Ditemukan 23220 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Juli 2019 — PT KARYAJATI MEGATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
253 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3580 B/PK/PJK/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — PT PUTRA SINAR DESA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
124 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3812 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEIJI FOOD INDONESIA
114 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 15-10-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2941/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT Ford Motor Indonesia
240 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 22-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DENSO MANUFAKTURING INDONESIA (dahulu PT ASMO INDONESIA),
80 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4053/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC
228 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 11-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
321 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
    ) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak
    bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp465.731.323.960,00;dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
    ) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Halaman 6 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3811 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
133 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 22-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Juni 2022 — PT DENSO MANUFAKTURING INDONESIA (dahulu PT ASMO INDONESIA) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
79 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3089 B/PK/PJK/2022
Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
98 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4118 B/PK/PJK/2022
Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOP. KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (KPKS) MAPUR MANDIRI
144 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2522/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
370 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ...ccccccesesecceecceceeeeeseseseseseeeneeseeneeeees Rp34.095.759.465,00PPR Terutang .........cececcccccceeeeceececneeeeecnneeeeeeeseeeeeeecnseeeeesesseeeesensaes Rp 8.523.939.750,00Kredit Pajak ......... 00. ccc ccc ccc ce ec ee cee ene nee cee nee eee eae cee eee aeeeeaeae eee enes Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/Kurang iDayal ...............ccccccccececeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeenes Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP ............ccccccecccccceeeeeseeeneneees Rp 0,00Jumlah PPh
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2012 yang terdiri dari;1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp9.782.052.405,00 berupa;a. Cash Rebate sebesar Rp6.824.309.346,00:b. Equalisasi HPP sebesar Rp2.438.663.940,00;c. Margin Keuntungan sebesar Rp519.079.119,00;2. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar(Rp2.438.663.940,00) berupa;a. Koreksi negatif pembelian impor produk sebesar(Rp522.786.361 ,00);b.
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiPenghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.
    dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp/31.536.898,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Nt scrcvccscccccscsveccecsxezenscesseveiwecennergensveeeexteetveseweseemereeseeneiere Rp34.095.759.465,00KOMPENSASI KELUGiAN ...........ccc cece cecceccecececeececeseseseeseseecseeaaeseseesseeeaeeeees Rp 0,00Rp34.095.759.465,00Rp 8.523.939.750,00Penghasilan Kena Pajak ...PPh
    Terutang ................000 Kredit Pajak .................c cee ceeeee eee ee eee wee Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/kurang dibayar ............. sie Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP .0........ oc eccccceeeeeeesseseseceaeaeaeeeaes Rp 0,00Jumlah PPh yang masih haruS dibayar ..............cccccccsescccececececeecceeeeeesees Rp (731.536.898,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
408 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2103/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonanKeberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas BumiNomor 00004/246/13/081/16 tanggal 6 Desember 2016 untuk Masa PajakJanuariDesember 2013;4.
    Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yangkurang dibayar untuk Masa Pajak JanuariDesember 2013 adalah Nihil;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 September 2019 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta
    Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasaPasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehinggaberdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi MerangLimited) ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh. Pemberlakuan ini sekaligusHalaman 5 dari 8 halaman.
    mengedepankan prinsipJudicial activism diketahui bahwa dalam Plan of Development (POD) dandokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S443a/MK01 2/1982tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darikontrak/perjanjian antara BUT Talisman (Jambi Merang Limited) denganPemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil netoantara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhidengan penerapan tarif PPh
    Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar USD4,669,690.00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak/ PKP USD 31,551,958.00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang USD 6,310,392.00Kredit Pajak USD 3,155,196.00PPh yang Tidak/ Kurang Dibayar USD 3,145,478.00Sanksi Administrasi USD 1,514,494.00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar USD 4,669,690.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1617/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — BUT NATUNA 1 BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
227 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2018Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa banding ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruhbanding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak 16,364,885.00PPh terutang 1,636,488.50Kredit Pajak 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar NIHILSanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih lebih dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
    Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00006/245/06/081/12 tanggal14 Desember 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006; dan;4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurangbayar untuk Masa Pajak Januari s.d.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Sengketa Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4)UndangUndang PPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26ayat (4) UndangUndang PPh atas Brach Profit Tax menurut Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 20%sedangkan menurut Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) adalah sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori
    PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo berupa perlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UUPPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPhatas Branch Profit Tax sebesar 20% dan oleh Pemohon Bandingsebesar 10% yang secara yuridis fiskal telah dilakukan
    karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut :16,364,885.0Dasar Pengenaan Pajak USD 0PPh terutang USD 1,636,488.50Kredit Pajak USD 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar USD NIHILSanksi Administrasi USD Jumlah PPh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3817 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AIA FINANCIAL
87 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2820 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — PT TELEN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3085 B/PK/PJK/2022
Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4621/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KG BERAU PETROLEUM Ltd
312 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 20-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 B/PK/PJK/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — PT FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4624/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
327 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap