HANAN SETIYADI ; PIMPINAN PUSAT PERSERIKATAN MUHAMADIYAH DI YOGYAKARTA,dk

Tergugat II tetapmelanjutkan bangunan tersebut dan oleh karenanya perbuatan Tergugat Iltersebut secara yuridis telah melakukan perampasan tanah hak milik Penggugatdan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa setelah Penggugat menghubungi instansiinstansi terkaittentang perbuatan semenamena yang dilakukan Tergugat ternyata perbuatanTergugat Il yang membangun tanpa hak sebuah bangunan diatas tanahperwatasan milik Penggugat tersebut adalah didasari adanya SHM (SertifikatHak Milik) atas nama Tergugat (perserikatan

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERSERIKATAN ALI BUDIARJO, NUGROHO REKSODIPUTRO tersebut;

PERSERIKATAN ALI BUDIARJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO VS HAMUD MUKSIN BALFAS,

Pasal 28 ayat (1) huruf (k)Peraturan Kerja Perusahaan Perserikatan Ali Budiarjo, Nugroho,Reksodiputro periode 20162018;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak bulan Oktober 2015 tanpa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;4. Menyatakan Tergugat tidak berhak lagi menerima upah dan hakhaklainnya setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2015;5.

Pasal 21 ayat (8) Peraturan Perusahaan Perserikatan Ali Budiardjo,Nugroho, Reksodiputro periode 2016 2018;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak putusan ini diucapkan;4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja kepada Tergugat berupa Uang Pesangon, PenghargaanMasa Kerja, Uang Penggantian Hak, yang seluruhnya sebesar USD112.987,50 (seratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuhHalaman 2 dari 7 hal. Put.

Pasal 28 ayat (1) huruf (k)Peraturan Kerja Perusahaan Perserikatan Ali Budiapjo, Nugroho,Reksodiputro periode 2016 2018;5.Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak bulan Oktober 2015 tanpa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;6.Menyatakan Tergugat tidak berhak lagi menerima upah dan hakhaklainnya setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2015;7.Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh upah selamamasa skorsing sejak bulan

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21, makapelaksanaan pembayaran ganti rugi harus dilakukan dalam bentuk matauang rupiah, sehingga jika dirupiahkan pada saat putusan ini diucapkanadalah (6.550 x Rp13.739) + Rp880.000,00 = Rp90.870.540,00 (sembilanpuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERSERIKATAN

Penggugat:
Perserikatan Perdata Purwantono, Suherman, Surja Consult
Tergugat:
PT Selebes Sarana

Penggugat:
Perserikatan Perdata Purwantono, Suherman, Surja Consult
Tergugat:
PT. Aditya Wirabakti

Penggugat:
Perserikatan Perdata Purwantono, Suherman, Surja Consult
Tergugat:
PT. Bahari Lines Indonesia

Penggugat:
PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

Penggugat:
Perserikatan Perdata Purwantono, Suherman, Surja Consult
Tergugat:
Dongfang Electric Corporation Indonesia

Penggugat:
Perserikatan Perdata Purwantono, Suherman, Surja Consult
Tergugat:
PT. Reckitt Benckiser Indonesia

PIMPINAN PUSAT PERSERIKATAN MUHAMADIYAH, dkk.(Tergugat/Pembanding/Terbanding)Melawan :HANAN SETIADI(Penggugat/Terbanding/Pembanding)

PIMPINAN PUSAT PERSERIKATAN MUHAMADIYAH > diYogyakarta yang semula sebagai tergugat I sekarangsebagai Terbanding I / Pembanding I ;2. PIMPINAN YAYASAN WILAYAH MUHAMADIYAH di Palangka Rayaberalamat di Jl. R.T.A.Milono Palangka Raya semulaHalaman 1 dari 17 Put. No. 38/PDT/2011/PT.PR.sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II /Pembanding II;3. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq.BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Cq.

Penggugat:
Perserikatan Perdata Purwantono, Suherman, Surja Consult
Tergugat:
PT. Elang Andalan Nusantara

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAnti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan)terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang PenyelesaianSengketa.(2) Salinan naskah asli United Nations Convention AgainstCorruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAnti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan)terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketadalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasaIndonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan

INDONESIAPENJELASANATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2006TENTANGPENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA ANTI KORUPSI, 2003)UMUMTindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsipprinsipdemokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, danintegritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

BangsaBangsa telah ikut menandatangani .KonvensiPerserikatan BangsaBangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi olehSidang ke58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31Oktober 2003.POKOKPOKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSIPenyusunan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa diawali sejak tahun2000 di mana Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa dalamsidangnya ke55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasionalantikorupsi

Instrumen hukum internasional tersebut amatdiperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dansekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secaraefektif.Untuk ...PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsamembentuk Ad Hoc Committee (Komite Ad Hoc) yang bertugasmerundingkan draft Konvensi.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIepee Bire Hukum dan Administrasi PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRANUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2006TENTANGPENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA ANTI KORUPSI, 2003)PENSYARATAN TERHADAP PASAL 66 AYAT (2)KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSAANTI KORUPSI, 2003Pensyaratan:Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 66ayat (2) Konvensi

Penggugat:
Perserikatan Perdata Purwantono, Suherman, Surja Consult
Tergugat:
PT. Kalimantan Energi Lestari

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tindakan Tergugat dalam perserikatan terhitung setalah tanggal 22 Mei 2010 termasuk seluruh akta Perserikatan yang lahir setelah tanggal 22 Mei 2010.4. Memerintahkan Tergugat Menanggung dan melakukan pembayaran atas hak hak Penggugat sebagai berikut : a.

Pembagian laba Perserikatan Periode 2010/2011 dan Periode 2011/2012 dan atau pada saat penutupan Perserikatan sebesar Rp. 4,232,604,202 ( empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua rupiah ) b. bagian modal awal perserikatan yang telah disetor oleh Penggugat sebesar USD 20,000.00 ( dua puluh ribu dollar amerika serikat )5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang hingga kini sebesar Rp. 1.307.000,- ( satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah )6.

Berdasarkan Akta ini, Perserikatan menerima Drs.

yang secara hukum bukan lagisebagai Rekan Senkat dan bukan Pimpinan Perserikatan telahmelakukan tindakan hukum menutup Perserikatan yang sebelumnyatelah berubah nama menjadi KAP Sugiat & Rekan.

Pada saatpenutupan Perserikatan, sluruh aset Perserikatan yang telah dirintisoleh Penggugat selarna lebih dari 19 (sermbilan belas) tahun menjadilenyap begitu saja di tangan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas tentang perbuatan Tergugatdalam Perserikatan dan terhadap Penggugat, sudah jelasjelas Tergugattelah melanggar hukum yakni Anggaran Dasar Perserikatan, dengan caraScara melawan hukum menguasai Perserikatan tanpa dasar hukum,bertindak tanpa dasar hukum sebagai Rekan Serikat dan menjabatPimpinan Perserikatan.

Pembagian faba Perserikatan perode 2010/2011 dan periode2011/2012 dan atau pada saat penutupan Perserikatan sebesarRp4,232,604 202 (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratusmpat ribu dua ratus dua Rupiah);c.

PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH

Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Asisten Pengacara Publik pada Kantor /nstitute forCriminal Justice Reform (ICJR), Jalan Siaga I Nomor 6F,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP),sebuah organisasi perserikatan yang dibentuk berdasarkanhukum Negara Republik Indonesia, tempat kedudukan diJalan Siaga Il Nomor 36, Pejaten Barat, Pasar Minggu,yang dalam hal ini diwakili

Putusan Nomor 60 P/HUM/201536.37.Perserikatan bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yangdemokratis, dengan oprinsipprinsip keadilan, keutuhan ekologis,menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan,dengan berdasarkan pada sistem hubungan lakilaki dan perempuanyang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atassumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil(Vide Bukti P3);Selanjutnya dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon Keberatan IIdinyatakan untuk mencapai

tujuan Perserikatan sebagaimana disebutdalam Pasal 3 Anggaran Dasar, Perserikatan melakukan ikhtiarsebagai berikut:a.

Melakukan ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan denganasas dan tujuan Perserikatan (Vide Bukti P3);Bahwa sesuai dengan ikhtiar tersebut, Pemohon Keberatan II telahmemperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap kaumperempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas.Bahwa kegiatan dan aktivitas Pemohon II agar Qanun Jinayat sesuaidengan nilai perjuangan Pemohon Keberatan adalah denganmelakukan beberapa kegiatan yang dilakukan secara terus menerus,sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan

PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

Penggugat:
ZENON WINTERS
Tergugat:
PENGURUS BESAR PERSERIKATAN ORGANISASI BASEBALL DAN SOFTBALL INDONESIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUS BESAR PERSERIKATAN ORGANISASI BASEBALL DAN SOFTBALL INDONESIA (PB PERBASASI) tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor327/PDT/2021/PT DKI., tanggal 13 September 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2020;

PENGURUS BESAR PERSERIKATAN ORGANISASIBASEBALL DAN SOFTBALL INDONESIA (PB PERBASASI) LawanZENON WINTERSDanKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIKINDONESIA (KEMENPORA)

Penggugat:
ZENON WINTERS
Tergugat:
1.PENGURUS BESAR PERSERIKATAN ORGANISASI BASEBALL DAN SOFTBALL INDONESIA PB. PERBASASI
2.KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Pembanding/Penggugat : ZENON WINTERS Diwakili Oleh : ZENON WINTERS
Terbanding/Tergugat : PENGURUS BESAR PERSERIKATAN ORGANISASI BASEBALL DAN SOFTBALL INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

., para Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Deo Juvante Law Firm, beralamatdi Komplek Golden Plaza Blok D18, Jalan Fatmawati Raya Nomor15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor301/SK/DJLAW/V/2020 tanggal 20 Januari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 227/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/insidentil/PN Jkt Pst tanggal 29Januari 2021, selanjutnya disebut Pembanding semulaPenggugat;Lawan:PENGURUS BESAR PERSERIKATAN ORGANISASI BASEBALL DANSOFTBALL INDONESIA

Bahwa sejak Perserikatan dipimpin oleh Tergugat secara melawanhukum, manajernen dan operasional usaha Perserikatan dimonopoli olehTergugat.

Akibat perbuatan Tergugat dengan menguasai Perserikatan,hakhak Penggugat tidak dibayarkan oleh Perserikatan meskipun secarakeuangan terbukti Perserikatan masih memiliki kekayaan/asset bersih yangseluruhnya dikuasai secara monopoli oleh Tergugat;Halaman 11 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/201734.

Bahwa dengan tidak adanya sangkut paut lagi antara Penggugatdengan Tergugat dan/atau Perserikatan, maka tidak ada pulalahperbuatan perbuatan yang merugikan bagi Penggugat karena jelasPenggugat dengan Tergugat dan/atau Perserikatan tidak memilikihubungan hukum dan akibat hukum apapun di Perserikatan;7.

Bahwa secara hukum Tergugat merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan Perserikatan tersebut diatas, dengan tidakdimasukkannya Perserikatan sebagai Pihak, maka Gugatan PenggugatHalaman 20 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017seolaholah menyalahkan Tergugat sebagai pribadi, bukan bagian dariorgan Perserikatan, padahal Gugatan Penggugat juga membahastentang perbuatan hukum Perserikatan (Kantor Akuntan Publik);16.

Bahwa selain itu, fakta dan bukti menunjukkan bahwa setelahPemohon Kasasi mengundurkan diri dari perserikatan: ( 1) namaPemohon Kasasi masih digunakan sebagai nama Perserikatan sampaidengan 30 Mei 2011 (selama 14 bulan) sejak Pemohon Kasasimengundurkan diri (vide bukti P4/T9) (2) Perserikatan telah ditutupHalaman 34 dari 42 hal.Put.

17 huruf d UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris, menetapkan larangan Notaris merangkap menjadi pejabat negara.Pendirian Perserikatan atau menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan iniberkaitan dengan jabatan Notaris.

Perserikatan atau menjadiTeman Serikat adalah Notaris aktif yang sedang tidak menjalani cuti.

mengenai persyaratan dalam menjalankan JabatanNotaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanMenteri.17Dari ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut, jelas belum secara rinci diaturpersyaratan pendirian perserikatan, tujuan perserikatan, hak, kewajiban,tanggung jawab dan berakhirnya teman serikat, pengurusan perserikatan,perubahan akta pendirian dan pembubaran perserikatan.Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur persyaratan pendirianperserikatan dalam Pasal 20 UUJN tersebut, selain

menyulitkan para Notarisyang akan mendirikan perserikatan Perdata dan petugas yang berwenangmelayani penerimaan permohonan pendaftaran pendirian perserikatan karenatidak ada standar acuan yang dijadikan pedoman, juga menimbulkanketidakpastian hukum.

Perdata, yang mensyaratkan untuk dapatmenjadi Teman Serikat dalam Perserikatan adalah mempunyai tempatkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota yang sama.IH.