PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2972/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5661/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Putusan Nomor 2972/B/PK/Pjk/2020Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2012Nomor 00007/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2609/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5654/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

menyelenggarakan pembukuanyang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangandengan prinsip matching cost against revenue sebab berdasarkan prinsipsubstance over the form tidak terdapat kerugian atas pendapatan atauhilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu, telah melakukan hargatransfer yang arms lenght atas Cost Repair Dry Docking berupaMooring/Unmooring dengan unit price SGD300 antara pihak yangberelasi yaitu Pioneer

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;;

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2610/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5655/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00009/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 9 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012Nomor 00022/206/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Batam,Kepulauan Riau, 29400, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

menyelenggarakan pembukuanyang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangandengan prinsip matching cost against revenue sebab berdasarkan prinsipsubstance over the form tidak terdapat kerugian atas pendapatan atauhilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu, telah melakukan hargatransfer yang arms lenght atas Cost Repair Dry Docking berupaMooring/Unmooring dengan unit price SGD300 antara pihak yangberelasi yaitu Pioneer

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2971/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5663/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003680.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September2012 Nomor 00009/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer

Putusan Nomor 2971/B/PK/Pjk/2020Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September2012 Nomor 00009/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PIONEER OFFSHORE INDO RAYA,

PUTUSANNomor 2786/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5664/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003681.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00019/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2012 Nomor 00010/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00019/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Oktober 2012 Nomor 00010/204/12/217/16 tanggal 30Desember 2016, atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya,NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan IndustriTanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Putusan Nomor 2786/B/PK/Pjk/2020atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri TanjungUncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5659/P J/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003676.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.02/2018,tanggal 12 Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Mei 2012 Nomor 00005/204/12/217/16, tanggal 30 Desember 2016,atas nama PT Pioneer

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00013/KEB/WPJ.02/2018, tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei2012 Nomor 00005/204/12/217/16, tanggal 30 Desember 2016,atas nama PT Pioneer Offshore Indo Raya, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) 01.085.037.8217.000, beralamat di KawasanIndustri

Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29400,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2012 Nomor00005/204/12/217/16, tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer Offshore Indo Raya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri TanjungUncang, Kota Batam,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

DEMPUTUSANNomor 2850/B/PK/Pjk/2020 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5658/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER

Putusan Nomor 2850/B/PK/Pjk/2020Nomor KEP00020/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2012 Nomor 00004/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

PIONEER CHEMICAL.;MANAJERPTPERUSAHAANLISTRIKNEGAR.A.;

PUTUSANNOMOR : 228/B/2014/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, GedungSekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamsengketa antara : PIONEER CHEMICAL (Perusahaan Perorangan), diwakili oleh HARRYLORDIANTO,warga

negara Indonesia,pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan TegalAlur No25, Cengkareng, Jakarta Barat, selakupemilik Pioneer Chemical, berdasarkan SuratTanda Daftar Perusahaan, PerusahaanPerorangan Nomor: TDP : 09.02.5.46.07505,tertanggal 26 Juni 2013, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:1.

ASEP VS PT PIONEER CHEMICAL

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PIONEER GLASSINDO UTAMA tersebut;

PT PIONEER GLASSINDO UTAMA VS ASRUL

PIONEER GLASSINDO UTAMA

PT.PRIMA JAYA INDAH >< PT.EVER PIONEER CS

Oleh karenanya, Tergugat secara yuridis bukan merupakan pihakdalam Putusan BANI No. 420.Bahwa Ever Pioneer Co.

Co.LTD, danTergugat tidak bertanggung jawab atas kewajiban Hukum apapun yangdimilik oleh Ever Pioneer Co.LTD. karena Tergugat merupakan BadanHukum yang berbeda dengan Ever Pioneer Co.LTD.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang pihakyang digugat secara khususnya terkait dalil Penggugat pada butir 1halaman 1 Gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT.

Ltd. di Indonesia.Bahwa berdasarkan informasi dalam Putusan BANI No. 420 (vide BuktiT.1), Ever Pioneer Co.

., makasecara yuridis Tergugat tidak bertanggung jawab atas kewajiban hukumapapun yang dimiliki oleh Ever Pioneer Co. Ltd.Halaman 13 dari 41 hal putusan Nomor 588/Pdt/2016/PT.DKI!

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum AcaraPerdata halaman 299, Putusan BANI No. 420 hanya mengikat Penggugatdan Ever Pioneer Co. Ltd. Oleh karenanya, Penggugat hanya memilikidasar hukum yang sah untuk memperoleh pemenuhan pelaksanaanPutusan BANI No. 420 dari Ever Pioneer Co.

SOUTH PIONEER INDONESIA

SOUTH PIONEER INDONESIA (PENGGUGAT)- PT.BATAMEC (TERGUGAT)

SOUTH PIONEER INDONESIA, Perusahaan yang didirikan sesuaihukum Indonesia yang bergerak dalam bidang konsitruksi perkapalan,berkedudukan di JI. Brigjend Katamso No. 6 Kota Batam, dalam hal inidiwakili oleh : HOE CHOON SIONG bertindak dalam jabatannya selakuDirektur Perseroan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21Desember 2015 dalam hal ini diwakili olen Kuasa Hukum : 1. EDYHARTONO, SH, 2. NUR WAFIQ WARODAT,SH, 3. YOHANESHARYANTO,SH, 4. BINTORO ARIF WASKITO,SH, 5. ELLYIDAYATI.Z.SH, 6.

Batamec and PT.South Pioneer Indonesia For Fabrication & Erection Of KortNozzle & YBracket P/S for VS 62M Anchor Handling TugSupply Vessel Hull 7074, Subcontract Agreement No: BMCH7074402 19 Februari 2014 ;b. Subcontract Agreement Between PT.

Batamec and PT.South Pioneer Indonesia For Fabrication & Erection Of KortNozzle & YBracket P/S for VS 62M Anchor Handling TugSupply Vessel Hull 7075, Subcontract Agreement No: BMCH7075402 tertanggal 19 Februari 2014 ;Namun pada pelaksanaannya, pekerjaan Pemohon PKPU tidaksesuai dengan Perjanjian Sub Kontraktor, sehinggamengakibatkan kerugian bagi Termohon PKPU ;Bahwa pekerjaan Pemohon PKPU tidak sesuai dengankesepakatan antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU antaralain :a.

SOUTH PIONEER INDONESIA, maka Pemohon dibebani untukmembayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini,yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 299 UU RI Nomor : 37 Tahun 2004, tentangKepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jo.

SOUTH PIONEER INDONESIA ;2. Menyatakan Perkara Register Nomor : 1/Pdt.Sus/ 2016/ PN. Niaga Mdn,Tanggal 13 JANUARI 2016 dicabut ;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Medan atau Wakilnya yang sah untuk melakukan PencoretanPerkara Register Nomor : 1/Pdt.Sus/ 2016/ PN. Niaga Mdn, Tanggal 13JANUARI 2016 dalam Register Perkara atas alasan PencabutanPerkara ;4.

SOUTH PIONEER INDONESIA
Termohon:
PT. PIONEER OFFSHORE INDO RAYA

PT PIONEER OFFSHORE INDO ( Penggugat )MISLAN ERLANGGA, CS ( Tergugat)

Pioneer Ofshore IndoRaya No. 86 tanggal 24 Februari 2010, selanjutnya diberitanda P1;2. Fotocopy surat Personal Data Para Tergugat Mislan Erlangga dkk,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Pioneer Ofshore Indo Raya Periode20132015, selanjutnya diberitanda P3;4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Keberadaan Serikat No. 2B/PUKSPPJMFSPMIVV/BTM/2015 tanggal 28 Januari 2015, selanjutnyadiberitanda P4;5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Mogok Kerja No.

Pioneer Offshore Indo Raya kepadaseluruh Peserta Aksi Mogok Kerja; B. Berita Acara Tidak bersediamenerima surat Panggilan kembali bekerja tanggal 30 April 2015; C.Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 85 /Padt.SusPHI/2015/PN TpgBukti pengiriman Panggilan Kembali Bekerja melalui jasa pengiriman,selanjutnya diberi tanda P9;10.Fotocopy suratsurat yakni D. Panggilan Kembali Bekerja Il (kedua)tanggal 02 Mei 2015 dari PT. Pioneer Offshore Indo Raya kepada seluruhPeserta Aksi Mogok Kerja; E.

SPPJMFSPMI PT Pioneer Offshore Indo Raya tanggal 6 Mei 2015 kepadaPenggugat, selanjutnya diberi tanda P15;16.Fotocopy Surat Permohonan Perundingan Bipatrit ke 2 dari PUK.SPPJMFSPMI PT Pioneer Offshore Indo Raya tanggal 11 Mei 2015yang ditanda tangani tergugat 8 dan Tergugat 5, selanjutnya diberi tandaP16;17.Fotocopy suratsurat yakni A. Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 11Mei 2015, B. Tanda terima pengiriman surat, selanjutnya diberi tanda P17;18.Fotocopy surat : A.

Nota Protes atas sikap perwakilan PUK SPPJMFSPMI PT Pioneer Offshore Indo raya dalam perundingan dengannomor 002/Spem/POE/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, B. Tanda terimapengiriman surat kepada PUK SPPJM FSPMI PT Pioneer Offshore IndoRaya, selanjutnya diberi tanda P18;19.Fotocopy surat : A. Undangan perundingan Il dengan nomor003/Spem/POE/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, B.

dari pihak serikatpekerja maupun pendapat pengusaha dengan kalimat Tidak Ada Kata Sepakat(dead Lock) (vide bukti P18);Menimbang, bahwa sesuai dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2015,Pengurus PUK SPPJM FSPMI PT Pioneer Offshore Indo Raya memberitahukanakan melakukan Mogok Kerja pada tanggal 27 Mei 2015 dengan alasan gagalperundingan (vide bukti T26);Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensimeminta diadakannya perundingan Il dengan mengundang Pengurus PUKSPPJM FSPMI PT Pioneer Offshore

Pioneer Glassindo Utama) untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp.88.320.000,00.

PIONEER GLASSINDO UTAMA

Pioneer Glassindo Utama; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mulai bekerja di PT.Pioneer Glassindo Utama; Bahwa saksi mulai bekerja diperusahaan, Penggugat sudah bekerja diPT. Pioneer Glassindo Utama; Bahwa Penggugat menerima upah sebesar Rp.3.200.000,/bulan; Bahwa usia Penggugat 60 (enam puluh) tahun; Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi di PT.

Pioneer Glassindo Utama sejak tahun1999; Bahwa saksi mulai bekerja diperusahaan, Penggugat sudah bekerja diPT.

Pioneer Glassindo Utama, selanjutnya diberi tanda bukti T4;Fotocopy Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PT. Pioneer GlassindoUtama kepada Asrul, tertanggal 23 Maret 2019, selanjutnya diberi tandabukti T5;Halaman 23 dari 48Putusan Nomor 389/Pdt. SusPHI/2020/PNMdn6.

Pioneer Glassindo Utama (i.c.Tergugat) sejak tahun 2004, yang diketahui saksi dikarenakan sudahpernah melihat langsung Akta Pendirian PT. Pioneer Glassindo Utama;Bahwa saksi mengetahuinya pimpinan ataupun direktur pada PT.

Pioneer Glassindo Utama) untukmembayarkan hakhak Penggugat sesuai ketentuan pasal 167 ayat (5)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengantotal sebesar Rp.88.320.000,00.

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY tersebut;

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY VS RATRI WIDHIASIH

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY, berkedudukan di DesaGintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Asep Agustian, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Advokat, pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum AsepAgustian, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko GaluhMas Blok I Nomor 29, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 September 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanRATRI WIDHIASIH, bertempat tinggal di Perum Karawang Jaya, BlokM2/2, RT 041

Inni Pioneer Food Industry dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pihak pekerja Sdr.

Inni Pioneer Food Industry,yang terletak di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang,Jawa Barat 41371;Bahwa pula cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan perkara inidinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasidarI Tergugat;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar memberikanputusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat

Nomor 48 K/Pdt.SusPHI/2014Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Anjuran Tertulis Nomor567/2613/HISyaker, tanggal 23 September 2011, yang menganjurkan agar PT.Inni Pioneer Food Industry dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappihak pekerja Sdri.

Inni Pioneer Food Industry tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas A Bandung Nomor 63/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 September 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang

PIONEER GLASSINDO UTAMA

PIONEER GLASSINDO UTAMA, yang diwakili oleh Direktur,Luis Susanto, berkedudukan di Jalan Orde Baru Dusun XIII Nomor88, Desa Mulio Rejo Km. 12,5, Kecamatan Sunggal, KabupatenDeli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Hendra Fajarudi, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor HR & Associates, beralamat di JalanSelamat Ujung Gang Subrah Ill Nomor 2, Kelurahan Binjai,Halaman 1 dari 12 hal. Put.

Pioneer Glasindo Utama) untuk memanggildan mempekerjakan Para Penggugat di tempat semula terhitung sejakputusan ini dibacakan;Halaman 5 dari 12 hal. Put.

INNI PIONEER INDUSTRY, LTD;

INNI PIONEER FOOD INDUSTRY Ltd., tempat kedudukanDesa gintung Kerta, Kecamatan Klari, kabupaten Karawang, jawaBarat 41371;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu') Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut27954/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang telahberkekuatan

Inni Pioneer FoodIndustry Ltd, NPWP: 01.061.864.3057.000, alamat: Desa Gintung Kerta,Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 dan menetapkanjumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Peredaran Usaha 11.506.045.180,002 HPP 9.279.279.768,003 Laba Bruto 2.226.765.412,004 Penghasilan Bruto dari Luar Usaha 0,005 Jumlah Penghasilan Bruto 2.226.765.412.006 Pengurang Penghasilan Bruto 2.173.139.805,007 Penghasilan Neto dalam Negeri 53.625.607,008 Penghasilan

Desember 2010, telah terdapatkekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalamputusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsip material dalam objek sengketa yangterdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP643/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 19 Mei 2008 mengenai Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2005 Nomor 00016/206/05/057/07, tanggal 30 Maret 2007 atas nama: PT.Inni Pioneer

;Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.27954/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Desember 2010, atas nama: PT.Inni Pioneer Food Industry Ltd, (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak NomorP.73/SP.23/2011 tanggal 10 Januari 2011, dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal19

Inni Pioneer Food Industry Ltd, NPWP: 01.061.864.3057.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukanoleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (vide PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.27954/PP/M.VIU/15/2010 tanggal 15Desember 2010, halaman 2226);Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuanbanding di Pengadilan