YOHANES AMAR, pekerjaan Karyawan Perum PPD, 2. YOHANES REMIGIUS, pekerjaan Karyawan Perum PPD, 3. ISMAIL, pekerjaan Karyawan Perum PPD vs PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), yang diwakili oleh Direktur Utama, Dra. Nurwati Hoesain, S.Psi.

Rusli selakuKepala Unit Administrasi Depo B Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani olehKepala Urusan Keuangan Depo B Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) dan tanpa ditandatangani oleh Para Penggugat;8 Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat somasi No. 03/S/FERT & Rekan/I/10 tanggal 8 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada DirekturUtama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Dyjakarta (Perum PPD

)/Tergugat, agar Perum PPD segera menyelesaikan kewajibankewajibannyakepada Para Penggugat;9 Bahwa Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta(Perum PPD)/Tergugat melalui Manager Umum Sdri.

Joko Lelono sebagai Kepala Divisi Hukum danHumas Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)dimana Sdr.

Yohanes Amar, Remigius dan Ismail) berdasarkan PetikanKeputusan Direksi Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) No. 16/DP/RESTR/IX/2009 tanggal 30September 2009 dan memberikan upah selama dirumahkanberdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum PengangkutanHal. 7 dari 41 hal.Put.Nomor 46 K/Pdt.Sus/2012a1617Penumpang Djakarta (Perum PPD) No. 19/Sekr/VIII/2006 tanggal16 Agustus 2006;2 Agar pihak pekerja (Sdr.

Transmigrasi DKI Jakarta, danPerum PPD akan memberikan pesangonnya sesuai dengan lampiranSK Direksi Perum PPD No. 16/DP/Restr/IX/2009 tanggal 30September 2009.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Perusahaan Umum PPD tersebut;

PERUSAHAAN UMUM PPD VS 1. Delvi Andri, DKK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM PPD, diwakili oleh Pande Putu Yasa,selaku Direktur Utama Perusahaan Umum PPD, beralamat diGedung Kantor Pusat Perum PPD, Jalan D.I. Panjaitan Nomor 1Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kKuasa kepada Danu Nugraha, S.H, M.H, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor diJalan D..

Delvi Andri, warga negara Indonesia, Karyawan PerusahaanUmum PPD, beralamat di Gg Sepakat RT.008/005 TuguSelatan Koja Jakarta Utara;2. Wahyu Pradana Nurdian, warga negara Indonesia,Karyawan Perusahaan Umum PPD, beralamat di JalanPoncol Nomor 25 RT/RW. 013/003, Gedong Pasar Rebo,Jakarta Timur;3. Yusuf Hidayat, warga negara Indonesia, KaryawanPerusahaan Umum PPD, beralamat di Jalan Poncol RT/RW.02/07, Jeporo Jatipurno, Wonogiri, Jawa Tengah;4.

Heru Purnomo, warga negara Indonesia, KaryawanPerusahan Umum PPD, beralamat di Jalan Buaran 1 Nomor99B RT/RW: 008/012, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;5. Jumadi, warga negara Indonesia, Karyawan PerusahaanUmum PPD, beralamat di Kampung Jatijajar RI/RW:005/008, Jatijajar, Tapos, Depok;6. Rico Afani Sandi, warga negara Indonesia, KaryawanPerusahaan Umum PPD, beralamat di Jalan Buaran 1Nomor 38 RT/RW.006/012, Klender, Duren Sawit, JakartaTimur;7.

Asep Sumarno, warga negara Indonesia, KaryawanPerusahaan Umum PPD, beralamat di Pesing GardenHalaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 309 kK/Pdt.SusPHI/2017RT/RW: 002/008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;8. Harmendra, warga negara Indonesia, Karyawan PerusahaanUmum PPD, beralamat di Ciracas RT/RW: 006/001, Ciracas,Jakarta Timur;9.

Untung Setiawan, warga negara Indonesia, KaryawanPerusahaan Umum PPD, beralamat di Kampung BintaroRT/RW: 004/010, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;10.Deny Setiawan, warga Negara Indonesia, karyawanPerusahaan Umum PPD, bertempat tinggal di Jalan CawangIll RT/RW: 012/005, Kebon Pala, Jakarta Timur;11.Hendar Hermawan, warga negara Indonesia, KaryawanPerusahaan Umum PPD, beralamat di Gg.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) tersebut ;

PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), yang diwakili oleh Direktur Utama PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) vs 1. SLAMET, dkk.

No. 649 K/Pdt.Sus/2012Menurut Perum PPD sebesarSisa yang belum dibayar adalah:25.

No. 649 K/Pdt.Sus/2012Menurut Perum PPD sebesarSisa yang belum dibayar adalah:30.

No. 649 K/Pdt.Sus/20122) Bahwa kebijakan /ay off pegawai Perum PPD ini merupakan basilKesimpulan rapat Tim Jay off pegawai Perum PPD tanggal19 Desember 2003 di Mega Mendung, yang dihadiri olehanggota Tim Lay Off yang terdiri dari perwakilan karyawan PerumPPD, yakni antara lain oleh : Perwakilan Pekerja Ketua SBSI Perum PPD, Humasperwakilan Karyawan Perum PPD, Ketua PerwakilanKaryawan Perum PPD, Ketua Korpri Penam PPD, KetuaSPSI Perum PPD.e Perwakilan Pengusaha Manager Umum Perum PPD, KapusrenbangPerum

PPD, Kadiv.

Kepegawaian Perum PPD, Kadiv.

ZAENAL; PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DKI JAKARTA (PERUM PPD)

No. 031 PK/Pdt.Sus/2008Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.2.Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir ;Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyadengan verstek ;Memerintahkan kepada Tergugat PERUM PPD untuk membatalkanSurat Direksi Perum PPD Nomor: 80/MU/I/2005 tertanggal 10Januari 2005 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembaliPenggugat dengan hakhak seperti sediakala ;Menetapkan biaya perkara sejumlah

Sebagaisebuah badan usaha, tentunya Perum PPD mempunyai organisasimanajemen perusahaan, sehingga apabila relaas panggilan tidakpernah diterima secara inpersoon (prinsip panggilan) oleh DireksiPerum PPD, atau relas panggilan diterima oleh karyawan PerumPPD yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerima surat,hanya sebatas untuk memenuhi syarat UU, yaitu apabila tidak bisaditerima secara in persoon, maka dipanggil di domisili Tergugat,oleh karenanya tidak ada jaminan bagi Direksi menerima relaaspanggilan

No. 031 PK/Pdt.Sus/20084.1,Perum PPD yang ditujukan kepada Terlawan (PenggugatAsal) Nomor: 80/MU/I/2005 tertanggal 10 Januari 2005Perihal: Pemberitahuan TentangPembebasanTugas/Pekerjaan dan Cuti Besar dankonsekwensinya Terlawan (Penggugat Asal) harusdipekerjakan kembali dengan segala hakhaknya sepertisediakala :4.

Bahwa dengan diajukan buktibukti oleh Terlawan (PenggugatAsal) belakangan ternyata tidak sesuai/berbeda dengan data yangdiberikan oleh Terlawan (Penggugat Asal) pada saat melamarpekerjaan di Perum PPD, maka sangat jelas ada unsurkesengajaan dari Terlawan (Penggugat Asal) untuk menggelapkanfakta yang sebenarnya.

Bahwa penetapan dan penghitungan usia pensiun yangdilakukan oleh Pelawan (Tergugat Asal) terhadap seluruhpegawai Perum PPD adalah didasarkan atas datadata danfakta sebenarnya atas nama masingmasing pegawai yangdiserahkan diperoleh dari pegawai yang bersangkutan danterdapat di bagian administrasi kepegawaian Perum PPD Vide T4 s/d T10 ;6. Bahwa batas usia pensiun yang berlaku di Perum PPDmengacu pada PP No. 32 Tahun 1979 dan Keputusan MenteriPerhubungan No.

JABES SIHOMBING, S.E VS PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD),

., bertempat tinggal di Villa Nusa Indah 5Blok SA Nomor 25, RT 006 RW 029 Kelurahan Ciangsana,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;Pemohon Kasasi;LawanPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANGDJAKARTA (PERUM PPD), berkedudukan di Gedung KantorPusat Perum PPD, Jalan D.I.

PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), Dk

Pupuk SriwijayaPemasaran PUSRI Daerah (PPD) Lampung yang bertindak mewakiliDireksi dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. PUSRIdengan H.Achmad Muharam atas nama Penggugat. (P2);Hal. 2 dari 79 hal. Put.

Sedangkan pupuk yang dipinjamkan akan dikembalikan denganpupuk sejenis setelah pupuk KCL Peminjam/Turut Tergugat IV yangdibeli dari PT PUSRI PPD Jawa Timur telah tiba;4. Bahwa karena Ir. Dedi Hidayat pada waktu itu sebagai Kepala PT.PUSRI PPD Lampung yang adalah pemekarsa meminjamkanpupuk KCL kepada Turut Tergugat IV (PT. Cipta Niaga) telahdinonaktifkan sejak tanggal 22 November 2000, sedangkan Ir. HErmon Awal, menggantikannya sebagai Kepala PT.

PPD Lampung Bp. Mawardi Pane Kadis Sarwil Il SumateraPerihal: Penderitaan berat yang dialami PT.

PPD Lampung Alman MakmurHal. 19 dari 79 hal. Put.

PUSRI PPD Jawa Barat oleh PT. Bahtera Adi Guna, denganShipping Order 2.000 ton pupuk TSP dan 3.000 ton pupuk KCL yangdikeluarkan/ditandatangani PT.

CV.SUBER KARYA >< PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD)

PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), DKK

;Peserta Rapat: Tim Penyelesaian staff PPD dan pimpinan PT.

PPD Lampung; Bp. Mawardi Pane Kadis Sarwil Il Sumatera Perihal:Penderitaan berat yang dialami PT.

PUSRI PPD Lampung, Ir.Dedi Hidayat dantelah membayar lunas kepada PT. PUSRI PPD Lampung;Awalnya PT. Cipta Niaga bermaksud meminjam pupuk KCLmilk PT. PUSRi untuk dipakai menyalurkan kepada PTPNusantara VII sebanyak 2.000 ton. Kemudian akan digantidengan pupuk KCL milik PT. Cipta Niaga yang akan datang5.000 ton meialui kapal.Bahwa benar terjadi ketertambatan kedatangan kapa! pupukKCL PT. Cipta Niaga, sementara itu terjadi penggantianpimpinan PT. PUSRI PPD Lampung dari Ir.

Dedi Hidayat, kepala PT PUSRI PPD Lampung di bawah sumpah dalam persidangan Perkara PidanaNomor/25/Pid.B/2005/PN.TK a.n. Terdaka M.

PPD Lampung Alman MakmurKejaksaan Tinggi Lampung Tatty, S.H., Tambunan, S.H.

CV SUMBER KARYA >< PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA,(Perum PPD

PENGGUGAT ; MELAWANPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA,(Perum PPD ) beralamat di jalan D.I Panjaitan No. 1 Cawang , KelurahanMakasar , kecamatan Makasar Jakarta Timur ,dalam hal ini diwakili olehPande Putu Yasa selaku dan sebagai pelaksana Tugas (Plt) Direktur UtamaPerum PPD dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas namamewakili perum PPD dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnyayang bernama : Danu Nugraha, SH,MH , Wan Zulkifli, SH , Prio Handoko,SH , Julius Piter, SH Advokat

.:23/SEKR/PKK/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang perjanjian kerjasamapemeliharaan busbus PERUM PPD DepoPulogadung antara CV Sumberkarya dengan PERUM PPD; 4.

Nurwati CH.Harahap,M.Psi. selaku Direktur Utama Perum PPD telah menandatanganiSurat perjanjian Kerjasama Pemelihnaraan Bus Bus Depo PulogadungPerum PPD No. 41/SEKR/PKK/IX/2010 tertanggal 31 Desember 2010dengan PENGGUGAT yang pada saat itu sebagai Direktur CV.

permintaan dari tehnik kKemudian diserahkan kepada PPD ;Bahwa benar untuk mengeluarkan bus dan jam operasi bus ditentukan olehBahwa benar bus siap operasi dan siap guna operasi berdasarkanpermintaan dari tehnik dan ditandatangani oleh unit tehnik PPD bahwa busHU SIGS: OPEPaGI ~===2~2m annonce nme cern nn nme nee ee seamen nee nneemnmnnnma nananBahwa benar bus siap guna operasi yang diserahkan oleh saksi kepadaPPD ditandatangani oleh tehnik PPD ; 0"Bahwa benar sampai April 2012 bus siap guna operasi

Depo Pulogadung No. 36/DP/V/2012 tanggal 5April 2012 kepada CV Sumber Karya ;Surat perum PPD Depo pulogadung No. 36/DP/V/2012 tanggal 10Mei 2012 kepada CV Sumber karya ;Surat direksi perum PPD No. 05/Dir/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 ;Berita acara No. 52/BA/TIM/V/2012 tentang evaluasi realisasi kinerjaDepo Pulogadung dan CV Sumber Karya selaku Mitra pemeliharaanBus ;Surat perum PPD depo Pulogadung No. 36/DP/V/2012 tanggal 13Juli 2012 kepada CV Sumber Karya ;1(satu) berkas berita acara (BA) tentang

YOHANES REMIGIUS, VS PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), , DKK

Rusli selaku KepalaUnit Administrasi Depo B Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani olehKepala Urusan Keuangan Depo B Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) dan tanpa ditandatangani oleh ParaPenggugat;8.

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat somasiNomor 03/S/FERT & Rekan/Il/10 tanggal 8 Februari 2010 yang ditujukankepada Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD)/Tergugat, agar Perum PPD segera menyelesaikankewajibankewajibannya kepada Para Penggugat;9. Bahwa Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD)/Tergugat melalui Manager Umum Sdri.

Joko Lelono dengan tegas mengatakan tidak benarsegala biaya pemakaian olie dan penggantian suku cadang/spare partkendaraan/armada bus yang rusak milik Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) dibebankan kepada pekerja/pengemudikarena seluruh biayabiaya tersebut merupakan tanggung jawab dariPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD);12.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas pihak Tergugat/Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)hendak melakukan

Agar pihak pengusaha Perusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) bersedia untuk memberikan kompensasipengakhiran hubungan kerja kepada pihak pekerja (Sdr. Yohanes Amar,Remigius dan Ismail) berdasarkan Petikan Keputusan DireksiPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)Nomor 16/DP/RESTR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 danHalaman 7 dari 33 hal. Put.

Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap: Menteri Badan UsahaMilik Negara Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan RepublikIndonesia cq Direktur Utama Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) sebagai Tergugat;Bahwa gugatan Para Penggugat jelas salah alamat atau error inpersona karena menarik dan/atau mengkaitkan Menteri BUMN, apalagimengkaitkan Perum PPD dengan Menteri Perhubungan RI oleh karenatidak ada kaitan hukum dan struktural Perum PPD dengan MenteriPerhubungan

SLAMET, DKK VS PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD),

Perum PPD/Tergugat, Perum PPD/Tergugat mengakui secarajelas dan terang bahwa memang benar adanya keterlambatan pembayarangaji yang menurut Para Penggugat sebagai berikut:Rincian perbulan yang mengalami keterlambatan:1.

Komisi WM DPRRI bersamasama dengan DeputiMeneg BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata, Dirjen PerhubunganDarat dan Direktur Perum PPD sepakat bahwa pengurangan pegawaiPerum PPD adalah suatu keharusan yang segera dilaksanakan dalamupaya penyehatan Perum PPD, dimana proses lay off pegawai harusdilakukan secara bertahap;2) Bahwa kebijakan lay off pegawai Perum PPD ini merupakan hasilKesimpulan rapat Tim lay off pegawai Perum PPD tanggal19 Desember 2003 di Mega Mendung, yang dihadiri oleh anggota TimHal

Putusan Nomor 121 PK/Pdt.SusPHI/20144)Lay Off yang terdiri dari perwakilan karyawan Perum PPD, yakniantara lain oleh:* Perwakilan Pekerja Ketua SBSI Perum PPD, Humas perwakilanKaryawan Perum PPD, Ketua Perwakilan Karyawan PerumPPD, Ketua Korpri Perum PPD, Ketua SPSI Perum PPD; Perwakilan Pengusaha Manager Umum Perum PPD,Kapusrenbang Perum PPD, Kadiv. Kepegawaian Perum PPD,Kadiv.

Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial, makaTergugat telah merundingkan permasalahan Lay Off ini kepadaPegawai Perum PPD (termasuk Para Penggugat), dan Para PegawaiPerum PPD yang terkena program Lay Off (termasuk Para penggugat)tidak keberatan diikutsertakan dalam program Lay Off sebagaimanasurat pernyataan bersedia ikut program Lay off yang telah ParaPegawai Perum PPD (termasuk Para Penggugat) dibuat danHal. 47 dari 63 hal.

SBSI Perum PPD;). Perwakilan Karyawan Perum PPD;). Korpri Perum PPD;4). SPSI Perum PPD;). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;). Menteri Perhubungan Republik Indonesia;7).

PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG)

PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG), berkedudukan di JI.Dr.Susilo No.57 Bandar Lampung 35214, dengan Kantor Pusatnya diJl.Mayor Zen, Sungai Selayur, Palembang Sumatera Selatan 30118; dalam hal ini diwakili oleh IR.ARIFIN TASRIF DirekturUtama PT.PUPUK SRIWIDJAJA (Persero), berkedudukan diJalan Mayor Zen, Sungai Selayur, Palembang SumateraSelatan 30118, yang memilin domisili hukum di kantorkuasanya dan memberi kuasa kepada: 1.HANDRA DEDDYHASAN,SH. 2.BACHDARWIN,SH. 3.MOHAMAD ANWAR,SH.4.RAHMATSYAH,SH. 5.RINALDI

Pupuk Sriwijaya PPD Lampung, sebagai Tergugatsekarang TERBANDING;2. CV. Anugerah Mandiri, sebagai Turut Tergugat yangsekarang TURUT TERBANDING ;3. PT. Ujung Lima Cabang Panjang, sebagai TurutTergugat II yang sekarang TURUT TERBANDING II;4. PT. Ujung Lima Nusantara, sebagai Turut Tergugat IIIyang sekarang TURUT TERBANDING III;5. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)dahulu PT.Cipta Niaga, sebagai Turut Tergugat IVyang sekarang TURUT TERBANDING IV:6. PT.

Bank BUKOPIN, sebagai Turut Tergugat V yangsekarang TURUT TERBANDING V;e Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas Tanjungkarang telah menyatakanpihak Tergugat (PT.Pupuk Sriwijaya PPD Lampung) terbukti melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/ Pembanding danmenetapkan besarnya kerugian yang diderita Penggugat yang harus dibayarTergugat, tetapi hanya mempertimbangkan kerugian Penggugat berupapengeluaran biaya transportasi, bongkar muat dan cicilan perkara padahalbiayabiaya tersebut Penggugat

PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) VS SITI HAWA binti H. AWANG, DKK

. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),

No. 273 K/TUN/2009.Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD).

(Pengawai PN PPD) sesuai dengan SuratKeputusan Pengangkatan Para Pemohon Kasasi(Sofyan Hasibuan dan kawankawan) yangditerbitkan dan/atau dikeluarkan olehTermohon Kasasi selaku Direksi PN PPD padamasa itu.3.

(Perum PPD).4.

) sekarang Perum PPD.3.

No. 273 K/TUN/2009.Kasasi sebagai Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta(PN PPD) sekarang Perum PPD.4.

IDA SIMBOLON; DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN DAERAH ( DPC PPD ) KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK.

Bahwa Turut Tergugat dalam melakukan Investigasitidak obyektif dan menonjolkan faktor tidak sukadan bertindak diluar kepatutan dan normanormahukum yang berlaku dan tidak sesuai denganPeraturan Partai PPD No. 01/PP/DPP.PPD/2009tanggal O02 Desember 2009 tentang Pedoman TataTertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPRPusat DPP.PPD dan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Daerah (PPD), yaitu Bahwa dari 7 (tujuh) poin pelanggaran yangdipersalahkan kepada Penggugat sebagaimana

Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Keputusan No.03/SK/DPP PPD/IX/ 2010 tanggal O07 September 2010tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan atas nama Sadr.IDA SIMBOLON adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;.

Bahwa Penggugat Rekonpensi II, kemudian menerbitkansurat dan menjadikannya rekomendasi ke DPPPPD No.33/int/DPD PPD/SUMUT/ IV/2010 tanggal 30 Juni 2010;. Bahwa Penggugat Rekonpensi III, kemudian menerbitkanSurat Keputusan No. 03/SK/DPPPPD/IX/2010 tentangPemberhentian Tetap Keanggotaan Atas Nama Sdri. IDASIMBOLON tanggal 7 September 2010;Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan No.03/SK/DPP PPD/IX/2010 tentang Pemberhentian TetapKeanggotaan Atas Nama Sdri.

No. 566 K/Pdt.Sus/2011undanganundangan yang dilakukan oleh DPP, PPD, dantidak membuatsuatu) alasan yang benar, maka jelas Penggugat telahmengabaikanaturan Partai Pembangunan Daerah sebagaimana termuatdalam UU No. 2 Tahun 2008".

No. 566 K/Pdt.Sus/2011Tergugat Tergugat, dimana dalam pertimbangannyamemuat kata kata memakai Seragam dan Atribut, padahal Penggugat hanya pakai Jaket berwarna kuningtanpa Atribut Partai baik Atribut Partai PPD maupunPartai lain.

Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 1);

Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 3);

Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 4);

Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 5);

Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 6);

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2009; 16. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2010; 17. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2010; 18. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2010; 19.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2010; 20. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2010; 21. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2010; 22. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2010; 23. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2010; 24.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2011; 29. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2011; 30. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2011; 31. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2011; 32. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2011; 33.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2011; 34. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2011; 35. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2011; 36. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan September Tahun 2011; 37.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2012; 42. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2012; 43. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2012; 44. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2012; 45. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2012; 46.

DARUSLI;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An.IKE KUSPENI;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UEDSP AmanahDesa Koto Baru An. RAMNA;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa (PPD)An. RATIH;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa Koto Baru An.HASBULLAH;Proposal Usulan Anggota UEDSP AMANAH An. ABD MUNIR;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UEDSP AmanahDesa Koto Baru An.

Hisbullah 8.000.000,00 SP3 No : 01/PPD/Desa KotoBaru/Kec. Singingi tanggal 23Desember 2009SP2K dan Kuitansi No:28/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20102. Afrizon Hasri 5.000.000,00 SP3 No : 02/PPD/Desa KotoBaru/Kec. Singingi tanggal 25Januari 2010SP2K dan Kuitansi No:29/PPD/UEDSP/DesaBaru/Kec. Singingi Hilir/2010Koto Jumlah 13.000.000,00 3.

Ratih 15.000.000,00 SP3 No : 13/PPD/Desa Koto Baru/Kec.Singingi tanggal 23 Maret 2011SP2K dan Kuitansi No: 52/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. SingingiHilir/201 12. Ramli Yus 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No: 53/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. SingingiHilir/201 13. Syafrianto 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No: 54/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. SingingiHilir/201 14. Sineng 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No: 55/PPD/UED SP/Desa Koto Baru/Kec.

Marli Zaini 10.000.000,00 SP3 No : 08/PPD/Desa Koto Baru/Kec. Singingi tanggal03 Agustus 2010SP2K dan Kuitansi No: 39/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/20102. Asep 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No: 40/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/20103. Nurzayani 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No: 41/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/20104.

sdr dalam kegiatan PPD di Kec.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Desember Tahun 2009;

16. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2010;

17. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2010;

18. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2010;

19.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2010;

20. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2010;

21. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2010;

22. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2010;

23.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2011;

32. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2011;

33. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2011;

34. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juli Tahun 2011;

35.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Januari Tahun 2012;

40. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Februari Tahun 2012;

41. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Maret Tahun 2012;

42. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan April Tahun 2012;

43.

Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Mei Tahun 2012;

44. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Juni Tahun 2012;

45. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Agustus Tahun 2012;

46. Dokumen Laporan Keuangan Program Pemberdayaan Desa-PPD Desa Koto Baru Bulan Oktober Tahun 2012;

47.

Marli Zaini 10.000.000,00 SP3 No 08/PPD/Desa KotoBaru/Kec. Singingi tanggal 03Agustus 2010SP2K dan Kuitansi No:39/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singing! Hilir/20102. Asep 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:40/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singing! Hilir/2010 Hal. 13 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR 3. Nurzayani 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:41/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singing! Hilir/20104. Poni Tudiana 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:42/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singing!

Marli Zaini 10.000.000,00 SP3 No : O8/PPD/Desa KotoBaru/Kec. Singingi tanggal 03Agustus 2010SP2K dan Kuitansi No:39/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20102. Asep 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:40/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20103. Nurzayani 10.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:41/PPD/UEDSP/Desa KotoBaru/Kec. Singingi Hilir/20104. Poni Tudiana 5.000.000,00 SP2K dan Kuitansi No:42/PPD/UEDSP/Desa Koto Hal. 33 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTR Baru/Kec. Singing!

RAMLI YUS;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. ALAEXSANDER HASRI;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. NURLAILI;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. ISKANDAR;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. YAM SASNI;Proposal Usulan Anggota UEDSP AMANAH Desa Koto Baru KecSingingi Hilir Kab Kuantan Singingi An. DARUSLI;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa KotoBaru An.

DARUSLI;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa KotoBaru An. IKE KUSPENI;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UEDSPAmanah Desa Koto Baru An. RAMNA;Proposal Usulan UEDSP Amanah Program Pemberdayaan Desa(PPD) An. RATIH;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Desa KotoBaru An. HASBULLAH;Proposal Usulan Anggota UEDSP AMANAH An. ABD MUNIR;Proposal Usulan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UEDSPAmanah Desa Koto Baru An.

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr SALEH selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdri FARIDA selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr ACI selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr KARMAN, A selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

/PPD/UED-SP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRI NURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr KARMAN selaku Pihak kedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima juta Rupiah);

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr SALEH selaku Pihak keduadengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 10 Mei 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdri FARIDA selaku Pihak keduadengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr ACI selaku Pihak keduadengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr KARMAN selaku Pihakkedua dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No :. ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

/PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An. SRINURNANINGSIH selaku Pihak Pertama dan sdr EKA SUSANTI selaku Pihakkedua dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah);1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No : ....../PPD/UEDSP/Mekar MAJu/TM/RU/ / 2012 tanggal 13 April 2012 An.

suaraPasal 8:Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9:Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK,Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukanrekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut

serta parasaksi dan juga masyarakat dimana saat pihak KPUD Kabupaten Nabire memberikankesempatan kepada masingmasing Ketua PPK/PPD dari 17 (Tujuh belas) Distrik yangada di Daerah Pemilihan Kabupaten Nabire untuk menyampaikan hasil rekapan perdistrik dimana saat tiba giliran dari Ketua PPK/PPD Dipa yakni terdakwa YULIANUSMAGAI, SKM., yang kemudian terdakwa membacakan hasil rekapan yang telah dibuatversi terdakwa sendiri sebagai berikut :Tabel Formulir Rekapitulasi Model DA1KWK Distrik versi PPK/PPD

8:Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada pesertaRapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari SaksiPanwas kecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9:Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK,Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untukmelakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut :a) Ketua PPK

Nabire / XIl / 2015, tanggal 17 Desember2015 tentang pemberhentian ketua dan anggota PPD Distrik Dipa PemilihanBupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.> 1 (satu) iembar foto copy berita acara nomor :67/BAPKPU/XII/2015, tanggal17 Desember 2015 tentang pengantian antar waktu anggota PPD Distrik DipaPada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.> 4 (empat) lembarfoto copySuratKepuhrsan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Nabire nomor: 24 / KPTS / KPU.

Dipa/Terdakwa tidak mungkin mengisikan data yang mereka sendiri tidakpernah terima dari KPPS atau PPS atau tidak pernah dibacakan oleh KPPS atauPPS pada saat pleno rekapitulasi PPD Dipa; Selanjutnya PPD Dipa/Terdakwa mau tidak mau harus menerima dataperhitungan suara yang diserahkan oleh KPPS dan masyarakat yang ikut dalampleno PPD Dipa di SP 2 Uwapa; Perbuatan pihak keamanan yang membawa dan menyerahkan balnco C1KWKkepada KPUD Nabire yang secara aturan tidak sesuai dan tidak dibenarkandengan PKPU