhika, SH., Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Sri Utami Endarsih, SH.

dan Tata Cara Perpajakan) yangmengatur bahwa:Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DirekturJenderal Pajak atas suatu;a.

Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenagatenagaHakim khusus yang mempunyai keahlian dihidang perpajakan danberijazah sarjana hukum dan sarjana lain;3. Sengketa yang diproses dalam Pangadilan Pajak khusus menyangkutsengketa perpajakan;4.

Menyatakan Terdakwa Kamal Kamarullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo.

Ketua Kamar Pidana Nomor3558/2018/S.1011.Tah.Sus/ PP/2018/MA tanggal 18 April 2018 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejaktanggal 24 Mei 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembangkarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 Ayat (1)huruf UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahn sebanyak 4 (empat) kaliterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009

ABDUL HAMID bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telahdipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian padapendapatan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 39Ayat (1) huruf 1 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empatkali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;.

perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiPalembang Nomor 5/PID/2018/PT.PLG., tanggal 6 Maret 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg., tanggal 14 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubahsebanyak 4 (empat) kali terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan