Ditemukan 8243 data
49 — 9
89 — 18
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 14
M E N G A D I L IMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat : LUSIMIN tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; ----------------------Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; --------------------------
Kepala Dinas Peternakan vs Lusimin
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DANKELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN : beralamat di Jalan Arumbinang Nomor21 Kebumen, menurut surat gugatan dalamperkaradaftar No.32/Pdt.G/2011/PN.Kom. sebagaiPENGGUGAT ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaWIDIATMOKO,S.H.MH. Jabatan Staf AhiBupati Bidang Hukum dan Politik, danMUHADI,S.H.MH.
menyatakanmenyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ; Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagaiberikut : PUTUSANNo.32/Pdt.G/2011/PN.Kbm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2008 sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILIMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN
76 — 58
M E N G A D I L IMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat : SURAHMAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; ----------------------Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; ------------------------------------------------------------------------------------
Kepala Dinas Peternakan vs Surahmat
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DANKELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN : beralamat di Jalan Arumbinang Nomor21 Kebumen, menurut surat gugatan dalamperkaradaftar No.38/Pdt.G/2011/PN.Kobm. sebagaiPENGGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaWIDIATMOKO,S.H.MH. Jabatan Staf AhliBupati Bidang Hukum dan Politik danMUHADI,S.H.MH.
kedua belahpihak, maka mereka masingmasing menerangkan dan menyatakanmenyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagaiberikut : PUTUSANNo.38/Pdt.G/2011/PN.Kbm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2008 sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN
311 — 183
M E N G A D I L IMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat : SABAR tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; ---------------------------------Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; ------------------------------------------------------------------------------------
Kepala Dinas Peternakan vs Sabar
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DANKELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN : beralamat di JalanArumbinang Nomor21 Kebumen, menurut surat gugatan dalamperkaradaftar No.37/Pdt.G/2011/PN.Kom. sebagaiPENGGUGAT ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaWIDIATMOKO,S.H.MH. Jabatan Staf AbhiBupati Bidang Hukum dan Politik danMUHADI,S.H.MH.
menyatakanmenyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ; Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagaiberikut : PUTUSANNo.37/Pdt.G/2011/PN.Kbm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2008 sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILIMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN
64 — 10
M E N G A D I L IMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat : KHASANUDIN tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; ----------------------Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; ------------------------------------------------------------------------------------
Kepala Dinas Peternakan vs Khasanudin
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DANKELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN : beralamat di Jalan Arumbinang Nomor21 Kebumen, menurut surat gugatan dalamperkaradaftar No.35/Pdt.G/2011/PN.Kbm. sebagaiPENGGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaWIDIATMOKO,S.H.MH. Jabatan Staf AhliBupati Bidang Hukum dan Politik danMUHADI,S.H.MH.
kedua belahpihak, maka mereka masingmasing menerangkan dan menyatakanmenyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagaiberikut : PUTUSANNo.35/Pdt.G/2011/PN.Kbm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara =;Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2008 sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN
52 — 23
M E N G A D I L IMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat : SARPON tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; ----------------------Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; ------------------------------------------------------------------------------------
Kepala Dinas Peternakan vs Sarpon
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DANKELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN : beralamat di JalanArumbinang Nomor21 Kebumen, menurut surat gugatan dalamperkaradaftar No.39/Pdt.G/2011/PN.Kom. sebagaiPENGGUGAT ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaWIDIATMOKO,S.H.MH. Jabatan Staf AbhiBupati Bidang Hukum dan Politik danMUHADI,S.H.MH.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara =;Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2008 sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILIMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANANDAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat : SARPON tersebutuntuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;Menghukum
42 — 16
M E N G A D I L IMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat : MUJTAHIDIN tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; ----------------------Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; ------------------------------------------------------------------------------------
Kepala Dinas Peternakan vs Mujtahidin
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DANKELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN : beralamat di JalanArumbinang Nomor21 Kebumen, menurut surat gugatan dalamperkaradaftar No.36/Pdt.G/2011/PN.Kom. sebagaiPENGGUGAT ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaWIDIATMOKO,S.H.MH. Jabatan Staf AbhiBupati Bidang Hukum dan Politik danMUHADI,S.H.MH.
menyatakanmenyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ; Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagaiberikut : PUTUSANNo.36/Pdt.G/2011/PN.Kbm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara =;Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2008 sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILIMenghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN
42 — 15
TAMUJI MELAWAN Amin Sutedjo selaku pemilik Peternakan Ayam Martopuro
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalamperkara antara :TAMUJI,Amintersebut;SutedjoWarga Negara Republik Indonesia, Karyawan Peternakan AyamMartopuro, beralamat di JI. Pertukangan barat RT. 02 RW. 06Kel. Purwosari, Kec.
SMPN SukorejoKecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 18 Januari 2016, untuk selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ; MELAWANselaku pemilik Peternakan Ayam Martopuro, yangberkedudukan di Desa Martopuro, Kecamatan PurwosariKabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagaiTW QUggent meee tects erectaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri SurabayaMemperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
94 — 15
M E N G A D I L I ; Menghukum Penggugat Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dan Tergugat SATINO untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas; Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas Putusan ini; Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.
KEPALA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KEBUMEN vs SATINO
AKTA PERDAMAIAN.Pada hari init RABU, tanggal 11 Januari 2012, dalam persidangan PengadilanNegeri Kebumen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :I.Il.KEPALA DINAS PETERNAKAN ,PERIKANAN DAN KELAUTAN ,KABUPATEN KEBUMEN, beralamat di jalan Arumbinang Nomor.21Kebumen dalam hal ini diwakili oleh WIDIATMOKO,SH.MH., dan MUHADI,SH.MH., kesemuanya Pegawai Negeri Sip pada pemerintah Kabupaten Kebumenyang beralamat di Jalan Veteran
Puts No.46/Pdt.G/2011/PN.Kbm.won nnen nae Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA no.01 Tahun 2008 serta ketentuanPerundangundangan lain yang bersangkutan :MENGADILI;w Menghukum Penggugat Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan KelautanKabupaten Kebumen dan Tergugat SATINO untuk mentaati isi persetujuan yang telahdisepakati tersebut diatas; sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) masingmasingseparuhnya.wanna nana Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 11 Januari 2012 oleh
37 — 23
MENGADILI : Menghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat SUWARDI untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ; Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kebumen vs Suwardi
91 — 32
Mamat VS Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor
dan Pertanian Bogor untuk pelaksanaanurusan pemerintahan dalam ruang lingkup Peternakan dan Perikanan ; a.
Bersifat KonkritKeputusan Tata Usaha Negara yang tidak abstrak, berwujud tertentu ataudapat ditentukan yaitu Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Nomor 524/4772/IX/2015Binus tanggal 8 September 2015Perihal Pencabutan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat Nomor 503/2898Binus tahun 2015 tanggal18 Mei 2015atas nama H. Mamat ; b.
Secara imateriilKerugian secara imateriil berupa nama baik Penggugat menjadi jelek dilingkungan sekitar tempat usaha peternakan ayam pedaging milikPenggugat dan di hadapan relasi usaha Penggugat karena seolaholahpenggugat mendirikan suatu usaha peternakan secara melawan hukum ;DasarDasar Dan AlasanAlasan Gugatan ;Bahwa usaha peternakan ayam pedaging telah dijalankan olehpenggugat sejak tahun 2009 sebagaimana Tanda PendaftaranPeternakan Rakyat yang telah diperbaharui yaitu Surat Tanda DaftarPeternakan
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor8 Tahun2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan, dimana diatur dalamBab IV Usaha Peternakan Rakyat, Usaha Perikanan Rakyat danKemitraan Usaha Pasal 14 ayat (1) huruf a yang mengatur ketentuanbatasan jumlah ternak yang tidak memerlukan izin usaha sehinggapenerbitan Tanda Daftar Peternakan Rakyat Nomor 503/2898Binustanggal 18 Mei 2015 atas nama Penggugat telah sesuai prosedur.
Bahwaselanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorTahun 2005 sampai dengan 2025 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang,Halaman 9 dari 51 halaman Putusan 168/G/2015/PTUNBDG :Peternakan ayam pedaging milik Penggugat berada pada kawasandengan kategori kawasan lahan basah (LB) yang dapat dipergunakanuntuk pertanian maupun peternakan, termasuk peternakan ayampedaging
95 — 36
MENGADILI : Menghukum Penggugat : KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN dan Tergugat WANOH untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ; Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN vs WANOH
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTANKABUPATEN KEBUMEN, alamat Jalan Arumbinang No. 21 Kebumen, yangdalam hal ini diwakili oleh : WIDIATMOKO, SH.MH., dan MUHADI, SH.MH. KesemuanyaPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupatern Kebumen yangberalamat di Jalan Veteran No. 2 Kebumen, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 523/1896/2011 tanggal 29 Nopember 2011 , menurutsurat gugatan dalam perkara daftar Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.Kbm..,sebagai : PENGGUGAT; 2.
O1 Tahun 2008 serta ketentuanS PETERNAKAN, PERIKANANdan Tergugat WANOH untukbut untuk membayar biaya perkarasatu ribu rupiah) masingmasingJanuari 2012 , oleh kamiSUSILOWATI, SH.MH. dankim Anggota, Putusan mana padatuk umum oleh Hakim Ketuaa Pengganti dan dihadiri Kuasa IHHAKIMHAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS, 1. LIS SUSILOWATISH.MH. PANITERA PENGGANTI SUTIKNA,SH,Perincian biayabiaya : 1. PNBP Rp. 30.000,2. Panggilan Rp. 250.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4. Meterai Rp. 6.000,5.
59 — 33
M E N G A D I L I Menghukum PENGGUGAT Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dan TERGUGAT I, SUHARYADI serta TERGUGAT II, TUMINO untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ; Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN vs Suharyadi dkk
AKTA PERDAMAIAN Pada hari nt RABU , tanggal 11 JANUARI 2012 , dalam persidangan PengadilanNegeri Kebumen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap1.2.3.KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTANKABUPATEN KEBUMEN, Alamat Jalan Arumbinang No. 21 Kebumen yangdalam hal ini diwakili oleh :WIDIATMOKO, SH. MH dan MUHADI, SH. MH.
Kom.MENGADILIMenghukum PENGGUGAT Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan KelautanKabupaten Kebumen dan TERGUGAT I, SUHARYADI serta TERGUGAT II, TUMINOuntuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT ID tersebutuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000, (lima ratus empat puluh satu riburupiah) masingmasing separuhnya ;Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 , oleh kamiSUTIKNA, SH., sebagai Hakim Ketua
103 — 14
M E N G A D I L I ; Menghukum Penggugat Kepala Dinas Peternakan ,Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dan Tergugat I Eko Sucipto serta Tergugat II Nasirin untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas; Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.
KEPALA DINAS PERIKANAN dan PETERNAKAN KEBUMEN vs EKO SUCIPTO dkk
117 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanNomor 1060/Kpts/P1.500/F/12/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran SuratKeputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor55/TN.260/Kpts/DJP/Deptan/2001 tentang Formulir PermohonanPendaftaran Obat Hewan, dan 2.
., jabatan Sekretaris DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;Jhon Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, SekretariatJenderal:Ir.
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanNomor 1061/Kpts/PI.500/F/12/2015 Tentang Perubahan LampiranAtas Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor02/Kpts/LB.450/F/03/06 Tentang Prosedur Tetap PermohonanPendaftaran Obat Hewan.
Hewan berdasarkan:Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan Nomor 1061/Kpts/P1.500/F/12/2015 Tentang PerubahanLampiran Atas Peraturan Direktur Jenderal Peternakan NomorHalaman 12 dari 68 halaman.
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Nomor 1060/Kpts/PI.500/F/12/2015 TentangPerubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaProduksi Peternakan Nomor 55/TN.260/Kpts/DJP/Deptan/2001Tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Obat Hewan, danKeputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanNomor 1061/Kpts/PI.500/F/12/2015 Tentang Perubahan LampiranAtas Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor02/Kpts/LB.450/F/03/06 Tentang Prosedur Tetap PermohonanPendaftaran
52 — 21
MENGADILI : Menghukum PENGGUGAT Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dan TERGUGAT I, SARINGAH serta TERGUGAT II, RASIMUN untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ; Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN vs SARINGAH dkk
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAKABUPATEN KEBUMEN, Alamat Jalan Arumbinang No. 21 Kebumen yang dalam hal ini diwakili oleh :WIDIATMOKO, SH. MH dan MUHADI, SH. MH. KesemuanyaPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yangberalamat di Jalan Veteran No. 2 Kebumen, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 523/1903/2011 tanggal 29 Nopember 2011, menurutsurat gugatan dalam perkara daftar Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Kbm. disebut sebagai PENGGUGAT ;2.
Kbm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kebumen ;Telah membaca surat persetujuan perdamaian terebut diatas ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 tahun 2008 serta ketentuanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI :Menghukum PENGGUGAT Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan KelautanKabupaten Kebumen dan TERGUGAT I, SARINGAH serta TERGUGAT II,RASIMUN untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut
198 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT vs PT KUSUMA DIPA NUGRAHA
PUTUSANNomor 2799 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKANPROVINSI SULAWESI BARAT, berkedudukan diKantor Dinas Pertanian dan Peternakan ProvinsiSulawesi Barat, Kompleks Perkantoran GubernurSulawesi Barat, diwakili oleh Ir. H. Tanawali, M.AP.
berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 juncto perubahan kedua UndangUndang Nomor3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Mamuju dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi: DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DINAS PERTANIANDAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr.
101 — 38
H.Ismed Syaf melawan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, CS
Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat , berkedudukan dan berlamat di JlRasuna Said No.68 Padang ; Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada : WUDLTAR, SEM, 92ers eerie2 AZMEIYEDA , SH. nnn nnnTEST AAD , SU 9 seeeececccccceccccceecereereerrceeeceeee4 HENDRI OKTAVIA HATTA , SH. 3 nn nnnBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tettanggal 24 September 2012 No.524/293Disnak2012dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera barat . ; Yang selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I dan Tergugat II. ; Pengadilan Negeri
Provinsi Sumatera Barat ( Tergugat I) dan KepalaDinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ( Tergugat II ).
II TENTANG KOMPETENSIRELATIP.222020020021 Penggugat Tidak Berhak Menggugat Kepala Dinas Peternakan ProvinsiSumatera Barat.Bahwa Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat selaku Pejabat Tata UsahaNegara tidak berhak diposisikan sebagai Tergugat II dalam perkara aquo, karena tidakada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepada Dinas Peternakantersebut yang telah merugikan kepentingan Penggugat.Bahwa secara hukum Penggugat memang bebas menentukan siapasiapa yang akandiposisikan sebagai
Tergugat, namun apabila dicermati gugatannya, maka Penggugattelah keliru menetapkan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebagaiTergugat II dalam perkara aquo, karena tidak ada perselisihan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat II.
PropinsiSumatera barat ( Tergugat I ) dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera barat( Tergugat II ) , sehingga kapasitas Tergugat adalah dalam kedudukan sebagai Pejabat tatausaha Negara .