Ditemukan 9181 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/PDT/2021
Tanggal 25 Februari 2021 — PENITI SUNGAI PURUN (PSP) vs BUYUNG RISNAN, dk.,
14468 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENITI SUNGAI PURUN (PSP) vs BUYUNG RISNAN, dk.,
    PUTUSANNomor 21 PK/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PT PENITI SUNGAI PURUN (PSP), berkedudukan di JalanAhmad Yani Nomor 26, Kelurahan Panjunan, Kabupaten Kudus,dengan alamat Kantor Cabang Jalan Raya Anjungan Km. 58,Desa Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah,Kalimantan Barat, diwakili oleh Agus Budi Santoso, Direktur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Adidharma
    danPembanding II tidak dapat diterima;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkatPengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3128K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetapadalah sebagai berikut:1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Peniti Sungai Purun(PSP
    Judex Facti dalam menilai fakta persidangan,sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT PENITI SINGAI PURUN (PSP
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PENITI SINGAI PURUN (PSP), tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
Register : 05-11-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 26-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/PHI/2012/PN.SMDA
Tanggal 28 Februari 2013 —
263
  • - FRIARSO SETO- PT.PRIMA SUKSES PERKASA (PSP)
    tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:FRIARSO SETO, beralamat Jalan Tiung III Blok E2 No.60 Kelurahan Gunung Bahagia,Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini diwakili olehKuasanya FRIDA IMELDA, SH advokadKonsultan Hukumdari Kantor FRIDA IMELDA, SH & REKAN beralamat diJalan Tirtayasa No.59 RT 61 Kelurahan Gunung Sari llir,Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 21 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LawanPT.PRIMA SUKSES PERKASA (PSP
Putus : 12-04-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 12 April 2022 — PSP), VS MAHMUD SENOL, DK
10232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PSP), VS MAHMUD SENOL, DK
Register : 09-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 31/PDT/2018/PT.BGL
Tanggal 23 Januari 2019 — H BUNDARA JAYA SH MH, DKK LAWAN PT PUGUK SAKTI PERMAI (PSP)
8331
  • H BUNDARA JAYA SH MH, DKKLAWANPT PUGUK SAKTI PERMAI (PSP)
    PSP tidak dapat melanjutkan pekerjaandikarenakan seluruh rekening PT. PSP tahun 2012 diblokir olen KPKRI sehingga PT.
    PSP tidak dapat melanjutkan pekerjaandikarenakan seluruh rekening PT. PSP tahun 2012 diblokir oleh KPKRI sehingga PT.
    PSP.
    Ali Amra (keluarga Murman Effendi) sebagai Direktur PSP dipenjara 4tahun;Bahwa selanjutnya dengan adanya kasus Suap dalam proses pengesahanPerda tentang pekerjaan Multiyear Kabupaten Seluma tahun 2011 tersebutKPK RI telah memblokir rekening PT. PSP dan melarang PemerintahDaerah Kabupaten Seluma atas pekerjaan PT.PSP dan meminta agarPemerintah Daerah Kabupaten Seluma tidak meneruskan pekerjaan MultiYears karena;, ;1.
    PSP adalahmilik Murman Effendi yang direktur utamanya adalah anak kandungMurman Effendi sendiri;3.
Putus : 29-08-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1751 K/Pdt/2018
Tanggal 29 Agustus 2018 — PSP) vs PT. BARA PRIMA MANDIRI, dk.;
185116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PASIFICSAMUDRA PERKASA (PT PSP) tersebut
    PSP) vs PT. BARA PRIMA MANDIRI, dk.;
    PUTUSANNomor 1751 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PT PASIFIC SAMUDRA PERKASA (PT PSP), berkedudukandi Jalan Kedung Doro Nomor 8 Sawahan, Surabaya, JawaTimur, diwakili oleh Drs.
    Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramelarang afiliasi dalam usaha pertambangan sehingga perjanjian antaraPenggugat dan Tergugat harus batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PasificSamudra Perkasa (PT PSP) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PASIFICSAMUDRA PERKASA (PT PSP) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr.
Register : 11-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 15-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/PDT.G/2016/PN Smr
Tanggal 27 April 2016 — PSP)
5239
  • PSP)
Register : 02-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk
Tanggal 12 Agustus 2021 — PSP
8518
  • PSP
    PSP), beralamat di Jalan Ahmad Yani Il, AlteriSupadio, Komplek Villa Ceria Lestari, Nomor 26, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya Cq.
Register : 02-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk
Tanggal 12 Agustus 2021 — PSP
2710
  • PSP
Register : 29-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk
Tanggal 20 Desember 2021 — PSP
1060
  • PSP
Register : 14-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/PDT.G/2016/PN MPW
Tanggal 8 Juni 2016 — PENITI SUNGAI PURUN (PSP) 2. KANTOR PERTANAHAN KAB. MEMPAWAH 3. Kepala Desa Anjungan Melancar
17143
  • PENITI SUNGAI PURUN (PSP)2. KANTOR PERTANAHAN KAB. MEMPAWAH3. Kepala Desa Anjungan Melancar
    Peniti Sungai Purun (PSP) tersebut, hanya tahu lokasinya diwlayah DesaKepayang ;Bahwa dokumen perizinan PT.
Putus : 19-10-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 19 Oktober 2015 — PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT KATEXINDO CITRAMANDIRI (PSP SPN PT KATEXINDO CITRAMANDIRI), DK
12597 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT KATEXINDO CITRAMANDIRI (PSP SPN PT KATEXINDO CITRAMANDIRI), DK
    PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJANASIONAL PT KATEXINDO CITRAMANDIRI (PSP SPNPT KATEXINDO CITRAMANDIRI), beralamat di Jalan JawaRaya Blok D 29 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung,Jakarta Utara, diwakili olen Benny, bertempat tinggal diJalan Warakas III GG 9/23 B, Tanjung Priok dan RobertSiagian, bertempat tinggal di Perum Wisma Jaya Blok D 23Nomor 2 Aren Jaya, Bekasi Timur, masingmasing selakuKetua dan Sekretaris Pimpinan Serikat Pekerja, SerikatPekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri
    (PSP SPN PTKatexindo Citramandiri), dalam hal ini memberi kuasakepada: Febi Yonesta, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Desember 2014;2.
    Bahwa yang dijadikanTergugat dalam perkara a quo adalah Pimpinan Serikat Pekerja SerikatPekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT. KatexindoCitramandiri) sebagai Tergugat dan Pengurus Komisariat Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT.Katexindo Citramandiri) sebagai Tergugat Il, seharusnya yang digugat/yangdijadikan Tergugat adalah seluruh pekerja/buruh PT Katexindo Citra mandiriyang melaksakan mogok;6.
    Adanya bukti (P5) yakni surat tanggal 11 Februari 2014 dan bukti (P6)yakni surat tanggal 12 Februari 2014 mengenai pemberitahuan mogokkerja, di dalamnya menyebutkan "...maka dengan ini kami PSP SPNPT Katexindo dan PK SBSI 92 memberitahukan akan melakukanmogok kerja pada ...dst...";d.
    "; Pada bagian pertimbangan hukum dan pendapat MediatorHubungan Industrial secara tegas juga menyebutkan sebagaiberikut: Pada angka 1 menyebutkan, "Bahwa pada tanggal 12 Februari2014, PSP SPN PT Katexindo dan PK SBSI 92 melaluisuratnya Nomor 003/PSPSPN KAT/II2014 melayangkansurat pemberitahuan mogok kerja..dst..
Register : 11-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/PDT.G/2016/PN Smr
Tanggal 27 April 2016 — PSP)
3210
  • PSP)
    PSP), alamat dahulu di JI. TalangTalang, RT. 003,RW 008, Kelurahan Tanjung Periok, Kecamatan Tanjung Periok,Kota Jakarta Utara, saat ini beralamat di Jl.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
212153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Asisten Pengacara Publik pada Kantor /nstitute forCriminal Justice Reform (ICJR), Jalan Siaga I Nomor 6F,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP),sebuah organisasi perserikatan yang dibentuk berdasarkanhukum Negara Republik Indonesia, tempat kedudukan diJalan Siaga Il Nomor 36, Pejaten Barat, Pasar Minggu,yang dalam hal ini diwakili
    PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 09-01-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 87/PDT/2017/PT. KALBAR
Tanggal 9 Januari 2018 — PENITI SUNGAI PURUN (PSP), selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
16671
  • PENITI SUNGAI PURUN (PSP), selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
    Pahlawan No. 5,Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDINGIl semula TERGUGAT II;Lawan:SUNGAI PURUN (PSP), suatu badan usaha berbentukperseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ahmad YaniNo. 26, Kel.
Register : 28-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Psp
Tanggal 17 Februari 2020 — Pemohon:
Andri Marroha Siregar
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Padangsidimpuan
2.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumut Resor Psp Cq. AKP Abdi Abdullah, SH
3.Penyidik Pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumut Resor Psp Cq. Bripda M.F. Kembaren
43125
  • MENGADILI:

    • Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
    • Menyatakan penghentian penyidikan berdasarkan surat Ketetapan Nomor: SP-TAP/202.a/XII/2019/Reskrim tanggal 30 Desemberi 2019 tentang Penghentikan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/72/II/2017/SU/PSP, tanggal 07 Februari 2017 adalah sah menurut hukum;
    • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sejumlah NIHIL;
    Pemohon:
    Andri Marroha Siregar
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Padangsidimpuan
    2.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumut Resor Psp Cq. AKP Abdi Abdullah, SH
    3.Penyidik Pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumut Resor Psp Cq. Bripda M.F. Kembaren
    1/Pid.Pra/2020/PN Psp
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 25-08-2022
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Prp
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
1.ERSA FITRHI
2.ERSA FITHRI
Tergugat:
HABIZAR, S.PD
5616
  • MENGADILI

    1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian'
    2. Menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 44.7702.034.13.PSP tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana adendum Perjanjian Kredit Nomor: 44.7702.034.13.PSP tanggal 28 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Keredit nomor: 44.7702.034.13.PSP tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana adendum Perjanjian Kredit Nomor: 44.7702.034.13
    .PSP tanggal 28 Desember 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
  • Membebankan biaya kepada Negara sejumlah Rp.
Register : 06-12-2023 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Psp
Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat:
dr. H. BADJORA MUDA SIREGAR
Tergugat:
1.Drs. PINTOR SIREGAR
2.Drs. TODUNG SIREGAR
3.DUMASARI SIREGAR
4.Ir. DOLI DIAPARI SIREGAR
5.LINDA MORA SIREGAR
6.YAYASAN PERGURUAN ISLAM BM MUDA NURUL ILMI
7.NOTARIS IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn
350
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Psp yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
    2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Psp dicabut;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
    4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan
    46/Pdt.G/2023/PN Psp
Register : 13-06-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 10-09-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Psp
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penggugat:
1.HUTBAH HARAHAP
2.HASRIN HARAHAP,SKM., M.H,
Tergugat:
2.DRS.HAJARUDDIN HARAHAP
3.MHD RIZKY IKHSAN HARAHAP
173
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Psp yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
    2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Psp dicabut;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
    4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan
    21/Pdt.G/2024/PN Psp
Register : 20-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Psp
Tanggal 26 September 2022 — Pemohon:
Muhammad Faizal
242
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Psp;
    2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Psp dicabut;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
    4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp110.000,00
    66/Pdt.P/2022/PN Psp
Register : 14-03-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Psp
Tanggal 22 Maret 2022 — Pemohon:
Irsan Parinduri
110
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Psp;
    2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Psp dicabut;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
    4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar
    14/Pdt.P/2022/PN Psp