Pth. YEPTA BERTO, S.Th., 2. ARTYA FATHRA MARTHIN, SE., 3. MARIA MARGARETHA RINI PUSPA, S.Sos., tersebut;

Pth. YEPTA BERTO, S.Th, DKK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pth. YEPTA BERTO, S.Th, pekerjaan Anggota DPRD PropinsiKalimantan Timur, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JalanPerjuangan 4 Nomor 49, Rt. 02, Kelurahan Semapai Selatan,Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur ;2. ARTYA FATHRA MARTHIN, SE, pekerjaan Anggota DPRD PropinsiKalimantan Timur, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JalanPondok Surya Indah Blok CA 24, Samarinda 75119, KalimantanTimur ;3.

Pth. YEPTA BERTO, S.Th., 2. ARTYAFATHRA MARTHIN, SE., 3. MARIA MARGARETHA RINI PUSPA, S.Sos.

Pth. YEPTABERTO, S.Th., 2. ARTYA FATHRA MARTHIN, SE., 3. MARIA MARGARETHARINI PUSPA, S.Sos.., tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., HakimAgung yang ditetapbkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.

1.Pth. YEPTA BERTO, S.Th,2.ARTYA FATHRA MARTHIN, SE, DKK;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

.;Pth. YEPTA BERTO,S,Th.;ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.;MARIA MARGARETHA RINI PUSPA, S.Sos.;

Ay ZA, Lith HHee O .p B O 0 pth H. wm ype 8 NO pth HH wt" Ly Bt At Lyth HsH,,p#H,HO, pth HL PA %, pth HppA# pp, pth *H,@,p A @*,@,,pth*HpP A %, ', pth H2 a, ,pzA a %, a > p th H o> p ez C P th H2 , pz %, ? p th HPO Pp POP pth WH Hal. 1 dari 16 halaman Putusan nomor :54./Pdt.G/2011./PA. Kis. wH,,p AH A ,, pth "HH op KZ *, vpth HHLY A %,e,Lyth TH yoo PAD oe er PEO op ZB 7 AY pth Hx Ly ZX AXLyth H fir m jx?a AfpPFi) all>piH 27? /p $VTY1m ay Hal. 2 dari 16 halaman Putusan nomor :54./Pdt.G/2011./PA.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 72/Ist/pth/6/1997 tanggal 24 April 2018 terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, dari yang terteraArnold Yermia Thomasyang seharusnyaArnold Yermia T.

Walukow;

Walukow;

Menyatakan kenaikan PTH (Perbaikan Taraf Hidup) tahun 2016 sebesar3,30% (tiga poin tigapuluh persen).Halaman 15 dari 22 hal. Put.

Bahwa kenaikan gaji pokok setiap tahun a quo terdiri atas komponen,kenaikan inflasi, kenaikan berkala, dan perbaikan taraf hidup (PTH);3. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)tahun 20162017 yang berlaku pada perusahaan sebagai dasar hukummenentukan peninjauan gaji pokok setiap tahun mendasarkan padakenaikan berkala dan keadaan inflasi, tidak mengatur secara normativekenaikan gaji pokok berdasarkan perbaikan taraf hidup (PTH);4.

Nomor 24 PK/Pdt.SusPHI/2018dengan belum sepakat mengenai besaran kenaikan PTH, sedangkanuntuk komponen lainnya telah tercapai kesepakatan, inflasi 3,61 %,kenaikan berkala 3,00 5, (vide surat gugatan Para Penggugat/pekerja);5.

Bahwa kenaikan PTH setiap tahunnya dituangkan dalam PerjanjianBersama (PB), dari hasil perundingan antara pengusaha dengan parapekerja/wakilnya sebagaimana kenaikan tiga tahun terakhir, tahun 2013,2014, 2015, sehingga terhadap kenaikan PTH 2016 belum tercapaikesepakatan dalam PB;6. Bahwa sesuai bukti P14/T14B, P15/T15A, P16, kenaikan PTH, tahun2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 2,20%, tahun 2015 sebesar2,02%, atau ratarata kenaikan PTH tiga tahun terakhir adalah 2,2%;7.

Bahwa menimbang kenaikan PTH tidak bersifat normative dan besarankenaikan PTH tiga tahun terakhir ratarata 2,2%, maka kenaikan PTHtahun 2016 oleh Judex Facti yang serta merta sebesar 8,00% merupakansuatu kekhilafan hakim atau merupakan suatu kekeliruan nyata, karenatanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan;8.

.:1) Penggarap (PTH) Ny. Suryati, Peta bidang tanah 299, luas tanah 44, statusHPL :2) Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal11 Agustus 2009.3) Penggarap (PTH) Nurhaida Hutabarat/M.

(PTH) Samsu, Peta bidang tanah 296, luas tanah 50, status HPL :10)Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal18 Agustus 200911)Penggarap (PTH) Soleh, Peta bidang tanah 298, luas tanah 33, status HPL :12)Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) 20Agustus 200913)Penggarap (PTH) Soleh, Peta bidang tanah 298, luas tanah 46, status NonHPL :14)Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal11 Januarai 201015)Penggarap (PTH)

% Penggarap/ PTH.

:Penggarap (PTH) Ny. Suryati, Peta bidang tanah 299, luas tanah 44, statusHPL :Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal11 Agustus 2009.Penggarap (PTH) Nurhaida Hutabarat/M.

Pidana penjara 11 bulan (PTH)

, pth> K PAE pth> nP Why, P 7Lyth> nen PX 7e 7 bth>aoa or)nw Pend*, pth H Wewl y* ue.

WeLWWV We1 bth H7a Ly " a ~Kha nu Pnnen b WE .nw P LY a P .DD, poy PJ QJ J o(*,Lyth> n bth> nv pth 7Lyth>>aoe u" n@ n Prk*, POT QJ o( h~RhAMW u"pod Og *TWP PnP POT QT o( #ho( th a" LWWV Wepod QT *TJo(#h H 8 on we *,~pOdT QJ o( th H 6 a B9 @ BOJ QJ o( Fh H 6 c WE PE POTQJ *To(#h H wR Bey POTQJ o( th HH 6 h nD PD pOT QT o( #h HH 6 : hoy BS n a pth H . r hon ALY, p >, LYth H hn@tt pb, @pth H . : hu" LWWV WeD, pth H .gpl * lena Bn oo n bthnn PE pthPLY, P > ,Lyth . 7B Py,b,"pOJQJo(#h H 6 h 1 np Oypod

RA v bth H . ikbye~ Lyth HH . wien Pont, pth H . Aen PP a's ow BEAY > ,LYyth) 4 bthEB > > >>aoau" > > Ams %>noo et ewin BnWn P*, Un th wh wT, * oNDd, po ( . en a Rn on EH *on ALY, p >, LYth n@n P*n@~, bth H . >anWD b " Hay xqn WeLWWV WebE *HWA LY), a 7Lythog a BT, 2 1 pth. # a PP we. , bthoP LY, P * LythD *,D~ po on an PB w pth H vp.

WhYn 7uyth> 78 P%,8 7 bth>not oe e nn Pon *, pth H ah y* 1>, LYythH ~LAWV u"1 bthD w&n BP 1S ALY?

HBae) On7 Rone,Ms why, soH pod QUo( FhnP Ly & @7D 1 PO (1 bp E @,@1 bthu"H1 pth> *, Lyth> 1 pth 1 pth>TTS *,Lyth>>aoa HGS p *,p, Lyth V * b&We1 bth7aLyE a 1anen p&n7PWLyE dD, p*,D, pS OJ PI QI *T~KhaW u" u"u"H~b rE aA Beee bthXx Ve VY>, Lyth yy pth n bth >, Lythaaa H WPwLY*np" /7Lyth n@n Penkpthu"H H "LWWV We1 bthpp DV Ane eerePP LY*,PD* 1 po (ww Dowwp Ly 1Pn@tt pb, @ H~ bthu"*,Lyth> 1 pth> 1 bth 7Lyth>>aoeyDoO DS H1 pth *,Lyth7 7 wD~hA" "LWWV We1 bthna oOwe"PDA=un"u""H, Why a 7uyth a Bon?

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian : - Inflasi sebesar 3,61% ;- Kenaikan Berkala sebesar 3,00%;- Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%; 4.

Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapatmenyatakan PTH merupakan bagian dari komponen utamakenaikan gaji pokok tahun 2016; TERGUGAT MAMPU MEMBAYAR PTH SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)SEHINGGA TOTAL KENAIKAN GAJI POKOK TAHUN 2016 MENJADISEBESAR 16,61% (ENAM BELAS KOMAENAM SATU PERSEN) 1.

Oleh karenanya jelas obyekperselisihan antara Tergugugat dengan serikat pekerja di PT BridgestoneTire Indonesia adalah semata soal besaran PTH saja, bukan total kenaikangaji pokok tahun 2016 secara keseluruhan.55.Bahwa merujuk pada dalildalil Para Penggugat aquo dan Anjuran Mediasiyang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dasar gugatan aquo yangsematamata adalah tentang besaran PTH (Perbaikan Taraf Hidup) saja,sedangkan soal PTH dimaksud ternyata tidak termasuk dalamdasar kenaikan gaji dan bukan

Oleh karenanya dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa PTH harus menjadi bagian dari komponen utamakenaikan gaji tahun 2016 karena merupakan kebiasaan adalah tidakberdasar sehingga harus DITOLAK.438.Bahwa apabila Para Penggugat menghendaki PTH menjadi komponenutama dalam kenaikan gaji pokok tahun 2016 maka tuntutan ParaPenggugat seharusnya diajukan kepada serikat pekerja untuk mengubahisi PKB PT Bridgestone Tire Indonesia.Bahwa tuntutan Para Penggugat tentang penetapan PTH sebagaikomponen utama

Adapun pokok perselisihan yangbelum disepakati antara Tergugat dengan serikat pekerja hanyalah soalbesaran/prosentase PTH saja..

PTH dalam PKB memang tidaksecara tegas disebutkan tetapi memperhatikan pendapat serikatpekerja melalui perundingan secara musyawarah mufakat.Memperhatikan pendapat serikat pekerja ini yang kadang diartikandengan PTH, sehingga dirundingkan dalam perundingan kenaikan gaji.Bahwa Fungsi dari PTH dilihat dari historisnya adalah semacampenyeimbang apabila inflasi rendah tetapi biaya hidup meningkat makauntuk meningkatkan gaji maka dimasukkan PTH ini.Bahwa Terhadap permasalahan ini telah terbit anjuran

2010Penggarap (PTH) H.

(PTH) Tonggo Abraham Siahaan, Peta bidang tanah 316, luas tanah 446,status HPL :Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelsaian Kompensasi (Asli) tanggal 27Oktober 2009Penggarap (PTH) Idris Bin Mursid, Peta bidang tanah 290, luas tanah 528, status HPLBerita Acara Realuisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 30Oktober 2009Penggarap (PTH) H.

:Penggarap (PTH) Ny. Suryati, Peta bidang tanah 299, luas tanah 44, status HPL :Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11Agustus 2009.Penggarap (PTH) Nurhaida Hutabarat/M.

(PTH) H.

(PTH) Tonggo Abraham Siahaan, Peta bidang tanah 316, luas tanah 446,status HPL :Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 27Oktober 2009Penggarap (PTH) Idris Bin Mursid, Peta bidang tanah 290, luas tanah 528, status HPLBerita Acara Realuisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 30Oktober 2009Penggarap (PTH) H.

Bridgestone Tire Indonesia terdiri dari komponen inflasi, kenaikan berkala, dan perbaikan taraf hidup (PTH) yang selalu dirundingkan setiap tahunnya sebagai pelaksanaan Pasal 28 PKB;

Bridgestone Tire Indonesia;

Il tersebut mengangsurke Bank Jatim dalam tempo 60 bulan sejak 2003 s/d tahun 2008, dengannilai angsuran dipotong gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 263.150, ;Bahwa Terdakwa selaku Pth.

Marani Ripah Globalindo dan hanyamendapat bantuan uang muka masingmasing sebesar Rp. 2.000.000,/unit, atas perintah Terdakwa selaku Pth. Bupati Bojonegoro masihdicantumkan Plat Nomor Polisi warna merah atas nama BupatiBojonegoro, tetapi tidak dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang padaBagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;Perbuatan Terdakwa selaku Pth.

Selanjutnya terhadap Surat Pth. BupatiBojonegoro tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro menyetujuiatas surat usulan perubahan Pth. Bupati Bojonegoro dari Pinjamanmenjadi Bantuan secara cumacuma yang dituangkan dalam surat KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 Desember 2002 Nomor :170/1243/409.2/2002.

mengalihkan anggaran, melakukan perubahan anggarandan kegiatan melalui mekanisme perubahan APBD atas persetujuanDPRD dari sisi Kewenangan ;Kalau Pth. itu mempunyai kKewenangan yang terbatas nanti kita harusmelihnat di dalam SK nya karena biasanya penunjukan Pejabatsementara itu diberi Kewenangan yang terbatas dalam lingkupnya.Dalam praktek pemerintahan untuk Pelaksana Tugas Harian (PTH) ituadalah untuk melaksanakan tugas rutin pemerintahan jadi sebagaifungsi administrasi agar pekerjaan seharihari

Bojonegoro yang berdasarkan Surat Keputusan Gubenur JawaTimut No. 131.412/93/SK/013/2002 tanggal 11 Nopember 2002diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian (PTH) Bupati Bojonegorosampai dengan terpilinnya Bupati Definitif ; Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Harian (PTH) BupatiBojonegoro berdasarkan Surat Keputusan tersebut mempunyai tugasdan wewenang : 1) Melaksanakan Tugas Harian Bupati Bojonegoroyang bersifat rutin dan memerlukan penanganan segera, 2) Melaporkanpelaksanaan tugasnya kepada Gubenur

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1983 di rumah orang tua Pemohon I di Desa BNDR PTH Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah di isbatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB SLTN;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNOMOR XXXX/Pdt.P/2016/PA.KtbmK+ ;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah(itsbat nikah) yang diajukan oleh :PEMOHON I, umur 62 tahun, Warga Negara Warga Negara Indonesia agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal diDesa BNDR PTH Kecamatan KTB SLTN KabupatenLampung Utara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHONI;PEMOHON

II, umur 60 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia agamaIslam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga,bertempat tinggal di Desa BNDR PTH Kecamatan KTBSLTN Kabupaten lampung Utara, Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON II;Pengadilan Agama Tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alatalat buktidi persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11Juli 2016 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi denganNomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Ktbm, tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan alasanalasan sebagai berikut :Hal dari 10 hal Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2016/PA.KtbmBahwa pada tanggal O5 Februari 1983 Pemohon I dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orang tua Pemohon I diDesa BNDR PTH Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara, yangmenikahkan Penghulu bernama MBA adalah Penghulu;Bahwa pada pernikahan

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon I yangdilaksanakan pada tanggal 05/02/1983, di rumah orang tua Pemohon I di DesaBNDR PTH Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara3.

PEMOHON II NIK 1803104606560XXX tanggal 4 Juli 2012yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten LampungUtara, bukti P;Bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis, para Pemohon telah pulamenghadirkan saksisaksi yaitu :1 SAKSTI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di DesaBNDR PTH Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;e Saksi adalah tetangga

K62293 10/8/2020 Hillaby htm pth 6 208.800 35% 814.320Total 814.3202. K62626 31/8/2020 Calida htm pth 6 198.800 35% 775.320Total 775.3203. K63591 28/9/2020 Cateline htm pth 6 194.800 35% 759.720Total 759.7204. K64249 26/10/202 Hillaby htm pth 6 208.800 35% 814.3200Meyje htm pth 6 199.800 35% 779.220Total 1.593.5405. K62920 10/11/202 Cheerim maron 6 209.800 35% 818.2200Cateline htm pth 6 194.800 35% 759.720Total 1.577.9406.

K66414 8/2/2021 Neoplum htm pth 6 199.800 35% 779.220Santa Fe htm pth 6 191.800 35% 748.020Nalla Coklat 10 65.000 Netto 650.000Total 2.177.24013. K66431 8/2/2021 Trexa 2 Grey 6 114.900 32,5% 465.345Neowizard htm mrh 6 84.900 32,5% 343.845Buttercup cokelat 10 65.000 Netto 650.000Buttercup rose 20 65.000 Netto 1.300.000 Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor : 371/Pid.B/2021/PN BIb.

K62293 10/8/2020 Hillaby htm pth 6 208.800 35% 814.320Total 814.3202. K62626 31/8/2020 Calida htm pth 6 198.800 35% 775.320Total 775.3203. K63591 28/9/2020 Cateline htm pth 6 194800 35% 759.720Total 759.7204. K64249 26/10/202 Hillaby htm pth 6 208.800 35% 814.3200Meyje htm pth 6 199.800 35% 779.220Total 1.593.5405. K62920 10/11/202 Cheerim maron 6 209.800 35% 818.2200Cateline htm pth 6 194.800 35% 759.720Total 1.577.9406.

K66414 8/2/2021 Neoplum htm pth 6 199.800 35% 779.220Santa Fe htm pth 6 191.800 35% 748.020Nalla Coklat 10 65.000 Netto 650.000Total 2.177.24013.

K62293 10/8/2020 Hillaby htm pth 6 208.800 35% 814.320Total 814.3202. K62626 31/8/2020 Calida htm pth 6 198.800 35% 775.320Total 775.3203. K63591 28/9/2020 Cateline htm pth 6 194.800 35% 759.720Total 759.7204. K64249 26/10/2020 Hillaby htm pth 6 208.800 35% 814.320Meyje htm pth 6 199.800 35% 779.220Total 1.593.5405. K62920 10/11/2020 Cheerim maron 6 209.800 35% 818.220Cateline htm pth 6 194.800 35% 759.720Total 1.577.9406.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2004 di rumah orang tua Pemohon I di Desa BNDR PTH Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah di isbatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB SLTN;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNOMOR XXXX/Pdt.P/2016/PA.KtbmK+ ;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah(itsbat nikah) yang diajukan oleh :PEMOHON I, umur 35 tahun, Warga Negara Warga Negara Indonesia agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempattinggal di Desa BNDR PTH Kecamatan KTB SLTNKabupaten Lampung Utara, Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia agamaIslam, pendidikan SMP, pekerjaan Turut Suami, bertempattinggal di Desa BNDR PTH Kecamatan KTB SLTNKabupaten Lampung Utara, Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II;Pengadilan Agama Tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alatalat buktidi persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11Juli 2016 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi denganNomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Ktbm, tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan alasanalasan sebagai berikut :Hal dari 10 hal Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2016/PA.KtbmBahwa pada tanggal 16 April 2004 Pemohon I dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orang tua Pemohon I diDesa BNDR PTH Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara, yangmenikahkan Penghulu bernama Abu Roni bin UMR adalah Penghulu;Bahwa pada

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon I yangdilaksanakan pada tanggal 16 April 2004 di rumah orang tua Pemohon II DesaBNDR PTH, Kecamatan KTB SLTN, Kabupaten Lampung Utara ;3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 16 April 2004 di rumah orang tua Pemohon I di DesaBNDR PTH Kecamatan KTB SLTN Kabupaten Lampung Utara;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahanyang telah di isbatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan KTB SLTN;4.

dijatuhkan;

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian : - Inflasi sebesar 3,61% ;- Kenaikan Berkala sebesar 3,00%;- Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;4.

Bahwa terlebih daripada itu, semenjak perundingan bipartit sampaidengan proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat,Tergugat tidak pernah mempersoalkan keberadaan komponen PTH,bahkan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Baratnomor 565/3104/Perlin tertanggal 24 Mei 2016 yang didalamnyaterdapat komponen PTH diterima oleh Tergugat;8.

Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapatmenyatakan PTH merupakan bagian dari komponen utamakenaikan gaji pokok tahun 2016; TERGUGAT MAMPU MEMBAYAR PTH SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)SEHINGGA TOTAL KENAIKAN GAJI POKOK TAHUN 2016 MENJADISEBESAR 16,61% (ENAM BELAS KOMA ENAM SATU PERSEN) 1.

Bahwa kenaikan gaji pokok Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga)komponen utama yaitu PTH, Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi DKI Jakarta dan kenaikan berkala;2.

Sedangkan yang belum disepakatiantara Tergugat dengan serikat pekerja hanyalah soalbesaran/prosentase PTH saja..

PTH dalam PKB memang tidaksecara tegas disebutkan tetapi memperhatikan pendapat serikatpekerja melalui perundingan secara musyawarah mufakat.Memperhatikan pendapat serikat pekerja ini yang kadang diartikandengan PTH, sehingga dirundingkan dalam perundingan kenaikan gaji.126 Bahwa Fungsi dari PTH dilihat dari historisnya adalah semacampenyeimbang apabila inflasi rendah tetapi biaya hidup men ingkat makauntuk meningkatkan gaji maka dimasukkan PTH ini.

PENETAPANNomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Ktbm DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara:PEMOHON I, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal diDesa BNDR PTH Kecamatan KTBM SLTN, KabupatenLampung Utara sebagai Pemohon I;PEMOHON Il, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Tempat

tinggal di Desa BNDR PTH Kecamatan KTBMSLTN Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksisaksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal14 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKotabumi dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Ktbm, tertanggal15 Januari 2019 telah mengemukakan

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di di rumah orang tuaPemohon II di Desa BNDR PTH Kecamatan KTBM SLTN KabupatenLampung Utara;2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah HJ dan saksinikahnya masingmasing bernama AU umur tahun, agama Islam dan MZumur tahun agama Islam mas kawinnya berupa sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2019/PA.Ktbm3.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IIdengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2013 di DesaBNDR PTH Kecamatan KTBM SLTN Kabupaten Lampung Utara;3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa BNDR PTH KecamatanKTBM SLTN, Kabupaten Lampung Utara;3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan KTBM SLTN Kabupaten Lampung Utara;4.

Bridgestone Tire Indonesia terdiri dari komponen inflasi, kenaikan berkala, dan perbaikan taraf hidup (PTH) yang selalu dirundingkan setiap tahunnya sebagai pelaksanaan Pasal 28 PKB;

Bridgestone Tire Indonesia;