ABC PRESIDENT INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3850/PJ/2018, tanggal 30 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT ABC PRESIDENT

Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111606.15/2011/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01740/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00008/206/11/057/15 tanggal 06 Oktober 2015 atas namaPT ABC President

ABC PRESIDENT INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3851/PJ/2018, tanggal 30 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT ABC PRESIDENT

6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusan Terbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00012/206/10/057/15 tanggal 05 Oktober 2015 Tahun Pajak 2010 atasnama PT ABC President

Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057/15 tanggal 05 Oktober 2015 atas namaPT ABC President

ABC PRESIDENT INDONESIA;

/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4605/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ABC PRESIDENT

tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal25 April 2014 atas nama PT ABC President

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

ABC PRESIDENT INDONESIA;

ABC PRESIDENT INDONESIA

ABC PRESIDENT INDONESIA, berkedudukan di RukanArtha Gading Niaga Blok A No. 3234, Kelapa Gading Barat,Jakarta Utara;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut.20473/PP/M.V 1/13/2009 tanggal 04 November 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan

ABC PRESIDENT INDONESIA;

./2014 tanggal 1 Oktober 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT ABC PRESIDENT INDONESIA, beralamat di Rukan ArthaGading Niaga Blok A No. 3234, Kelapa Gading Barat, JakartaUtara;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

Vice President Relation; Ridwan Syamaun

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ABC PRESIDENT INDONESIA (PT ABC) tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Februari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;3.

PT ABC PRESIDENT INDONESIA (PT ABC), VS FRANS SLAMET

PUTUSANNomor 1030 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ABC PRESIDENT INDONESIA (PT ABC), berkedudukan diJakarta Selatan, Eighty Eight @ Kasablanka Office Tower A,Lantai 31, Unit AH, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, JakartaSelatan, diwakili oleh Choo Warren, selaku Direktur Utama PTABC President Indonesia, dalam hal ini memberi

Mei 2019 dan tunjangan hari raya(THR) tahun 2019 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp291.285.988,00(dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilanratus delapan puluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT ABC PRESIDENT

Mr.LEIGH MURRAY YAXLEY VS PRESIDENT AND GENERAL MANAGER TATELY

Letter of Apppointment (surat penugasan) tertanggal 28 Oktober 2011 yangdibuat secara back dated (berlaku surut): sudah ditanda tangani olehPengusaha/Tergugat selaku President & General Manager;6.2.

President Direktur and GeneralManager Tately NV;3 Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui Sdr. President Direktur and GeneralManager Tately NV, adalah jabatan pada Tately NV, yang diemban oleh seseorang,sedangkan Penggugat adalah Warga Negara Asing yang bekerja pada Tately NV,serta menerima gaji dan hakhak lainnya dari Sdr. President Direktur and GeneralManager;4 Bahwa oleh karena nyata dan jelas Penggugat bekerja pada Tately NV, sertaSdr.

President Direktur and GeneralManager Tately NV;9 Bahwa dengan diajukan gugatan dalam perkara aquo oleh Penggugatterhadap Sdr.

(Jombi) Mensing 36, Curacao, NetherlandsAntiles"24 April 2014Kepada Semua StafPerihal: Pelaksana President dan General Manager dari Tately NV dan Perusahaan perusahaannya di Indonesia.Dengan ini diberitahukan bahwa Nina Marliana telah mengambil peran sebagaiPelaksanan President dan General Manager dari Tately NV dan PerusahaanPerusahaanAsosiasinya di Indonesia yang mulai berlaku dari tanggal 1 Maret 2014 sampaipemberitahuan selanjutnya.Hormat kami,Untuk dan atas nama dari TATELY N.V., oleh Managing

Nina Marliana sebagaiPelaksana President dan General Manager dari Tately NV dan Perusahaan Perusahaannya di Indonesia sebagai tindakan yang tidak benar dan melawan hukum; sehingga demihukum Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Agustus 2014 yang diberikan oleh Sdri. NinaMarliana sebagai Acting President dan General Manager Tately NV kepadd KantorHukum Farianto & Darmanto Law Firm, di Jakarta Selatan sebagai tidak sah danmelawan hukum; karena jelas cacat hukum oleh karena ternyata terbukti Mr.

Penggugat:
FRANS SLAMET
Tergugat:
PT.ABC PRESIDENT INDONESIA

SAMUDRA PERKARA ABADI X DEROME ALIVER SELAKU PRESIDENT OF SEAH INTERNASIONAL

SAMUDRA PERKASA ABADI, yang beralamat di Jalan Bangka No. 1Komplek Niaga Malindo KIM 1 MABAR, Medan,Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Tergugat;LawanDEROME OLIVIER Selaku President of SEAH INTERNATIONAL., Yangberalamat di Z DE LA TRESORERIE 62126 WIMILLEFRANCE, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUNCAI, SH, M.Hum, Dkk., Para Advocad dan KonsultanHukum dari JF & P Counsellor At Law, berkantor diJalan Brigjend, Katamso Komplek Istana Prima II Blok FNo. 46, Kelurahan Sei Mati

karenanya diambil alin dan dijadikan pertimbangan dalammengadili pada tingkat banding;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi sengketa antaraTerbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, PengadilanTinggi terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan kedua belah pihak selakusubjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatanhukum sebagaimana surat gugatan tertanggal 21 April 2014 No.184/Pdt.G/2014/PN.Mdn menyebutkan : DEROME OLIVER selaku President

Samudera PerkaraAbadi sebagai Pembanding semula Tergugat;Menimbang, bahwa Seah International yang merupakan Badan Hukumdidirikan dan terdaftar di Negara Prancis dalam perkara aquo diwakili olehDerome Oliver selaku president, sementara PT.

SOEHARDI, dkk melawan VICE PRESIDENT PT. KAI (Persero) DAERAH OPERASI (DAOPS) 7 MADIUN

PARA PENGGUGAT;Melawan:VICE PRESIDENT PT. KAI (Persero) DAERAH OPERASI (DAOPS) 7MADIUN, berkedudukan dijalan Kompol Sunaryo No. 14Madiun;Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :1. Genta Bhirawa Darwin, SH.2. Sophian Kasim, SH.3. Gestawati, SH.MH.4. Jeffry Ariyanto, SH.5. Yen Suchyar RH, SH.6.

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun, tertanggal13 Februari 2013;Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputi Vice President Doap 7Madiun kepada Penghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RDNo. 002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, denganNo: UM.104/IV/03/D.VII2013, tertanggal 25 April 2013, perihal: Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAI;Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputi Vice President PT.

KeretaApi Indonesia (Persero);Fotokopi dari fotokopi Surat Vice President Deputy VicePresident Daerah Operasi VII Madiun kepada ParaPengusaha/Pedagang JI.

Pangeran Antasari No. 44 dan 51 diTulungagung, Nomor : B/X/02/D.VII2013/Kamtib, tanggal 04Oktober 2013 perihal : Pengosongan Bangunan di Aset Milik PT.Kereta Api Indonesia (Persero);Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nonot Suryono, SH.kepada Vice President Deputy Vice President DaerahOperasi ...14.15.17Operasi VII Madiun, Nomor : 02.53/Pemb.NDR/X/2013,tanggal 07 Oktober 2013, hal : Pemberitahuan Proses Gugatandi Pengadilan Tata Usaha Negara;P12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Rumah Tinggal

KAI;Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputi Vice President PT. KerataApi Indonesia (Perseroan) Daerah Operasi 7 Madiun kepadaPenghuni RD No. 001/7.64126/TA, Penghuni RD No.002/7.64126/TA, Penghuni RD No. 003/7.64126/TA, denganNomor Surat : UM.104/IV/04/D.VII2013, tertanggal 29 April2013, perihal : Pengosongan Rumah perusahaan PT. KAT diEmpl Tulungagung;Fotokopi dari Fotokopi Surat Deputi Vice President PT.

ROYAL STANDART >< BAYU VIRGANTORO, President Direktur PT. INDOPRIMA BHARATA

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni2014, Selanjutnya disebut sebagai PenggugatLAWANBAYU VIRGANTORO, President Direktur PT. INDOPRIMA BHARATAberkedudukan di Sentra Salemba Krida, JI.

Pembanding/Tergugat : IKE SRI MANINGSIH Diwakili Oleh : TAKUYA SHIMAMURA PRESIDENT OF CHEMICALS COMPANY
Pembanding/Tergugat : TAKUYA SHIMAMURA PRESIDENT OF CHEMICALS COMPANY Diwakili Oleh : TAKUYA SHIMAMURA PRESIDENT OF CHEMICALS COMPANY
Pembanding/Tergugat : LAURENS GUNAWAN.SH.MKN,NOTARIS/PPAT Diwakili Oleh : TAKUYA SHIMAMURA PRESIDENT OF CHEMICALS COMPANY
Terbanding/Penggugat : CHRISTIN MERLINA PAKPAHAN

TAKUYA SHIMAMURA, President of Chemical Company yangberalamat di 1121, Yurakucho Chiyodaku, Tokyo 1008405 Japan, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TERGUGAT II ;3. LAURENS GUNAWAN, SH.MKn, Notaris/PPAT, yang berkantor diRuko Beryl Blok BRL 3/053, Jin. Raya Kelapa Gadinghal 1 dari 7 hal. put.

LEIGH MURRAY YAXLEY VS PRESIDENT AND GENERAL MANAGER TATELY NV

Letter of Apppointment (Surat Penugasan) tertanggal 28 Oktober2011 yang dibuat secara back dated (berlaku surut) sudah ditandatangani oleh Pengusaha/Tergugat selaku President & GeneralManager,6.2.

President Direktur andGeneral Manager Tately NV, adalah jabatan pada Tately NV, yangdiemban oleh seseorang, sedangkan Penggugat adalah Warga NegaraAsing yang bekerja pada Tately NV, serta menerima gaji dan hakhaklainnya dari Sdr. President Direktur and General Manager;Bahwa oleh karena nyata dan jelas Penggugat bekerja pada Tately NV,serta Sdr.

President Direktur and General ManagerTately NV;9. Bahwa dengan diajukan gugatan dalam perkara a quo oleh Penggugatterhadap Sdr.

(Jombi) AAensing 36, Curacao, Netherlands Antiles"24 April 2014Kepada Semua StafPerihal : Pelaksana President dan General Manager dari Tately NV danPerusahaanPerusahaannya di Indonesia.Dengan ini diberitahukan bahwa Nina Marliana telah mengambil peransebagai Pelaksanan President dan General Manager dari Tately NV danPerusahaanPerusahaan Asosiasinya di Indonesia yang mulai berlakudari tanggal 1 Maret 2014 sampai pemberitahuan selanjutnya;Hormat kami,Untuk dan atas nama dari Tately N.V., oleh Managing

Nina Marliana sebagai Pelaksana President danGeneral Manager dari Tately NV dan PerusahaanPerusahaannya diIndonesia sebagai tindakan yang tidak benar dan melawan hukum;sehingga demi hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014yang diberikan oleh Sdri. Nina Marliana sebagai Acting President danGeneral Manager Tately NV kepada Kantor Hukum Farianto &Darmanto Law Firm, di Jakarta Selatan dinyatakan tidak sah danmelawan hukum, karena jelas cacat hukum oleh karena ternyataterbukti Mr.

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (Persero).;PT. BAJATRA.;

PUTUSANNomor 88/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini RayaNomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamDGRKALE SMGAPE, 2 secceenen een nn ener ea serena Aa ncaa tural aacEXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT.

PT DONATA AGUNG PERKASA VS PT AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) INDONESIA

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (Persero).;PT. MADACO WIJAYA.;

PUTUSANNomor : 87 /B/2015/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA(Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No1 Bandung 40117 ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. N.

lainyang berkaitan dengan sengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alihsemua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 73/G/2014/PTUNBDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN 57072 220222 oo nonce nnn ncn nnn nece Mengabulkan permohonan penundaanPSHQGUGEL pnn~~~~ nnee Memerintahkan Tergugat (Executive Vice President

Logistic PT.Kereta API Indonesia (PERSERO)) untuk menunda PelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara, berupa :Surat Keputusan ExecutiveVice President Logistik PT.

No. 87 / B/ 2015 / PT.TUN.JKTDALAM EKSEPS jp=n=ss222nnnssnesesetienenesein nen ememennnnrinenamanennnanssmemennne Menyatakan eksepsi Tergugat tidakCRG FINE, SeeewesreseteeecememarereneeeeenaenDALAM POKOK PERKARA 5727"000 220222 oo nnne Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya ;e Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice President LogistikPT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/7/KA2014tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Madaco Wijaya selakuRekanan PT.

jomsessansnsemesna neces meeRnEe Reae Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanExecutive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia(PERSERO) Nomor: PL.105/V/7/KA2014 tanggal 30 Mei 2014,Perihal: Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT.

ABC President Indonesia

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) VS PT. BAJATRA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT KERETA APIINDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Perintis, Bandung, (40117) dalam hal inimemberikan kuasa kepada:Agung Fatahillah, S.H.,;Fenno Faryanto Faisal, S.H..,;Noor Rachmat, S.H., M.H.,;Adi Nurdianto, S.H..,;Devi Rismayanto, S.H.

suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 528 K/TUN/2015, Tanggal 19 November 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan positagugatan sebagai berikut:Objek Sengketa:LeObjek Gugatan:Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat KeputusanExecutive Vice President

yang berlaku, bukan kedudukanstruktural dalam lingkungan kekuasaan negara dan bukan namaresminya;Indroharto menegaskan:Bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku berwenang melaksanakansuatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggapberkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutifadalah kegiatan yang bukan kegiatan legislatif dan yudikatif ;Bahwa Tergugat in casu Executive Vice President

tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PTKereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/6/KA2014 tanggal 30Mei 2014, perihal Blacklist PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta ApiIndonesia (Persero);Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan ExecutiveVice President Logistik PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/6/KA2014 tanggal 30 Mei 2014, perihal Blacklist PT Bajatra selakuRekanan

Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT KERETA API INDONESIA(PERSERO);Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Nomor528 K/TUN/2015.