GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIH XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN VS PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR;

PUTUSANNomor 464 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJKABUPATEN ACEH SELATAN, tempat kedudukan di JalanT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KELOMPOK KERJA(POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) UNIT PELAYANAN PENGADAAN PAPUA VS PT. TELAGA MEGA BUANA;

Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Npmor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT.

Telaga Mega Buana;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah suratsurat kKeputusan objek sengketa,berupa:1.Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilinan Penyedia PekerjaanKonstruksi Nomor 08/BAHP/JBTKK3Y2MYC/POKJA PJN.V/2017tanggal 15 Desember 2017;. Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Nomor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018.

Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia PekerjaanKonstruksi Nomor 08/BAHP/JBTKK3Y2MYC/POKJA PJN.V/2017tanggal 15 Desember 2017;2. Surat Pokja Satker PUN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Nomor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana;4.

Eksepsi mengenai Putusan Pokja Bukan Objek Sengketa Tata UsahaNegara;2. Eksepsi objek gugatan 2 tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara;3.

Putusan Nomor 306 K/TUN/2019berupa data personal inti Penggugat yang diupload dan yang diperlihatkanpada Tergugat ketika pembuktian kualifikasi; Bahwa sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objeksengketa kedua berupa Surat Pokja Satker PJN Wilayah V ProvinsiPapua (Puncak Jaya) No. O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017,tertanggal 16 Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan SanksiPencantuman dalam Daftar Hitam terhadap PT.

MITRA PEMBANGUNAN SULTRA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) B.3.5 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022;;

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PAKET PEKERJAAN REKONSTRUKSI, JALAN PASIRGINTUNG - LENGKONGBARANG KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2023., II. CV MUARA RIZKI;;

KELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PPAUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018., II. PT. INDOPRIMA MANKWARI PERKASA;

SemiLatunussa & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2019:Pemohon Kasasi;LawanKELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPANDAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PAPUABARAT TAHUN ANGGARAN 2018, tempat kedudukan diJalan Brigjen (Purnawirawan) Abraham O. Atururi ArfaiManokwari, Provinsi Papua Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Demianus Waney, S.H.

Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 062/JLNWU/POKJA 4/BLP/2018, tanggal 11 September 2018;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 062/JLNWU/POKJA 4/BLP/2018, tanggal 11 September 2018

BANGUN MAKMUR UTAMA VS KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017, UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH;

(ULP) Jawa Tengah, Nomor07122017/POKJA.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor07122017/POKJA. WIL. Il.

JATENG/17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja(Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi danKonsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) JawaTengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. Il.

Putusan Nomor 237 K/TUN/20191) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Pembanding) UntukSeluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah,Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.

JATENG / 17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;3) Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat KetuaKelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksidan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Tengah, Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;

SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang dan Jasa Kabupaten Fakfak
6.Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Laminem ,
Tergugat:
Pokja Pemilihan- Pokja 14 Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemda II , Jalan UKPBJ / Unit Kerja -

YK, halaman 1 dari 623 Juli 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;MELAWAN :POKJA PEMILIHAN POKJA 14 UKPBJ/ UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN' BANTUL, Berkedudukandi Komplek Perkantoran Pemda Il, Jin. LingkarTimur Manding Trirenggo Bantul, D.I. YogyakartaKode Pos 55714;Memberikan Kuasa Khusus kepada :1. SUPARMAN, S.IP.,M.Hum.2. JAROT ANGGORO JATI, S.H.3. RINA DWI KUMALA DEWI, S.H.4. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H.5. BUDI SARDJONO, S.T.6.

HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
Tergugat:
POKJA ULP POKJA I PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN T.A 2018

Keputusan Pokja Ulp Pengadaan Barang Dinas Perkebunan ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Nomor043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018 Tentang Berita Acara Hasil PelelanganTertanggal 16 Oktober 2018.Il.

Bahwa Keputusan POKJA ULP pokja Pengadaan Barang Dinas1.Perkebunan T.A 2018 Nomor : 043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018tentang Berita Acara Hasil Pelelangan yang diputuskan olehTergugatsudah Definitif sehingga menimbulkan akibat hukumsebagaimana dalam Pasal 1 ayat 9 Undangundang Nomor 51 Tahun2009, sehingga menimbulkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat :Konkrit ( nyata tidak abstrak ) ; sudah berbentuk Surat KeputusanPokja ULP Pokja Pengadaan Barang Dinas Perkebunan T.A 2018Nomor : 043/BAHP/

Hakikat adalah :Keputusan Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Angaran 2018 Nomor :043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangantertanggal 16 oktober 2018.Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 87G/2018/PTUN.Mks.Jawaban TERGUGAT Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan Provinsi SulwesiSelatan dalam mengambil keputusan mengacu pada Peppres 54 Tahun 2010dan

HAKIKAT(PENGGUGAT).Setuju/menerimajawaban Sanggahan dari Pokja ULPPengadaan Barang Dinas Perkebunan Provinsi SulSelsebagai(TERGUGAT).Terkait gugatan PTUN dalam hal ini CV. HAKIKAT selaku (PENGGUGAT)yang menggugat putusan yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULPPengadaan Barang Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku(TERGUGAT).

Hasil kerja Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan berupa surat penetapan pemenang danpenyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak,berwujud dan tertentu.2.

ANUGERAH ALAM SEJAHTERAKETUA POKJA ULP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

spek teknis dan SKT tidak sesuai dengan yang disyaratkan,SKT yang asli dan spek teknis kami buat sama dengan yangditayang oleh POKJA A, untuk itu supaya kiranya demi keadilanHalaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUNPbr.Ketua POKJA supaya diminta) membawa dokumen calonpemenang yaitu PT.

Untuk itu, gugatan Penggugat perludikesampingkan ;Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan yangditerbitkan oleh Pokja A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuaidengan Pasal 1 Ayat 8 UU nomor 51 tahun 2009 yang isinya :Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkanperaturan perundangundangan yan berlaku, disini dapat kamiterangkan bahwa Pokja ULP bukanlah pejabat tata usaha

Bersaing (f) Adil/ Tidak Diskriminatif dan (g) Akuntabel,dimana terhadap pelelangan yang dilaksanakan POKJA A tersebutsegala informasi lelang diberikan secara lengkap termasuk syaratkualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta lelang sebagai penyediabarang/ jasa.

Bahwa Negara tidak pemah dirugikan atas asumsi dari penggugatpada angka 6 gugatan dari Penggugat tersebut, karena dalammelaksanakan pelelangan POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A2015 memiliki dasar hukum. Adapun dasar pelaksanaan pelelangantersebut yaitu :9.1.

Anugerah AlamSejahtera dan Jawaban Pokja A ;(sesuai dengan fotokopi)55.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN., II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAANBARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSISNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATANAIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTANSELATAN, tempat kedudukan di Yos Sudarso Nomor10, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh KetuaKelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa danKonsultansi Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT)Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2019Surat Kuasa Khusus Nomor KU.03.01/POKJA/PJPA.KS/148, tertanggal 14 Maret 2018;ll.

DUTA CIPTA LEADER MelawanULP POKJA PEMERINTAH KOTA DUMAI

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNITLAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kota Dumai NOMOR:005/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014 Tentang Pembangunan TurapGuntung (lanjutan) Tanggal 4 Juli 2014 ;e Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNGKETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNITLAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kota Dumai NOMOR:006/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014 Tentang Pembangunan TurapJl.Mattain (lanjutan) Tanggal 4 Juli 2014 ;e Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNGKETUA POKJA

4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 006/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan TurapJi.Mattain (lanjutan) yang dikeluarkan Tergugat ;5 Memerintahkan .....5.

Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 006/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap J1.Mattain (lanjutan) ;6 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPENGADAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 008/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI

tanggal 4 Juli 2014tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), Penetapan PemenangPemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 006/PEN.PANG/ULPKONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentangPembangunan Turap Jl.

: Surat Pengumuman Pemenang PemilihanLangsung Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayananPengadaan .....Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota DumaiNomor 008/PENGPMG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli2014 Pekerjaan Pembangunan Turap Kawasan MesjidDarul Amal RT. 01 Teluk Makmur = (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bukti T 8 : Surat Pokja Pengadaan Pekerjaan KonstruksiUnit Layanan Pengadaan (ULP) Kota DumaiNomor : 005/Lap.Hasil/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 10Juli 2014 Perihal Laporan Proses Pemilihan LangsungPekerjaan

Pembanding/Penggugat : Samson Manurung
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP

MUGEN PERKASA lawanKELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD

yangberlaku, disini dapat kami terangkan bahwasanya Pokja ULP bukanlahpejabat tata usaha negara.

Materi sanggahan tidak boleh berisi ancaman atauintimidasi terhadap Pokja ULP, disini Tergugat jelaskan bahwa dalam materisanggahan CV. Mugen Perkasa jelas sekali bahwasanya penggugat telahmelakukan upayaupaya untuk mempengaruhi anggota Pokja dalam bentukdan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. (dapat dilihat pada materisanggahan CV.

Sedangkan Penggugat tidak mengikutiseluruh prosedur tahapan proses pelelangan karena tidak melaksanakanseluruh upaya administrasi terhadap hasil evaluasi Pokja ULP.

Pasal 17 angka (2) tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja(POKJA) ULP.

Pokja/117/ADDDP/ ULPPS/V/2013. Tanggal 6 Mei 2013 ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Bukti T.I13 : Fotocopy Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Buku IlmuPengetahuan SD No.

PT.SCIENCE & TECHNOLOGI INDONESIA >< KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PEGADAAN (POKJA/ULP),Cs

Pembanding/Penggugat : CV CATUR FITRI BERSATU
Terbanding/Tergugat : POKJA 5

Catur Fitri Bersatu, beralamat di Jalan Taib PerumahanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan No.258/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMGelase RT.022 RW.008 Desa Dul, Kecamatan Pangkalan BaruKabupaten Bangka Tengah, dan alamat surat elektronik :iswandimatjusin@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKELOMPOK KERJA (POKJA) 5 PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASAUNTUK BELANJA MAKAN DAN MINUMAN PADA PELAYANANFASILITAS URUSAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUANBANGKA BELITUNG, Tempat kedudukan

Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:10/5235086/PP05/2021 tanggal 4 Mei 2021, untuk Paket Pekerjaan BelanjaMakanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikandengan ID Tender 5235086 yang diumumkan oleh Kelompok Kerja (POKJA)5 Pemilihan Pengadaan/Jasa untuk Belanja Makanan dan Minuman padaPelayanan Fasilitas Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmelalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada LPSE ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;3.

Mewajibkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mencabut BeritaAcara Hasil Pemilihnan Nomor: 10/5235086/PP05/2021 tanggal 4 Mei 2021,untuk Paket Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman pada FasilitasPelayanan Urusan Pendidikan dengan ID Tender 5235086 yang diumumkanoleh Kelompok Kerja (POKJA) 5 Pemilihan Pengadaan/Jasa untuk BelanjaMakanan dan Minuman pada Pelayanan Fasilitas Urusan PendidikanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) pada LPSE Provinsi Kepulauan

Menyatakan sah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor:10/5235086/PP05/2021 tanggal 4 Mei 2021, untuk Paket Pekerjaan BelanjaMakanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikandengan ID Tender 5235086 yang diumumkan oleh Kelompok Kerja (POKJA)5 Pemilihan Pengadaan/Jasa untuk Belanja Makanan dan Minuman padaPelayanan Fasilitas Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmelalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada LPSE ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;3.

Mewajibkan kepada Pembanding semula Penggugat untuk menerima BeritaAcara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 10/5235086/PP05/2021 tanggal 4 Mei2021, untuk Paket Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman pada FasilitasPelayanan Urusan Pendidikan dengan ID Tender 5235086 yang diumumkanHalaman 7 dari 12 halaman Putusan No.258/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMoleh Kelompok Kerja (POKJA) 5 Pemilihnan Pengadaan/Jasa untuk BelanjaMakanan dan Minuman pada Pelayanan Fasilitas Urusan PendidikanProvinsi Kepulauan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)

Nomor 1265 K/Pdt.SusKPPU/2021pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untukberkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KantorWilayah V Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraanpengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku AtasanTerlapor IV untuk memberikan sanksi administratif terhadap personilpersonilpada Terlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan

KHAIRUNNISAKETUA ULP POKJA VI KONSTRUKSI KABUPATEN ROKAN HILIR