Ditemukan 3649 data
17 — 5
20 — 11
15 — 7
9 — 4
16 — 7
12 — 7
12 — 3
21 — 17
19 — 9
12 — 6
18 — 5
24 — 15
86 — 40
Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
Kepala Balai TamanNasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA),beralamat dan berkedudukan Jalan Kasimo Labuan Bajo,Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya semula disebut sebagaiTERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;PEMERINTAH NEGARA R.L. cq Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi NTT cq Kepala Kantor PertanahanKabupaten Manggarai Barat Beralamat dan berkedudukan diJalan Frans Nala No. 12 Labuan Bajo, Kabupaten ManggaraiBarat
diterima dengan buktikwitansi yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan tanah, pimpro dan bendaharaProyek serta diketahui Kepala instansi terkait, sepanjang para pihak yang meyerahkantanah.....tanah tersebut tidak keberatan , dan sebagai bukti bahwa penyerahan tanah tersebut dansekarang tanah tersebut telah dibangun gedung kantor Taman Nasional Komododibawah kementerian Kehutanan RI Cq Dirjen Perlindungan Hutan KonservasiAlam(PHKA) Cq Kepala Balai Taman Nasional Komodo/ Perlindungan Pelestarian Alam(PPA
213 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMAT SLAMET, DKK VS PT PPA CONSULTANTS
., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan O Kavling Nomor 23, KebonBaru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 September 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPT PPA CONSULTANTS, diwakili oleh Jauhari,selaku Direktur Utama, berkedudukan di JalanTebet Timur Raya Nomor 57, RT 013/RW 009,Tebet Timur, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ristan BP.
81 — 81
OEYDI HERINA TJIN lawan RITSHEN PPA TAMPUBOLON
PN.TdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :OEYDI HERINA TJIN, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha,Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Rt.001/Rw.001Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;LAWAN:RITSHEN PPA
50 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPA) Cq. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN,dkk vs H. ZAKARIA KARIM,
PPA) Cq. PT. PPA WilayahSUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jl. Raden Intan No. 121Tanjung Karang, Bandar Lampung;2.DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN, berkedudukandi Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 9 (Utara), Jalan LapanganBanteng Timur 24 Jakarta Pusat;3.DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH IVPALEMBANG (KPKNL), berkedudukan di Jalan KaptenA.
PPA,tetapi memerintahkan Penggugat/Termohon Kasasi membayar hutangnya kepadaTergugat I/Pemohon Kasasi yang tidak lagi mengurusi hutang Penggugat/TermohonKasasi, melainkan telah diurus oleh PT.
PPA WILAYAHSUMATERA SELATAN dan kawankawan tersebut harus ditolak dengan perbaikanamar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 20/PDT/2011/PT.PLG. tanggal 1Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 153/Pdt.G/2009/PN.PLG. tanggal 18 Agustus 2010 sehingga amarnya seperti yang akandisebutkan di bawah ini :Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam
PPA) Cq. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN,2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cg. DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA LAINLAIN, 3. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH IVHal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2253 K/Pdt/201122PALEMBANG (KPKNL), dan Pemohon Kasasi II: PT. BANK DANAMONINDONESIA Tbk.
87 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT PPA) c.q. PT PPA Wilayah SUMATERA SELATAN, DKK VS H. ZAKARIA KARIM
PUTUSANNomor 62 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN' ASET DANPROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT PPA) c.q. PT PPAWilayah SUMATERA SELATAN, berkedudukan di JalanRaden Intan Nomor 121 Tanjung Karang, Bandar Lampung;2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.
PPA) cq. PT.PPA Wilayah Sumatera Selatan 2. Departemen Keuangan RI c.q. DirektoratJendral Kekayaan Negara LainLain 3. Departemen Keuangan RI c.g.
PPA) c.q. PT.
PPA Wilayah SUMATERA SELATAN dan kawankawan tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2253K/POdt/2011 tanggal 26 September 2012 serta Mahkamah Agung akanmengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan dibawah ini;untuk Pemohon Peninjauan Kembali Il dahulu Pemohon Kasasi Il/Tergugat/Pembanding :Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26September 2012, telah diberitahukan pada tanggal 18 Desember 2013,sedangkan permohonan peninjauan kembali
PPA) c.q. PT. PPA WilayahSUMATERA SELATAN, 2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI c.q. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH IVPALEMBANG (KPKNL), 3. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.
39 — 7
PPA CONSULTANTS
PPA CONSULTANTS, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 57 JakartaSelatan 12820, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat;Telah melihat bukti bukti yang diajukan dalam persidangan,TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
SusPHI/2018/PN.JKT.PSTPOSITA;DALAM PROVISI;Ringkasan FaktaFakta;Para Penggugat di rumahkan dan dilarang bekerja oleh Tergugat atas KemauanSepihak Tergugat;1.Bahwa, Para Penggugat adalah 13 (tiga belas) orang Pekerja pada Tergugat(Pengusaha), yaitu PT PPA Consultants,yang telah dirumahkandandilarangbekerjaoleh Tergugat (Pengusaha) atas kemauan sepihak Tergugat(Pengusaha) pada tanggal 6 April 2018 yang dilakukan secara lisanolehTegugat (Pengusaha) dengan caracara yang bertentangan dengan ketentuanhukum
Bukti P2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan CoorporateSecretary PPA Group Of Consultans No. 201/SK.PPAGCs/XII/2002 Pengangkatan Pegawai atas nama GUNAWANWIBISONO;3. Bukti P3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Board Of DirectorPT PPAC & Associate No. 008/SK.PPA/X/2014 PengangkatanPegawai Tetap atas nama IFNU MUHARDHI;4. Bukti P4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan No.02/SK.PTA/IX/97 Pengangkatan Karyawan atas nama MAMAH;5.
Bukti P7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan CorporateSecretary PPA Group Of Consultans No. 246/SK.PPAGCs/V/2003 Pengangkatan Pegawai atas nama MUFID;8. Bukti P8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan No.007/SK.PTA/X/93 Pengangkatan Karyawan atas nama ERISAMSURI;9. Bukti P9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Direktur UtamaPT PPA Consultans No.473/SK.PPA/I/2007 PengangkatanPegawai atas nama NURYANTI;Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan Nomor 294/Pdt.
SusPHI/2018/PN.JKT.PST10.11.12.13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25Bukti P26: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Direktur UtamaPT PPA Consultans No. 475/SK.PPA/I/2007 PengangkatanPegawai atas nama IWAN RIDWAN SUKMANA;: Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan DirekturUtama/Chairman Bod Of PPAC And AssociateNomor:06.A/SK.02/2015 tentang Insentif
RONI SOEMOLANG
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT PALU Unit PPA
31 — 15
Pemohon:
RONI SOEMOLANG
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT PALU Unit PPA
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPA)
PPA),berkedudukan di Gedung Sampurna Strategic Aquare Tower A,Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4546, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M.,dan kawankawan, kesemuanya karyawan PT. PerusahaanPengelola Aset (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Juni 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/TurutTergugat III/Pembanding;dan1.
PPA Cq. (dahulu) BPPN dari Ex. PT.
PPA) tersebut;Hal. 10 dari 26 Hal.
PPA) tersebut yang dapat dikatagorikansebagai kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Adapun kekhilafan Hakim atau kekeliruan Majelis dalam memutusPerkara Nomor 670 K/Pdt/2011 tanggal 13 Juli 2011, dapat PemohonPeninjauan Kembali uraikan di bawah ini sebagai berikut :KEBERATAN KE SATUBahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 670 K/Pdt/2011 tanggal 13Juli 2011, dalam pertimbangan hukumnya halaman 22 sampai dengan 23alinia ke 1 dan ke 2 yang menyebutkan sebagai berikut :(Alinia ke 1 ) Bahwa keberatan