Penggugat:
Siswadi
Tergugat:
Tita Marlita, SE
Turut Tergugat:
Dewi Rafaldini, SH., M.Kn

Penggugat:
Siswadi
Tergugat:
Tita Marlita, SE
Turut Tergugat:
Dewi Rafaldini, SH., M.Kn

Nomor 879 K/Pat.SusPailit/2019V.X.pada tanggal 11 Januari2018, berikut Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tertanggal 27 Desember2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT KotaBanjar;Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 00090/Desa Gajahmekar, yang terletak di Blok CijawuraKulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat,atas nama Candranata, telah dibebankan: Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor

0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesarRp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandungpada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tertanggal 27 Desember2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT KotaKabupaten Bandung;Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 370/Desa Gajahmekar, yang terletak di Blok Cijawura Kulon,Gajahmekar, Kecamatan

Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atasnama Candranata, telah dibebankan: Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesarRp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandungpada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tertanggal 27 Desember2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPATKabupaten Bandung;Tanah

Nomor 879 K/Pat.SusPailit/2019Peringkat Nomor 009899/2017, dengan nilai penjaminan sebesarRp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah), yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandungpada tanggal 18 Desember 2017, berikut Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 525/2017, tertanggal 27 November2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT KotaKabupaten Bandung;y.

Nomor 879 K/Pat.SusPailit/2019x)nama Termohon Kasasi Il, telah dibebankan: Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesarRp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandungpada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tertanggal 27 Desember2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini, S.H., Notaris/PPATKabupaten Bandung

SusPailit/2020Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), yangditerbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandungpada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017,yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Banjar;u.

SusPailit/2020 Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan = sebesarRp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujun ratus juta rupiah), yangditerbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung padatanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kabupaten Bandung;x.

SusPailit/2020t)nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali telahdibebankan: Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesarRp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung padatanggal 11 Januari 2018 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuatdihadapan Dewi Rafaldini, S.H.

Kutawringin, Bandung, Jawa Barat, atas namaCandranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali telah dibebankan: Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan = sebesarRp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung padatanggal 11 Januari 2018 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuatdihadapan Dewi Rafaldini, S.H.

SusPailit/2020(APHT) Nomor 525/2017, tanggal 27 November 2017 yang dibuatdihadapan Dewi Rafaldini, S.H.

Junaedi) terhadap Penggugat (Sari Dewi Rafaldini binti Suyudi Sadikin);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

1. MenyatakanTergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Budi Yudarta bin Muchtar) terhadap Penggugat (Fanny Rafaldini, SH binti Drs. Rachmat. Dj);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

., dalam kedudukannyasebagai Ketua Umum dan Muhammad Mujiburrahman dalamkedudukannya sebagai Sekretaris Umum, berdasarkan AktaNomor 03 tanggal 7 Mei 2020 tentang Pernyataan KeputusanRapat Pimpinan Nasional Tahun 2018 Perkumpulan Aso SiasiPedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Akta Nomor 04 tanggal 7Mei 2020 Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Dewan PengurusPusat Perkumpulan Aso Siasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesiayang dibuat oleh Notaris Raden Reina Rafaldini, S.H., dalam halini memberikan kuasa kepada

Nomor:ADD/III.3/932/IX/2012 tanggal 25 September2012 menerangkan pada pokoknya jangka waktu pekerjaan yangsemula harus selesai 30 September 2012 menjadi 31 Oktober 2013;Berdasarkan addendum V tersebut dapat dilihat bahwa jangka waktupelaksanaan menjadi 46 bulan yang menjadi berakhir tanggal 31Oktober 2013;Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BDGSurat Pernyataan Direktur Utama PT SINAR GALUH PRATAMAtanggal 31 Oktober 2012 dan Akta Surat Pernyataan tanggal 19Februari 2013 pada Notaris Dewi Rafaldini

Cikasungka yang seharusnya per tanggal 31 Mei 2013(sesual dengan addendum Ill) dapat beroperasi, PTPN VIIIterpaksa mengalinkan TBSTBS yang seharusnya dapatdikirim ke PKS Il Cikasungka ke PKS Kertajaya dan PKSCondong Garut dengan lokasi lebih jauh;2) Penggugat dapat membebankan kerugian atas selisin ongkosangkut TBS tersebut kepada Tergugat berdasarkan SuratPernyataan Direktur Utama PT SINAR GALUH PRATAMAtanggal 31 Oktober 2012 dan Akta Surat Pernyataan tanggal19 Februari 2013 pada Notaris Dewi Rafaldini

merupakanpernyataan belaka dari orangorang yang memberi pernyataan tanpadiperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapaBahwa Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatas, bukan dibuat sendiri oleh Direktur Utama PT SINAR GALUHUTAMA (Tergugat), tetapi pada saat itu Surat Pernyataan sudah dibuatterlebin dahulu oleh Penggugat dan Tergugat diperintahkan olehPenggugat untuk menandatangani;Selanjutnya mengenai Akta Surat Pernyataan tanggal 19 Februari2013 pada Notaris Dewi Rafaldini

juga sama halnya seperti SuratPernyataan sebelumnya, Akta tersebut sudah disiapkan terlebihdahulu dan Tergugat hanya diperintahkan oleh Penggugat untukmenandatangani dan pada saat penandatanganan Akta tersebut tidakdilakukan di Kantor Notaris Dewi Rafaldini sebagaimana yang telahdiamanatkan di dalam Undangundang, melainkan ditandatanganidisebuah Rumah Makan;Bahwa berdasarkan Poin 8 dan Poin 9 di atas, telah sangat jelas suratpernyataan yang dibuat oleh Direktur Utama PT SINAR GALUHHalaman 51 dari

59 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BDG10.11.12.PRATAMA tanggal 31 Oktober 2012 dan Akta Surat Pernyataantanggal 19 Februari 2013 pada Notaris Dewi Rafaldini dibuat denganitikad tidak baik dan penuh dengan penyesatan hukum yang dilakukanoleh Penggugat terhadap Tergugat;Bahwa menurut Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 3428K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 menyatakan sebagai berikut:Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklahmengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yangseharusnya

No. 244/Pdt.G/2017/PN.Bdg him. 6e Addendum V Nomor : ADD/III.3/932/1X/2012 tanggal 25 September2012 menerangkan pada pokoknya jangka waktu pekerjaan yangsemula harus selesai 30 September 2012 menjadi 31 Oktober 2013;Berdasarkan addendum V tersebut dapat dilihat bahwa jangka waktupelaksanaan menjadi 46 bulan yang menjadi berakhir tanggal 31Oktober 2013;Surat Pernyataan Direktur Utama PT Sinar Galuh Pratama tanggal 31Oktober 2012 dan Akta Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2013 padanotaris Dewi Rafaldini

IICikasungka yang seharusnya per tanggal 31 Mei 2013 (sesuaidengan addendum Ill) dapat beroperasi, PTPN VIII terpaksamengalinkan TBSTBS yang seharusnya dapat dikirim ke PKS IICikasungka ke PKS Kertajaya dan PKS Condong Garut denganlokasi lebih jauh;2) Penggugat dapat membebankan kerugian atas selisih ongkosangkut TBS tersebut kepada Tergugat berdasarkan SuratPernyataan Direktur Utama PT Sinar Galuh Pratama tanggal 31Oktober 2012 dan Akta Surat Pernyataan tanggal 19 Februari2013 pada notaris Dewi Rafaldini

Sinar Galuh Utama(Tergugat), tetapi pada saat itu Surat Pernyataan sudah dibuat terlebihdahulu oleh Penggugat dan Tergugat diperintahkan oleh Penggugatuntuk menandatangani;Selanjutnya mengenai Akta Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2013pada Notaris Dewi Rafaldini juga sama hal nya seperti Surat Pernyataansebelumnya, Akta tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu danTergugat hanya diperintahkan oleh Penggugat untuk menandatanganidan pada saat penandatanganan Akta tersebut tidak dilakukan di KantorNotaris

Dewi Rafaldini sebagaimana yang telah diamanatkan di dalamUndangundang, melainkan ditandatangani disebuah Rumah Makan;Bahwa berdasarkan Poin 8 dan Poin 9 di atas, telah sangat jelas suratpernyataan yang dibuat oleh Direktur Utama PT.

Sinar Galuh Pratamatanggal 31 Oktober 2012 dan Akta Surat Pernyataan tanggal 19 Februari2013 pada Notaris Dewi Rafaldini dibuat dengan itikad tidak baik danPutusan Akhir Perkara No. 244/Pdt.G/2017/PN.Bdg hlm. 5211.12.13.14.penuh dengan penyesatan hukum yang dilakukan oleh Penggugatterhadap Tergugat;Bahwa menurut Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 3428K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 menyatakan sebagai berikut:Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklahmengikat dan tidak dapat disamakan

Rike Rafaldini Gustany binti H. Djudju Markum alias Djudju Markum Nayarana sebagai anak perempuan kandung;

3.4. Mohamad Ali Guntur bin H. Djudju Markum alias Djudju Markum Nayarana sebagai anak laki-laki kandung;

3.5. Rurum Natalia Markum binti H. Djudju Markum alias Djudju Markum Nayarana sebagai anak perempuan kandung;

3.6. Ninon Maryurini Markum binti H.

Rike Rafaldini Gustany binti H. Djudju Markum alias Djudju Markum Nayarana sebagai anak perempuan kandung;

5.3. Mohamad Ali Guntur bin H. Djudju Markum alias Djudju Markum Nayarana sebagai anak laki-laki kandung;

5.4. Rurum Natalia Markum binti H. Djudju Markum alias Djudju Markum Nayarana sebagai anak perempuan kandung;

5.5. Ninon Maryurini Markum binti H. Djudju Markum alias Djudju Markum Nayarana sebagai anak perempuan kandung;

6.

Bahwa mengingat :Penggugat sudah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan MajelisLuhur Persaudaraan Setia Hati erate Nomor 011/SK/MLPSHT/X1/2017 tertanggal 23 November 2017 tentang PengembanganOrganisasi, Pergantian Antar Waktu, dan Pengangkatan BaruPengurus Pusat ;Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 20162021, dan telahdituangkan dalam Akta Notaris Raden Reina Rafaldini SH, Notaris diKabupaten Bandung, dengan Nomor 12 tertanggal 30 November 2017.Penggugat II bukanlah seorang PengurusOrganisasi

menolak dalil pengugat pada poin 3 dalamgugatanya yang pada intinya menyebutkan telah merugikan kepentinganpara penggugat, karena Penggugat telah diberhentikan oleh Majelis Luhur,sebagaimana Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati TerateNomor 011/SK/MLPSHT/XI/2017 tertanggal 23 November 2017 tentangPengembangan Organisasi, Pergantian Antar Waktu, dan PengangkatanBaru Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 20162021,dan telah dituangkan dalam Akta Notaris Raden Reina Rafaldini

B/24/I/RES.1.24/2020/Ditreskrimum tanggal20 Januari 2020, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Kesaksian Penggugat (Drs, Moerdjoko) pada halaman231 putusan Nomor : 74/G/217/PTUNJKT., (fotokopidari fotokopi);ART PSHT 2016, Akta No. 22 yag dibuat dihadapanRaden reina Rafaldini, SH, Notaris di KabupatenBandung tanggal 29 Oktober 2016, (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat dari Notaris Raden Reina Rafaldini, SH Nomor :003/3R/SK/NOT/II/2020 tanggal 17 Februari 2020,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat edaran

Reina Rafaldini, SH., tanggal 17Februari 2020 kepada Kuasa Hukum PSHT a/n Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum Persaudaraan SH Terate di Jakarta yang menjelaskan padapokoknya: telah ditandatangani pernyataan tentang Kedudukan Perkumpulan,tidak dipersyaratkannya kewajiban Surat Keterangan Domisili Usaha, dantelah dilakukan penandatanganan Pernyataan tidak dalam sengketa olehPenghadap (Tergugat II Intervensi) tanggal 19 September 2019 (lihat Bukti TIl.

Reina Rafaldini, SH., tanggal 17Februari 2020 kepada Kuasa Hukum PSHT a/n Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum Persaudaraan SH Terate di Jakarta yang menjelaskan padapokoknya: telah ditandatangani pernyataan tentang Kedudukan Perkumpulan,tidak dipersyaratkannya kewajiban Surat Keterangan Domisili Usaha, dantelah dilakukan penandatanganan Pernyataan tidak dalam sengketa olehPenghadap (Tergugat II Intervensi) tanggal 19 September 2019 (lihat Bukti T Il.Intv20);Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut

Sejak tahun 1951 telah mempunyai AnggaranDasar yang terus diperbaharui melalui MusyawarahBesar (MUBES), yang terakhir diperbaharui melaluiParapatan Luhur (MUBES) tahun 2016 yangdiselenggarakan pada tanggal 1012 Maret 2016bertempat di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.Saat ini seluruh Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PSHT tersebut telah di notariatkan,dihadapan Notaris Raden Reina Rafaldini, S.H., diBandung.

Seseorang atau badan hukum perdata Semua Obyek Sengketa (SK MENKUMHAM sebagaimanadimaksud pada butir 1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebutdiatas telah menimbulkan akibat hukum bagi PersaudaraanSetia Hati Terate selaku Organisasi Persaudaraan yang telahmemiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggasebagimana telah di notariatkan, di hadapan Notaris RadenReina Rafaldini, SH., di Bandung, dan tercatat sebagai salahsatu Perguruan Historis dalam Anggaran Rumah Tangga IPSItahun 1994, oleh karena

Reina Rafaldini, S.H., Nomor:027/SK/3R/NOT/XV2016 tertanggal 15 November 2016 kepadaBapak Yasona Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia c.q. DR Freddy Harris ACCSDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memohonuntuk:= Pembatalanataspermohonan PerkumpulanPERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE yang telah dipesan,dan akan dimohonkan oleh PSHT (PENGGUGAT); Pembatalan atas Pendirian Perkumpulan PERSAUDARAANSETIA HATI TERATE 1922.Bahwa Surat Notaris R.

Reina Rafaldini, S.H., Nomor:027/SK/3R/NOT/XV2016 tertanggal 15 November 2016 barumendapat balasan dari TERGUGAT, melalui surat nomor:AHU2.AH.01.04.27 tertanggal O09 Januari 2017 yangditandatangani oleh Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H., a/nKasubdit Badan Hukum Kasie Dokumentasi dan PengumumanHal. 26 dari 278 Hal.

sekitar 79 % dari jumlah cabang yangada, dimana DR.Muhammad Taufiq terpilin sebagai Ketua UmumPSHT dan kemudian membentuk susunan Pengurus PusatPersaudaraan Setia Hati Terate 20162021, membentuk AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaran Setia Hati TerateTahun 2016 (Vide bukti P5.berserta lampiranlampirannya P6 danP7); Bahwa atas hasil dari Parapatan Luhur atau Musyawarah Besar yangdilaksanakan oleh warga Persaudaraan Setia Hati Terate dibuatdengan akte otentik dihadapan notaris Raden Reina Rafaldini